VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Duta Besar Malaysia di Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim, mengatakan, pemerintah Malaysia akan mengawal kasus kematian tenaga kerja wanita asal Nusa Tenggara Timur, Adelina Jemira Sau. Bahkan, Pemerintah Malaysia memastikan para pelaku yang terbukti bersalah akan diadili sesuai dengan hukum setempat. Sementara, proses sidang dengan 2 terdakwa yang merupakan majikan Adelina, berlangsung di pengadilan Bukit Mertajam, Penang, Malaysia, Rabu (21/2). Duta Besar Malaysia untuk Indonesia ketika menggelar jumpa pers di Jakarta, Rabu menjelaskan, salah seorang majikan Adelina didakwa atas kasus keimigrasian karena mempekerjakan tenaga kerja asing non procedural.

" Ini adalah isu manusiawi atau humanitarian, yang harus kita tentang secara bersama. Pemerintah Malaysia sesungguhnya tidak akan berkompromi dengan kejahatan yang telah berlaku. Dan akan memastikan penjenayah atau penjahat yang bertanggungjawab atas kematian ini ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum di Malaysia. Dan, sekiranya ditentukan bersalah, hukuman maksimal yang boleh dijatuhkan kepada yang bersalah adalah hukuman gantung sampai mati ".                 

Zahrain Mohamed Hisham mengatakan, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, mengundang Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Hanif Dhakiri April mendatang, untuk mengadakan pertemuan bilateral membahas mengenai peningkatan standar operasional prosedur bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia// Ia menambahkan, dalam pertemuan itu akan dibahas fokus utama terkait dengan kepentingan majikan dan pekerja, standar penggajian yang lebih baik, dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia// Retno Mandasari

Ketua Mahkamah Agung, Republik Indonesia (RI) M. Hatta Ali dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah menandatangani nota kesepaaman tentang Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata. Nota kesepahaman ini menuat beberapa peraturan tambahan yang dijabarkan dalam keputusan bersama dan tiga perjanjian kerjasama. Hal tersebut disampaikan oleh Retno Marsudi kepada awak media seusai penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama tersebut di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa 20 Februari.

“ Mahkamah Agung menandatangani satu nota kesepahaman mengenai penanganan pemberian bantuan teknis hukum dan masalah perdata serta satu keputusan bersama dan tiga perjanjian kerjasama. Keputusan bersama yang tadi kita tandatangani adalah menyangkut pembentukan tim penanganan pemberian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata sementara tiga perjanjian kerjasama terdiri dari kerjasama pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam masalah perdata, kemudian yang kedua adalah perjanjian kerjasama format surat standar untuk keseragaman dan tertib administrasi, dan yang ketiga adalah kerjasama pendidikan dan pelatihan untuk capacity building sebagai hakim panitera, dan juru sita “.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menambahkan, nota kesepahaman ini sebenarnya memperbarui nota kesepahaman serupa yang telah kedua lembaga sepakati 2013 lalu. Ia juga berharap dengan penandatanganan perjanjian ini diharapkan semakin memperlancar proses peradilan lintas negara dalam masalah perdata sehingga bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Selain itu, nota kesepahaman tersebut ditandatangani untuk mengisi kekosongan hukum di bidang bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata lintas negara yang selama ini belum ada pengaturannya. (Rezha)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK mengadakan pendekatan kepada masyarakat sebagai salah satu solusi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini disampaikan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, saat membuka Pelatihan Fasilitator bagi Manggala Agni atau pasukan pengendali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan Senin (19/2).

Dikatakannya, pendekatan yang intensif dan sosialisasi akan merubah kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam membuka atau pun membersihkan lahan untuk perkebunan dan pertanian. Dalam pelatihan tersebut, Manggala Agni dibekali ilmu tentang strategi pendekatan kepada masyarakat secara sistematis, yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan karhutla. Sebelumnya di tahun 2017, pelatihan serupa juga dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Raffles Panjaitan mengatakan, pelatihan ini dilaksanakan di wilayah rawan yang saat ini masih aman dari kebakaran, kemudian nanti akan menyusul di Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur. Dikatakannya, teknik fasilitasi ini diharapkan dapat diterapkan oleh Manggala Agni dalam kegiatan pencegahan, seperti patroli atau pun sosialisasi kepada masyarakat.

Sebagai ujung tombak kementerian dalam melakukan pengendalian karhutla, pendekatan Manggala Agni kepada masyarakat sangat penting. Setiap saat Manggala Agni akan bersama-sama masyarakat di lapangan, untuk menjaga hutan dan lahan dari ancaman kebakaran.

Sementara itu, saat ini pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung pada beberapa wilayah seperti di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan sulitnya akses dan kurangnya sumber air di lapangan.

Raffles Panjaitan mengatakan, ia berharap jumlah titik panas (hotspot) ini dapat terus menurun, baik di Riau maupun Kalimantan Barat, sehingga Manggala Agni dapat lebih fokus pada kegiatan-kegiatan pencegahan seperti patroli, peningkatan kapasitas dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kebun Raya pertama di Maluku seluas 50 hektare akan dibangun di Hunimua, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Pembangunan ini melibatkan Pusat Konservasi Tumbuhan (PKT) Kebun Raya Bogor-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kepala Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI Augy Syahailatua di Ambon, Selasa, membenarkan adanya pembicaraan mengenai pembangunan kebun raya di Kabupaten SBT. Augy Syahailatua mengatakan, pemerintah Kabupaten SBT, telah menyediakan 50 hektare tanah untuk dijadikan kebun raya. Proses pembangunannya akan dikerjakan oleh PKT Kebun Raya Bogor-LIPI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia menjelaskan, penandatangan nota kesepahaman pembangunan kebun raya antara LIPI dan Pemerintah Kabupaten SBT akan dilangsungkan pada April 2018. Dikatakannya, pemerintah setempat hanya perlu menyediakan lahan, sedangkan pengerjaannya dilakukan oleh LIPI dan Kementerian PUPR. Tak hanya tumbuhan, kebun tersebut juga akan dipenuhi oleh beragam satwa.

Pesona Bau Nyale 2018 Siap Dimulai

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) siap memulai acara Pesona Bau Nyale 2018. Puncak kegiatannya akan dilaksanakan pada 6 dan 7 Maret mendatang di Pantai Seger, Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Moh Faozal di Lombok Tengah, Selasa (20/2) mengatakan, Pesona Bau Nyale 2018 merupakan rangkaian dari penyelenggaraan Bau Nyale atau mencari cacing laut. Faozal di Pantai Kuta, mengatakan, Pesona Bau Nyale adalah salah satu dari 100 event nasional yang masuk dalam kalender pariwisata di Kementerian Pariwisata. Menurutnya, dari 100 event nasional tersebut, Pesona Bau Nyale menjadi agenda pertama yang dilaksanakan Kementerian Pariwisata di 2018. Ada 12 rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Pesona Bau Nyale 2018. Di antaranya adalah perlombaan bola voli pantai yang di ikuti delapan negara 24 provinsi di Indonesia, pagelaran kesenian, festival musik, karnaval, pameran, Mandalika travel fair dan lainnya.

Indramayu Dapat Program Pengelolaan Dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Senilai 29,6 Miliar Rupiah.

Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama dengan Kementerian Keuangan menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif di Kabupaten Indramayu senilai 29,6 miliar rupiah. Wakil Bupati Indramayu H.Supendi, kepada Radio republik Indonesia  Selasa (20/2/2018) mengatakan, melalui progam tersebut, keberlanjutan dan peningkatan produksi pertanian beririgasi akan terwujud dengan menguatnya sistem dan kapasitas kelembagaan pertanian beririgasi yang berkelanjutan, membaiknya operasional, infrastruktur sistem rigasi, pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi, dan meningkatnya pendapatan pertanian beririgasi. Dinas dan lembaga teknis terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat atau lainnya dapat memanfaatkan program kegiatan Integrated Participatory Development Management of Irrigation Project ( IPDMIP ) dengan baik sehingga predikat Kabupaten Indramayu sebagai lumbung padi nasional masih dapat terjaga.

Sementara itu dari pihak Kementerian Keuangan melalui Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, perjanjian hibah tersebut merupakan komitmen bersama dalam pengelolaan irigasi secara integratif dan partisipatif untuk mendorong terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Hal itu diwujudkan melalui peningkatan produktivitas padi, merehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi, mencetak 1 juta hektar sawah beririgasi, menjamin tersedianya air untuk irigasi, serta meningkatkan infrastruktur pertanian. Pemerintah mendorong implementasi program yang akan memberikan manfaat kepada 4 juta petani penggarap dan pemilik lahan di 74 Kabupaten dan 16 Provinsi. Total luas areal program melingkupi sawah beririgasi seluas 2,5 juta Hektar. Kegiatan ini akan menargetkan provinsi dan kabupaten dengan kondisi jaringan irigasi yang rusak sedang hingga rusak berat