VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Hukuman dengan menenggelamkan kapal yang menangkap ikan secara illegal di perairan Indonesia tampaknya belum membuat jera para nelayan asing.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru-baru ini kembali berhasil menangkap 6 kapal perikanan asing. Tiga kapal asal Vietnam dan 3 kapal asal Filipina ditangkap di 2 lokasi perairan yang berbeda karena melakukan aktivitas ilegal.

Ketiga kapal dan 36 ABK berkewarganegaraan Vietnam yang berhasil diamankan selanjutnya dikawal menuju ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam untuk proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Sementara itu, 3 kapal asal Filipina, berjenis pumpboat beserta 11 orang awak kapal berkewarganegaraan Filipina dibawa menuju ke Pangkalan PSDKP Bitung Sulawesi Utara. 

Penangkapan kapal asal Vietnam dan Filipina tersebut menambah jumlah pelaku pencurian ikan yang telah berhasil ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setidaknya, selama 2019 dari Januari hingga akhir Juli 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berhasil menangkap 43 kapal penangkap ikan asing yang melakukan kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Sesuai Undang-Undang Perikanan Indonesia, para pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar. Sementara kapal-kapal yang  ditangkap bisa dilelang atau ditenggelamkan apabila sudah ada kekuatan hukum. 

Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih memilih untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal tersebut karena kapal asing pencuri ikan yang selama ini dilelang berpotensi kembali digunakan untuk kejahatan serupa. 
Menteri  Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pernah mengungkapkan bahwa kapal pelaku illegal fishing dilelang dengan harga Rp 100 hingga Rp 500 juta saja . Sementara keuntungan mereka mencapai 1- 2 miliar rupiah dari sekali melaut dengan mencuri di wilayah Indonesia. 

Keputusan untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia dipandang sebagai pilihan yang tepat. Namun sayang,  nampaknya belum memberikan efek jera yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan penangkapan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan baru-baru ini. Selain pemberian hukuman, tampaknya cara-cara diplomasi juga perlu diperkuat  agar negara-negara terkait memberikan pendidikan kepada warganya tentang bahaya dan konsekuensi hukum bahkan terganggunya  hubungan diplomatik akibat tindakan menangkap ikan secara ilegal di perairan negara lain.

Alexander Boris de Pfeffel atau biasa dikenal sebagai Boris Johnson,   akhirnya resmi menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru, menggantikan Theresia May mengundurkan diri sebagai perdana menteri Inggris akibat kebuntuan Brexit pada 7 Juni lalu. Beberapa kalangan menilai May terpaksa mundur karena gagal menyampaikan rencana Brexit-nya untuk meninggalkan Uni Eropa. Dalam pemungutan suara internal di kalangan Partai Konservatif, Johnson meraih 92.153 suara dan mengungguli rivalnya, Jeremy Hunt yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris, yang meraih 46.656 suara.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada Boris Johnson melalui akun twitternya, @jokowi pada hari Kamis (25/7). Dia berharap ada peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris serta dapat mempererat hubungan kedua negara.  Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyampaikan ucapan selamat dan keyakinan bahwa Boris Johnson akan mencapai hasil terbaik dalam posisinya sebagai Perdana Menteri. 

Respon berbeda terlihat dari ucapan selamat dari Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menyusul terpilihnya Boris Johnson dalam pemungutan suara internal partai berkuasa Inggris, Partai Konservatif. Minister Zarif menyampaikan bahwa Iran tidak mencari konfrontasi; Iran menginginkan hubungan normal atas dasar saling menghormati. Hal ini terkait dengan desakan Iran agar Inggris melepaskan tanker setelah pemerintah otoritas Inggris menyita sebuah kapal tanker Iran di lepas pantai Gibraltar karena dicurigai membawa minyak ke Suriah. Menteri Zarif menuding langkah Inggris tersebut dipengaruhi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sementara itu, nada kekhawatiran terbaca dalam ucapan selamat yang disampaikan ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen yang menyebutkan akan  ada masa-masa berat menanti Inggris dan Komisi Eropa.  Senada dengan von der Leyen, negosiator Uni Eropa untuk Brexit, Michel Barnier menyebut  ketika Boris Johnson resmi menjabat, maka pihaknya akan memfasilitasi ratifikasi Kesepakatan Keluar dan mencapai Brexit yang sesungguhnya.

 Hungga saat ini, parlemen Inggris menolak Kesepakatan Brexit. Inggris seharusnya meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019 lalu. Namun, hal ini ditolak tiga kali oleh anggota parlemen Inggris. Brexit kemudian diperpanjang menjadi 12 April 2019 dan akhirnya diperpanjang lagi hingga 31 Oktober 2019 bahkan bisa lebih cepat. 

Dalam posisi ini, sikap politik Boris Johnson menimbulkan kontroversi. Dia berjanji akan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) sampai 31 Oktober mendatang, tenggat waktu yang ditentukan oleh Uni Eropa, apapun caranya. Beberapa kali, PM Boris Johnson dia menegaskan bahwa ia akan memutuskan Brexit, baik dengan maupun tanpa kesepakatan dengan Uni Eropa (No Deal Brexit).  Pernyataan itu menyulut kontroversi sengit. Karena berbagai institusi ekonomi di Inggris, termasuk Bank Sentral, sudah memperingatkan bahwa Brexit tanpa kesepakatan akan menjerumuskan Inggris ke resesi ekonomi berkepanjangan.

Akhirnya, untuk menjwab berbagai prediksi dan kekhawtiran, kita tinggal wait and see apa yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri baru Inggris, Boris Johnsion. Selamat memimpin Inggris.

Penelitian atau riset merupakan tulang punggung kemajuan bangsa. Tidak ada bangsa yang maju tanpa penelitian atau riset yang baik. Bagaimana  kondisi dunia riset Indonesia?

Untuk melihat sejauh mana kemajuan riset Indonesia bisa dilihat dari jumlah publikasi ilmiah. Menurut Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristek-Dikti ) Mohamad Nasir, publikasi ilmiah Indonesia sampai 26 oktober 2018 sudah mencapai 22.222 tulisan, menempati peringkat ke-2 di Asia Tenggara sesudah Malaysia. Di 2016 Indonesia menempati peringkat ke-4 sesudah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada 2017 Indonesiaberhasil meraih peringkat ke-3 dengan melewati Thailand.

Pencapaian Indonesia di bidang riset seperti telah disebut di atas tentu menggembirakan tetapi sebenarnya pencapaian Indonesia di bidang penelitian bisa lebih tinggi lagi mengingat jumlah lembaga peneliti di Indonesia sangat banyak yaitu, lebih dari 500 lembaga penelitian. Lembaga-lembaga riset tersebut tersebar di berbagai kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, LIPI, Lapan, lembaga penelitian di Perguruan Tinggi, serta berbagai badan penelitian dan pengembangan  di tingkat kabupaten atau provinsi dan berbagai lembaga penelitian swasta.   

Sayangnya, lembaga-lembaga ini tidak terkoordinasi dengan baik sehingga terjadilah tumpang-tindih. Beberapa lembaga mengerjakan topik riset yang sama. Tidak ada target bersama secara nasional.   

Untuk memajukan dunia penelitian, Pemerintahan Joko Widodo  dan Jusuf Kalla  tengah melakukan perampingan lembaga penelitian guna mewujudkan visi Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya.

 Perampingan lembaga penelitian yang sedang dilakukan pemerintah sangat tepat. Lembaga penelitian tidak perlu terlalu banyak agar memudahkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penelitian. Selain itu, melihat dana riset yang digelontorkan oleh pemerintah tergolong tidak besar, maka dengan adanya perampingan maka dana riset yang digelontorkan pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Dan tentu saja, dunia penelitian nasional akan lebih bagus lagi apabila pemerintah Joko Widodo merealisasikan janji  calon wakil presiden Ma’ruf Amin dalam kampanyenya yaitu membentuk sebuah Badan yang khusus mengkoordinasi lembaga-lembaga riset nasional.

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/7) menghasilkan 12 kesepakatan kerja sama.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan 12 kesepakatan tersebut terdiri dari 9 kesepakatan antar kementerian dan 3 kesepakatan business to business. Kesembilan kesepakatan itu terkait peningkatan perlindungan investasi, penghindaran pajak berganda, industri, kepabeanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertahanan, kekonsuleran dan yang terakhir adalah kebudayaan. Sementara tiga kesepakatan business to business, adalah pertama mengenai perjanjian antara Pertamina dan Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) untuk mengembangkan rencana induk pengembangan kilang (refinery development master plan-RDMP) Balikpapan Integrated Supply Chain dan Ing Storage. Kedua, menurut Retno, mengenai perjanjian antara PT Chandra Asri Petrochemical dengan Mubdala Petroleum untuk proyek bahan baku petrokimia (nafta craker) dan petrochemical complex. Dan ketiga, antara PT Maspion Indonesia dengan DP World Asia mengenai pengembangan terminal peti kemas dan Kawasan Industri di Jawa Timur.

Tiga MoU business to business tersebut memiliki nilai total sekitar 136 triliun rupiah atau 9,7 miliar dolar Amerika. Retno menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga sekaligus Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan dan Presiden RI Joko Widodo juga sempat membahas soal proyek-proyek yang bisa dikerjakan bersama.

Retno Marsudi menegaskan, kesepakatan antar negara di bidang ekonomi ini sangat berguna untuk menunjang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) seperti pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.Menurutnya, kedua pihak juga sudah bicara mengenai kerja sama ini secara lebih mendetail.Oleh karena itu, Retno mengungkapkan, Presiden sudah memberikan arahan kepada para menterinya untuk segera mengeksekusi rencana-rencana investasi yang diinginkan oleh UEA.Presiden bahkan langsung menggelar rapat dengan para menteri yang hadir untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut.

Diketahui Uni Emirat Arab (UEA) memiliki dana kekayaan berdaulat (sovereign wealth fund) yang sangat besar yang nilainya sekitar 1,3 Triliun rupiah dan potensi-potensi seperti inilah yang dikerjasamakan dengan UEA.

Sebelumnya Menteri Luar negeri Retno Marsudi mengemukakan, kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan adalah kunjungan yang sangat bersejarah karena merupakan kunjungan kenegaraan yang pertama setelah 29 tahun. Kunjungan terakhir ke Indonesia dilakukan oleh Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ayah Sheikh Mohamed Bin Zaed Al Nahyan pada tahun 1990.