VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Saat ini status di media sosial pun bisa menjadi persoalan dalam hubungan dua Negara. Seperti yang terjadi ketika  Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland, pekan lalu menyuarakan keprihatianannya melalui media social tentang penahanan penggiat perempuan Saudi, Samar Badawi. Ini masih  ditambah lagi dengan status akun resmi kementerian luar negeri Kanada mengenai hal yang sama.

Buntut dari pernyataan itu, Kerajaan Arab Saudi memanggil pulang  Duta Besarnya di Kanada dan mengusir Duta Besar Kanada dari Riyadh. Beberapa tindakan lain dilakukan kerajaan tersebut. Antara lain, memanggil kembali para mahasiswa yang belajar di Kanada, melarang warga Saudi berobat ke negeri itu dan menghentikan layanan penerbangan Saudia ke Kanada. Saudi menegaskan tidak akan membiarkan Negara lain mencampuri urusan dalam negerinya. Tindakan Saudi didukung oleh Negara tetangga di kawasan seperti Bahrain, Uni Emirat Arab dan Palestina.

Amerika Serikat yang dekat dengan keduanya, sampai saat ini belum jelas mendukung siapa. Bila dengan Kanada, Amerika Serikat memiliki hubungan dalam kerangka NATO, maka dengan Arab Saudi,  ada forum bilateral erat yang mengikat kedua negara. Saat ini hubungan Presiden AS Donald Trump dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau tidak terlalu baik. Sedangkan dengan Arab Saudi selama ini Trump diketahui memberikan ruang yang lebih leluasa. Negara pertama yang dikunjungi Trump semenjak menjadi presiden adalah Arab Saudi. Di bulan Maret tahun ini, AS juga  menerima kunjungan pangeran Mohammed bin Salman.

Perdana Menteri Justin Trudeau sendiri meminta maaf atas update status di media social yang telah membuat hubungan Kanada dengan Arab Saudi memanas. Ada upaya untuk memperbaiki hubungan itu. Menteri Luar Negeri Christia Freeland pun telah melakukan kontak-kontak dengan  menlu Saudi, Adel al Jubeir.

Tampaknya masalah ini akan  dapat diselesaikan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan Kanada. Diharapkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, hubungan kedua negara kembali membaik.  Penyelesaiannya dapat dilakukan baik secara langsung oleh kedua Negara atau dengan mediasi Negara lain. Sehingga kawasan Timur Tengah yang sudah dilanda berbagai konflik, `    tidak lagi bertambah persoalannya.  

Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Experts' Meeting on Building MIKTA's Network on Sustainable Tourism for Development di Yogyakarta dihadiri oleh para pakar dari negara-negara MIKTA, (08/08). Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Dewi Savitri Wahab membuka  Experts' meeting on Building MIKTA's Network on Sustainable Tourism for Development sebagai upaya mewujudkan kerja sama MIKTA di bidang pariwisata berkelanjutan dan pembentukan MIKTA Tourism Network. 

Pertemuan merupakan inisiatif konkret Keketuaan Indonesia di MIKTA 2018 guna membentuk MIKTA Tourism Network dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pariwisata di negara-negara MIKTA. Perwakilan negara-negara MIKTA membahas upaya dan tantangan mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, digital tourism, dan manajemen destinasi pariwisata yang berkualitas. 

Addis Ababa, Ethiopia, Indonesia Siap Bekerja Sama Membangun Infrastruktur di Ethiopia.

Pemerintah Indonesia menawarkan kepada pemerintah Ethiopia untuk menjalin kerja sama pembangunan dan pengembangan infrastruktur antarkedua negara. Indonesia siap bekerjasama membangun infrastruktur di Ethiopia. Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis berharap dapat segera diidentifikasi proyek pengembangan infrastruktur antara Indonesia dengan Ethiopia yang dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Wamenlu RI A.M. Fachir melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perusahaan Publik Ethiopia, Teshome Toga, di Addis Ababa, pada Rabu (8/8). Wamenlu berharap proyek yang sedang diidentifikasi tersebut dapat menjadi salah satu kesepakatan bisnis konkret Indonesia dengan Ethiopia untuk diumumkan pada perhelatan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenlu RI turut mengundang pemerintah dan pebisnis Ethiopia untuk berpartisipasi aktif pada forum IAID yang akan diselenggarakan pada 20-21 Agustus 2019 di Indonesia. Tawaran tersebut mendapat tanggapan positif dari Menteri Toga karena Indonesia memang merupakan mitra ekonomi potensial Afrika, termasuk Ethiopia, dan mengingat komitmen pemerintah Indonesia yang cukup besar.

Ethiopia Indonesia Tingkatkan Konektivitas dengan Afrika Melalui Ethiopian Airlines.

Wakil Menteri Luar Negeri RI,  A.M. Fachir bersama dengan delegasi PT. WIKA dan Indonesia Eximbank telah melakukan pertemuan dengan CEO Ethiopia Airlines (ET), Tewolde Gebremariam, beserta jajaran manajemen ET pada tanggal 8 Agustus 2018 di Addis Ababa, Ethiopia. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah upaya konkret untuk meningkatkan kerja sama dengan Ethiopia dan Afrika secara keseluruhan dengan memanfaatkan ET yang telah membuka jalur penerbangan ke Jakarta. Wamenlu RI menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah promosi Indonesia melalui flyer dan video singkat mengenai potensi dan pariwisata Indonesia dalam in-flight entertainment di pesawat-pesawat ET, terutama rute menuju Jakarta. Selain itu, Wamenlu RI juga ingin menjajaki kemungkinan pemanfaatan kargo ET untuk mengangkut komoditas ekspor Indonesia ke Ethiopia dan didistribusikan ke seluruh negara Afrika. CEO ET menyambut antusias usulan Wamenlu RI dan menyatakan bahwa ET siap untuk menjadi mitra Indonesia, baik untuk mempromosikan barang-barang Indonesia ke Afrika, juga membantu promosi pariwisata Indonesia. ET merupakan maskapai nasional Ethiopia yang didirikan sejak tahun 1945 dan dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Ethiopia. ET telah menjadi salah satu maskapai terbesar di Afrika dengan lebih dari 115 destinasi Internasional.

Indonesia dan Jepang semakin memperkuat kolaborasi dalam upaya pengembangan sektor industri kecil dan menengah, terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Salah satu langkah sinergi yang dilakukan adalah pembentukan Indonesia-Japan Business Network (IJB-Net) sebagai organisasi yang didukung oleh para diaspora kedua negara.

IJB-Net diluncurkan dalam Simposium Internasional dengan tema “Peluang Kolaborasi Indonesia-Jepang di Era Industri 4.0” di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (8/8).  Dalam sambutannya pada acara tersebut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan harapannya agar IJB-Net akan mendorong daya saing sektor Industri Kecil Menengah. Ia menambahkan IJB Net berkolaborasi untuk mendukung pengusaha Indonesia dan Jepang.

Menurut Airlangga Hartarto,  beberapa sektor Industri Kecil Menengah potensial yang akan dikembangkan kedua belah pihak seiring penerapan industri 4.0, antara lain adalah Industri Kecil Menengah makanan dan minuman, serta komponen otomotif. Sektor ini dapat menjadi mitra strategis bagi perusahaan-perusahaan manufaktur besar yang terkait.

Pada kesempatan tersebut, Menperin memberikan apresiasi kepada industri manufaktur Jepang skala besar, karena terus berkomitmen menambah investasi dan beberapa di antaranya menjadi pionir dalam implementasi industri 4.0 di Indonesia. Misalnya, Epson, Toyota, Panasonic dan Daihatsu.

Menurut Airlangga Hartato, IJB-Net dapat pula menjadi momen peningkatan hubungan diplomatik kedua negara yang sudah memasuki 60 tahun pada tahun ini. Di samping itu, Airlangga berharap, IJB-Net bisa menjadi wadah untuk saling berbagi pemikiran dan berdiskusi dalam mencari inisiatif-inisiatif yang dapat dilakukan bersama guna mengangkat daya saing industri prioritas di era ekonomi digital saat ini.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum IJB-Net Suyoto Rais mengungkapkan, pemerintah Jepang sedang memfasilitasi para pelaku Industri Kecil Menengahnya untuk berekspansi ke luar negeri. Menurut Suyoto, Jepang cepat atau lambat akan menyadari mereka akan kekurangan bahan baku, sumber daya manusia (SDM) dan pasar. Langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya, misalnya melalui kerja sama dengan pengusaha di negara lain, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, IJB-Net siap mengoptimalkan peran para alumni Jepang untuk memperkuat jaringan kedua negara. IJB-Net juga akan membantu pengembangan industry kecil dan menengah Indonesia agar dapat meningkatkan nilai tambah produknya sehingga bisa menembus pasar Jepang.

Suyoto menambahkan, melalui kolaborasi ini, akan ada pula adopsi teknologi yang aplikatif dan memacu volume transaksi perdagangan kedua negara.

Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii menyampaikan, selama 60 tahun terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang, sudah terbangun kerja sama yang mendalam di bidang ekonomi, transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut catatannya, saat ini terdapat sekitar 1.600 perusahaan Jepang yang memberikan lapangan pekerjaan bagi 5 juta penduduk Indonesia. Selain itu, perusahaan Jepang turut berkontribusi terhadap 10 persen dari Pendapatan Domestik Bruto Indonesia. Ditambah lagi, investasi Jepang di Indonesia adalah yang terbesar kedua setelah Singapura pada tahun 2017. Hingga 2017 terdapat 1.911 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia.

Indonesia dan Palestina menandatangani Pengaturan Pelaksanaan atau Implementing Agreement (IA) pada nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Pemberian Preferensi Penghapusan Tarif Bea Masuk Nol Persen bagi Produk Kurma dan Minyak Zaitun (Virgin Olive Oil) dari Palestina. Penandatanganan dilakukan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di Jakarta, Senin, 6 Agustus. Usai penandatanganan Enggartiasto mengatakan, pengaturan pelaksanaan secara otomatis akan mulai berlaku bulan September,  dan saat ini Indonesia dan Palestina sedang mempersiapkan kerjasama berupa Preferential Trade Agreement (PTA).

“Kita baru menandatangani tindak lanjut dari kesepakatan yang sudah dilakukan antara Indonesia dan Palestina dan ini adalah tindak lanjut untuk pengaturannya  atau Implementing Agreement-nya yang sudah otomatis akan berlaku satu bulan sejak saat ini dan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian  di dalam pembicaraan sebelumnya, kami berdua, so both of us, basically agree untuk meningkatkan, mempersiapkan PTA antara Indonesia dan Palestina.”

Dokumen Implementing Agreement (IA) merupakan petunjuk teknis pada MoU penghapusan bea masuk nol persen bagi produk kurma dan minyak zaitun dari Palestina ke Indonesia. Penandatanganan IA merupakan tindak lanjut dari ratifikasi atas nota kesepahaman antara Indonesia dan Palestina. Proses ratifikasi telah selesai dengan diterbitkannya Perpres Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Palestina pada 11 April 2018. Menurut Enggartiasto, nota kesepahaman tersebut merupakan mandat dari pembentukan instrumen untuk menfasilitasi ekspor dari Palestina dengan cara menghapuskan tarif bea masuk ke Indonesia. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan Palestina, khususnya dalam meningkatkan perekonomian rakyat Palestina. Dikatakan, hal tersebut merupakan cara Indonesia membantu Palestina di sektor perdagangan. Meski demikian, menurut Enggartiasto, ke depannya tidak menutup kemungkinan produk lain juga akan dibebaskan dari tarif bea masuk sehingga, meningkatkan perdagangan Palestina.

Kerja sama perdagangan Indonesia dengan Palestina bisa disebut lebih istimewa ketimbang dengan negara lain. Meski bentuk kerja sama perdagangannya berupa Preferential Trade Agreement (PTA), Indonesia tidak memberlakukan tahapan pada umumnya terhadap Palestina, seperti melakukan studi kelayakan hingga bertukar daftar komoditi apa saja yang ingin diperdagangkan. Enggartiasto menambahkan, setelah mencapai kesepakatan, Kementerian Perdagangan kini menunggu daftar produk apa saja yang akan diekspor oleh Palestina. Begitu sebaliknya, Indonesia juga akan mengirim daftar produk yang akan di ekspor ke Palestina sesuai dengan kebutuhan Palestna.