VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Komite Nasional Memory of the World Indonesia akan ajukan Arsip Pidato Presiden Soekarno pada sidang Umum PBB tahun 1960 dan Pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi  Non Blok tahun 1961 ke UNESCO sebagai nominasi Memory of the World.  Deputi Bidang Jasa Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia    (LIPI), Mego Pinandito pada acara Pameran Arsip Konferensi Asia Afrika dan Seminar Memory of the World di Auditorium LIPI Jakarta Selasa (17/04) mengatakan pidato Soekarno memiliki peran besar dalam peradaban dunia internasional/ bahkan memiliki pemikiran yang mengubah dunia.

“ Pertanyaannya apa kriterianya? Tetapi yang pertama harus otentik. kemudian memang dilakukan uji identitas asal – usul dan sebagainya  oleh tim yang sudah dibentuk, kemudian ada signifikansi terhadap dunia internasional maupun regional. Apa yang kami usulkan untuk kedepannya adalah naskah atau arsip sukarno. kemudian arsip Gerakan Non Blok menjadi contoh bahwa usulan – usulan itu memang sifatnya regional internasional. Kemudian unik dan tidak tergantikan, tidak pernah ada yang menduplikasi ataupun tidak ada duanya “.

Mego Pinandito mengatakan Memory of the World adalah salah satu program UNESCO berupa ingatan kolektif dunia yang didorong dari kesadaran akan keadaan pelestarian dan akses terhadap warisan documenter di berbagai belahan dunia. Ahmad Faisal. VOI RRI

Peringatan Konferensi Tingkat tinggi Asia Afrika yang diperingati setiap 18 April diharapkan menjadi pendorong untuk meningkatkan kepedulian bagi negara –negara di dua Benua tersebut. Negara di Benua Asia dan Afrika hingga kini masih menghadapi sejumlah masalah yang belum terselesaikan.   Demikian dikatakan Direktur dan Perwakilan  UNESCO Jakarta, Shahbaz Khan kepada VOI RRI  di sela-sela acara Pameran Arsip Konferensi Asia Afrika dan Seminar Memory of the World di Auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Jakarta Selasa (17/04).

“ Kita harus katakan bahwa Indonesia telah menjadi pelopor dalam menyatukan Asia Afrika. Apa masalah besar di dunia ini sekarang? Masih ada isu kemiskinan, kelaparan, kebebasan berekspresi, tantangan terkait perubahan iklim dan isu air dan energi. Semua masalah itu masih ada di Asia Afrika. Maka dengan menyatukan Asia Afrika dan peringatan ini diharapkan dapat lebih mempromosikan kerja sama Selatan- Selatan. Kerja sama Selatan-Selatan contohnya, Indonesia membantu negara- negara di Afrika “.

Shahbaz Khan juga mengatakan penguatan  kerja sama negara- negara Asia Afrika akan berdampak mengurangi permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu betapa pentingnya penekanan promosi kerjasama Selatan- Selatan dari negara di Benua tersebut. Ahmad Faisal. VOI RRI

Setelah lama Jepang dan RRT kurang akrab karena masalah sengketa wilayah, hari Senin lalu (16 April 2018), kunjungan Menteri Luar Negeri RRT, Wang Yi, ke Tokyo disambut dengan ajakan untuk menghangatkan hubungan bilateral oleh pihak Jepang. Perdana Menteri Shinzo Abe menyampaikan ajakan itu di tengah situasi keamanan yang rentan di kawasan Asia Timur Laut karena ancaman rudal Korea Utara.

Abe menginginkan kerjasama dengan RRT untuk mendorong rezim penguasa Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya. Peran RRT diharapkan bisa membawa Korea Utara ke meja perundingan dengan pihak Amerika Serikat dan Jepang. Beberapa waktu lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berkunjung ke Beijing dan bertemu dengan Presiden Xi Jin Ping. Sebaliknya Abe akan menemui Presiden Trump untuk membicarakan penghentian program nuklir dibantu RRT.

Dalam upaya yang tidak didukung Korea Utara, Jepang mendukung pertemuan trilateral antara PM Shinzo Abe, dengan PM RRT Li Ke Qiang dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in yang direncanakan pada bulan Mei mendatang. Tanda-tanda positif dalam persoalan di semenanjung Korea adalah kabar tentang rencana pertemuan bilateral Korea Utara dan Korea Selatan,  juga antara  Kim Jong Un dengan Presiden Trump.  

RRT dan Jepang punya alasan kuat untuk  sepakat memperbaiki hubungan.  Selain karena masalah   keamanan di kawasan, tampaknya juga karena  adanya kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa rencana pemberlakuan tarif impor dari RRT dan Jepang. Trump bahkan  meminta agar kedua negara membuka pasar yang lebih luas bagi barang produksi Amerika Serikat.

Meski tidak secara khusus membicarakan soal rencana kebijakan Amerika Serikat, pertemuan antara Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, tetap mendiskusikan perubahan ekonomi global. Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa kedua negara menyadari, jika memulai perang dagang, malah dapat mempengaruhi kesejahteraan Ekonomi global. Sebaliknya Wang menyampaikan bahwa Jepang memahami bagaimana menjaga aturan main di WTO. Kedua negara bersikap untuk menjaga sistem perdagangan bebas di bawah WTO dan membangun ekonomi yang lebih terbuka bersama-sama.

Perbaikan hubungan RRT dengan Jepang tentunya adalah sesuatu yang positif.  Keduanya mempunyai pengaruh besar karena menjadi kekuatan ekonomi dunia saat ini.

Bagi Indonesia hal ini menjadi peluang dan tantangan. Peluang karena perbaikan hubungan tersebut  membuat Indonesia leluasa untuk membangun hubungan dengan kedua negara. Namun menjadi tantangan karena produk Indonesia menjadi lebih sulit memasuki pasar sebab harus bersaing dengan produk sejenis dari kedua negara.  Namun yang lebih penting adalah, apa yang menjadi keinginan bersama semua pihak,  yaitu terciptanya perdamaian di kawasan Asia Timur.

Komisi I DPR RI meminta Facebook menindak tegas aplikasi yang ada di penyelenggara sistem elektronik tersebut yang telah membocorkan data pengguna khususnya di Indonesia. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Satya W. Yudha usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan manajemen Facebook di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Dia meminta Facebook mengubah kebijakannya tersebut karena selama ini tidak ada tindakan tegas ataupun penalti kepada aplikasi di Facebook. Satya mengatakan, Komisi I DPR RI juga meminta Facebook untuk segera menyampaikan hasil auditnya terkait dengan kebocoran data tersebut meskipun saat ini sedikit terganggu karena Information Commissioner's Office (ICO) Inggris sedang melakukan investigasi. Ketiga menurut dia, Komisi I DPR meminta Facebook mengubah pengaturan bawaan karena penggunanya di Indonesia tidak mampu atau mengerti. Hal itu menurut dia juga membantu digital e-literasi masyarakat Indonesia dengan melindungi data pengguna Facebook di Indonesia. Keempat menurut politikus Partai Golkar itu, Komisi I DPR meminta Facebook mematuhi hukum yang ada di Indonesia, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi. Antara