VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar memperjelas detail dan jenis HS Code untuk mencegah masuknya limbah bahan berbahaya dan beracun.Harmonized Commodity Description and Coding System atau lebih dikenal sebagai Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, di Jakarta, Senin, mengatakan, pihak Kementerian Perdagangan-lah yang mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Setelah diperjelas, maka tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mencek atau memastikan limbah yang masuk ke Indonesia bukan bahan berbahaya dan beracun. 

Rosa Vivien Ratnawati menambahkan, saat ini, kementerian terkait masih melakukan pembicaraan terkait revisi Permendag tersebut. Meskipun demikian, lanjutnya, KLHK tetap berpatokan pada tindakan reekspor yang mengacu pada Undang-Undang yang secara tegas melarang masuknya sampah dan bahan berbahaya dan beracun.

Terkait regulasi, setiap limbah yang masuk melalui bea cukai akan diperiksa dan kemudian dikoordinasikan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK untuk memastikan apakah mengandung sampah atau bahan berbahaya dan beracun.

Sebelumnya Peneliti  Indonesian Center for Environmental Law–ICEL, Fajri Fadillah mengatakan dua aturan tentang sampah impor yaitu Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Impor Limbah Non-bahan Berbahaya dan Beracun sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah. Namun implementasinya yang masih perlu diawasi.

Menurut Fajri, Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sudah sesuai perizinan, dan apakah praktik yang mereka lakukan tidak mencemari lingkungan.
Indikasi impor sampah plastik ini ditemukan secara nyata di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gresik, Jawa Timur. Beberapa bentuk sampah ditemukan di sana seperti serpihan plastik bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasanya digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya, serta sampah plastik, yang bentuknya beragam berupa jenis botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga.

Inggris memiliki Perdana Menteri baru di tengah kontroversi mengenai cara negara itu keluar dari Brexit. Setelah memenangi pemilihan internal Ketua Partai Konservatif, Boris Johnson, sesuai sistem Parlementer, menduduki jabatan  menjadi Perdana Menteri. Aturan negara itu, sebelum resmi menduduki jabatan barunya, Boris Johnson akan dilantik oleh Ratu Elisabeth selaku kepala negara.

Dalam pemungutan suara pemilihan internal Ketua Partai Konservatif Selasa 23 Juli, Boris Johnson memperoleh suara 66,4 persen mengalahkan saingannya yaitu Jeremy Hunt yang sedang menjabat Menteri Luar negeri. Setelah hasil pemilihan diumumkan, Jeremy  Hunt segera mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Boris Johnson. Ucapan selamat juga disampaikan Theresa May yang mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri beberapa waktu lalu.

Dalam pidato kemenangannya sebagaimana disiarkan BBC, Boris Johnson berjanji akan segera mengambil tindakan mengenai keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang populer disebut Brexit. Boris Johnson yang pernah menjadi Walikota London itu menegaskan bahwa Brexit akan tuntas diselesaikan 31 Oktober mendatang. Politisi Partai Konservatif itu juga meyakini akan dapat mengalahkan pemimpin oposisi Jeremy Corbin dengan  Partai Buruhnya,  serta mengembalikan kejayaan Inggris Raya.

Terpilihnya Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris langsung  mendapatkan tanggapan dari Amerika Serikat dan Iran. Dalam ucapan selamatnya, Presiden Doland Trump meyakini Boris Johnson akan sukses. Sebelumnya Trump memang  memberikan dukungan kepada Boris Johnson.

Dari Teheran, Menteri Luar Negeri   Mohammad Javad Zarif menyatakan bahwa Iran tidak ingin memperpanjang konfrontasi dengan Inggris. Pasukan Garda Revolusi Iran pekan lalu menahan kapan super tanker Stena Impero yang berbendera Inggris Masalah tersebut hingga kini masih belum terselesaikan karena melibatkan pihak lain seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.  

Sangat boleh jadi Perdana Menteri Inggris yang baru, Boris Johnson, akan berkonsentrasi pada persoalan Brexit dulu  guna  mengejar tenggat waktu 31 Oktober. Krisis politik yang dapat mengancam ekonomi Inggris setelah referendum yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa harus segera diselesaikan. Mengenai Brexit, Boris Johnson bertekad segera mengeksekusinya dengan kesepakatan atau tidak dengan kesepakatan. Sikap Boris Johnson ini sebelumnya telah mengundang protes dari kalangan Partai Konservatif yang kini dipimpinnya. Kalangan Partai Konservatif menilai jika Inggris harus keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan atau no deal exit, dikhawatirkan akan terjadi kemelut tidak hanya di bidang politik namun juga ekonomi dan sosial. Rakyat Inggeris kini menunggu langkah yang akan diambil Boris Johnson yang sejak lama dikenal masyarakatnya sebagai tokoh kontroversial.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri  Latvia Edgars Rinkēvičs di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta (19/7 ) .  Seperti dikutip laman kemlu.go.id, dalam pertemuan tersebut kedua menteri luar negeri pertegas   komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerja sama bilateral pada masa  datang.  Indonesia dan Latvia sepakati penguatan hubungan bilateral dalam sejumlah bidang, khususnya di bidang perdagangan, investasi dan people to people contact termasuk pariwisata dan kebudayaan.

Latvia merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Baltik dengan tren nilai perdagangan yang meningkat dalam lima tahun terakhir. Jumlah wisatawan Latvia yang berkunjung ke Indonesia dalam periode yang sama juga mengalami tren peningkatan yang serupa.

Menteri Retno Marsudi mengatakan bahwa dirinya  menghargai inisiatif Menteri Luar Negeri Latvia yang telah membawa pengusaha Latvia darisektor teknologi informasi, perkayuan, pendidikan untuk menjajaki hubungan bisnis dengan mitra pengusaha Indonesia.  Pertemuan kedua Menteri luar negeri ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya bertemu di sela-sela pertemuan ASEAN-Uni Eropa pada bulan Oktober 2016 di Bangkok.  Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua kalinya Menlu Rinkēvičs ke Indonesia setelah sebelumnya berkunjung tahun 2012.  Hubungan bilateral Indonesia-Latvia berjalan baik  dan pada tahun 2018 telah dilakukan pertemuan konsultasi bilateral tingkat Direktur Jenderal di Riga, Latvia.

Indonesia jalin hubungan diplomatik dengan Latvia sejak tahun 1993, atau dua tahun setelah restorasi kemerdekaan Latvia dari Uni Soviet . Menurut Menteri Retno Marsudi, dalam pertemuan dengan Menlu Rinkēvičs, ia menjelaskan tentang visi Presiden Jokowi untuk lima tahun kedepan,   khususnya terkait investasi dan pembangunan sumber daya manusia.

Selain membahas isu-isu kerjasama bilateral, kedua Menlu juga membahas isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama, seperti Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik, perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Dan Uni Eropa Atau Indonesia – Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, dan kerja sama saling dukung untuk pencalonan di organisasi internasional.  

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memacu perluasan tujuan ekspor ke negara baru atau yang disebut  sebagai pasar nontradisional. Langkah ini disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiarto Lukita kepada publik dalam kunjungannya ke Shanghai China, Senin kemarin.  Dijelaskan bahwa  intensifikasi dan ekstensifikasi perdagangan indonesia perlu dilakukan untuk menutup  defisit neraca perdagangan Indonesia.  Intensifikasi dilakukan untuk produk yang ada, sementara  ekstensifikasi pasar dilakukan dengan membuka pasar-pasar baru.  Hingga 2020, pemerintah terus berupaya merampungkan perluasan pasar.

Sedikit  merunut ke belakang, kondisi  neraca perdagangan Indonesia  pada bulan April 2019 diterpa defisit sebesar 2,5 miliar dolar AS.  Catatan Defisit ini adalah yang terburuk sejak  tahun 2013. Hal tersebut  disebabkan nilai ekspor yang  jatuh hingga  10,8 persen karena pertumbuhan ekonomi  global yang melambat.  Walaupun sempat naik kembali hingga mencapai   surplus  540 juta dolar AS pada Maret 2019,  hingga kini Pemerintah masih terus mencari cara mengatasi defisit neraca perdagangan.   Termasuk di dalamnya menggencarkan perluasan perjanjian dagang ke pasar non tradisional.

Sebenarnya, sejak awal tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah terus berusaha memperluas akses pasar ekspor,  khususnya untuk nonmigas, ke negara-negara non-tradisional.   Antara lain melalui misi dagang, promosi ekspor maupun pembentukan perjanjian bilateral.  Beberapa upaya dilakukan, misalnya menggelar misi dagang, promosi dagang, hingga kerja sama penugasan khusus pembiayaan ekspor ke negara-negara di kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah, Selandia Baru, dan Turki. Dalam jangka pendek, kebijakan peningkatan ekspor dilakukan melalui pemilihan komoditas ekspor unggulan, mengurangi biaya dan simplifikasi prosedural ekspor, serta diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar.

Namun, beberapa hal kiranya  perlu menjadi  catatan terkait langkah perjanjian dagang dengan negara non tradisional ini.  Misalnya  Para eksportir kecil dan pemula Indonesia masih kesulitan untuk memanfaatkan potensi pasar di negara mitranya, terutama negara nontradisional, karena terbatasnya informasi  yang diterima. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi para eksportir meningkatkan ekspornya. Padahal, informasi mengenai potensi dan peluang pasar tersebut merupakan ujung tombak pengembangan ekspor nasional. 

Tantangan lainnya adalah, upaya perluasan pasar ke negara nontradisional ini merupakan solusi bersifat jangka pendek. Sebab, Indonesia akan mengalami persaingan ketat ketika negara lain memiliki pemikiran serupa, yakni penetrasi ekspor ke negara-negara baru tersebut. Khususnya ke Afrika yang kini sedang mengalami pertumbuhan penduduk relatif cepat, sehingga kebutuhan terhadap produk tertentu diprediksi meningkat.

Dengan kondisi tersebut,  tentu  kita berharap langkah perjanjian dagang ke pasar non tradisional ini bisa dilakukan secara komprehensif dan terukur, sehingga capaiannya nanti akan sesuai dengan yang diharapkan:  bisa menutupi neraca perdagangan yang defisit.