VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/4) menyampaikan, Otoritas Antidumping Australia (Australia Anti-Dumping Commission) mengumumkan penghentian penyelidikan antidumping untuk produk steel rod in coils, yang salah satunya dari Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan Otoritas Antidumping Australia pada 26 Maret 2018 lalu. Oke Nurwan mengatakan,  hasil penyelidikan yang dilakukan Otoritas Antidumping Australia menunjukan bahwa kerugian industri domestik Australia bukan berasal dari impor yang dianggap dumping.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari sikap kooperatif tiga eksportir dari Indonesia tertuduh yaitu PT Ispat Indo, PT Gunung Raja Paksi (PT GRP), dan PT Master Steel (PT MS) dalam menyampaikan data dan informasi yang diminta Otoritas Anti Dumping Australia. Oke Nurman mengatakan pihaknya mengapresiasi eksportir Indonesia yang berinisiatif bekerja sama dengan Otoritas Antidumping Australia. Mereka juga telah mendukung langkah Pemerintah Indonesia selama penyelidikan untuk mengamankan akses pasar ekspor baja di Australia.

Penyelidikan antidumping produk steel rod in coils telah dimulai pada 7 Juni tahun lalu. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pengamanan Perdagangan dalam pembelaan tertulis (submisi) menyampaikan impor produk steel rod in coils asal Indonesia tidak merugikan, tetapi justru menguntungkan industri domestik Australia. Hal ini terlihat dari peningkatan penjualan domestik Australia selama 2013-2016.

Sementara itu Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati menjelaskan, keputusan penghentian penyelidikan antidumping sebenarnya telah dikeluarkan Otoritas Antidumping Australia sejak Laporan Data Utama mereka tertanggal 27 Oktober 2017. Meskipun Otoritas Antidumping Australia menunda penetapannya beberapa kali, namun justru direspons positif pasar Australia. Hal ini terlihat dari nilai ekspor steel rod in coils Indonesia ke Australia periode Januari 2018 yang mencapai 1,4 juta dolar AS. Angka ini naik 139% dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang hanya sebesar 620 ribu dolar AS. Menurut Pradnyawati hal ini menunjukkan, walaupun mengalami penundaan penetapan, tetapi ada optimisme para pembeli Australia bahwa produk Indonesia akan bebas antidumping.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor steel rod in coils masih memiliki peluang untuk meningkat. Nilai ekspor untuk segmen ini ke Australia selama tahun 2017 mencapai 15 juta dolar Amerika Serikat atau naik 15% dari periode 2016 sebesar 13 juta dolar Amerika Serikat. Namun, secara tren terjadi penurunan sebesar 13% selama kurun waktu 2013 hingga 2017.

Pradnyawati berharap keputusan ini dapat mendongkrak dan mengembalikan nilai ekspor produk steel rod in coils Indonesia ke Australia yang sempat mencapai 26 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2013.

Aplikasi Safe Travel yang akan diluncurkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) dalam waktu dekat tidak hanya memberikan keuntungan berupa peningkatan pelayanan dan perlindungan saja bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkunjung ke luar negeri. Aplikasi tersebut juga menawarkan keuntungan berupa poin tertentu yang dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik di tanah air. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal dalam konferensi persnya, kamis, 5 April 2018 di Jakarta.

“ Aplikasi ini juga memperkenalkan sistem batch sama sistem poin, jadi semakin banyak aktivitas yang dilakukan dalam aplikasi ini anda akan dapat poin. Poinnya nanti begitu anda mendarat, kita sudah bekerjasama dengan beberapa restoran dan sebagainya dan nanti pada saat anda mendarat di Indonesia bisa di cek poinnya berapa. Semakin banyak aktivitas yang anda push di aplikasi tersebut makin banyak poin-nya “.

Lalu Muhammad Iqbal menambahkan, selain sistem poin, aplikasi Safe Travel juga memberikan timbal balik berupa batch atau pangkat kepada setiap penggunanya yang mencapai jumlah poin tertentu. Menurutnya semakin tinggi pangkat yang berhasil dicapai akan semakin banyak keuntungan yang didapat oleh penggunanya. Salah satu contoh yang dijelaskan oleh Lalu Muhammad Iqbal adalah, kesempatan untuk mendapatkan undangan khusus dari Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi bersama dengan pengguna lain yang memiliki pangkat tinggi. Aplikasi Safe Travel sendiri baru akan diluncurkan secara resmi pada tanggal 14 April mendatang, namun saat ini aplikasi tersebut sudah bisa diunduh untuk ponsel pintar berbasis Android melalui Google Play Store. Sedangkan untuk ponsel pintar berbasis iOS aplikasi tersebut baru bisa diunduh setelah peluncuran resminya dilakukan. (Rezha)

Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah-UKM dipercaya memimpin dialog bisnis terkait kebijakan pengembangan usaha mikro di negara ASEAN. Dialog kebijakan antar negara anggota ASEAN yang kedua ini digelar di Luang Prabang, Laos. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, dalam siaran persnya, Kamis (5/4/2018) menyebutkan, dengan tema Registration for Micro Enterprises and Family Business, pertemuan membahas sejumlah isu utama dan permasalahan dalam hal pendaftaran usaha di negara anggota ASEAN. Hasil policy dialogue tersebut diharapkan menjadi masukan dan rekomendasi dalam penyusunan strategi kebijakan pendaftaran usaha, khususnya bagi usaha mikro di ASEAN. Pertemuan 2nd ASEAN Policy Dialogue dibuka dan dipimpin oleh Bapak I Wayan Dipta selaku Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM, yang juga bertindak sebagai Chairman dalam ASEAN Task Force on Starting a Business. Sebanyak 80 peserta turut hadir dalam pertemuan policy dialogue tersebut, di antaranya perwakilan ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises dari 10 negara ASEAN, pelaku usaha mikro, asosiasi usaha, akademisi, perwakilan lembaga perpajakan, dan mitra organisasi. antara

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana penyelenggaraan Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia tentang Islam Wasathiyah atau Islam moderat di Bogor (KTT Bogor) yang akan diselenggarakan pada 1-3 Mei 2018. Din Syamsuddin di Istana Merdeka Jakarta, Kamis mengatakan penyelenggaraan KTT Bogor merupakan mandat yang diberikan Presiden untuk mempromosikan Islam Wasathiyah ke dunia. Din menjelaskan  KTT Bogor akan diikuti oleh sekitar 50 ulama dan cendikiawan dari berbagai negara dan 50 ulama dan cendikiawan dari dalam negeri. Din Syamsuddin menambahkan,  salah satu yang dibahas dalam KTT tersebut adalah pengalaman Indonesia dalam mengamalkan Islam Wasathiyah atau Islam moderat. KTT diharapkan melahirkan satu kesepakatan tentang konsep Islam yang sentral dan dapat ditawarkan sebagai peradaban dunia. antara