VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Para Menteri Pertahanan negara-negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan di Singapura, 5-7 Februari 2018. Sayang, hasil yang diharapkan yaitu penyelesaian tata perilaku (code of conduct) dengan RRT di Laut China Selatan, masih  belum tercapai. Dalam pernyataan setelah pertemuan ini, Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen, hari Rabu (7/2) mengakui target waktu setahun untuk menyelesaikannya  tidak realistis. Isu yang kompleks di dalam persoalan Laut China Selatan membuat tata perilaku belum juga disepakati.

Tahun lalu, ASEAN dan RRT telah mengadopsi kerangka (draft) tata perilaku  di kawasan Laut China Selatan. RRT sudah sepakat untuk memulai pembicaraan dengan negara-negara anggota ASEAN yang mengklaim Laut China Selatan. Tahun ini tata perilaku yang mengikat dan disetujui RRT menjadi tujuan negara-negara ASEAN pengaju klaim. Namun  hasilnya memamg masih belum seperti yang diharapkan. Mengapa mereka amat menginginkan tata perilaku ini segera? Beberapa negara menganggap RRT tidak menghormati kedaulatan negara-negara di kawasan Laut China Selatan.

Pihak RRT melalui juru bicara kementerian Luar Negeri, Geng Shuang mengatakan, Beijing sudah bekerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk menyusun kode tata perilaku yang dapat memuaskan semua pihak.

Sebaliknya ASEAN melalui Menteri Luar Negeri Vivian Balakhrisnan dari  Singapura, yang menjadi ketua ASEAN tahun ini, mengatakan keprihatinan para menteri ASEAN atas peningkatan aktivitas RRT di pulau buatan di Laut China Selatan. SedangkanIndonesia,  punya konsep sendiri terkait  kawasan Indo-Pasifik yang juga mencakup Laut China Selatan.

Diharapkan,  kode tata perilaku yang dirancang ASEAN dengan RRT dapat segera dirampungkan, sehingga konflik di kawasan Laut China Selatan dapat diakhiri. Proses ini hendaknya dilakukan secara komprehensif agar para pihak dapat menerima tata perilaku ini dengan hati terbuka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, agar pers Indonesia mampu melakukan penyesuaian di tengah tuntutan perubahan teknologi dunia. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Konvensi Nasional Media Massa dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional, di kota Padang, Sumatra Barat, Kamis (8/2). Sri Mulyani mengatakan, perubahan dan penyesuaian tersebut diperlukan dengan mencakup semua aspek, mulai dari sarana dan prasarana media hingga penyajian informasi yang dapat terhubung dengan aspirasi dan harapan masyarakat.

“ Pers adalah salah satu pemangku kepentingan dan sekaligus aktor penting di dalam proses pembangunan di negara kita. Kepentingan kita adalah sama, yaitu membangun dan memajukan Indonesia untuk menciptakan kemakmuran peradaban dan keadilan. Pers Indonesia harus terus menjaga dan memupuk semangat profesionalisme dan menciptakan rasa nasionalisme rakyat, namun yang positif dan tetap terbuka ".

Lebih lanjut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, kemajuan teknologi dan informasi telah memungkinkan masyarakat untuk menciptakan informasi dan menyebarluaskannya secara bebas. Menurutnya, penyebaran informasi tersebut juga telah berkembang menjadi informasi yang tidak berimbang dan menyudutkan sebelah pihak, termasuk pemerintah. Pemerintah Indonesia, menurut Sri Mulyani, berkepentingan agar pers dapat membantu menjadi sarana untuk menanamkan pemahaman dan informasi yang aktual serta kredibel mengenai perekonomian Indonesia dan kondisi keuangan negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara khususnya. (Ndy)

Indonesia merupakan penghasil kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Viet Nam dan Kolombia. Melalui Forum Bisnis “Promoting Indonesia – Viet Nam Cooperation in Coffee", Kedutaan Besar RI-KBRI Hanoi bersama dengan Viet Nam Coffee – Cacao Association (VICOFA) yang digelar tanggal 6 Februari 2018 di Hotel Melia Hanoi, kopi Indonesia memulai sepak terjangnya di pasar Viet Nam yang potensial. Duta Besar RI untuk Viet Nam, Ibnu Hadi, menyatakan, forum tersebut bertujuan untuk mempromosikan peluang dan menjalin kerja sama dalam mencapai target perdagangan bilateral USD10 miliar pada tahun 2020. Pada tahun 2017, total perdagangan Indonesia dan Vietnam mencapai kenaikan 16,36 persen menjadi USD6,50 juta dari USD5,58 juta (2016), terdiri dari USD3,63 juta ekspor Indonesia ke Vietnam (meningkat 22,51persen) dan impor Indonesia sebesar USD2,61 juta (meningkat 9,37persen). Forum Bisnis “Promoting Indonesia – Viet Nam Cooperation in Coffee" dihadiri para Duta Besar/ perwakilan dari negara sahabat, pelaku industri kopi/ pengusaha Indonesia antara lain Kapal Api Group, Sabani Internasional, Asia Mina Sejahtera, Mayora serta perusahaan Vietnam seperti Me Trang Coffee, Minh Tien Coffee, Thai Hoa Coffee, dan Hapro Distribution. Para undangan mengapresiasi positif kopi Indonesia dan Forum Bisnis ini yang diisi dengan coffee cuppingSpecialty Coffee. Forum ini diakhiri dengan business matching antara pengusaha Indonesia dan Viet Nam.

Rusia Dan Indonesia Segera Sepakati Pembelian Pesawat Sukhoi

Rusia dan Indonesia segera menyetujui rincian teknis kontrak pengiriman jet tempur Sukhoi Su-35. Pengiriman Sukhoi ini merupakan wujud kerja sama militer antara Rusia dan Indonesia. Hal itu dikatakan Wakil Direktur Layanan Federal Rusia untuk Kerja Sama Militer danTeknik, Mikhail Petukhov, seperti dilaporkan laman kantor berita Rusia, yang dikutip Republika Selasa (6/2). Menurut Petukhov, para ahli dari kedua belah pihak akan segera menyetujui aspek teknis yang terpisah. Sebelumnya dilaporkan, Indonesia berencana membeli 10 pesawat tempur multiguna Sukhoi Su-35 untuk mengganti pesawat Tiger F-5 buatan Amerika Serikat yang telah beroperasi sejak 1980. Kemudian, perusahaan hi-tech Rusia Rostec melaporkan, Indonesia telah menerima sebuah penawaran komersial untuk 11 pesawat Su-35. Sukhoi Su-35 (kode NATO: Flanker-E) adalah pesawat tempur multiperan, kelas berat, dan memiliki daya jelajah tinggi. Pesawat ini merupakan hasil pengembangan atau pemutakhiran dari jet Sukhoi Su-27. Adapun tujuan pengembangan ini adalah untuk menandingi F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon.

Perawat Indonesia di Kuwait Raih Penghargaan Terbaik. 

Seorang Diaspora Indonesia yang bekerja sebagai profesi Perawat Ministry Of Health (M.O.H) Kuwait mendapatkan penghargaan sebagai Staff Nurse terbaik periode 2017 ditempat  kerjanya, Farwaniya hospital. Dialah Suparman, perawat yang berhasil mengharumkan citra perawat Indonesia di Kuwait, khususnya region Farwaniya. Perawat asal Sulawesi ini dikenal cukup ramah, taat beribadah dan bertanggungjawab dengan pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya diruang medical. Acara pemberian penghargaan yang berlangsung di Crown Plaza hotel, dihadiri oleh Sheikh Faisal Al-Hamud Al-Malik Al-Sabah sebagai Gubernur Provinsi Farwaniya. Pemberian penghargaan tidak hanya bagi Perawat terbaik, namun juga kepada seluruh profesi kesehatan seperti Dokter, Radiologi, Matron, Anastesi, dan lainnya. Selain mendapatkan sertifikat staf terbaik, hadiah berupa Ipad 32 GB diberikan kepada semua perwakilan profesi terbaik.Para penerima penghargaan tersebut terdiri dari beberapa negara sesuai kategori profesinya. Perawat Indonesia telah menunjukkan kemampuannya bersaing dengan rekan kerja dari berbagai negara.

Bulan lalu penilaian yang sama juga diberikan untuk perawat terbaik di rumah sakit bedah (ward 4 surgical sabah hospital) kepada dua orang diaspora Indonesia, yaitu Ali Pulungan yang mendapatkan penghargaan staf perawat terbaik ke-2 dan Agung Setiadi staf perawat terbaik ke-3.

Dalam acara Rapat Koordinasi (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2018, Selasa (6/1) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali mengenai komitmen para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI dan pimpinan Polri di wilayah masing-masing untuk mengamankan wilayahnya agar tidak terbakar.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden mengingat kondisi cuaca tahun ini diperkirakan akan lebih kering dari tahun lalu, sehingga menuntut kesiapsiagaan semua pihak. Selain itu, bersamaan dengan pelaksanaan Asian Games pada Agustus mendatang, Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau. Presiden Joko Widodo menegaskan, ini merupakan pertaruhan reputasi Indonesia di mata internasional, jika terjadi asap karhutla yang mengganggu perhelatan Asian Games.

Presiden mengatakan, Karhutla bisa dicegah jika semua pihak bekerja sama, sehingga tidak lagi menjadi bencana nasional dan sorotan dunia internasional.

Belajar dari kebakaran hutan dan lahan pada 2015, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi dalam dua tahun sudah ada lompatan kemajuan yang sangat signifikan dalam pengendaliannya. Dikatakannya, ada penurunan hotspot yang sangat signifikan. Pada 2015 jumlah hotspot 21.929 titik, 2016 turun menjadi 3.915, dan 2017 turun menjadi 2.567 hotspot.

Presiden mengatakan, dalam Asian Summit, setiap kali bertemu, Perdana Menteri Malaysia dan Singapura biasanya komplain soal asap. Pada tahun ini, Indonesia mendapat apresiasi dari dua negara tersebut.

Belajar dari kebakaran hutan dan lahan pada 2015, pada 2017 telah dibangun Sistem Deteksi Dini Pencegahan Karhutla. Dalam sistem ini, ditampilkan data hotspot secara harian dan peta rawan kebakaran. Publik bisa mengakses melalui laman sipongi.menlhk.go.id. Selain itu, juga telah dibangun sistem yang terpadu antar pihak dalam penanggulangan karhutla.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Lapan untuk memudahkan deteksi dan monitoring. Pemerintah daerah dan pelaku usaha telah melakukan upaya pencegahan kebakaran dengan standar operating procedure (SOP) yang ditetapkan dari segi sarana dan personel, teknik pembukaan lahan tanpa bakar. Mereka juga membentuk dan membina masyarakat peduli api (MPA) agar masyarakat sadar akan pentingnya upaya pencegahan secara mandiri.