VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Sebanyak 15 usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia berhasil mencatat transaksi sebesar USD 2,22 juta pada pameran "Korea Handmade 2018" yang berlangsung pada 26 hingga 29 Juli 2018 di Convention and Exhibition Center, Seoul, Korea Selatan. Nilai ini terdiri dari transaksi saat pameran sebesar USD 220 ribu untuk produk tas dari kulit reptil, tas kristal batik, perhiasan dari perak, bros, dekorasi rumah dari kayu, baju, dan kain batik. Serta transaksi potensial sebesar USD 2 juta untuk produk tas kulit dan baju batik. Selain itu penjajakan sampel untuk trial order di beberapa produk makanan ringan, perhiasan berupa bros atau mutiara, serta dekorasi rumah dari kayu. Pameran yang difasilitasi oleh Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center ITPC di Busan ini bertujuan mempromosikan produk-produk kerajinan tangan.

Melalui pameran ini, diharapkan UKM Indonesia dapat memperkenalkan aneka produk kerajinan tangan Indonesia kepada masyarakat Korea Selatan serta mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dalam memasuki pasar internasional, ujar Kepala ITPC Busan, Ni Made Kusuma Dewi.

Kurangi Hambatan Perdagangan di Arab Saudi,KJRI dan Kemendag Fasilitasi Pertemuan Bisnis.

Konsulat Jenderal RI (KJRI) dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah menggelar pertemuan bisnis antara importir produk Indonesia dengan Saudi Food and Drug Authority (SFDA) pada 29 Juli 2018 di Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi hambatan masuknya produk Indonesia ke pasar Arab Saudi. Sebelumnya, pertemuan yang sama telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada 22 Juli 2018 dan 26 Juli 2018. Pertemuan ini merupakan langkah untuk membangun komunikasi yang intensif dengan pihak SFDA. Hal ini dimaksudkan agar produk-produk Indonesia semakin mudah mendapatkan akses pasar ke Arab Saudi. Selain itu, agar suplai makanan dan minuman untuk keperluan jamaah haji dan umrah asal ndonesia bisa mendapatkan perlakukan khusus,  kata Konsul Jenderal RI (Konjen RI) Jeddah, M. Hery Saripudin. Salah satu hambatan perdagangan yang terjadi adalah produk makanan dan minuman, farmasi, serta kosmetika Indonesia belum memenuhi persyaratan dari pihak SFDA dan Saudi Accreditation and Standardization Organization (SASO). Pada pertemuan bisnis ini, SFDA memberikan penjelasan kepada para importir Indonesia tentang kebijakan dan cara registrasi produk ke SFDA. Pertemuan bisnis dipimpin oleh Konjen RI Jeddah. Pertemuan juga dihadiri oleh Pelaksana Fungsi Ekonomi perwakilan SFDA, beserta lima importir dari Arab Saudi yang mengimpor produk Indonesia.

Tangkal Tindak Pidana Perdagangan Orangn (TPPO), Kemlu Gelar Bali Process Ministerial Conference (BPMC) ke-7 di Nusa Dua.

Kementerian Luar Negeri menggelar Bali Process Ministerial Conference (BPMC) ke-7 di Bali pada 6 dan 7 Agustus 2018. BPMC merupakan pertemuan tingkat Menteri anggota Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process). BPMC ke-7 rencananya akan dihadiri oleh 26 Menteri / pejabat setingkat Menteri. Sejak dimulai pada tahun 2002, Bali Process diketuai bersama oleh Indonesia dan Australia. Saat ini, terdapat 45 negara dan 3 organisasi internasional yang berstatus sebagai anggota (total 48 anggota), dan 28 negara serta organisasi yang berstatus sebagai observer. Bali Process telah secara efektif meningkatkan awareness di kawasan Asia-Pasifik mengenai dampak penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan transnasional terkait lainnya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Bali Process sejauh ini dipandang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas serta pertukaran informasi di antara negara-negara di kawasan. Kegiatan-kegiatan Bali Process dilaksanakan atas dasar empat pilar, yaitu: (1) pencegahan, (2) deteksi dini, (3) perlindungan dan (4) penegakkan hukum.

Keteladanan adalah tindakan paling penting dalam pengarusutamaan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Demikian dikatakan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko seperti dikutip Gatra.com (31/7). Menurutnya,   keteladanan keluarga menjalankan nilai luhur Pancasila akan lebih efektif bagi generasi muda sekarang, ketimbang menggunakan pendekatan indoktrinasi. Ia menjelaskan, anak muda  lebih senang cara komunikatif, partisipatif dan interaktif.

Sementara itu,  anggota Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo di Jakarta (31/7) mengatakan  BPIP  ingin mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan jadi kebiasaan di masyarakat. Menurutnya, contoh pengamalan Pancasila yang paling relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari adalah menerima perbedaan dan saling menghargai. Tradisi tidak diskriminatif itu  sudah jalan sejauh ini. Benny juga mengatakan dari segi pemerintah, sudah melaksanakan salah satu sila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu , Benny mengungkapkan bahwa BPIP sedang menjajaki untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam materi pendidikan. Baik itu dalam bentuk buku khusus atau diintegrasikan dalam mata pelajaran yang sudah ada.

Hal itu juga ditanggapi  pengamat pendidikan, Darmaningtyas yang menyatakan  Pancasila harus dikenalkan secara intens. Ia menuturkan bahwa bila tidak dikenalkan nilai Pancasila secara intens, maka otomatis pola pikir peserta didik akan terpengaruh. Termasuk dalam cara mereka menjalankan toleransi beragama, antar suku, atau pemikiran tentang keadilan sosial. Ia berharap pemerintah bisa mengawasi dan mengingatkan lebih intens lagi mengenai pelajaran Pancasila di lembaga pendidikan formal.

Presiden Joko Widodo mendorong industri otomotif dalam negeri untuk terus bekerja keras dan menghasilkan inovasi. Presiden Joko Widodo selepas meninjau pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018 di ICE BSD City,  Tangerang Banten Kamis, 2 Agustus 2018 berharap pasar otomotif Indonesia dapat dikuasai oleh industri otomotif dalam negeri. Presiden Joko Widodo menegaskan, jangan sampai pasar negara Indonesia yang besar dikuasai oleh mobil-mobil impor. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berkomitmen akan terus mendukung dan membantu industri otomotif nasional. Salah satunya adalah saat Presiden bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc untuk menyelesaikan masalah ekspor produksi otomotif Indonesia ke Vietnam. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan berbagai insentif kepada industri otomotif nasional. Sejumlah keringanan pajak sedang dipertimbangkan bagi industri otomotif yang berinvestasi pada kegiatan seperti pelatihan vokasi bagi para pekerja dan lain-lainnya. Pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk industri otomotif tax holiday yang lebih agresif, tax allowance. Super deduction kegiatan perusahaan untuk vokasi bisa dipotong 200 persen  dari penghasilan yang kena pajak, tapi ini masih dalam kajian di Kementerian Keuangan.

Terkait dengan inovasi, Presiden Joko Widodo mengatakan  saat ini Indonesia membutuhkan satu inovasi berupa implementasi biodiesel 20 persen atau B20 dengan menghadirkan lebih banyak kendaraan yang ramah lingkungan. Beberapa negara disebutnya telah berhasil mengimplementasikan kebijakan serupa .

Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga  meluncurkan Alat Mekanis Multiguna Perdesaan (AMMDes). Presiden menyambut baik inovasi AMMDes yang diluncurkan. Menurut Presiden ini satu jenis kendaraan yang kaitannya dengan industri hulu sangat banyak. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan, produksi AMMDees akan dimulai Januari 2019 mendatang. Kendaraan ini dibatasi kecepatannya dan dapat membantu meningkatkan produksi pertanian di pedesaan. Airlangga menegaskan, kendaraan ini sudah menggunakan komponen dalam negeri 70 persen dari nilai kendaraan. Dilaporkan lebih dari 70 industri komponen dalam negeri siap jadi pemasok AMMDes. Presiden juga sangat senang bahwa industri otomotif Indonesia bertumbuh baik, sudah mencapai eskpor 231 ribu unit completely built up (CBU ), 8,1 juta bisnis komponen otomotif di 2017 lalu. Sehingga industri otomotif sekarang menduduki peringkat nomor empat dari top 25 sektor ekspor non migas periode Januari sampai Juni 2018, dengan nilai 3,45 miliar dolar Amerika

Menteri Luar Negeri AS, Michael Richard Pompeo mengadakan kunjungan selama dua hari ke Indonesia tanggal 4-5 Agustus 2018. Ini adalah kali pertama Pompeo berkunjung ke Indonesia setelah dilantik Presiden Donald Trump sebagai Menteri Luar Negeri AS pada 27 April 2018 lalu. Pompeo menggantikan menlu sebelumnya Rex Tillerson yang dipecat Presiden Donald Trump melalui Twitter.

Selama di Indonesia, Menlu AS Pompeo bersama lima anggota delegasi, mengadakan pertemua bilateral dengan Menlu RI Retno Marsudi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar negeri (Kemenlu), Jakarta,  Sabtu (4/8).  

Dalam pertemuan itu, Menlu AS Michael Richard Pompeo dan  Menlu RI Retno Marsudi, selain membicarakan beberapa masalah terkait hubungan bilateral kedua Negara, juga membicarakan isu–isu regional dan global. Di antaranya adalah isu terkait Palestina. Bagi Indonesia, penyelesaian Two State Solution adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Menlu Retno Marsudi menyampaikan dalam pertemuan itu, Pompeo tidak menolak solusi Two State Solution tersebut. Menurut Pompeo masih perlu waktu untuk kemudian bisa membuat sebuah rencana perdamaian disana.

Solusi dua negara  menyerukan untuk dibuatnya  "dua negara untuk dua warga."  Dengan solusi itu, Negara Palestina akan   berdampingan dengan Israel, di sebelah barat Sungai Yordan. Solusi tersebut sebetulnya sudah  ditetapkan lewat resolusi Majelis Umum PBB 194 yang diadopsi pada 11 Desember 1948.

Terkait dengan upaya mewujudkan perdamaian di Palestina, Presiden AS Donald Trump diberitakan telah membentuk tim khusus untuk menyusun proposal perdamaian antara Palestina dan Israel.  Menurut Presiden Trump, rencana perdamaian ini akan menjadi sejarah penting yang disebut sebagai “Perjanjian Abad Ini”. 

Dibahasnya isu terkait penyelesaian konflik Israel-Palestina dalam pertemuan bilateral Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu AS Michael Richard Pompeo, merupakan bukti keseriusan Indonesia dalam mendukung perdamaian di Palestina. Sejak lama, masyarakat dan Pemerintah Indonesia memang punya perhatian dan dukungan yang besar terhadap terwujudnya perdamaian di Palestina.

Semoga, ditegaskannya keinginan Indonesia dalam pertemuan dengan Menlu Amerika untuk mewujudkan Two State Solution akan memperkuat  tujuan utama perjuangan bangsa Palestina yang mendapat dukungan masyarakat international .