VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB harus meningkatkan dukungan logistic dan operasional bagi kelancaran misi pemeliharaan perdamaian. Oleh karena itu diperlukan upaya alternatif bagi pengadaan dan pembiayaan yang inovatif untuk peralatan yang dibutuhkan negara-negara kontributor pasukan pemelihara perdamaian. Demikian disampaikan, Ketua Delegasi Indonesia, Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin, dalam General Debate pertemuan komite khusus untuk operasi pemeliharaan perdamaian UN Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34), Senin (12/2) di Markas Besar PBB, New York, AS. Pertemuan tahunan berlangsung hingga 9 Maret 2018. Pada penyampaian national statement Indonesia, Delegasi Indonesia  juga meminta agar C-34 dapat memfokuskan pembahasan pada aspek keamanan dan keselamatan peacekeepers, mengingat tahun 2017 telah menjadi tahun paling berbahaya dalam sejarah Misi Pemeliharaan Perdamaian. 56 Pemelihara Perdamaian atau Peacekeepers gugur dalam tugas. Delegasi Indonesia juga menyampaikan pentingnya kesinambungan capacity-building bagi peacekeepers dan dukungan finansial yang kuat untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas sehingga dapat mewujudkan perdamaian berkelanjutan di negara yang baru pulih dari konflik. Peningkatan kapabilitas Misi Pemeliharaan PBB ditujukan pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan di misi.

Pertemuan Ke-41 Dewan Pimpinan IFAD

Pembukaan Pertemuan ke-41 dewan pimpinan - International Fund for Agricultural Development of the United Nations (IFAD) di Roma Selasa (13/2), Rionald Silaban, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, terpilih sebagai Wakil Ketua untuk periode 2018-2020. Kali ini, Indonesia terpilih bersama-sama dengan Chair dari Belanda dan Vice-Chair kedua dari Argentina (13-14/2). IFAD adalah Badan PBB yang secara khusus didedikasikan untuk mendorong investasi di kawasan pedesaan demi tujuan pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Rionald Silaban mengatakan, kerja sama dengan IFAD baik untuk Indonesia, karena ditujukan kepada petani kecil. Saat ini program IFAD di Indonesia diprioritaskan bagi petani dan nelayan di Indonesia Timur. Sejak 2017 IFAD memilih Jakarta sebagai kantor regionalnya, yang merupakan bentuk kepercayaan terhadap peran penting Indonesia. Sementara itu Kuasa Usaha Sementara KBRI Roma, Charles F. Hutapea, mewakili Duta Besar Esti Andayani menyatakan, penunjukan kembali Indonesia sebagai pimpinan sidang IFAD memperlihatkan kepercayaan dunia internasional terhadap peran penting Indonesia dalam upaya bersama mengatasi ragam tantangan global, terutama di bidang pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani kecil.

Kemendag Meningkatkan Kerja Sama SDM Dan Pertukaran Informasi Dengan US CPSC

Kami akhiri beranda Diplomasi dengan kabar dari Jakarta.  Kementerian Perdagangan (Kemendag) meningkatkan kerja sama peningkatan sumber daya manusia dan pertukaran informasi dengan Komisi Keamanan Produk Amerika Serikat (US-CPSC). Langkah untuk meningkatkan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU tentang keamanan produk antara Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag dan US-CPSC di Jakarta pada 15 Desember 2017 yang berlaku hingga 2019. Direktur Jenderal PKTN Syahrul Mamma dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (13/2) mengatakan, kerja sama tersebut bertujuan untuk  mengurangi risiko cidera dan kematian akibat penggunaan atau konsumsi produk oleh konsumen, baik di Indonesia maupun di AS. Dalam kunjungan ke AS kali ini, Delegasi Kemendag dan US-CPSC membahas berbagai mekanisme pengawasan yang berlaku di AS, termasuk tata cara pengawasan pasar dan impor. Kedua pihak juga mengunjungi lapangan untuk melihat pelaksanaan pengawasan di tingkat ritel dan mengunjungi pusat uji produk AS yaitu National Product Testing and Evaluation Center.  

Presiden Joko Widodo mengapresiasi momentum pertumbuhan ekonomi yang trend-nya semakin meningkat. Dari 5,06 persen di triwulan ketiga 2017, tumbuh menjadi 5,19 di triwulan keempat 2017. Ia menginginkan, agar trend peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut terus berlanjut di 2018. Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2) mengatakan, pihaknya melihat langkah ekspor Indonesia, terutama di sektor komoditas dan batubara menunjukkan kinerjanya yang semakin meningkat. Begitu pula dengan konsumsi rumah tangga yang diharapkan semakin membaik sejalan dengan berjalannya program Padat Karya Tunai di beberapa daerah.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan, investasi dan ekspor adalah kunci untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi agar mampu tumbuh lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar Indonesia terus memperbaiki iklim kemudahan berusaha, berinvestasi dari pusat sampai provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurut Presiden, Indonesia sedang adu kecepatan dengan negara lain yang juga melakukan langkah-langkah yang hampir sama dengan Indonesia. Jika Indonesia  terlambat, artinya Indonesia akan ditinggal, dan investasi akan beralih ke negara-negara yang menawarkan iklim yang lebih baik. Padahal, Indonesia membutuhkan tambahan lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi pengangguran yang ada. Selain investasi, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa ekpsor memiliki kontribusi 20,37 persen dari Product Domestic Brutto PDB. Menurut Presiden, ini seharusnya mampu ditingkatkan lagi dengan langkah-langkah terobosan, mulai dari percepatan penyelesaian hambatan-hambatan yang dihadapi para eksportir dalam negeri, dan juga harus mulai melibatkan para pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk menggarap pasar-pasar ekspor non tradisional. 

Presiden telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri  menggelar pameran di negara-negara non tradisional mulai tahun depan. Presiden Joko Widodo juga memerintahkan, awal tahun depan sudah mulai dilakukan terutama di Pakistan, Bangladesh, atau di Afrika yang penduduknya banyak dengan pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Presiden menghimbau para duta besar, para Konsulat Jenderal, Atase Perdagangan untuk memperkuat diplomasi ekonomi, memperkuat intelijen ekonomi agar mereka menjadi ujung tombak promosi, ruang investasi, dan juga jeli melihat peluang-peluang ekspor.

Sementar itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini harus diwujudkan. Pada saat perekonomian dunia mulai bangkit, Indonesia harus dapat memanfaatkan hal tersebut. Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (14/2) mengatakan, apabila Indonesia hanya mengandalkan faktor ekonomi domestik, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5 persen. Oleh karena itu, Indonesia harus memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dunia untuk turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Darmin pun menekankan pentingnya dukungan terhadap investasi, yakni iklim usaha dan pembenahan perizinan. Ia menyebut, pihaknya terus berupaya membedah dan menyelesaikan persoalan terkait investasi tersebut. 

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani, mengatakan, jelang pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni mendatang, Indonesia kembali menggaungkan reformasi dalam tubuh organisasi multilateral tersebut. Reformasi yang digaungkan tersebut bertujuan untuk menciptakan Dewan Keamanan PBB yang lebih efisien dan mengikuti perkembangan zaman.

Dian Triansyah Djani kepada media di Jakarta, Rabu (14/2) menyebutkan, terdapat tiga pilar Dewan Keamanan PBB yang mesti direformasi, yaitu manajemen, operasi penjaga perdamaian, dan juga sistem pembangunan di PBB.

“ Sekarang proses di PBB reformasi berjalan dengan tiga pilar, reformasi manajemen, reformasi terkait dengan peacekeeping, dan reformasi terkait dengan UN Development System, ini sedang dalam proses negosiasi, dan Indonesia berulang kali menyampaikan statemen ingin adanya PBB yang semakin responsive, semakin bisa adapt to new challenges, dan juga semakin dapat mentackle isu perkembangan berkaitan dengan development, kadang – kadang kita lupa aspek itu “.

Dian Triansyah Djani menambahkan, Indonesia juga menekankan perlunya kontribusi langsung dari negara–negara yang mengirimkan penjaga perdamaian atau peacekeeping dalam manajemen pengiriman yang selama ini berada di tangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa–Bangsa. Terkait peluang Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Dian Triansjah Djani memastikan kesempatan itu terbuka lebar. Ia juga memastikan, banyak negara yang telah berkomitmen memberikan suaranya bagi Indonesia. (Rezha)

Menteri Luar Negeri Indonesia RI Retno Marsudi mendorong kerja sama pendidikan Islam antara Indonesia dan Filipina. Menteri saat membuka lokakarya Indonesia – Filipina tentang Kerja Sama Pendidikan Islam di Jakarta, Rabu (14/2) berharap, lokakarya ini  menghasilkan rekomendasi sebagai dasar untuk membuat nota kesepahaman tentang pendidikan Islam. Seperti dikutip Antara, dalam jangka panjang, kolaborasi tersebut mampu  menjadi model kemitraan lebih jauh antara Indonesia, Filipina, dan negara lain untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi. Ia  menginginkan, lokakarya yang diadakan hingga Kamis (15/2), mampu  menghasilkan peta jalan bagi kedua negara untuk mengembangkan kerja sama tersebut. Menteri Retno Marsudi  menyampaikan tiga harapan terhadap lokakarya terebut, yakni mempromosikan wajah sejati Islam kepada seluruh dunia, mempromosikan pendidikan Islam modern dan berkualitas tinggi, dan memastikan  kolaborasi itu melibatkan semua pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat. (Antara)