Bangladesh berencana menempatkan sekitar 100 ribu etnis Rohingya di sebuah pulau terpencil mulai bulan Juni 2018 mendatang. Rencana tersebut disampaikan Sekretaris Manajemen Bencana Bangladesh, kepada pihak PBB di Dacca hari Rabu (4 April 2018). Ini menjadi upaya Bangladesh merelokasi warga etnis Rohingya yang menyesaki kawasan Cox Bazaar. Tempat yang selama ini menjadi penampungan sementara pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar, setelah terjadinya konflik tahun 2017.
Bangladesh meragukan upaya Myanmar menerima kembali etnis Rohingya yang akan kembali, karena hanya memverifikasi sekitar 300 dari ribuan berkas pengungsi yang diberikan. Myanmar berdalih bahwa di dalam berkas tersebut, ada 3 orang yang terkait terorisme.
Dengan penempatan tersebut, Bangladesh masih harus menampung 700 ribuan pengungsi di sekitar perbatasan. Namun rencana relokasi itu sendiri dianggap belum menyelesaikan persoalan. Saat ini, para pengungsi hidup di lingkungan yang sangat tidak layak di tempat pengungsian. Rencananya, pihak Angkatan Laut Bangladesh akan mendirikan sekitar 1400 penampungan yang siap huni akhir Mei mendatang.
Relokasi ini sendiri dilaksanakan dengan asas sukarela. Di Cox Bazaar, nasib mereka sulit karena rawan penyakit, terutama menghadapi musim hujan bulan Juni mendatang. Tetapi penempatan mereka di pulau juga bukan tanpa masalah. Lingkungan yang akan ditinggali ternyata rawan tertimpa bencana siklon tropis.
Sebelumnya, di bulan Februari Myanmar sepakat untuk menerima kembali 6 ribu pengungsi Rakhine, di kawasan Tombru yang merupakan daerah tidak bertuan. Bangladesh berdalih mereka yang berada di kawasan ini belum dianggap pengungsi dan Myanmar setuju mengembalikan mereka. Namun perjanjian tinggal perjanjian, tidak ada jaminan keamanan, dan orang Rohingya pun masih takut kembali.
Sungguh tidak diharapkan etnis Rohingya terlantar berlama-lama di tempat yang tidak layak huni seperti sekarang. Tidak sepatutnya membiarkan nasib mereka dalam situasi tidak pasti.
Indonesia selama ini sangat memperhatikan nasib etnis Rohingya dan telah memberikan bantuan kemanusiaan. Presiden Joko Widodo pun pernah secara langsung melihat kondisi mereka tatkala melakukan kunjungan ke Bangladesh beberapa waktu lalu. Kini yang harus dilakukan bersama adalah menjaga proses pengembalian para pengungsi tetap berlangsung. Myanmar juga harus mau membuka diri dan memberikan jaminan keamanan bagi etnis Rohingya yang kembali, serta hak-hak hidup selayaknya warga negara.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia-DPR RI telah resmi menetapkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018 – 2023, dalam rapat paripurna Selasa lalu. ( 3 April 2018 ). Proses penetapan Perry Warjiyo tergolong mulus, karena setelah menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR RI, 10 fraksi yang ada secara bulat menyetujui calon tunggal yang diajukan Presiden. Artinya, seluruh fraksi di DPR tidak ada yang keberatan dan percaya penuh terhadap kapasitas Perry Warjiyo untuk mejadi nahkoda baru Bank Indonesia selama 5 tahun ke depan.
Memang, Perry Warjiyo, anak petani yang lahir 59 tahun lalu di Sukoharjo Jawa Tengah ini, baru akan menduduki kursi Gubernur Bank Indonesia 23 Mei 2018 nanti, setelah jabatan Agus Martowardoyo Gubernur BI, resmi berakhir. Namun sejumlah Pekerjaan Rumah dan setumpuk harapan sudah menunggu pria yang memulai karirnya di Bank Indonesia sejak tahun 1984. Apalagi kinerja Bank Indonesia dalam 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Agus Martowardoyo dinilai cukup berhasil menjaga stabiltas perekonomian nasional dari gejolak ekonomi global.
Perry Warjiyo akan meneruskan estafet kepemimpinan Bank Indonesia yang dalam lima tahun terakhir mendapat “label baik” dari dalam negeri maupun dunia global. Bahkan Gubernur BI Agus Martowardoyo, tahun lalu mendapat penghargaan sebagai gubernur bank sentral terbaik se Asia Pasific dari salah satu lembaga Internasional. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Perry Warjiyo harus dapat membuktikan kalau pilihan Presiden Joko Widodo terhadap dirinya tidak salah. Dapat membuktikan kepercayaan DPR , dan harus dapat membuktikan dirinya dapat bekerja lebih baik atau paling tidak sejajar dengan kinerja Gubernur BI sebelumnya.
Tentunya kita berharap, pengalaman puluhan tahun sebagai “orang dalam” Bank Indonesia dalam berbagai posisi dan jabatan, pernah menduduki posisi salah satu Direktrur Eksekutif Dana Moneter Internasional IMF, dengan background pendidikan Master dan Ph.D di bidang Moneter dan Keuangan, Perry Warjiyo akan mampu menjawab harapan banyak kalangan. Menjaga kondisi moneter di dalam negeri menjadi salah satu tugas berat Perry. Stabilitas Makro Ekonomi, baik pengendalian Inflasi maupun stabilitas nilai tukar rupiah yang menjadi dambaan masyarakat dan pelaku ekonomi harus tetap dijaga. Pada saat yang sama, tugas yang tidak kalah berat adalah bagaimana Bank Indonesia dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Termasuk memperkuat koordinasi dengan stake holder terkait baik pemerintah, otoritas jasa keuangan, maupun DPR RI.
Menjaga dari pengaruh gejolak ekonomi Global juga menjadi tantangan Perry Warjiyo ketika nanti resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kondisi perekonomian di sejumlah negara Eropa, Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China belakangan ini, tidak menutup kemungkinan dapat berpengaruh terhadap perekonomian di kawasan maupun ekonomi dalam negeri Indonesia.
Mungkin salah satu Ujian yang paling dekat bagi Perry Warjiyo sebagai nahkoda baru Bank Indonesia adalah Pilkada Serentak dan tahapan jelang Pemilu Legislatif maupun Pilpres. Di tahun Politik ini, stabilitas nilai rupiah, stabilitas perekonomian Nasional dan jumlah uang beredar yang sangat besar, harus tetap dijaga, agar tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Politik Besar tersebut. Apalagi Indonesia tepatnya Bali, bulan Oktober nanti akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank. Tentu kita mengharapkan selain sukses sebagai tuan rumah, Indonesia juga disorot dunia karena kondisi moneternya yang mantap. Semoga harapan besar terhadap Gubernur Bank Indonesia yang baru dapat terwujud, untuk stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Selamat bertugas Pak Perry Warjiyo
Sebagai marketing diplomat harus memiliki kemampuan Market Intelligence yang menjadikannya intel pasar Indonesia di luar negeri. Hal tersebut diungkapkan pakar ekonomi Dr. Rofiqoh Rokhim dihadapan peserta Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Angkatan ke-60 Kementerian Luar Negeri pada Senin, 2 April 2018. Rofiqoh menjelaskan, para diplomat harus menguasai market intelligence dengan cara mengumpulkan data dan informasi ekonomi negara tujuan untuk diolah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi di Indonesia. Terdapat 6 garis besar informasi yang harus dikumpulkan di negara tujuan, yaitu keadaan ekonomi, kondisi sosial budaya, analisa keadaan alam, tren teknologi di negara tujuan, dan situasi politik dan hukum negara tujuan. Ekonom yang sehari-hari aktif mengajar sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tersebut juga menghimbau agar sebelum 'jualan', para diplomat harus lebih banyak 'jalan-jalan' ke daerah untuk mengetahui potensi Indonesia, tidak melulu ke luar negeri saja.
Presiden Bahas Peningkatan Ekonomi Dengan Sejumlah Dubes
Presiden Joko Widodo membahas upaya peningkatan ekonomi Indonesia dengan negara-negara sahabat saat 11 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh menyerahkan surat-surat kepercayaan di Istana Merdeka, Jakarta. Untuk beberapa negara yang berasal dari Uni Eropa, Presiden kembali menekankan mengenai pentingnya kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan Uni Eropa dan saat ini sedang menegosiasikan Indonesia-UE CEPA dan tentang perdagangan kelapa sawit. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Istana Kepresidenan, Jakarta Rabu (4/4), usai mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Ketika berbincang dengan Duta Besar Rusia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, Presiden membahas tentang target peningkatan perdagangan bilateral dari Rp3 miliar ke angka Rp5 miliar. Bersama Duta Besar Australia, Gary Francis Quinlan, Presiden membahas tentang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Sementara dengan Duta Besar Korea Selatan, Kim Chang-beom, Presiden membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi di bidang industri. Menlu mengatakan, pada saat Presiden Korea Selatan datang ke Indonesia, dari 'Strategic Partnership' kemudian dinaikkan menjadi 'Special Strategic Partnership' yang terfokus pada akselerasi industrialisasi. Maka Presiden meminta agar fokus akselerasi industrialisasi ini juga kemudian dilanjutkan menjadi fokus kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan.
Kementerian Pariwisata-KBRI Hanoi berkolaborasi rebut wisatawan Vietnam.
Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Hanoi menggelar "Sales Mission Toba Lake Destination 2018", ajang promosi langsung untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Vietnam ke Indonesia. Hal itu dikatakan Minister Counsellor selaku wakil KBRI Hanoi, Suryana Sastradiredja, dalam siaran pers kepada Antara, di Jakarta, Selasa. “Sales Mission Toba Lake Destination" digelar di Apricot Hotel Hanoi, pada Senin 2 April 2018, diikuti tujuh perwakilan pelaku perjalanan Indonesia dari Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta dan Bali, serta 38 operator biro perjalanan wisata di Hanoi, Vietnam. Suryana menjelaskan, "Sales Mission Toba Lake Destination,2018", berhasil mencatat 670 paket wisata dengan nilai perolehan transaksi sekitar Rp1,56 miliar atau sekitar 113.820 dolar AS. Keberhasilan yang fantastis terdiri atas transaksi riil, yaitu penjualan 110 paket wisata senilai Rp429,18 juta atau 31.100 dolar AS dan transaksi potensial berupa 560 paket wisata senilai Rp1,138 miliar atau 826.589 dolar AS. Transaksi ini meningkat dibanding tahun lalu. Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional I Kementerian Pariwisata, Masruroh mengatakan, Misi Toba ini menawarkan berbagai paket wisata dengan potongan harga menarik bagi wisatawan yang masuk ke Provinsi Kepulauan Kepri, melalui Singapura dan Johor Bahru Malaysia melalui jalur laut. Paket wisata yang ditawarkan mulai dari harga tiket kapal feri menuju Kepri, akomodasi, aktifitas golf, spa, shopping, dan lainnya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, Kabupaten Mamberamo Raya menggelar pelatihan pembuatan berbagai jenis produk pangan yang menggunakan bahan dasar pangan lokal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai potensi penyakit akibat dari malnutrisi. Pelatihan melibatkan praktisi pangan lokal Papua. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamberamo Raya Ruth Fransina Timisela mengatakan, saat ini acaman malnutrisi merupakan ancaman bagi perkembangan masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya. Padahal, di kabupaten ini terdapat berbagai jenis tumbuhan yang dapat dijadikan bahan makanan yang memiliki nilai nutrisi cukup untuk menunjang kehidupan, terutama bagi tumbuh kembang anak dan balita. Hanya saja akibat dari minimnya pengetahuan dalam menyajikan pangan lokal tersebut, berdampak pada rendahnya minat masyakat untuk mengkonsumsi maupun mengolah pangan lokal khas Papua, seperti sagu, umbi-umbian dan lain sebagainya. Pelatihan pembuatan aneka makanan berbahan dasar pangan lokal ini dilaksanakan selama 2 hari pada 4 dan 5 April di Kota Jayapura dan di ikuti oleh puluhan peserta yang berasal dari perwakilan PKK Distrik, Pendamping Respek, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kesehatan dan berbagai kelompok lainnya.
Laskar Merah Putih Tolitoli Kunjungi Masyarakat di Pulau Terluar.
Organisasi Laskar Merah Putih Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah mengunjungi salah satu Pulau Terluar diTolitoli yakni pulau Lingayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kunjungan yang dipimpin langsung Ketua Laskar Merah Putih Kabupaten Tolitoli itu dalam rangka meninjau kehidupan masyarakat setempat, serta melaksanakan Sosialisasi terkait menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia-NKRI. Ketua Laskar Merah Putih Tolitoli, Himah Ma’ruf Asli, Rabu (4/4/2018) mengatakan, Bela Negara itu penting, apalagi bagi mereka yang hidup di wilayah Batas Negara seperti ini. Organisasi ini juga berencana akan membangun Pondok Pesantren Bela Negara di Pulau Lingayan, dengan mengedepankan Pendidikan Agama, Pendidikan Umum dan pendidikan Bela Negara. Melalui kunjungan tersebut, Rombongan Laskar Merah Putih Tolitoli juga menerima masukan dari masyarakat setempat terkait sejumlah fasilitas yang perlu dibangun disalah satu Pulau terluar Kabupaten Tolitoli ini.
Turnamen Gasing Lingga, Kenalkan Permainan Tradisional Pada Generasi Muda.
Dalam upaya permainan tradisional asli Indonesia secara khusus yang berasal dari suku Melayu, Pengurus Persatuan Pelestari Permainan Rakyat Tradisional (P3RT) Kabupaten Lingga menggelar Turnamen Gasing Lingga tingkat pelajar anak-anak Sekolah Dasar (SD). Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, Muhammad Ishak, Rabu (4/4) kepada RRI menyampaikan, turnamen gasing lingga adalah salah satu upaya mengenalkan mainan tradisional kepada generasi muda. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Lingga Dato H. Muhammad Ishak juga mengatakan, Pengurus Persatuan Pelestari Permainan Rakyat Tradisional (P3RT) dibentuk pada akhir bulan Maret 2018, melalui Surat Keputusan Bupati Lingga. Dengan adanya wadah yang khusus mengurus permainan rakyat tradisional, tentunya akan sangat membantu lebih maksimal upaya pemerintah kabupaten lingga untuk mengangkat kembali dan melestarikan semua permainan rakyat yang ada di tanah Melayu. Turnamen akan berlangsung selama 2 minggu dan diikuti 35 tim usia anak-anak sekolah dasar baik utusan dari sekolah maupun secara utusan dari kampung. Pada acara pembukaan 12 orang anak-anak menampilkan permaianan gasing lingga yang dipandu oleh wasit Ramlan Hitam Noh.