VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Rakyat Korea Utara dan Korea Selatan saat ini sedang menunggu hasil pertemuan para pemimpin mereka bersama Presiden Amerika Serikat demi membicarakan masa depan hubungan kedua negara di semenanjung Korea. Sejak terpisah selama 65 tahun  akibat perang saudara (1950-1953), sangat boleh jadi rakyat kedua negara di Semenanjung Korea itu  merindukan  terjadinya perdamaian.

Presiden Amerika Serika Serikat, Donald Trump sendiri berharap pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin kedua Korea dan Amerika Serikat akan menghasilkan kesepakatan. Trump menyampaikan harapan itu di Washington, Rabu 18 April lalu, setelah mendengarkan laporan Direktur CIA  Mike Pompeo. Pompeo telah secara khusus berkunjung ke Pyongyang selama 3 hari, hingga 2 April lalu, dan  bertemu Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.  

Gagasan untuk melakukan proses rekonsililasi antara Korea Selatan dan Korea Utara, hingga beberapa bulan lalu masih terasa akan menghadapi jalan buntu. Saat itu Korea Utara masih saja melakukan uji coba senjata nuklir dengan meluncurkan rudal balistik yang dipropagandakan dapat mencapai benua Amerika. Menanggapi aksi nekad Pyongyang tersebut, Donald Trump mengancam akan menyerang Korea Utara. Perang kata-kata antara Washington dan Pyongyang akhinya mereda setelah muncul tanda-tanda terjadinya dialog antara Korea Utara dan Selatan.

Melunaknya sikap Korea Utara antara lain ditandai dengan diterimanya delegasi artis K Pop berkunjung dan berpentas di Pyongyang dan mendapat perhatian Pemimpin Korea Utara. Menjelang pertemuan tingkat tinggi ini, Kim Jong Un telah bertemu dengan Presiden Tiongkok saat melakukan kunjungan kenegaraan di Beijing.

Sebagaimana rakyat kedua Korea, dunia internasional tentu juga berharap pertemuan tingkat tinggi kedua pemimpin Korea dengan Amerika Serikat dapat berlangsung dan menghasilkan kesepakatan yang akan meningkatkan hubungan baik. Bagi rakyat kedua Korea, pertemuan tingkat tinggi itu tentu disambut dengan optimisme. Ini akan  merupakan yang pertama terjadi setelah semenanjung Korea terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan, akibat perang saudara. Apakah optimisme dan harapan rakyat kedua Korea itu akan terwujud, masih menunggu hasil KTT Korea-Amerika Serikat. Harapan itu tentu juga sangat tergantung kepada sikap pemimpin Korea Utara khususnya, menghadapi  tuntutan denuklirisasi. Disamping itu, juga  tidak terlepas dari bagaimana Tiongkok dan Amerika Serikat, dua negara besar pendukung Korea Utara dan Korea Selatan menyikapi dan memandang masa depan kedua Negara yang pada awalnya adalah satu tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin 16 April menginformasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2017 mencapai 70,81 poin atau naik sebesar  hampir satu  persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau dilihat dari sisi trend, tampak terjadi peningkatan IPM indonesia setiap tahunnya. Pada 2015, masih di bawah 70, pada 2016 meningkat menjadi  70,18 dan tahun 2017 menjadi 70,81.

 Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia  saat ini masuk dalam kategori tinggi. Namun, masih ada ketimpangan yang signifikan khususnya antara DKI Jakarta dengan Papua. Penghitungan IPM disusun dengan menggunakan tiga dimensi, yakni kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup. Kemudian pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan harapan dan rata-rata lama bersekolah. Sedang yang terakhir adalah  dimensi hidup layak yang didekati dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Sementara itu, Country Director Program PBB untuk Pembangunan - UNDP Indonesia Christophe Bahuet (baca : kristop baue) mengatakan kenaikan IPM Indonesia menunjukkan ada banyak kemajuan yang telah dicapai. Langkah selanjutnya untuk menuju pembangunan manusia yang tinggi adalah,  inklusi dan pengurangan kesenjangan. Khususnya untuk provinsi terpencil dan antara laki-laki dan perempuan.

Bagi Pemerintah, laporan BPS tentang kenaikan IPM tersebut cukup menggembirakan. Karena  berarti kebijakan Nawacita yang selama ini diterapkan telah memberikan korelasi yang cukup signifikan. Walapun begitu, pekerjaan rumah Pemerintah masih menanti, yaitu mempercepat  pemerataan pembangunan  terutama di wilayah Timur Indonesia.   

Indeks Pertumbuhan Manusia berkaitan erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada September 2015. Indonesia sendiri mendukung hal tersebut  dengan keluarnya peraturan Presiden tentang pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan pada Juli 2017 yang berhubungan erat dengan Pembangunan Indonesia. Bukan hanyayang  berorientasi pada segi fisik tapi juga non fisik,  dengan muara pada Indeks Pembangunan Manusia.

Ekspor produk-produk otomotif Indonesia kembali akan masuk ke Vietnam, setelah akses pasar ekspor produk otomotif Indonesia ke negara tersebut sempat terhenti. Keterangan pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa,17/4 menyatakan, hal tersebut merupakan salah satu isu yang dibahas dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-3 RI-Vietnam, 17/4 ’18. Sidang Komisi Bersama yang berlangsung di Hanoi, Vietnam tersebut dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Bihn Mihn. Menteri Luar Negeri RI  Retno LP Marsudi mengatakan, pihaknya senang ekspor produk otomotif Indonesia kembali masuk pasar Vietnam. Produk otomatif merupakan salah satu ekspor terbesar Indonesia ke Vietnam yaitu mencapai sekitar 293 juta dolar Amerika pada 2017.   

Sebelumnya, pada akhir 2017 Pemerintah Vietnam mengeluarkan aturan yang membatasi impor otomotif di negara tersebut. Retno Marsudi mengatakan, sebagai salah satu tetangga dekat Indonesia, kerja sama bilateral Indonesia-Vietnam dari tahun ke tahun terus berkembang pesat, khususnya setelah kedua negara menyepakati perjanjian kemitraan strategis pada 2013. Di bidang ekonomi, nilai perdagangan kedua negara terus meningkat hingga mencapai 6,8 miliar dolar Amerika pada 2017, atau meningkat sebesar 8,64 persen dibandingkan tahun 2016. Selain itu, terjadi peningkatan nilai investasi dua arah antarkedua negara. Pada 2017 investasi Vietnam ke Indonesia meningkat sekitar 300 persen, sedangkan investasi Indonesia ke Vietnam meningkat sekitar 36 persen pada 2017.

Berbagai capaian di bidang kerja sama ekonomi tersebut sejalan dengan target pada rencana aksi kemitraan strategis kedua negara untuk periode 2014-2018. Dalam pertemuan SKB, kedua Menlu sepakat momentum positif kerja sama ekonomi kedua negara harus terus di jaga. Untuk itu, kedua Menlu menyepakati untuk segera mengembangkan sebuah rencana aksi baru untuk periode 2019-2023, sebagai sebuah penuntun sekaligus target kerja sama kedua negara dalam lima tahun ke depan. Rencana Aksi itu akan diselesaikan pada November 2018. Beberapa sektor baru yang diusulkan Menlu RI untuk masuk dalam rencana aksi baru tersebut, antara lain industri strategis pertahanan, budi daya tanaman dan hewan laut, pariwisata laut, energi terbarukan dan industri kreatif. Retno Marsudi mengharapkan rencana aksi baru dapat diselesaikan pada 2018 dengan memasukkan peluang-peluang baru.

Kedua Menlu juga akan mendorong interaksi yang lebih luas dengan berbagai komunitas bisnis untuk dapat mengeksplorasi langkah-langkah yang inovatif guna memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia. Retno Marsudi mengatakan, beberapa sektor yang diidentifikasi masih terbuka bagi pengusaha Indonesia di Vietnam, seperti sektor hilir minyak dan gas, perhotelan dan properti. Demikian IndonesiaKu kali ini.

Geopark Ciletuh, Jawa Barat mendapat pengesahan sebagai bagian dari jaringan Global Geopark melalui salah satu sidang komisi di Executive Board Unesco ke 204 di Paris, Perancis pada 14 April 2018. Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO periode 2015-2018, Fauzi Soelaiman mengatakan, setelah melalui proses panjang, Ciletuh berhasil ditetapkan sebagai salah satu Geopark oleh UNESCO. Pada Diskusi Budaya bertema Warisan Dunia Indonesia dalam Diplomasi dan Pergaulan Internasional pada Selasa, 17 April ia menambahkan, Pemerintah provinsi Jawa Barat telah membangun infrastuktur jalan menuju Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Menurutnya, upaya pembangunan infrastruktur ini sangat diapresiasi oleh UNESCO. Selain itu, akademisi dari Universitas Padjajaran juga turut melakukan berbagai penelitian terkait Ciletuh dan mendukung proses ditetapkannya Ciletuh sebagai  Geopark oleh UNESCO. Dengan pengakuan UNESCO ini akan meningkatkan pariwisata di daerah tersebut.

" Kalau sesuatu situs sudah diakui oleh UNESCO. biasanya mereka menaruh lambang geoparknya disana. Maka orang akan lebih banyak datang kesana. Karena kalau kita tahu sudah diakui oleh UNESCO, biasanya kan itu bagus, manajemennya juga sudah bagus, sudah diakui. Itu daya tariknya kalau kita sudah punya label UNESCO ".

Fauzi mencontohkan, setelah Wakatobi ditetapkan sebagai Man and The Biosphere oleh UNESCO, terjadi lonjakan kenaikan jumlah kunjungan. Ia mengingatkan, tantangan kedepannya adalah untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Menurutnya, hal-hal menyangkut kebersihan dan kelestarian alam akan menjadi perhatian UNESCO kedepannya. Selain Geopark Ciletuh, pada sidang yang sama juga menetapkan Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai kawasan Geopark dunia. Sebelumnya, Geopark Batur di Bali dan Geopark Gunung Sewu. Kedepannya, Caldera Toba akan dicalonkan sebagai Global Geopark Network./Sekar