Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerima kunjungan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Seperti dikutip Republikaonline di Jakarta, Senin (29/1), tujuan kunjungan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia adalah dalam rangka meningkatkan kerja sama Indonesia dan Malaysia di bidang produk halal. Perwakilan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Sirajuddin, berharap, delegasi Malaysia dapat membangun kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia tentang pelaksanaan sertifikasi halal. Sirajuddin juga menyampaikan rencana kunjungan Menteri Malaysia yang menangani produk halal ke Indonesia untuk bertemu Menteri Agama. Pertemuan kedua menteri rencananya akan membahas kerja sama di bidang jaminan produk halal. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Sukoso, menyambut baik rencana pertemuan antar menteri tersebut. Kerja sama di bidang produk halal antara Malaysia dan Indonesia sudah terbangun sejak lama. Berbagai forum regional telah menjadi sarana kerja sama antara kedua negara. Forum tersebut antara lain, kerja sama segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand dan forum Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang terbentuk atas kesepakatan bangsa serumpun dalam menjaga kepentingan umat Islam Rep.

Permasalahan terkait tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia menjadi salah satu prioritas utama dari Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI di tahun 2018. Direktur Kerja sama Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI, Denny Abdi, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia di Jakarta, Senin, 29 Januari menyebutkan, permasalahan tersebut antara lain, perlindungan, akses pendidikan, dan Nota Kesepahaman pengiriman tenaga kerja Indonesia.

“ Ya ada beberapa target yang apa namanya, yang akan kita prioritaskan. Misalnya, ketika tadi saya sampaikan masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia. Kita tahu ada beberapa yang menjadi prioritas seperti misalnya akses pendidikan atau kerja sama berupa MoU pengiriman tenaga kerja yang masih pending. Nah ini target – target konkrit yang ingin kita realisasikan dalam satu dua tahun ke depan“.

Selain penyelesaian masalah terkait tenaga kerja Indonesia di Malaysia, Denny Abdi lebih lanjut menjelaskan, Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI di tahun 2018 juga memprioritaskan kerja sama ekonomi digital dengan Singapura, sebagai tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di tahun 2017. Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI sendiri merupakan direktorat yang baru dibentuk oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, yang secara khusus ditugaskan untuk menangani hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. (Rezha)

Badan Amil Zakat Nasional -BAZNAS berhasil menyerahkan bantuan untuk pengungsi Myanmar bersama Presiden Joko Widodo, setelah melewati perjuangan yang panjang. Hal itu dikatakan Ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo, dalam konferensi pers melalui video conference dari lokasi pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, Minggu (28/1).  Seperti dilaporkan Kantor Berita Radio Nasional, Bambang Sudibyo menyebutkan, perjuangan panjang yang dilakukan BAZNAS berlangsung sejak lama. Seperti, pada Ramadhan 2017 dan Oktober tahun yang sama, BAZNAS memasok bantuan kedaruratan berupa kebutuhan sandang, papan, dan pangan untuk lebih dari 5.500 penerima manfaat di Rakhine, Myanmar. Ia menambahkan, tidak hanya melalui jalur Myanmar, BAZNAS juga menembus lokasi pengungsi di perbatasan Bangladesh.  BAZNAS dengan Center for Zakat Management  menjalin kerja sama antara lain, di bidang kesehatan. Bambang mengatakan, problem medis masih menjadi permasalahan utama para pengungsi di kamp.  Terkait hal ini, bantuan kesehatan yang dikerjasamakan Badan Amil Zakat Nasional dan Center for Zakat Management, adalah 2 mobil klinik dan 1 mobil operasional. KBRN

Presiden RI Joko Widodo mengatakan, Indonesia dan Bangladesh sepakat untuk terus memperkokoh kerja sama ekonomi dan menciptakan peluang kerja sama baru. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di kantor Perdana Menteri Bangladesh di Dhaka, Minggu (28/1), sebagai bagian dari rangkaian kunjungan Presiden ke 5 negara di Asia. Usai pertemuan tersebut, kedua kepala negara menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dalam rangka memperkuat kerja sama Indonesia dan Bangladesh. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Dhaka, Minggu menjelaskan, kelima nota kesepahaman tersebut adalah nota kesepahaman tentang Konsultasi Kementerian Luar Negeri dan Komunike Bersama mengenai Penanggulangan Tindakan Penangkapan Ikan Ilegal. Selain itu, kedua pemimpin juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman mengenai pengumumum pembentukan Perjanjian Perdagangan Preferential antara Indonesia dan Bangladesh. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyebut, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Hasina juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman terkait rencana pembelian gas alam cair dan pembangunan pembangkit listrik gas alam cair.

“ Kita menandatangani 5 (kerja sama). Satu adalah MoU kerja sama mengenai Foreign Office Consultation. Yang ke dua adalah Komunike bersama mengenai IUU Fishing. Yang ke tiga adalah announcement mengenai pembentukan PTA. Yang ke empat menyangkut pembelian LNG. Dan yang kelima pembangunan power plant LNG. Jadi ada 5 MoU kerja sama”. 

Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Bangladesh, Presiden Joko Widodo juga menginginkan peran kedua Negara untuk aktif menggerakkan kerja sama di kawasan Samudera Hindia. Presiden Joko Widodo yakin, Indonesia dan Bangladesh dapat berkontribusi mewujudkan  kawasan Samudera Hindia yang damai, stabil, dan sejahtera. Menurut Presiden, sudah saatnya kerja sama di lingkar Samudera Hindia dikaitkan dengan kerja sama di Samudera Pasifik atau kerja sama Indo-Pasifik. (ndy)