VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia-HIPMI dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia-APRINDO meningkatkan kegiatan ekonomi di pesantren melalui perdagangan ritel dengan sistem modern. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, selama ini terjadi kesenjangan antara pasar ritel modern dengan pasar tradisional dan warung-warung. Pada press Briefing yang digelar pada Senin (9/4) Menteri Enggartiasto menjelaskan, ritel modern di pesantren ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo terkait ekonomi berkeadilan dan meningkatkan ekonomi umat. Pilot project dari toko ritel modern yang bernama Ummart ini akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan peresmian 10 toko ritel pertama di Pesantren akan dilaksanakan di bulan Mei dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pola kerjasama adalah membangun toko atau merehabilitasi warung-warung yang sudah ada.

“ Sistimnya yang modern kemudian barang-barangnya akan disuplai dengan harga jual yang sama dengan harga jual pasar ritel modern. Artinya harga perolehannya juga sama. Karena asumsi harga jualnya sama, marginnya sama, perolehan juga sama. Dengan pola ini maka timbullah yang disebut dengan persaingan yang sehat. Bahkan lebih sehat lagi karena yang satu ada batasan jam operasional yang di pesantren 24 jam”.

Enggartiasto lebih lanjut menjelaskan, yang paling penting dari kerjasama ini adalah pendidikan atau transfer ilmu dari ritel modern ke toko di pesantren. Ia menuturkan, toko ritel modern pusat pelatihan vokasional yang bisa diadopsi di toko pesantren dan di kurikulum pesantren. Melalui pendidikan yang didapatkan, Santri-santri muda diharapkan dapat mengembangkan dan menjadi pengusaha di masa yang akan datang. Kerjasama ini juga akan membantu pembiayaan Ummart dengan mengupayakan agar industri perbankan bersedia mendukung program ini. Ditergetkan akan ada 5000 Ummart di seluruh Indonesia. (voi/sekar)

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra S. Atmawidjaja, menyebutkan, total program padat karya tahun ini dianggarkan 11,2 triliun rupiah. Program padat karya itu meliputi aneka kegiatan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, serta Direktorat Jenderal Bina Marga.

Presiden Joko Widodo mengatakan, sejumlah pekerjaan di daerah akan dilakukan dalam skema Padat Karya Tunai. Menurut Presiden, program itu efektif dalam mendorong lapangan pekerjaan di daerah. Di sisi lain, infrastruktur di wilayah juga terbangun. Demikian disampaikan Presiden Jokowi kepada pers di sela Kunjungan Kerja ke Program Padat Karya Tunai berupa irigasi kecil di Desa Pasir Suren, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (8/4). Jalan yang relatif sempit ke desa itu membuat Presiden dan rombongan menggunakan sepeda motor untuk mencapai desa ini. Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi S. Karya.

Presiden Joko Widodo memilih Padat Karya Tunai karena ingin meningkatkan konsumsi masyarakat, sehingga daya beli meningkat. Presiden mengatakan, Padat Karya Tunai dibayar setiap minggu. Di Jawa Barat ada 711 lokasi yang totalnya menyangkut uang 159 miliar rupiah. Itu berarti uang sejumlah itu akan beredar di provinsi Jawa Barat.

Presiden Jokowi meminta semua kementerian menggunakan pendekatan Padat Karya Tunai. Nantinya setiap kementerian akan bersinergi, misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun saluran irigasi, sedangkan rel dwi ganda dikerjakan Kementerian Perhubungan yang sebagian dipadatkaryakan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, jumlah Padat Karya Tunai irigasi kecil se-Indonesia ada di 5.000 lokasi dengan anggaran per lokasi 225 juta rupiah. Jumlah itu terdiri atas 30 juta rupiah untuk konsultan pendamping dan 195 juta rupiah untuk konstruksi dan ongkos pekerja.

Secara nasional, anggaran yang tersedia 1,2 triliun rupiah untuk irigasi kecil dan peningkatan irigasi 1,7 triliun rupiah di 5.600 lokasi. Sehingga total 2,8 triliun rupiah disediakan pemerintah untuk 10.200 lokasi seluruh Indonesia.

Kementerian Perdagangan RI mendorong peningkatan kerja sama dengan 53 negara Afrika, salah satunya melalui Indonesia-Africa Forum 2018 yang digelar di Nusa Dua, pada 10 dan 11 April 2018. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Bali, Senin mengatakan, Afrika memiliki potensi pasar yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun selama ini belum digarap dengan maksimal. Ia mengatakan, sekarang saat yang tepat bagi Indonesia untuk mendorong ekspor dan kerja sama bisnis ke pasar yang potensial tersebut. Tercatat, total perdagangan Indonesia dengan Afrika pada 2017 mencapai 8,85 miliar dolar Amerika. Nilai tersebut meningkat sebesar 15,49 persen dibanding tahun sebelumnya. Produk-produk yang diekspor ke Afrika di antaranya minyak kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, kertas, sabun, dan kopi. Menurut Enggartiasto, Indonesia-Africa Forum 2018 merupakan platform bagi pemerintah dan pelaku usaha Indonesia-Afrika untuk mengeksplorasi dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan serta mempromosikan investasi dan kerja sama teknis dengan negara kawasan Afrika. antara

Kementerian Perindustrian Indonesia menetapkan industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagai salah satu sektor yang akan menjadi percontohan pada implementasi Industri 4.0 di Indonesia. Untuk menopang daya saingnya, Kementerian Perindustrian  terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor ini agar mampu menguasai perkembangan teknologi digital. Seperti dikutip Antara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta, Senin (9/4) menyebutkan,  khusus untuk memasok tenaga kerja di industri Tekstil dan Produk Tekstil,  pihaknya  memiliki Akademi Komunitas Tekstil Solo dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 3 in1, yaitu pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja untuk operator mesin garmen. Selain itu, Kementerian Perindustrian  gencar melaksanakan program pendidikan vokasi yang link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan di berbagai daerah. Pemerintah juga tengah membahas terkait perdagangan internasional, agar tarif bea masuk tekstil atau garmen  Indonesia  bisa di-nol-kan oleh negara lain. Antara