VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) meluncurkan laman atau website Rogatory Online Monitoring 2018 (ROM 2018) untuk memperbaharui laman serupa yang telah ada sebelumnya. Peluncuran laman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemberian Bantuan Teknis Hukum dalam masalah Perdata. Laman ini menyediakan segala informasi berkenaan dengan Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam masalah Perdata terbaru. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi kepada awak media seusai penandatanganan nota kesepahaman tersebut.  Retno Marsudi mengungkapkan, Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Penyampaian Dokumen Pengadilan dari Pengadilan Negara Asing Kepada Pengadilan di Indonesia dan dari pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa 20 Februari.

" Dan tadi sebagaimana teman – teman ketahui bahwa pada hari ini juga sekaligus saya meluncurkan website ROM, website Rogatory Online Monitor 2018. Website ini memuat informasi peraturan, format serta biaya di negara lain, jadi sifatnya informatif yang sangat diperlukan bagi warga negara Indonesia dan juga mengenai rogatory dan penyampaian dokumen pengadilan dalam perkara perdata ".

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menambahkan terdapat peningkatan 91 persen pada jumlah warga Indonesia yang memiliki permasalahan perdata di luar negeri atau dengan pihak asing, sepanjang 2017. Retno mengatakan seluruh kantor perwakilan RI di luar tercatat telah menangani sebanyak lebih dari 1700 permohonan bantuan penanganan kasus perdata. Kasus terbanyak terdapat di Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Inggris. Hal tersebut merupakan konsekuensi alamiah dari peningkatan hubungan antara WNI dengan pihak asing, baik itu individu atau badan hukum seperti perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan sistem hukum dan pelayanan kekonsuleran agar pemerintah bisa menjamin hak hukum WNI yang tengah menghadapi kasus perdata tetap terpenuhi. (Rezha)

Selama 6 bulan ke depan, negara Ethiopia dinyatakan  dalam keadaan darurat. Pemerintah Ethiopia menetapkan itu, sehubungan krisis politik yang telah menyebabkan mundurnya Halemariam Desalegn, Perdana Menteri negara di Afrika tersebut.  Krisis politik yang juga menyebabkan status darurat pernah terjadi di sana pada bulan Oktober 2016.

Perdana Menteri Halemariam Desalegn mengundurkan diri untuk menurunkan gejolak politik yang terus terjadi. Sebelumnya, Desalegn telah melakukan langkah membebaskan tahanan oposisi untuk meredam, namun kemelut masih tetap berlangsung. Ratusan orang telah tewas dalam tiga tahun kerusuhan di negara itu. Keadaan darurat selama 10 bulan yang berakhir tahun lalu juga telah gagal menghentikan aksi protes.  Demikian pula pembebasan ribuan pendukung oposisi dari penjara. Unjuk rasa secara besar-besaran sudah berlangsung sejak 2015.  Dimulai dari wilayah   Oromia,  kemudian meluas hingga Amhara, wilayah tempat tinggal dua etnis terbesar di Ethiopia. Unjuk rasa itu disertai benturan fisik antara kedua etnis yang menyebabkan korban jiwa.   

Menjadi pertanyaan kemudian, apakah penetapan status darurat kedua ini, akan menimbulkan kebaikan bagi Ethiopia ?

Untuk sementara, pasca penetapan keadaan darurat pekan lalu, ibukota Addis Abebba dalam keadaan relatif tenang. Media massa memberitakan bahwa, aktivitas bisnis dan sosial di ibukota negara hingga kemarin, dalam keadaan normal. Kementerian pertahanan juga tidak melakukan penambahan pasukan di jalan- jalan. Penetapan status darurat dilakukan untuk meredam pertikaian yang terjadi dan serangan sporadis di beberapa wilayah.

Pemerintah menyatakan bahwa situasi darurat dibutuhkan, untuk meredam gejolak politik yang berakibat pada munculnya kekerasan antar etnis. Dengan adanya penetapan situasi darurat itu, pemerintah melarang adanya kumpulan masa dan unjuk rasa di tengah  gejolak politik yang terjadi. Langkah pemerintah itu tidak disetujui Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan oleh Kedutaannya  di  Addis Abebba.   

Seiring dengan penetapan keadaan darurat,  Parlemen Ethiopia diharapkan menyelesaikan pembahasan mengenai langkah-langkah solusi penyelesaian konflik politik.   Parlemen hingga saat ini menunggu, apakah mayoritas partai yang berkuasa di pemerintahan berhasil mengambil langkah politik yang diharapkan.

Jika penyelesaian politik tidak juga terjadi, bukannya tidak mungkin gejolak akan semakin menjadi-jadi di negara tertua di Afrika itu. Jika ini terjadi, campur tangan asing, sangat mungkin akan muncul. Kedutaan Amerika Serikat di Addis Abeba misalnya,  menilai penetapan situasi darurat telah mengekang hak fundamental warganegara menyampaikan pendapatnya. 

Jika konflik tak bisa diselesaikan,  rakyat Ethiopialah yang akan menerima dampaknya.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah komitmen  untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan peraturan presiden tentang strategi nasional inklusi keuangan hingga serangkaian program bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai. Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Secretary General’s Special Advocate/UNSGA) untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima dari Belanda. Darmin Nasution di Jakarta Selasa (13/2) menjelaskan program bantuan pemerintah tersebut berupa bantuan sekolah, beasiswa, kredit usaha rakyat, Program Keluarga Harapan dan bantuan lain. Darmin menjelaskan,salah satu indikator perkembangan inklusi keuanga adalah pertumbuhan jumlah rekening masyarakat Indonesia saat ini. Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan rekening masyarakat cukup signifikan dalam dua tahun terakhir.

Sementara itu Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima dari Belanda mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia. Ratu Maxima, saat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018 mengatakan, dibandingkan kunjungan terakhirnya ke Indonesia 18 bulan lalu, pemerintahan Presiden Joko Widodo  saat ini telah banyak membuat kebijakan di bidang inklusi keuangan. Namun Maxima mengingatkan Indonesia masih banyak memiliki pekerjaan rumah. Ia menjelaskan masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum bisa mengakses bank dan layanan finansial lainnya. Khususnya mereka yang bergerak di sektor pertanian. Kepada Presiden Joko Widodo, Ratu Maxima mengatakan,  PBB akan membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Menurut  Ratu Maxima, pihaknya  menantikan untuk melanjutkan kerja sama dengan pemerintah dan juga pihak swasta. Tidak hanya bank milik negara, tapi juga bank-bank lainnya. Sementara itu Presiden Joko Widodo  mengatakan dalam pengembangan keuangan inklusif atau inklusi keuangan yang paling penting adalah penyederhanaan sistem dan izin. Kedua faktor tersebut dapat mempercepat inklusi keuangan negara, jika dapat diselesaikan. 

“Penyederhanaan sistem penting sekali, dikunci nanti. Ini yang   harus kita perbaiki. Yang kedua menyederhanakan izin–izin yang membuat kita ruwet. Dua hal ini kalau kita bisa selesaikan, maka dapat mempercepat inklusi keuangan kita.”  

Presiden Joko Widodo ingin masyarakat Indonesia dapat mengakses lembaga keuangan, secara sederhana dan cepat. Selain itu ia juga ingin menyederhanakan izin yang terkesan menyulitkan. Hal ini guna menerapkan dan perluasan inklusi ekonomi di tanah air. Ia berjanji akan mempercepat inklusi keuangan.

Sebanyak 450 Anggota Pramuka Siaga yang terdiri dari 225 putra dan 225 putri berasal dari 25 ranting se-Kabupaten Wonogiri, Sabtu (17/2/2018) mengikuti Pesta Siaga yang digelar oleh Kwartil Cabang - Kwarcab setempat  di obyek wisata Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri. Pesta Siaga merupakan salah satu bentuk langkah nyata membina kader-kader penerus bangsa melalui Gerakan Pramuka untuk menciptakan insan yang berkualitas serta kuat secara fisik dan mental sekaligus mengajarkan pentingnya kebersamaan, kemandirian dan sikap pantang menyerah. Hal itu dikatakan  Bupati Wonogiri, Joko Sutopo yang juga Pembina Kwarcab Wonogiri dalam amanatnya saat Pembukaan Pesta Siaga di Wonogiri Sabtu. Joko Sutopo berharap semua permainan dan perlombaan yang digelar dapat di ingat. Para Peserta yang sebagian besar berumur di bawah 12 tahun dan akan menjadi cerita di masa depan tentang indah beraktifitas di dalam wadah Gerakan Pramuka dibalik era kemajuan teknologi dan digitalisasi. Sementara itu, kegiatan Pesta Siaga tahun 2018 selain diwarnai berbagai permainan, semua peserta yang terbagi menjadi 25 kontingen itu harus menunjukkan kemahiran mengikuti 18 jenis perlombaan antara lain Yel-yel Barung, bermain peran, cerita bergambar, kereta bola basket dan seni melipat kertas.

MHVG Belanda Ingin Bangun Monumen PD II di Muntok Bangka Barat

Muntok History Volunteer Group (MHVG) dari Belanda menawarkan dan meminta ijin kepada Pemprov Kepulauan Bangka Belitung untuk membangun monumen tragedi Perang Dunia (PD) II di Muntok Kabupaten Bangka Barat. Monumen itu sebagai peringatan tragedi tewasnya 66 orang prajurit asal Belanda, Inggris dan Australia dan 21 orang diantaranya perawat.

Hal itu disampaikan penghubung MHVG, Mark Greichen saat menemui Gubernur Babel Erzaldi Rosman di Jamuan makan malam di Restoran Gale-Gale, Pangkalanbaru Bangka Tengah. Mark Greichen berkunjung ke Babel bersama tiga orang anggotanya yakni; Matthew Barclay, Judy Campbell, dan Briyce Bird asal Australia, 

Menanggapi apa yang disampaikan Marx, Gubernur Babel Erzaldi menyampaikan apresiasinya. Dikatakannya, niatan untuk membangun monumen tragedi Perang Dunia II di Muntok itu, akan sangat membantu destinasi pariwisata Babel kedepan, khususnya di Bangka Barat. Dalam rilis Hubungan masyarakat provinsi, Minggu (18/2/2018) menyebutkan, Gubernur menyatakan sangat mendukung pembangunan monumen itu,  dan menginginkan dibuat sebuah Film menceritakan tentang tragedi tersebut, tetapi menggambarkan keindahan tempat-tempat yang akan diambil syuting gambar untuk film tersebut.  Di kesempatan itu Gubernur meminta agar dibentuk Forum Khusus untuk mengurus  pembuatan Monumen dan Film tragedi PD II di Muntok tersebut. 

Peledak Diselundupkan Kapal Asal Malaysia, Nilainya Rp 5,2 Miliar.

KM Jaya Indah 8 yang diamankan di perairan Pulau Pengibu Kabupaten Bintan, Selasa (13/2/2018) sekitar pukul 10.30 WIB, membawa  bahan peledak atau amonium nitrat sebanyak 1.377 karung. Nilainya mencapai Rp 5,2 miliar. Hubungan Masyarakat kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepri, Refly Feller Silalahi, Jumat (16/2/2018) mengatakan, Amonium nitrat ini merupakan bahan peledak berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Bisa juga dipergunakan untuk pengeboman ikan yang tentunya berpotensi dapat merusak lingkungan hidup. Refly mengatakan, penangkapan ini berawal dari informasi para nelayan. Saat diamankan, anak buah kapal KM Jaya Indah 8 tidak bisa menunjukan dokumen sah dari proses pengangkutan amonium nitrat tersebut. Petugas juga mengamankan empat ABK, termasuk nakhoda. Saat ini, barang bukti berupa kapal dan amonium nitrat sudah diamankan di kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepri. Refly mengatakan, Saat ini satu tersangka sudah ditetapkan, yakni inisial Y yang dikenakan tindak pidana kepabeanan atas pelanggaran Pasal 102 huruf a Undang-undang Kepabeanan.