Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mendorong pengoptimalan produktivitas industri Alat Pelindung Diri (APD) sebagai upaya penanganan pandemi Virus Corona-COVID-19 di dalam negeri. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Muhammad Khayam lewat keterangannya yang diterima kantor berita Antara, Selasa (31/3).

Menurut Muhammad Khayam kebutuhan alat pelindung diri di domestik kian meningkat, terutama untuk memenuhi permintaan tenaga medis, mengingat semakin bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia.

Muhammad Khayam menjelaskan, produsen alat pelindung diri tengah menghitung kemampuan produksinya hingga 6 hingga 8 bulan mendatang. Perhitungan ini akan disesuaikan dengan jadwal distribusi ke setiap pengguna, seperti rumah sakit yang memang sangat memerlukan.

Khayam menyebutkan dalam kondisi normal atau ketika belum adanya wabah COVID-19, industri alat pelindung diri di dalam negeri memproduksi sebanyak 1 juta unit per bulan. Namun dalam kondisi saat ini kebutuhan alat pelindung diri jadi terus meningkat.

Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada pelaku industri tekstil di Indonesia yang turut berpartisipasi memproduksi alat pelindung diri. Hal ini diharapkan dapat mendorong kinerja industri tekstil dalam negeri di tengah tekanan kondisi ekonomi global. Dengan keterlibatan industri tekstil itu kapasitas produksi APD bisa lebih dari 17 juta unit per bulan. Kemenperin proyeksikan, hingga bulan Mei 2020 kebutuhan APD dalam negeri sekitar 3-5 juta unit.

Saat ini, Indonesia memiliki 28 produsen alat pelindung diri dengan total kapasitas produksi hingga 17,8 juta unit per bulan. Dari 28 produsen APD tersebut, lima perusahaan sedang meningkatkan produksinya, sedangkan sisanya dalam persiapan dan dimulai awal April ini. Muhammad Khayam menambahkan, pada akhir April ini diperkiraan 5-10 juta alat pelindung diri bisa didistribusikan.

Alat pelindung diri yang sedang dibutuhkan meliputi pakaian, tutup kepala, masker, handuk, sarung tangan, pelindung kaki, pelindung tangan dan kacamata pelindung wajah (goggles). Dalam upaya memasok kebutuhan alat pelindung diri ini Kementerian Perindustrian terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perekonomian Indonesia berpotensi hanya tumbuh 2,3 persen atau dengan skenario terburuk akan terkontraksi hingga 0,4 persen akibat adanya wabah virus corona atau COVID-19. Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu Sri Mulyani menyatakan wabah virus corona menyebabkan kegiatan ekonomi menurun serta menekan kegiatan lembaga keuangan sehingga berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi jauh dari target APBN 2020 yakni 5,3 persen.

Sri Mulyani menjelaskan menurunnya kegiatan ekonomi membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga menurun di level 3,22 persen untuk skenario berat dan 1,6 persen pada skenario terberat dengan target dalam APBN 2020 mencapai 5 persen. Kemudian, Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diperkirakan terkontraksi 1,78 persen pada skenario berat dan minus 1,91 persen.Sementara itu, untuk konsumsi pemerintah hanya diperkirakan tumbuh 6,83 persen untuk skenario berat dan 3,73 persen skenario terberat dengan target dalam APBN 2020 sebesar 4,3 persen. Antara 

Sekretaris Negara Amerika Serikat-AS, Mike Pompeo menyebut AS mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap Iran dan negara-negara lain untuk membantu memerangi epidemi virus corona. Meski begitu, Pompeo tidak memberikan tanda konkret bahwa AS akan melakukannya. Komentar tersebut mencerminkan perubahan sikap Departemen Luar Negeri AS, yang dikritik pedas atas pemberian sanksi kepada negara yang ingin memberikan bantuan kepada Iran. Sekretaris Jenderal PBB sebelumnya meminta kepada AS untuk meringankan sanksi ekonomi AS terhadap Iran.

Berbicara kepada wartawan Pada Selasa Waktu setempat, Pompeo menekankan bahwa pasokan kemanusiaan dan medis dibebaskan dari sanksi yang diberlakukan kembali oleh Washington terhadap Teheran setelah Presiden Donald Trump mengabaikan perjanjian multilateral Iran pada 2015 untuk membatasi program nuklirnya. Namun, sanksi AS yang lebih luas menghalangi banyak perusahaan dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk Iran, salah satu negara yang paling terpukul oleh epidemi virus corona tersebut. Republika 

Di tengah badai infeksi dan kematian yang melanda Italia, satu komunitas besar warga Tiongkok justru tidak memiliki kasus Covid-19. Mereka justru menjadi bagian paling ketat menerapkan jaga jarak dan menjadi contoh warga yang taat pada peraturan. Sebanyak 50 ribu etnis China yang tinggal di kota Prato, dua bulan lalu menjadi sasaran penghinaan dan serangan kekerasan karena warga ketakutan akan penyebaran virus corona.

Lebih dari 360 keluarga atau sekitar 1.300 orang, terdaftar telah menempatkan diri mereka dalam isolasi diri dan menandatangani skema pengawasan kesehatan otoritas. Dengan pengawasan ketat, warga Tiongkok di Prato, Tuscan justru menunjukan sebaliknya. Di antara penduduk Tiongkok di Prato bahkan tidak menemui satu pun kasus penularan Covid-19.  Dikutip dari Worldometers Italia telah melaporkan sebanyak 105.792 kasus infeksi Covid-19. Sedangkan total kematian mencapai 12.428 orang dan menjadi tertinggi di seluruh dunia, melampaui Tiongkok dengan total kematian 3,305 orang pada Rabu (1/4). Republika