VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah Indonesia akan menginisiasi lebih banyak forum kerja sama antara Indonesia dan Afrika untuk menemukan potensi peningkatan kerja sama ekonomi antara keduanya. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada penutupan Forum Indonesia Afrika 2018 di Nusa Dua, Bali, Rabu (11/4). Selain itu, menurut Retno, Indonesia akan meningkatkan langkah konsolidasi dengan Negara-negara Afrika dengan membentuk satuan tugas untuk Afrika. Satuan tugas ini bertugas memetakan kebijakan terkait dengan pembangunan infrastruktur di Afrika. Lebih lanjut Retno menyebut, Indonesia dan Afrika juga bersepakat untuk meningkatkan kerja sama pendanaan keuangan. Terkait hal ini, Menteri Retno berharap agar sektor pendanaan melalui National Interest Account dapat diperluas skala dan jangkauannya bagi Negara-negara Afrika  

“ Pertama adalah bahwa Indonesia akan menginisiasi lebih banyak forum baik pada tingkat pemerintah maupun pada tingkat bisnis untuk menemukan dan untuk mencocokkan, share experience mengenai policy dan kepentingan-kepentingan atau ketertarikan di bidang bisnis. Ke dua adalah bahwa secara efektif kita ingin mengkonsolidasikan engagement kita dengan Afrika dengan membentuk task force on Indonesian Infrastructure to Africa. Atau kita sebut task force to Africa. Task force ini akan terdiri dari berbagai kementerian lembaga dan juga private sector yang tugasnya adalah untuk memetakan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang infrastruktur dengan Afrika. Yang ke tiga adalah Indonesia dan Afrika sepakat untuk meningkatkan financing “.

Selain ketiga poin tersebut, Menteri Retno Marsudi juga menyebut bahwa selama pelaksanaan Forum Indonesia Afrika 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia juga telah berhasil menginisiasi pembentukan perjanjian dagang berupa Preferential Trade Agreement dengan sejumlah Negara Afrika. Hal ini dimaksudkan untuk membuka pintu kerja sama Indonesia dan Afrika semakin luas, di antaranya dengan menghilangkan tariff yang menghambat peningkatan hubungan ekonomi kedua pihak. Menteri Retno juga menyampaikan, dalam gelaran IAF 2018, perusahaan-perusahaan asal Indonesia telah menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Negara-negara Afrika. Sementara itu, dalam konteks kerja sama Selatan-Selatan, menurut Retno, Indonesia telah menyampaikan kesanggupannya untuk bekerja sama lebih erat dengan Negara-negara Afrika. (ndy)

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menyebabkan sejumlah negara terkena dampak naiknya bea masuk ekspor, turunnya permintaan produksi, dan semakin kurangnya sejumlah kegiatan perdagangan antar negara. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/4) mengatakan, Indonesia tetap akan menerapkan kebijakan perdagangan terbuka dengan negara lain, dan akan menguatkan kerja sama dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Indonesia akan mengingatkan Uni Eropa bahwa Indonesia termasuk negara pembeli pesawat Airbus terbanyak dari Eropa. Karena itu, Wakil Presiden meminta Uni Eropa untuk tidak diskriminatif dalam masalah perdagangan..

“ Artinya kita ingatkan kepada Eropa, bahwa kita membeli banyak, termasuk pembeli terbesar Airbus contohnya oleh Lion, oleh Garuda dan, juga lain-lainnya. Karena itu jangan memberlakukan diskriminatif, karena kita juga bisa mengambil kebijakan yang sama, Jangan terjadi diskriminasi “.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan, Indonesia perlu membuat perjanjian dengan Uni Eropa menghadapi perang dagang dunia. Satu sama lain saling ketergantungan kebutuhan teknologi, produksi peternakan, dan rempah rempah. Untuk itu, Jusuf Kalla menyebut pemerintah akan menempuh jalur negosiasi. Dalam negosiasi yang sudah ditempuh ada syarat yang sulit dipenuhi baik permintaan dari pemerintah Indonesia maupun permintaan negara yang terlibat kerja sama. RIZKI

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk memiliki Konsul Kehormatan di seluruh Negara di benua Afrika tahun ini. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai memberikan arahan kepada sejumlah Duta Besar Indonesia untuk Negara-negara di Afrika, di Nusa Dua, Bali, Rabu (11/4). Menteri Retno menjelaskan, pemerintah Indonesia menganggap penting keterwakilannya di semua Negara di Afrika. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri meminta kepada para Duta Besar untuk bisa mengajukan nama kandidat Konsul Kehormatan, paling lama hingga enam bulan ke depan. Konsul Kehormatan., menurut Retno, memainkan peran penting, bukan hanya dalam meningkatkan kerja sama Negara sahabat dengan Indonesia, namun juga memiliki peran penting dalam upaya perlindungan warga Negara Indonesia di masing-masing Negara

“ Oleh karena itu untuk mengoptimalkan, maka kita berencana paling tidak untuk sampai akhir tahun ini di mayoritas atau kalau bisa semua tetapi kalau tidak di titik penting Negara-negara Afrika kita sudah akan memiliki konsul kehormatan. Dengan konsul kehormatan itu paling tidak kita memiliki mata dan telinga di lapangan. Selain untuk urusan ekonomi tentunya konsul kehormatan ini akan sangat berguna untuk perlindungan warga negara Indonesia. Karena beberapa waktu belakangan ini banyak juga warga negara Indonesia yang menghadapi masalah di Negara-negara Afrika. Termasuk adalah ABK kita. Kalau kita memiliki konsul kehormatan maka akan lebih mudah bagi kita untuk segera merespon apabila ada masalah. Oleh karena itu, saya sudah berikan target bahwa dalam 3-4 maksimal 6 bulan, tentunya kita harus mencari orang yang tepat untuk menjadi konsul kehormatan “.

Selain itu, dalam pertemuannya dengan para Duta Besar Indonesia untuk Negara-negara Afrika, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi jugamenjelaskan, pemerintah Indonesia memberikan tugas khusus kepada para Duta Besar Indonesia di Afrika untuk memfokuskan pada upaya peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Negara-negara Afrika tersebut. Retno menekankan pentingnya para Duta Besarmenindaklanjuti hasil pertemuan dari seluruh rangkaian Indonesia Afrika Forum 2018, sekembalinya mereka ke Negara penugasan. (ndy)

Presiden Joko Widodo mengatakan, sejumlah pekerjaan di daerah akan dilakukan dalam skema Padat Karya Tunai. Menurut Presiden, program itu efektif dalam mendorong lapangan pekerjaan di daerah. Di sisi lain, infrastruktur di wilayah juga terbangun. Demikian disampaikan Presiden Jokowi kepada pers di sela Kunjungan Kerja ke Program Padat Karya Tunai berupa irigasi kecil di Desa Pasir Suren, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (8/4). Jalan yang relatif sempit ke desa itu membuat Presiden dan rombongan menggunakan sepeda motor untuk mencapai desa ini. Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi S. Karya.

Presiden Joko Widodo memilih Padat Karya Tunai karena ingin meningkatkan konsumsi masyarakat, sehingga daya beli meningkat. Presiden mengatakan, Padat Karya Tunai dibayar setiap minggu. Di Jawa Barat ada 711 lokasi yang totalnya menyangkut uang 159 miliar rupiah. Itu berarti uang sejumlah itu akan beredar di provinsi Jawa Barat.

Presiden Jokowi meminta semua kementerian menggunakan pendekatan Padat Karya Tunai. Nantinya setiap kementerian akan bersinergi, misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun saluran irigasi, sedangkan rel dwi ganda dikerjakan Kementerian Perhubungan yang sebagian dipadatkaryakan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, jumlah Padat Karya Tunai irigasi kecil se-Indonesia ada di 5.000 lokasi dengan anggaran per lokasi 225 juta rupiah. Jumlah itu terdiri atas 30 juta rupiah untuk konsultan pendamping dan 195 juta rupiah untuk konstruksi dan ongkos pekerja.

Secara nasional, anggaran yang tersedia 1,2 triliun rupiah untuk irigasi kecil dan peningkatan irigasi 1,7 triliun rupiah di 5.600 lokasi. Sehingga total 2,8 triliun rupiah disediakan pemerintah untuk 10.200 lokasi seluruh Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra S. Atmawidjaja, menyebutkan, total program padat karya tahun ini dianggarkan 11,2 triliun rupiah. Program padat karya itu meliputi aneka kegiatan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, serta Direktorat Jenderal Bina Marga.