VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai fondasi dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian, dan stabilitas keuangan. Presiden Joko Widodo  dalam keterangan pers secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa,31 Maret mengatakan, Perppu itu lahir salah satunya untuk merespon pandemi COVID-19 yang saat ini dihadapi 202 negara termasuk Indonesia. Menurut  Presiden, Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat tapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas.

Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2020 sebesar 405,1 triliun rupiah. Total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM).

Sementara anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian Alat pelindung diri (APD), pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, reagen, ventilator dan upgrade Rumah Sakit rujukan termasuk wisma atlet, insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit serta santunan kematian tenaga medis serta penanganan masalah kesehatan lainnya.

Anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan kepada Program Keluarga Harapan (PKH) yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Anggaran ini juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta orang penerima. Anggaran perlindungan sosial menurut presiden juga akan dipakai untuk Kartu Pra Kerja yang dinaikkan anggarannya untuk bisa melindungi sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listirk 24 juta pelanggan 450 VA dan 7 juta pelanggan 900 VA, termasuk di dalamnya untuk dukungan logistik sembilan bahan pokok dan kebutuhan pokok.

Presiden mengharapkan dukungan dari DPR RI atas Perppu yang baru ditandatangani tersebut yang akan segera diundangkan dan dilaksanakan.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan belum memutuskan secara spesifik proyek-proyek infrastruktur yang akan mengalami penundaan atau tetap dilanjutkan di tengah pandemi Virus Corona baru atau COVID-19. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Djamaluddin dalam konferensi video di Jakarta, Kamis, mengatakan hal itu karena pemerintah masih mengutamakan keselamatan rakyat dalam penanggulangan wabah tersebut. Sebelumnya,

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan seluruh proyek strategis BUMN tetap berjalan di tengah pandemi Corona.  Namun, Erick mengaku tengah memetakan sejumlah proyek yang tetap berjalan dan proyek-proyek yang dapat ditunda sementara waktu. (antara)

Bank Indonesia bersama pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencegah dampak terburuk akibat wabah COVID-19 baik di sektor kesehatan hingga perekonomian, salah satunya melalui stimulus fiskal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis mengatakan, pihaknya terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 2,3 persen.

Sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur BI, pertengahan bulan lalu, skenario moderat dari COVID-19 ini yakni untuk pertumbuhan ekonomi RI diproyeksi sebesar 4,2 persen. Sedangkan terkait situasi pandemik global virus Corona ini, pertumbuhan ekonomi RI minimal atau di atas 2,3 persen dengan stimulus fiskal yang diberikan pemerintah. (antara)

Sebanyak 39 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang akan bekerja di Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau, tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan sehingga harus dipulangkan ke negaranya. Pemulangan 39 orang TKA ini dilakukan secara bertahap. Pada Kamis (2/4/2020) pagi, baru diberangkatkan sebanyak 10 orang dari bandara Raja Hani Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang menuju Jakarta.

Ketua Administrator Kawasan Ekonomi Khusus  Galang Batang, Hasfarizal Handra, di Tanjungpinang, Kamis (2/4) menjamin 39 orang TKA telah melewati prosedur keprotokolan kesehatan, seperti, Rapid Test Covid-19. Hasilnya, seluruh TKA tersebut negatif. (rri)