VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pertemuannya dengan ketua partai politik dilakukan untuk membahas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di tahun 2018 dan Pemilihan Presiden di tahun 2019. Presiden mengatakan, dirinya menggelar pertemuan dengan ketua partai politik guna memastikan, penyelenggaraan pesta demokrasi, baik di daerah maupun di tingkat pusat tersebut, dapat berjalan dengan aman dan damai. Meskipun demikian, menurutnya, pertemuan dengan ketua partai politik belum membahas mengenai daftar calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan bertarung di Pemilihan Presiden 2019.

“ Pertemuan dengan bu Mega, pertemuan dengan pak Romi, pertemuan dengan pak Surya Paloh, pertemuan dengan pak Muhaimin Iskandar, pertemuan dengan pak Usman Sapta, pertemuan dengan pak Zulkifli rutin biasa. Pertemuan rutin biasa  Ya berbicara mengenai Pilpres, Pilkada nasional agar aman tenteram seperti apa. Kurang lebih itu “.  

Sebelumnya, Selasa, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo juga bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan. Keduanya melakukan pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, Presiden juga bertemu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Nasional Demokrasi –Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hati Nurani –Hanura, Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa –PKB, Muhaimin Iskandar. (Ndy)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) meluncurkan laman atau website Rogatory Online Monitoring 2018 (ROM 2018) untuk memperbaharui laman serupa yang telah ada sebelumnya. Peluncuran laman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemberian Bantuan Teknis Hukum dalam masalah Perdata. Laman ini menyediakan segala informasi berkenaan dengan Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam masalah Perdata terbaru. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi kepada awak media seusai penandatanganan nota kesepahaman tersebut.  Retno Marsudi mengungkapkan, Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Penyampaian Dokumen Pengadilan dari Pengadilan Negara Asing Kepada Pengadilan di Indonesia dan dari pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa 20 Februari.

" Dan tadi sebagaimana teman – teman ketahui bahwa pada hari ini juga sekaligus saya meluncurkan website ROM, website Rogatory Online Monitor 2018. Website ini memuat informasi peraturan, format serta biaya di negara lain, jadi sifatnya informatif yang sangat diperlukan bagi warga negara Indonesia dan juga mengenai rogatory dan penyampaian dokumen pengadilan dalam perkara perdata ".

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menambahkan terdapat peningkatan 91 persen pada jumlah warga Indonesia yang memiliki permasalahan perdata di luar negeri atau dengan pihak asing, sepanjang 2017. Retno mengatakan seluruh kantor perwakilan RI di luar tercatat telah menangani sebanyak lebih dari 1700 permohonan bantuan penanganan kasus perdata. Kasus terbanyak terdapat di Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Inggris. Hal tersebut merupakan konsekuensi alamiah dari peningkatan hubungan antara WNI dengan pihak asing, baik itu individu atau badan hukum seperti perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan sistem hukum dan pelayanan kekonsuleran agar pemerintah bisa menjamin hak hukum WNI yang tengah menghadapi kasus perdata tetap terpenuhi. (Rezha)

Selama 6 bulan ke depan, negara Ethiopia dinyatakan  dalam keadaan darurat. Pemerintah Ethiopia menetapkan itu, sehubungan krisis politik yang telah menyebabkan mundurnya Halemariam Desalegn, Perdana Menteri negara di Afrika tersebut.  Krisis politik yang juga menyebabkan status darurat pernah terjadi di sana pada bulan Oktober 2016.

Perdana Menteri Halemariam Desalegn mengundurkan diri untuk menurunkan gejolak politik yang terus terjadi. Sebelumnya, Desalegn telah melakukan langkah membebaskan tahanan oposisi untuk meredam, namun kemelut masih tetap berlangsung. Ratusan orang telah tewas dalam tiga tahun kerusuhan di negara itu. Keadaan darurat selama 10 bulan yang berakhir tahun lalu juga telah gagal menghentikan aksi protes.  Demikian pula pembebasan ribuan pendukung oposisi dari penjara. Unjuk rasa secara besar-besaran sudah berlangsung sejak 2015.  Dimulai dari wilayah   Oromia,  kemudian meluas hingga Amhara, wilayah tempat tinggal dua etnis terbesar di Ethiopia. Unjuk rasa itu disertai benturan fisik antara kedua etnis yang menyebabkan korban jiwa.   

Menjadi pertanyaan kemudian, apakah penetapan status darurat kedua ini, akan menimbulkan kebaikan bagi Ethiopia ?

Untuk sementara, pasca penetapan keadaan darurat pekan lalu, ibukota Addis Abebba dalam keadaan relatif tenang. Media massa memberitakan bahwa, aktivitas bisnis dan sosial di ibukota negara hingga kemarin, dalam keadaan normal. Kementerian pertahanan juga tidak melakukan penambahan pasukan di jalan- jalan. Penetapan status darurat dilakukan untuk meredam pertikaian yang terjadi dan serangan sporadis di beberapa wilayah.

Pemerintah menyatakan bahwa situasi darurat dibutuhkan, untuk meredam gejolak politik yang berakibat pada munculnya kekerasan antar etnis. Dengan adanya penetapan situasi darurat itu, pemerintah melarang adanya kumpulan masa dan unjuk rasa di tengah  gejolak politik yang terjadi. Langkah pemerintah itu tidak disetujui Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan oleh Kedutaannya  di  Addis Abebba.   

Seiring dengan penetapan keadaan darurat,  Parlemen Ethiopia diharapkan menyelesaikan pembahasan mengenai langkah-langkah solusi penyelesaian konflik politik.   Parlemen hingga saat ini menunggu, apakah mayoritas partai yang berkuasa di pemerintahan berhasil mengambil langkah politik yang diharapkan.

Jika penyelesaian politik tidak juga terjadi, bukannya tidak mungkin gejolak akan semakin menjadi-jadi di negara tertua di Afrika itu. Jika ini terjadi, campur tangan asing, sangat mungkin akan muncul. Kedutaan Amerika Serikat di Addis Abeba misalnya,  menilai penetapan situasi darurat telah mengekang hak fundamental warganegara menyampaikan pendapatnya. 

Jika konflik tak bisa diselesaikan,  rakyat Ethiopialah yang akan menerima dampaknya.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah komitmen  untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan peraturan presiden tentang strategi nasional inklusi keuangan hingga serangkaian program bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai. Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Secretary General’s Special Advocate/UNSGA) untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima dari Belanda. Darmin Nasution di Jakarta Selasa (13/2) menjelaskan program bantuan pemerintah tersebut berupa bantuan sekolah, beasiswa, kredit usaha rakyat, Program Keluarga Harapan dan bantuan lain. Darmin menjelaskan,salah satu indikator perkembangan inklusi keuanga adalah pertumbuhan jumlah rekening masyarakat Indonesia saat ini. Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan rekening masyarakat cukup signifikan dalam dua tahun terakhir.

Sementara itu Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima dari Belanda mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia. Ratu Maxima, saat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018 mengatakan, dibandingkan kunjungan terakhirnya ke Indonesia 18 bulan lalu, pemerintahan Presiden Joko Widodo  saat ini telah banyak membuat kebijakan di bidang inklusi keuangan. Namun Maxima mengingatkan Indonesia masih banyak memiliki pekerjaan rumah. Ia menjelaskan masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum bisa mengakses bank dan layanan finansial lainnya. Khususnya mereka yang bergerak di sektor pertanian. Kepada Presiden Joko Widodo, Ratu Maxima mengatakan,  PBB akan membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Menurut  Ratu Maxima, pihaknya  menantikan untuk melanjutkan kerja sama dengan pemerintah dan juga pihak swasta. Tidak hanya bank milik negara, tapi juga bank-bank lainnya. Sementara itu Presiden Joko Widodo  mengatakan dalam pengembangan keuangan inklusif atau inklusi keuangan yang paling penting adalah penyederhanaan sistem dan izin. Kedua faktor tersebut dapat mempercepat inklusi keuangan negara, jika dapat diselesaikan. 

“Penyederhanaan sistem penting sekali, dikunci nanti. Ini yang   harus kita perbaiki. Yang kedua menyederhanakan izin–izin yang membuat kita ruwet. Dua hal ini kalau kita bisa selesaikan, maka dapat mempercepat inklusi keuangan kita.”  

Presiden Joko Widodo ingin masyarakat Indonesia dapat mengakses lembaga keuangan, secara sederhana dan cepat. Selain itu ia juga ingin menyederhanakan izin yang terkesan menyulitkan. Hal ini guna menerapkan dan perluasan inklusi ekonomi di tanah air. Ia berjanji akan mempercepat inklusi keuangan.