VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Duta Besar Prancis untuk Lingkungan Hidup Xavier Sticker mengatakan, negaranya tidak mendiskrimasi produk kelapa sawit dari Indonesia, menyusul persetujuan Parlemen Eropa tentang penghapusan biofuel berbahan minyak sawit pada 2021. Xavier Sticker di Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, Kamis mengatakan,  sebagai Ketua Amsterdam Declaration on Sustainable Palm Oil, sejauh ini Prancis tidak berencana menetapkan pajak khusus untuk membatasi masuknya minyak sawit. Hal itu mengingat isu multidimensi tersebut sangat kompleks. Amsterdam Declaration adalah komitmen politik antarnegara Eropa yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan bertujuan mendukung implementasi komitmen pihak swasta atas deforestasi dan pelestarian kelapa sawit. Menurut Sticker, pemerintah Prancis dan Indonesia, juga para pemangku kepentingan lainnya memiliki tanggung jawab bersama untuk berkolaborasi dan menemukan solusi yang tepat terkait isu sawit. Karena itu, Sticker secara khusus berkunjung ke Indonesia untuk meninjau potensi kerja sama yang dapat  dilakukan antar kedua negara untuk membantu mengimplementasikan pengelolaan industri sawit berkelanjutan. (Antara)

Kementerian Perdagangan mewajibkan eksportir maupun importir untuk menggunakan kapal milik perusahaan pelayaran nasional Indonesia dalam kegiatan perdagangnya. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan, Indonesia belum optimal memaksimalkan potensi di bidang perdagangan jasa pelayaran dan asuransi. Oke Nurwan menjelaskan, 95 persen pergerakan barang domestik sudah memanfaatkan pelayaran nasional. Namun, pemanfaatan perusahaan pelayaran nasional untuk pelayaran internasional jumlahnya masih sangat kecil. Untuk itu, pemerintah mewajibkan eksportir dan importir untuk menggunakan pelayaran nasional melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi 15.

“ Karena kalau kita ngga turun tangan ngga ada trigger. Nah dengan Permendag 82 sudah kita triger wajib. Nah nanti pengecualiannya seperti apa itulah yang akan kita susun “.

Oke lebih lanjut menjelaskan, selama ini eksportir dan importir lebih memilih menggunakan pelayaran asing karena lebih mudah dalam segi birokrasinya. Untuk itu, pemerintah akan mengajak perusahaan pelayaran nasional dan asuransi beserta pengusaha eksportir dan importir untuk duduk bersama dalam menginventarisasi persoalan. Di tahap pertama, Oke menargetkan untuk eksportir batu bara dan crude palm oil atau CPO wajib menggunakan jasa pelayaran nasional. Komoditas lainnya akan menyusul. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Mei 2018.  (voi/sekar)

Di sela-sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-India, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi, India, Kamis (25/1). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya upaya peningkatan kerjasama ekonomi. Menurutnya perdagangan bilateral kedua negara sebenarnya mulai tumbuh sejak tahun lalu namun masih jauh dari potensi sebenarnya. Presiden Joko Widodo berharap adanya upaya meningkatkan perdagangan, termasuk menghilangkan hambatan perdagangan. Presiden Joko Widodo juga menyinggung soal kenaikan tarif bea masuk yang cukup tinggi terhadap minyak sawit ke India. Kenaikan tarif minyak sawit akan berdampak terhadap ekspor Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan, jika ekspor sawit Indonesia berkurang, ia yakin akan berpengaruh juga pada pemenuhan kebutuhan pasar India yang semakin meningkat. Oleh karena itu ia sangat mengharapkan pemerintah India mempertimbangkan kembali kebijakan tarif terhadap minyak nabati. pers rilis.

Warga yang menjadi korban gempa bumi 6,1 skala richter di kabupaten Lebak, Banten, kabupaten Sukabumi, dan kabupaten Bogor di Jawa Barat masih bertahan di pengungsian hingga Kamis (25/1). Kepala Desa Cihamerang, kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Dedi Hermawan, mengatakan, warga sangat membutuhkan bantuan, terutama makanan atau sembilan bahan pokok ataupun pemeriksaan kesehatan. Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, Eka Widiawan, mengklaim Pemerintah kabupaten Sukabumi telah menyalurkan bantuan sejak Selasa (23/1). Bantuan yang disalurkan meliputi selimut, terpal, makanan siap saji, mi instan, susu, air mineral dan beras. Selain dari Pemerintah daerah, menurutnya, bantuan juga datang dari lembaga sosial kemasyarakatan dan pihak swasta. Kementerian Sosial menyatakan siap menyalurkan dana untuk membenahi rumah yang rusak akibat gempa. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, menjelaskan, Kementerian Sosial telah melaksanakan pendataan sementara di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi.

Harian Media Indonesia Menulis Kerja Sama Maritim Menjadi Kunci Pengembangan.

Presiden Joko Widodo menyatakan, kerja sama maritim adalah kunci pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Indonesia memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kerja sama maritim tersebut. Saat mengikuti sesi retreat Konferensi Tingkat Tinggi Peringatan ASEAN-India 2018 bersama Perdana Menteri India dan para kepala Negara/kepala pemerintahan ASEAN di Rasthrapati Bhawan, India, Kamis (25/1), Presiden berharap, kerja sama ASEAN dan India dapat menciptakan kestabilan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan penghargaan atas dukungan India terhadap sentralitas ASEAN. Presiden Joko Widodo optimistis  ASEAN dan India dapat menjadi tulang punggung kerja sama Indo-Pasifik.

Harian Kompas Menulis Presiden Berharap Terwujudnya Ekosistem Damai.

Masih dari lawatan Presiden ke India. Kemitraan ASEAN-India selama 25 tahun diharapkan bisa mengembangkan ekosistem damai yang adil dan sejahtera. Untuk itu, Indonesia menawarkan konsep Indo-Pasifik di lingkar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang terbuka, inklusif, dan dilandasi keinginan bekerja sama dan menjunjung tinggi hukum internasional. Konsep Indo-Pasifik ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri sesi retreat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-India. Menurutnya, dengan konsep ini akan dapat dihindari persaingan yang tidak sehat yang dapat menimbulkan power projection. Secara alami, menurut Presiden, konsep Indo-Pasifik akan terbentuk melalui Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama ASEAN. Adapun pendekatan pengembangan sewilayah dirasakan baik untuk mengembangkan konsep ini. Pendekatan ini juga bisa direalisasikan lewat penguatan kerja sama bilateral dan plurilateral seperti ASEAN-India.