VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, mengapresiasi diluncurkannya Programa 4 Ensiklopedi  Budaya Ke-Indonesiaan di Radio Republik Indonesia. Ia mengajak Lembaga Penyiaran Publik RRI bersama-sama dengan lembaga antikorupsi memberantas korupsi. Hal itu disampaikan Agus Rahardjo di acara peluncuran ‘Programa 4 Ensiklopedi  Budaya Ke-Indonesiaan', di Galeri Triprasetya RRI Jakarta, Rabu (31/1). Ia menegaskan, sangat penting untuk terus mensosialisasikan budaya antikorupsi, karena masyarakat cenderung santai dan tidak menjadikan korupsi sebagai ancaman besar untuk Negara.

“ Dalam Pro4 FM ini, tolong budaya antikorupsi disosialisasikan. Karena ini penting. Saya selalu mengajak di banyak kesempatan. Rasa-rasanya kita sebagai warga bangsa masih santai, tidak merasa korupsi sebagai ancaman. Jadi hanya menjadi penonton, hanya menjadi mendengarkan “.

RRI meluncurkan ‘Programa 4 Ensiklopedi  Budaya Ke-Indonesiaan' sebagai upaya untuk menggali, memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan budaya di kalangan anak-anak muda. Pengemasannya sesuai dengan kebutuhan anak muda, misal, lagu daerah dipadukan dan diaransemen dengan genre musik lain seperti jazz, dan hip hop. Kbrn

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor melantik 59 rimbawan terbaik yang bertugas sebagai kepala resor maupun tenaga kontrak mengamankan kawasan hutan di Desa Kiram, Kabupaten Banjar, Selasa. Sahbirin Noor dalam sambutannya berharap rimbawan terbaik yang dilantik sebagai Kepala Resor Pengelolaan Hutan maupun tenaga kontrak bekerja penuh tanggung jawab. Jumlah Kepala Resor Pengelolaan Hutan yang dilantik sebanyak 29 orang yang membawahi 8 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ditambah satu Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Adam. Sedangkan tenaga kontrak yang dilantik sebanyak 30 orang dan mereka bertugas mendukung personel polisi hutan menjaga keamanan hutan seluas kurang lebih 5.000 hektare per orang. Sahbirin Noor mengatakan, pemerintah Provinsi telah melakukan terobosan dengan membuka pengadaan tenaga kontrak pengamanan hutan mengisi kekurangan tenaga pengamanan dan mereka bertugas mendukung polisi hutan. Ditekankan, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Perlindungan Hutan di areal HPH, satu tenaga pengamanan hutan ideal menjaga hutan seluas kurang lebih 5.000 hektare. Sementara, kawasan hutan yang dikelola KPH dan Taman Hutan Rakyat seluas 1,5 juta hektare yang memerlukan tenaga pengamanan hutan sebanyak 300 orang dan jumlah polisi kehutanan 120 orang. Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan,  Hanif Faisol Nurrofiq mengatakan, pelantikan kepala resor dan tenaga pengamanan hutan merupakan langkah strategis untuk mendukung Gerakan Revolusi Hijau. Dikatakan, Kepala resor dan pengamanan hutan adalah garda terdepan kehutanan di Kalimantan Selatan sehingga mereka harus menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab menjaga kelestarian hutan.

Kementerian Perindustrian Gandeng Korea Selatan Eksplor Logam Tanah Jarang

Kementerian Perindustrian (kemenperin) menggandeng industri asal Korea Selatan untuk mengeksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) yang ada di Indonesia. Direktur Jenderal  Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Harjanto di Jakarta, Selasa (30/1) mengatakan, LTJ di dunia sangat dibutuhkan sebagai magnet untuk industri elektronik dan mesin. Logam ini dimanfaatkan sebagai katalis, metal alloy, polishing, gelas dan untuk keramik. Menurut Harjanto, investasi di sektor pengolahan LJT di Indonesia memang belum marak, karena baru mulai dieksplorasi dan padat modal. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Ngakan Timur Antara mengatakan, selain padat modal, industri ini juga membutuhkan waktu lama untuk memperoleh keuntungan. Ia  menjelaskan,  ini menjadi prioritas, karena bahan tambang  Indonesia  diekspor ke China, lalu di China  diolah menjadi produk jadi dan dijual di Indonesia. Hasil kajian Kemenperin menunjukkan China mengolahnya secara terintegrasi. Jadi, seluruh isi tambang, yang bukan hanya tambang utama, tapi juga logam ikutannya, yang disebut tanah jarang,  justru yang bernilai tinggi.

Arang Tempurung Minahasa Tenggara Diekspor Ke Jepang.

Kami akhiri Varia Nusantara dengan kabar Arang tempurung Minahasa Tenggara diekspor ke Jepang. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Marie Makalow mengatakan, arang tempurung dari Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara  mulai diekspor ke Jepang. Marie Makalow Selasa (30/1) mengatakan, adanya permintaan ekspor tersebut membuktikan kualitas arang tempurung asal Minahasa Tenggara berkualitas. Menurut Marie arang tempurung dari Minahasa Tenggara sudah mempunyai kualitas yang sangat baik sehingga diminati  Jepang. Marie  Makalow  berharap para produsen arang tempurung tetap menjaga kualitas hasil produksinya sehingga permintaan ekspor tetap terjaga. Sementara itu Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Hersi Tuuk mengakui, arang tempurung merupakan produk turunan kelapa yang menjadi produk ekspor andalan daerah.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Hal ini dikemukakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK, Siti Nurbaya, saat membuka Workshop Hutan dan Deforestasi Indonesia, di Jakarta (29/1). Ia mengatakan, terkait pengelolaan hutan, prinsip umum tata kelola dan kelestarian hutan dapat dilihat dari fungsi ekologis, fungsi ekonomis, dan fungsi sosial. Dikatakannya, ada perubahan paradigma tata kelola hutan dari manajemen berbasis kayu menjadi manajemen berbasis sumber daya ekosistim dan berbasis masyarakat.

Selain itu, Siti Nurbaya juga menekankan perlunya konsep kelestarian dalam pengelolaan hutan, untuk kepentingan generasi yang akan datang. Ia mengatakan, generasi sekarang sedang meminjam sumberdaya alam dari generasi masa depan, dengan demikian kondisi dan akses sumberdaya alam saat ini, harus dapat dirasakan setidaknya sama oleh generasi mendatang, atau bahkan dengan kondisi dan akses yang lebih baik.

Dikatakannya, secara faktual sebab-sebab deforestasi berasal dari alih fungsi hutan, kebakaran hutan dan lahan, lemahnya pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian rencana tata ruang wilayah, penebangan liar, perambahan hutan, serta tata kelola hutan yang buruk dan korupsi.

Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi XIII (ke-tigabelas), yang diluncurkan pada saat yang sama, menurut Siti Nurbaya, merupakan salah satu bentuk upaya pengendalian deforestasi, melalui moratorium perijinan pada hutan primer dan lahan gambut.

Siti Nurbaya juga menyebutkan, upaya lainnya program Perhutanan Sosial dan tanah obyek reforma agraria, serta penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sistem legalitas kayu.

Siti Nurbaya menambahkan, penguatan kelembagaan dan kapasitas pengurusan bidang kehutanan di tingkat bawah dalam bentuk kesatuan pengelolaan hutan KPH, juga turut mendukung fasilitasi akses kelola masyarakat, sebagai upaya pengendalian deforestasi.

Workshop kali ini membahas Metode Pengukuran, Perhitungan dan Pelaporan Deforestasi dan Degradasi Hutan. Sejumlah pakar hadir sebagai narasumber, antara lain Adam Gerrand (FAO REDD Forestry Officer), Prof. Rizaldi Boer (Direktur Eksekutif CCROM IPB), Dr. Arifin Rudiyanto (Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya), Dr. Nur Masripatin (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK), Prof. San Afri Awang, (Penasehat Senior Menteri), Nurwadjedi (Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial), perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN, Pimpinan Kemitraan dan akademisi.

Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kesungguhan disertai rasa percaya diri yang tinggi dengan melakukan kunjungan kenegaraan ke Afghanistan. Mengakhiri lawatannya ke lima negara di Asia Selatan beberapa hari lalu, Presiden Jokowi di bawah penjagaan dan pengawalan ketat dari Pemerintah Afghanistan, telah menunjukkan simpati  atas konflik tak berkesudahan yang melanda negara itu.

Sebagai Presiden dari negara dengan penduduk mayoritas Muslim, Presiden Jokowi telah  mmperlihatkan kesungguhannya dalam meningkatkan kerjasama antara kedua bangsa dan Negara. Di sisi lain,  juga memperlihatkan keinginan yang besar bagi terciptanya perdamaian di Afghanistan yang selama beberapa dasawarsa dirundung kekisruhan akibat kekerasan dan peperangan. Presiden Joko Widodo adalah Presiden RI kedua yang berkunjung ke Kabul. Sebelumnya 57 tahun lalu, Presiden pertama RI yang pertama, Soekarno, berkunjung ke Afghanistan,  namun dengan situasi yang berbeda, tentunya..

Dengan berkunjung ke Kabul, Presiden Jokowi juga menunjukkan  rasa percaya diri yang sangat tinggi di tengah  kekerasan yang kerap terjadi di ibu kota Afghanistan itu. Beberapa jam sebelum Presiden tiba di Kabul  sebuah bom meledak di salah satu instalasi militer. Bom bunuh diri tersebut menewaskan  ratusan orang, baik di Kabul maupun di tempat-tempat lainnya.

Kendati pemerintah Afghanistan banyak  dibantu tentara Amerika Serikat, serangan masih saja sering dilancarkan kaum militant di berbagai wilayah negara itu. Indonesia tentu prihatin atas kondisi dan nasib rakyat Afghanistan. Mereka  sesungguhnya tinggal di sebuah negara yang menyimpan potensi kekayaan alam yang besar. Akan tetapi perang saudara yang terus berkecamuk, menyebabkan kondisi rakyat sangat memprihatinkan.

Atas komitmen Presiden Joko Widodo mengunjungi negaranya, Presiden  Afghanistan Sahraf Ghani, menyampaikan apresiasi yang tinggi. Hal ini ditujnjukkan dengan pemberian  Medal of Ghazi Aminullah kepada Kepala Negara  Joko Widodo saat mengadakan jamuan makan siang  di Istana Kepresidenan di Kabul, Senin 29 Januari 2018

Medali tersebut merupakan bentuk penghormatan Afghanistan terhadap Joko Widodo yang dinilai teguh dan berani dalam memajukan hubungan bilateral Indonesia-Afghanistan, terutama dalam pembangunan perdamaian di negara tersebut. Indonesia juga berterima kasih kepada pemerintah Afghanistan yang telah menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia, dengan kesiapan pengamanan yang sangat ketat, sehingga kunjungan kenegaraan berjalan dengan baik.

Apakah setelah kunjungan Joko Widodo, kondisi di Afghanistan akan berubah membaik, semua tentu tergantung pemerintah dan bangsa Afghanistan sendiri untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagaimanapun kunjungan Presiden RI setidaknya telah memberi inspirasi bagi perlunya dilakukan upaya damai oleh bangsa Afghanistan untuk menyelesaikan persoalan di dalam negerinya.