VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Dinas Kehutanan Sumatera Barat membagikan 1.000 batang bibit pohon ke masyarakat di Nagari atau Desa Adat Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangkaian Patroli Simpatik, Rabu,(14/2). Ketua Tim Patroli Simpatik Dinas Kehutanan Sumatera Barat Amsar di Painan mengatakan, Patroli Simpatik merupakan patroli pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka berperan aktif menjaga kawasan hutan. Salah satunya cara dengan membagikan bibit pohon dengan maksud untuk menumbuhkan semangat menanam pohon kepada masyarakat. Bibit pohon yang dibagikan diantaranya Mahoni, Petai, Durian, Pinang, Jengkol, Bayur dan Lengkeng. Bibit tersebut diserahkan secara simbolis ke Wali Nagari Pelangai Gadang, Ketua Badan Musyawarah Pelangai Gadang dan selanjutnya diserahkan ke kelompok tani di nagari tersebut. Selain itu pada kegiatan tersebut pihaknya juga menggelar sosialisasi terkait pentingnya menjaga hutan yang diikuti sekitar 30 orang warga Nagari Pelangai Gadang. Pelaksanaan Patroli Simpatik ini juga melibatkan jajaran Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IX (sembilan )  Kabupaten Pesisir Selatan.

Kawasan Industri Kendal Tarik 39 Investor

Kawasan Industri Kendal tarik 39 investor.  Kawasan Industri Kendal (KIK) Jawa Tengah telah menarik 39 investor per Januari 2018 dari beberapa negara di Asia. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta, Rabu, (14/2 ) mengatakan, 39 investor tersebut berasal dari Indonesia, Singapura, Malaysia, China dan Jepang dengan menyerap tenaga kerja hampir 2000 orang. Berbagai investasi yang masuk tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri furnitur, makanan, kemasan makanan, baja, label printing dan boneka. 

Saat ini, terdapat dua perusahaan industri yang telah beroperasi yaitu pertama PT Tat Wai Industries dari Singapura dengan jenis usaha di bidang furniture dan menyerap tenaga kerja sebanyak 50 orang. Saat ini perusahaan tersebut telah melakukan ekspor ke Singapura sebanyak 6 container per bulan. Perusahaan lainnya adalah PT APP Timber dari Malaysia dengan jenis usaha pengolahan kayu. Sedangkan perusahaan yang masih dalam konstruksi sebanyak 12 perusahaan dan pada tahun 2018, direncanakan akan dibangun 14 perusahaan. Kawasan terintegrasi pertama di Provinsi Jawa Tengah tersebut  ditargetkan menyerap potensi investasi hingga 200 triliun rupiah.

Permintaan Ekspor Kopi Gunung Tilu Ke Jepang Tinggi. 

Sekitar 80 persen kopi yang dihasilkan dari wilayah Gunung Tilu, Pangalengan, Kabupaten Bandung, diekspor ke Jepang. Total yang diekspor sebanyak 80 ton dari total 100 ton beras biji kopi per musim panen. Kopi tersebut berasal dari petani yang tergabung di Koperasi Produsen Kopi Margamulya. Ketua Koperasi Margamulya, Aleh Setia Permana, baru–baru ini   mengatakan, permintaan beras biji kopi dari luar negeri, khususnya Jepang, tergolong tinggi dibandingkan dalam negeri.  Kopi yang diekspor ke Jepang dikirim terlebih dulu ke Semarang, Jawa Tengah, untuk disortir kembali hingga menjadi kelas specialty. Penyortiran dilakukan dengan mesin yang memilah biji kopi secara otomatis sesuai grade. Kopi tersebut diekspor melalui PT Taman Delta Indonesia di Kawasan Industri Terboyo, Semarang.  Ekspor dilakukan dalam rentang Juli hingga Agustus. Koperasi Margamulya memiliki sekitar 200 petani yang sekaligus juga sebagai anggota.  Total luas lahan yang digarap untuk ditanami kopi yaitu 250 hektare. 50 hektare-nya merupakan tanah milik per orangan dan sisanya milik Perhutani. Luas garapan kopi ini sedang diusahakan untuk ditambah hingga menjadi 300 hektare.

Kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas ke Rusia saat ini, mungkin akan membuka peluang bagi langkah lanjut penyelesaian masalah Palestina-Israel. Karena itu, apapun hasilnya nanti, kunjungan Mahmud Abbas dan pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, merupakan babak baru dalam perjuangan Palestina mempertahankan keberadaan negerinya dan memperoleh pengakuan dunia melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Dapat dipastikan, dalam pembicaraannya dengan Vladimir Putin, Presiden Palestina akan mengharapkan peningkatan peran Rusia dalam persoalan Palestina-Israel. Presiden  Palestina, sangat boleh jadi akan meminta Vladimir Putin menjadi mediator dalam proses perundingan Palestina- Israel, menggantikan peran Amerika Serikat.

Sebagaimana diketahui, pernyataan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besarnya di Yerusalem, Palestina, menyebabkan negara-negara pendukung perjuangan Palestina menolak Washington menjadi mediator perundingan. Di sisi lain, Mahmoud Abbas juga akan memanfaatkan pertemuannya dengan Putin untuk meminta dukungan Rusia secara lebih luas di PBB, agar Palestina menjadi anggota organisasi ini. Hingga saat ini, dalam Perserikatan Bangsa Bangsa, kedudukan Palestina hanyalah sebagai peninjau. Walaupun demikian, posisinya terasa semakin kuat, terbukti dengan menangnya mayoritas anggota Majelis Umum menolak keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaannya di Yerusalem. Penolakan hampir semua anggota PBB itu dilakukan dalam sidang Majelis Umum PBB baru baru ini.

Menjadi pertanyaan kemudian, akankah Vladimir Putin menerima usulan Mahmoud Abbas agar Rusia menjadi juru penengah atau mediator perundingan Palestina Israel ? Dari pertimbangan geopolitik, sangat boleh jadi Rusia akan memenuhi permintaan itu. Demikian juga dengan posisi Rusia dalam memberikan dukungan terhadap Palestina di forum Perserikatan Bangsa Bangsa. Rusia boleh jadi memang sedang berharap meningkatkan perannya di Timur Tengah, khususnya dalam peta politik terkait konflik Palestina Israel. Peran ini dapat mendorong peningkatan posisi Rusia di kawasan Timur Tengah. Namun patut diingat, bahwa Rusia di sisi lain adalah juga salah satu sekutu penting Israel. Dan dalam politik, di manapun, ungkapan no free lunch akan tetap berlaku. Karena itu, dengan terus menggalang dukungan dari Rusia, Palestina tidak dapat mengendorkan dukungan negara negara lainnya yang sudah nyata-nyata mendukungnya sejak awal perjuangan bangsa Palestina.

Di tengah upaya merampungkan Rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Komisi III (tiga) DPR menerima kedatangan beberapa perwakilan negara sahabat di Indonesia. Mereka mengingatkan revisi pasal-pasal dalam KUHP tentang perzinaan dan perbuatan cabul antar sesama jenis jangan sampai diperluas karena akan masuk ke wilayah privasi. Menurut Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, perwakilan negara sahabat itu sebenarnya menyadari bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai sendiri yang harus dihormati. Namun mereka tetap berusaha  agar Komisi III DPR mempertimbangkan masukan tersebut.

Menarik untuk dicermati, perluasan pasal pidana untuk kasus perzinaan dan perbuatan cabul antar sesama jenis ini mengundang perhatian besar sebagian kalangan asing. Bukan hanya dititipkan melalui lembaga swadaya masyarakat, bahkan perwakilan resmi mereka turun langsung secara terang-terangan. Atas nama hak asasi manusia, mereka mencoba mengintervensi penyusunan regulasi di Indonesia. Apakah ini dapat dijadikan sebagai batu ujian bagi para pemangku kepentingan, seberapa mampu mereka menolak intervensi asing ? Atau seberapa besar kesungguhan mereka menjaga nilai-nilai luhur bangsa ?

Meletakkan persoalan kesusilaan pada tempat yang semestinya masih menjadi perdebatan yang memunculkan kelompok pro dan kontra. Apalagi nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat di era millennium dan globalisasi seperti sekarang ini setiap harinya bersentuhan dengan nilai-nilai luar. Sehingga tidak menutup kemungkinan memunculkan cara pandang baru terhadap nilai yang selama ini diyakini. Belum lagi ada keterlibatan pihak asing yang secara nyata menginginkan nilai yang mereka agungkan juga diterima di Indonesia.

Memang tidak mudah untuk menghadapi derasnya pengaruh global yang sebagian diantaranya sangat bertolak belakang dengan nilai luhur bangsa. Diperlukan ketegasan namun tetap dengan penuh kearifan. Khusus untuk nilai nilai kesusilaan, bagi Indonesia sudah sangat jelas terkait dengan urusan masyarakat dan bangsa. Bukan semata urusan pribadi atau keluarga semata. Dalam hal ini penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak berarti harus mengesampingkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Karena itu penggunaan hak pun harus diatur untuk menghormati dan memastikan terpenuhinya hak individu yang lain. Bahwa ada perbedaan cara pandang dengan beberapa sahabat Indonesia tentang hal tersebut, itulah keberagaman bangsa-bangsa di dunia yang harus dihormati. Bangsa Indonesia sudah berada di jalur dan arah yang positif untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Untuk selanjutnya diharapkan berbagai kebaikan dapat  ditularkan kepada bangsa-bangsa lainnya di dunia. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB harus meningkatkan dukungan logistic dan operasional bagi kelancaran misi pemeliharaan perdamaian. Oleh karena itu diperlukan upaya alternatif bagi pengadaan dan pembiayaan yang inovatif untuk peralatan yang dibutuhkan negara-negara kontributor pasukan pemelihara perdamaian. Demikian disampaikan, Ketua Delegasi Indonesia, Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin, dalam General Debate pertemuan komite khusus untuk operasi pemeliharaan perdamaian UN Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34), Senin (12/2) di Markas Besar PBB, New York, AS. Pertemuan tahunan berlangsung hingga 9 Maret 2018. Pada penyampaian national statement Indonesia, Delegasi Indonesia  juga meminta agar C-34 dapat memfokuskan pembahasan pada aspek keamanan dan keselamatan peacekeepers, mengingat tahun 2017 telah menjadi tahun paling berbahaya dalam sejarah Misi Pemeliharaan Perdamaian. 56 Pemelihara Perdamaian atau Peacekeepers gugur dalam tugas. Delegasi Indonesia juga menyampaikan pentingnya kesinambungan capacity-building bagi peacekeepers dan dukungan finansial yang kuat untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas sehingga dapat mewujudkan perdamaian berkelanjutan di negara yang baru pulih dari konflik. Peningkatan kapabilitas Misi Pemeliharaan PBB ditujukan pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan di misi.

Pertemuan Ke-41 Dewan Pimpinan IFAD

Pembukaan Pertemuan ke-41 dewan pimpinan - International Fund for Agricultural Development of the United Nations (IFAD) di Roma Selasa (13/2), Rionald Silaban, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, terpilih sebagai Wakil Ketua untuk periode 2018-2020. Kali ini, Indonesia terpilih bersama-sama dengan Chair dari Belanda dan Vice-Chair kedua dari Argentina (13-14/2). IFAD adalah Badan PBB yang secara khusus didedikasikan untuk mendorong investasi di kawasan pedesaan demi tujuan pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Rionald Silaban mengatakan, kerja sama dengan IFAD baik untuk Indonesia, karena ditujukan kepada petani kecil. Saat ini program IFAD di Indonesia diprioritaskan bagi petani dan nelayan di Indonesia Timur. Sejak 2017 IFAD memilih Jakarta sebagai kantor regionalnya, yang merupakan bentuk kepercayaan terhadap peran penting Indonesia. Sementara itu Kuasa Usaha Sementara KBRI Roma, Charles F. Hutapea, mewakili Duta Besar Esti Andayani menyatakan, penunjukan kembali Indonesia sebagai pimpinan sidang IFAD memperlihatkan kepercayaan dunia internasional terhadap peran penting Indonesia dalam upaya bersama mengatasi ragam tantangan global, terutama di bidang pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani kecil.

Kemendag Meningkatkan Kerja Sama SDM Dan Pertukaran Informasi Dengan US CPSC

Kami akhiri beranda Diplomasi dengan kabar dari Jakarta.  Kementerian Perdagangan (Kemendag) meningkatkan kerja sama peningkatan sumber daya manusia dan pertukaran informasi dengan Komisi Keamanan Produk Amerika Serikat (US-CPSC). Langkah untuk meningkatkan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU tentang keamanan produk antara Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag dan US-CPSC di Jakarta pada 15 Desember 2017 yang berlaku hingga 2019. Direktur Jenderal PKTN Syahrul Mamma dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (13/2) mengatakan, kerja sama tersebut bertujuan untuk  mengurangi risiko cidera dan kematian akibat penggunaan atau konsumsi produk oleh konsumen, baik di Indonesia maupun di AS. Dalam kunjungan ke AS kali ini, Delegasi Kemendag dan US-CPSC membahas berbagai mekanisme pengawasan yang berlaku di AS, termasuk tata cara pengawasan pasar dan impor. Kedua pihak juga mengunjungi lapangan untuk melihat pelaksanaan pengawasan di tingkat ritel dan mengunjungi pusat uji produk AS yaitu National Product Testing and Evaluation Center.