Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Rabu di Jakarta mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Menurutnya saat ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Lebih lanjut dirinya menyatakan, guna mendorong pencapaian SDGs tersebut, pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional SDGs. Woro Srihastuti menambahkan, upaya ini patut didukung oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan Rencana Aksi Daerah agar SDGs sebagai kesepakatan global dapat dicapai guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“ Selanjutnya daerah diharapkan menyusun Rencana Aksi Daerah yang dengan melibatkan actor-aktor kunci baik berasal dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan dunia usaha. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah melakukan penyelarasan target dan indicator SDGs kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional baik pada periode yang sedang berjalan ini maupun periode selanjutnya. Langkah-langkah ini dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kesepakatan global tersebut demi mewujudkan pembangunan yang adil damai dan berkelanjutan “. Ungkap Woro Srihastuti Sulistyaningrum
Lebih lanjut Woro Srihastuti menyampaikan, saat ini pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sedang menyusun studi latar belakang (background study) bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024. Menurutnya saat ini pemerintah sedang mengumpulkan berbagai indicator perencanaan pembangunan yang nantinya akan dituangkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah. Ia mengatakan proses pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia sepatutnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua pihak agar pembangunan di Indonesia dapat tercapai secara menyeluruh. (ndy)
Prasangka bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan dalam pendidikan, sosial maupun politik tetap mengemuka dalam era pembangunan berbasis digital ekonomi. Padahal isu kesetaraan gender sangat penting, karena saat ini banyak perempuan yang bisa melaksanakan tugas dan pekerjaan formal seperti laki-laki. Demikian dikatakan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam seminar bertemakan "Women's Participation for Economic Inclusiveness" di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/8). Menurut Sri Mulyani, keberpihakan kepada perempuan bisa meningkatkan nilai tambah terhadap kinerja perekonomian.
Dalam kesempatan itu Sri Mulyani menjelaskan upaya pemerintah untuk mendorong tingkat kesetaraan melalui pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin. Bantuan sosial itu di antaranya Program Keluarga Harapan yang bisa menjamin anak-anak perempuan dari keluarga kurang mampu tetap bisa memperoleh pendidikan yang layak. Selama ini, kemiskinan menjadi alasan bagi perempuan dari keluarga kurang mampu untuk tidak bersekolah, sementara laki-laki lebih mendapatkan keutamaan.
Pembicara lain dalam seminar tersebut adalah Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti. Ia mengatakan, pendidikan mempunyai peranan penting untuk mendorong penguatan peran perempuan dalam era ekonomi digital.
Sementara itu Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Erwin Haryono, juga menilai teknologi digital bisa membantu peningkatan partisipasi perempuan kepada dunia ekonomi. Era perdagangan elektronik atau e-commerce bisa menjadi awal untuk memperkenalkan manfaat inklusi keuangan dan penggunaan media sosial kepada ibu rumah tangga.
Dalam seminar itu juga diungkap laporan Lembaga riset McKinsey Global Institute yang menyatakan, percepatan kesetaraan perempuan dengan laki-laki di Indonesia dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto tahunan sebesar 135 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Presiden Direktur PT McKinsey Indonesia, Philia Wibowo, mengatakan, proyeksi ini sekitar sembilan persen di atas kondisi normal. Proyeksi tersebut berdasarkan kinerja Indonesia yang lebih baik dari rata-rata negara Asia Pasifik lainnya, terkait dengan kesetaraan perempuan.
Riset McKinsey Global Institute ini juga menyatakan, penggunaan teknologi digital dapat mendorong peningkatan produktivitas para wirausahawati di Indonesia. Saat ini Usaha Kecil Menengah yang dimiliki perempuan telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 9,1 persen, dengan bisnis perempuan telah menjaring 35 persen pendapatan perdagangan daring atau online. Meski demikian, masih banyak hal yang harus diupayakan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap internet dan mendapatkan manfaat literasi digital.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengoperasikan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) mobile untuk memantau kualitas udara di sejumlah venue Asian Games 2018 di Jakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji kepada TribunJakarta.com, Senin (6/8/2018) mengatakan, SPKU mobile milik Dinas Lingkungan Hidup dipasang di Wisma Atlet Kemayoran sejak tanggal 2 Agustus sampai 17 September 2018. Sebelumnya, alat tersebut di letakkan di Kawasan Pacuan Kuda Pulomas dan Padang Golf Pondok Indah masing-masing selama seminggu. Isnawa menjelaskan, alat ini setiap 30 menit akan menghasilkan data untuk paramater PM 2.5, CO, NO2, Ozon, SO2, dan data meteorologi. Setelah terkumpul, data tersebut diolah server yang berada di Unit Pelaksana Tugas (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD), Dinas Lingkungan Hidup dan diinformasikan sebagai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Menurutnya, indeks ini menggambarkan kondisi mutu udara ambien pada lokasi tertentu yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
Isnawa Adji mengatakan, jika Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) bernilai 0 - 50 maka kualitas udara dikategorikan ‘Baik’, artinya tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia atau hewan. Sementara jika indeks bernilai 51 sampai 100 dikategorikan kualitas udara ‘Sedang’ yang artinya tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka. Sedangkan indeks 101 sampai 199 dikategorikan ‘Tidak Sehat’ yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.
Isnawa Adji menambahkan, Indeks 200 sampai 299 dikategorikan ‘Sangat Tidak Sehat’, yaitu kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Sedangkan indeks yang mencapai 300 sampai 500 kategorinya ‘Berbahaya’, yaitu kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi, misalnya iritasi mata, batuk, dahak dan sakit tenggorokan.
Hasil Indeks Standar Pencemaran Udara ini secara rutin diinformasikan kepada masyarakat setiap hari mulai pukul 15.00 WIB melalui papan display di Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, Website Smart City Jakarta dan Website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
Selain Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) mobile, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga mengoperasikan lima unit SPKU fixed yang tersebar di Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya dan Kebun Jeruk. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memasang stasiun pemantau udara di kawasan Gelora Bung Karno untuk memantau kualitas udara Ibukota saat penyelenggaraan Asian Games 2018.
Hanya selang sepekan, pulau Lombok dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat diguncang dua gempa besar. Gempa terbesar berkekuatan 7 pada skala Richter terjadi hari Minggu 5 Agustus lalu. Daerah terdampak gempa terparah adalah Lombok Utara. Hingga kini lebih dari 90 orang tewas dan lebih dari 200 orang lainnya luka-luka. Korban tewas kebanyakan karena tertimpa reruntuhan bangunan. Ribuan orang mengungsi ke tempat-tempat yang dirasa lebih aman. Diperkirakan jumlah korban dan kerusakan akan terus bertambah mengingat belum semua daerah terdampak gempa dapat dijangkau petugas Tim SAR gabungan. Juga terdapat dugaan adanya korban yang tertimbun bangunan yang roboh dan belum dapat dievakuasi oleh petugas. TIM SAR Gabungan terus menyisir daerah-daerah terdampak gempa untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pertolongan kepada korban. Pendataan masih terus dilakukan oleh aparat.
Lombok yang dikenal karena pesona alam dan budayanya, sebagian kini porak poranda. Gempa juga dirasakan pulau pariwisata lainnya, yaitu Bali. Bandara internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar tak luput dari kerusakan, walaupun tidak terlalu parah. Selain itu, ratusan wisatawan asing yang mengantri untuk dapat keluar dari Lombok pun menjadi pemandangan sepanjang hari usai gempa besar.
Kepanikan warga terlihat jelas dari banyaknya orang yang berlarian kesana kemari, tanpa tahu kemana mereka akan menyelamatkan diri. Ini masih ditambah dengan padamnya listrik dan peringatan dini tentang adanya potensi tsunami, meski relative kecil. Kemacetan lalu lintas pun terjadi dimana-mana.
Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Evakuasi wisatawan adalah inisiatif mereka sendiri karena terguncang oleh gempa 7 SR yang diikuti peringatan dini tsunami. Mereka khawatir karena banyak beredar informasi yang menyesatkan (hoax), bahwa akan terjadi gempa dengan kekuatan 7,5 SR yang diikuti tsunami pada malam harinya. Hoax tersebut beredar di luar di wilayah Lombok sehingga membuat warga dan wisatawan takut. Informasi itu tidak benar dan menyesatkan.
Disinilah perlunya semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan. Pemerintah harus mengedukasi warganya di seluruh tanah air, agar bersiap diri dan tidak panik sewaktu terjadi bencana, khususnya gempa. Hal ini penting mengingat Indonesia berada di wilayah rawan gempa. Kewaspadaan dan kesiapan diri diperlukan agar warga tidak mudah percaya pada informasi menyesatkan. Masyarakat Indonesia harus tahu bahwa secara ilmiah, gempa tidak dapat diprediksi dengan pasti. Entah berapa magnitudenya, dimana, dan kapan akan terjadi. Untuk gempa di Lombok, BMKG mengatakan gempa susulan memang pasti terjadi, namun dengan intensitas yang jauh lebih kecil dari 7 SR. Hingga Senin malam telah terjadi gempa susulan sebanyak 176 kali dengan intensitas kecil.
Patut disyukuri pemerintah cepat tanggap dalam membenahi infrastruktur vital. Hanya beberapa saat setelah gempa, bandara internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali dan Bandara internasional Lombok telah dapat difungsikan seperti biasa. Listrik yang padam segera dapat dipulihkan. Demikian juga pelabuhan-pelabuhan di Bali dan Lombok berfungsi seperti biasanya. Ini semua memudahkan tim SAR dan satuan-satuan terkait lainnya untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan. Bagi warga lainnya di seluruh Indonesia, ini saat yang tepat untuk menunjukkan solidaritas kepada sesama bangsa Indonesia dengan memberi bantuan kepada mereka yang sedang mengalami musibah ini.