VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Nilai ekspor kopi daerah dataran tinggi Suku Gayo di Aceh, mengalami kenaikan sebesar 85,71 persen di semester I 2018 dibanding periode yang sama tahun 2017. Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Wahyudin di Banda Aceh, Rabu mengatakan, kopi yang masuk ke dalam kelompok komoditi nonminyak dan gas bumi (migas) bersama teh, dan rempah-rempah, diekspor melalui Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara. Pada semester I 2018, kelompok komoditi ini telah memberi kontribusi sebesar 68,91 persen dari total nilai ekspor melalui pelabuhan di luar Aceh sebesar 47,17 juta dolar Amerika. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Mustafa Kamal menyatakan, kopi jenis arabica dan robusta dari dataran tinggi Suku Gayo telah diekspor ke 17 negara, terfavorit Amerika Serikat. Selain itu secara bertahap, mulai juga ekspor ke negara-negara di Eropa dan Asia Pasifik.

Paceri Nanas-Sayur Keladi Masuk Warisan tak Benda.

Dua kuliner khas Kota Pontianak, Paceri Nanas dan Sayok Keladi (sayur keladi) ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Wali Kota Pontianak Sutarmidji di Pontianak, Rabu (8/8), mengatakan kedua kuliner itu diusulkan sebagai WBTB karena dinilai memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sutarmidji yakin ke depan paceri nanas pasti akan menjadi kuliner yang diminati oleh orang luar yang datang berkunjung ke Pontianak. Dengan ditetapkannya paceri nanas sebagai WBTB asli Pontianak maka hak patennya menjadi milik Pontianak. Demikian juga sayur keladi, makanan khas yang menjadi favorit masyarakat Pontianak ini menjadi hidangan khas dalam jamuan makan. Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Rendrayani menjelaskan, paceri nanas dan sayur keladi ini merupakan salah satu menu atau makanan wajib yang dihidangkan dalam adat makan Saprahan. Ditetapkannya kedua kuliner ini hanya tinggal menunggu sertifikat sebagai tanda bahwa kedua kuliner khas Pontianak menjadi WBTB. Sertifikat tersebut rencananya akan diserahkan bertepatan dengan kegiatan budaya yang digelar pada Hari Jadi Kota Pontianak, 23 Oktober nanti.

Pemda Bangka Belitung (Babel) Berupaya Tembus Pasar Lada Dunia.  

Hasil pertanian komoditas ekspor Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memiliki peluang untuk dipasarkan di tingkat Asean. Diantaranya lada Muntok white pepper atau lada putihnya sebagai yang terbaik di dunia. Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementrian Luar Negeri Ade Petranto menjelaskan tinggal pemolesan dan pembenahan untuk pemasaran, agar bisa mengatasi keterpurukan fluktuasi harga yang jauh dari batas normal. Harga lada saat ini berkisar 48 ribu rupiah per kilo gram dari harga sebelumnya mencapai 200 ribu rupiah  per kilo gram. Selain itu, pihaknya juga sudah meyakinkan Kementrian Pertanian agar bisa menjalin kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung dalam mengatasi permasalahan lada dan harga komoditi ekspor lainnya. Ade Petranto, Rabu (08/08) mengatakan, sembari berupaya masuk langsung ke pasar dunia, para petani juga harus menjaga dan mempertahankan kualitas lada serta bisa berkesinambungan mengembangkan usaha pertanian lada guna tersedianya stok lada. Tidak hanya itu, perlu adanya cara untuk meningkatkan kualitas serta bimbingan teknis yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah agar produk lada Bangka Belitung siap untuk bersaing dan di pasarkan di tingkat dunia.

Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri RI melaporkan perkembangan situasi terbaru di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pascabencana gempa bumi berkekuatan 7,0 Skala Richter pada Minggu, 5 Agustus lalu, kepada para perwakilan asing di Jakarta. Pihak Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu (8/8) juga melaporkan langkah-langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan evakuasi warga yang terdampak bencana. Perwakilan negara asing yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia atas bencana alam yang terjadi di Lombok itu. Para perwakilan asing tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas penanganan bencana secara cepat tanggap. Untuk memudahkan koordinasi dan penyampaian informasi terkait penanganan warga negara asing yang terdampak bencana gempa bumi di Lombok, Direktorat Konsuler memberikan nomor hotline yang dapat dihubungi setiap saat. Selain itu, pihak Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri RI membentuk grup WhatsApp beranggotakan wakil dari Kementerian Luar Negeri RI dan kementerian/lembaga terkait serta perwakilan asing di Jakarta.

Menlu Apresiasi Dukungan Negara Sahabat Terkait Gempa Lombok

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengapresiasi ungkapan belasungkawa dan duka cita yang disampaikan oleh pemimpin negara-negara sahabat atas bencana gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Minggu (5/8) lalu. Saat hadir dalam peringatan 51 tahun ASEAN di Jakarta, Rabu (8/8), Menteri Retno menyebutkan, Pemerintah Indonesia telah menerima ucapan simpati dan duka cita dari beberapa pemimpin negara dan organisasi internasional, seperti Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, dan Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi. Negara-negara tersebut juga siap memberikan bantuan yang dibutuhkan Indonesia untuk penanganan pascagempa. Menteri mengatakan, seluruh wisatawan asing sudah dievakuasi oleh pemerintah setempat dan beberapa pihak sejak terjadinya gempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter itu.// Sebelumnya, di sela-sela pertemuan "Bali Process Ministerial Conference" ke-7 di Bali, Selasa (7/8), ia menjelaskan bahwa tidak ada laporan wisatawan asing yang menjadi korban dalam bencana tersebut. Sedikitnya 700 orang wisatawan bersama warga setempat dievakuasi dari Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno menuju Pelabuhan Bangsal mengantisipasi terjadinya gempa susulan.

Dubes RI Tunis Lepas 6 Peserta Beasiswa Darmasiswa dari Tunisia

Duta Besar RI Tunis, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, melepas 6 (enam) peserta beasiswa Darmasiswa RI dari Tunisia untuk tahun akademik 2018/2019 di Kedutaan Besar RI Tunis, Senin (6/8). Pada pertemuan tersebut, Duta Besar RI mengharapkan para peserta dapat mendalami bahasa, seni, dan budaya Indonesia secara maksimal. Peserta Darmasiswa dari Tunisia akan ditempatkan di beberapa perguruan tinggi, antara lain Universitas Udayana, Bali, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta, Universitas Negeri, Jakarta, dan Politeknik Negeri, Bali. Selain mempelajari Bahasa Indonesia, beberapa peserta beasiswa Darmasiswa juga akan mempelajari dan mendalami kuliner dan pengobatan herbal Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Duta Besar RI berpesan agar para penerima beasiswa menaati peraturan dan norma yang berlaku di Indonesia dan mengenali budaya setempat.

Indonesia merupakan negara besar yang dihuni oleh 165 juta penduduk yang tersebar di  pulau-pulau di Indonesia. Di dalam penyebaran penduduk, pulau Jawa merupakan pulau terpadat. Semakin padat jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permasalahan yang timbul di masyarakat. Salah satu permasalahan yang dialami oleh daerah yang padat penduduk adalah sistem transportasi.

Permasalahan transportasi yang dialami oleh Indonesia salah satunya adalah kurangnya pelayanan transportasi umum. Transportasi umum yang terdapat di Indonesia tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasa kurang nyaman dengan layanan yang ditawarkan oleh transportasi umum tersebut. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang menggunakan transportasi umum.

Kendaraan pribadi, di satu sisi menawarkan fleksibilitas pergerakan bagi penduduk kota. Sepeda motor sebagai salah satu moda kendaraan pribadi bahkan memiliki kelebihan berupa rendahnya biaya operasional.

Meskipun demikian, ketergantungan pada kendaraan pribadi pada akhirnya menyebabkan peningkatan kemacetan di kota-kota besar khususnya di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kemacetan menimbulkan kerugian ekonomi. Di kota-kota tersebut kerugiaan akibat masalah sektor transportasi seperti kemacetan telah menghilangkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Menurut Bank Dunia, masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi umumnya menghabiskan waktu minimal 3,5 jam di kemacetan. Nilai ekonomi yang hilang dalam 1 tahun sama dengan Rp 39,9 triliun, karena waktu yang terbuang tersebut apabila digunakan untuk melakukan kegiatan produktif dalam 1 tahun bisa mendatangkan pendapatan bagi kota hingga US$ 3 miliar atau Rp 39,9 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Rabu (08/07/2018) mengatakan bahwa angkutan bus harus kembali menjadi angkutan favorit bagi masyarakat Indonesia. Pihaknya akan melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan bus untuk menjadikan bus kembali menjadi angkutan favorit bagi masyarakat Indonesia.

Dia juga menekankan perlu integrasi angkutan umum yang memadukan moda transportasi darat dengan moda lain, seperti memadukan simpul-simpul pelabuhan, bandara dan kereta api.

Dan yang tidak kalah penting  dalam menyelesaikan masalah transportasi nasional adalah mendorong disyahkannya Rancangan Undang-undang Sistem Transportasi Nasional yang saat ini masuk Program Legislasi Nasional  di DPR. Ketiadaan kebijakan Sistem Transportasi Nasional menyebabkan kebijakan transportasi termasuk pembangunan infrastruktur dilakukan secara parsial dan masalah transportasi belum teratasi. 

Presiden Amerika Serikat kembali mengambil keputusan dengan tidak memperhatikan pandangan para sekutunya. Donald Trump telah menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Kepada pemerintahan manapun yang tetap melakukan perdagangan dengan Iran, Amerika Serikat akan memutuskan hubungan dagangnya.

Dalam pernyataannya, Selasa ( 7 Agustus 2018 ),  di Washington, Trump menegaskan akan diberlakukannya berbagai sanksi kepada Teheran, salah satunya adalah ekspor minyak Iran. Pemberlakuan berbagai sanksi bagi Iran itu, menyusul langkah Amerika Serikat menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan yang juga disebut sebagai kesepakatan nuklir Iran, yang dicanangkan awal tahun 2018 ini. Kesepakatan itu mulai dibicarakan pada masa Barack Obama masih memerintah. Atas kesepakatan itu, Iran telah melakukan langkah membatasi pembatasan nuklirnya. Walaupun demikian Donald Trump, menilai kebijakan Washington era Obama itu sebagai telah menguntungkan Iran secara sepihak. 

Atas pernyataan Donald Trump yang menegaskan diberlakukannya sanksi terhadap negaranya, Presiden Iran Hasan Rouhani  menyebutnya sebagai perang urat syaraf. Presiden Iran mengatakan bahwa langkah Trump itu dimaksudkan untuk menebar bibit perpecahan di antara rakyat Iran.  

Apakah para sekutu Amerika Serikat bergeming atas keputusan Donald Trump memberikan sanksi lebih barat kepada Iran? Sebagaimana diberitakan banyak media massa internasional, sekutu Washington tidak setuju dengan keputusan itu. Uni Eropa misalnya akan tetap melaksanakan perjanjian awal yang dirintis oleh Presiden Barack Obama. Uni Eropa beralasan penentangannya terhadap keputusan Washington adalah untuk melindungi perusahaan-perusahaan di negaranya yang melakukan hubungan bisnis dengan Teheran.  Menjadi pertanyaan kemudian, siapakah yang bakal bergeming atas kesepakatan nuklir dengan Iran, atau akhirnya sekutu Amerika Serikat akan ikut memboikot Iran ? Waktu yang akan menunjukkan. 

Walaupun demikian, menarik untuk tetap mencatat pernyataan Donald Trump yang dikatakan seiring keputusan memberikan sanksi lebih tegas kepada Iran, bahwaTrump masih tetap terbuka untuk mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif dengan Iran.