VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah-UKM, Teten Masduki, akan mendorong koperasi dalam sektor pangan maritim karena sumber dayanya yang luar biasa. Saat ini, 96 persen usaha di sektor maritim masih di tingkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam webinar Koperasi Nasional, Senin (13/7) Menteri Teten mengatakan, saat ini baru ada lebih dari 13 ribu unit koperasi yang bergerak di sektor pangan, atau setara 11,23 persen total koperasi.

Dengan kontribusi omzet 7,27 persen terhadap total omzet koperasi di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi positif koperasi Indonesia bisa didorong dengan optimal, dalam beberapa tahun ke depan dengan pengembangan yang lebih fokus dan terarah. (merdeka)

Di Indonesia, mendengar kata Koperasi orang akan langsung teringat Koperasi Unit Desa (KUD), badan usaha yang didirikan petani atau nelayan di pedesaan. Atau koperasi yang ada di sekolah-sekolah yang menjual kebutuhan alat tulis bagi siswa yang sekolah. Juga sering ditemui di berbagai instansi pemerintahan dan swasta, umumnya lebih bersifat usaha simpan pinjam.

Dilihat dari definisinya, Koperasi berasal dari kata “kooperasi” atau cooperation yang artinya kerjasama. Menurut Undang undang tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakanorang-seorang atau badanhukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsipkerjasamasekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan  asas kekeluargaan. .Jadi, meski berbentuk  badan usaha, tujuan dari koperasi secara umum bukanlah semata-mata mencari keuntungan tapi  untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya.

Perkembangan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1947 ketika diadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 11-14 Juli 1947. Kongres bersejarah itu digelar di masa Perang Kemerdekaan dan dihadiri sekitar 500 utusan dari sekitar 2.160 koperasi seluruh Indonesia. Dalam kongres tersebut, tanggal 12 Juli kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Setelah 73 tahun Koperasi resmi berdiri di Indonesia, perkembangan koperasi dirasa kurang begitu pesat. Dalam diskusi daring memperingati Hari Koperasi 12 Juli 2020, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan,saat ini koperasi-koperasi yang ada di Indonesia sebagian besar belum merambah pada industri kreatif dan cenderung menjalankan bisnisnya dengan cara konvensional. Padahal, kata Teten, potensi industri kreatif sangat besar dan dekat dengan anak muda.

Memang, sepertinya koperasi kurang populer di kalangan anak muda. Mereka menganggap koperasi kuno dan ketinggalan jaman. Kurangnya pengetahuan akan koperasi juga menjadi penghalang minat kaum muda untuk bergabung dalam mengembangkan koperasi.

Sektor koperasi menghadapi  tantangan besar untuk mengoptimalkan potensi generasi milenial di Indonesia. Apalagi, Indonesia akan memasuki masa bonus demografi selama rentang waktu 2020-2035 yang mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pada periode tersebut komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif.

Saatnya bagi Koperasi Indonesia melibatkan generasi milenial di masa bonus demografi tersebut. Jika tidak, sektor koperasi akan semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Hal itu merupakan ancaman karena bisa jadi, sektor koperasi mengalami kepunahan di Indonesia karena tidak adanya regenerasi.Selamat Hari Koperasi Nasional.

Pemerintah terus mendorong upaya kolaborasi berbagai pihak untuk menggerakkan sektor ekonomi khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Kunci untuk bangkit dari kesulitan yang dihadapi bersama ini adalah disiplin dan gotong royong antara pemerintah, swasta dan pelaku UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hal itu dikatakan Deputi IV (empat) Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro saat membuka webinar secara virtual mengenai Implementasi Program Bagi UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Yuri mengatakan, pemerintah memiliki semangat yang sama dengan para pelaku UMKM. Karena itu, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas, skema, dan insentif untuk memulihkan sektor ekonomi. Juri menjelaskan, dalam penanganan berbagai dampak pandemi COVID-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan yang tidak hanya terfokus pada sektor kesehatan. Secara simultan pemerintah juga fokus untuk pemulihan ekonomi dan bagaimana masyarakat agar tetap bisa makan, di antaranya dengan skema seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan sebagainya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menjelaskan, Industri Kecil Menengah-IKM mampu menyerap 10,5 juta tenaga kerja, sedangkan industri besar hanya 5,9 juta orang. Menurut  Gati, IKM pada masa pandemi ini harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi secara cepat, efisien dan efektif mengenai produk yang dibutuhkan konsumen, juga bagaimana risiko dan peluang pasarnya. Misalnya, produk masker dan hand sanitizer bagaimana risiko dan berapa lama peluangnya.

Kementerian Perindustrian juga mendukung penggunaan teknologi bagi IKM sehingga dapat mengatasi kendala pemasaran apalagi di tengah pandemi ini. Pemerintah sebagai Pembina IKM memberikan pelatihan digital sejak 2017. Selain itu, e-learning sudah dilakukan sejak 2018. Setelah pelatihan teori, pihaknya sedang membuat berbagai video pelatihan teknis, sehingga perekonomian bisa benar-benar bergerak kembali.

Pemerintah juga menggaungkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan salah satu marketplace sehingga bisa diketahui data penjualan produk lokal. Sementara itu, Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan, UMKM menjadi andalan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada 2018, sekitar 117 juta angkatan kerja terserap melalui UMKM.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus menyiapkan sejumlah Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang akan dilengkapi dengan infrastruktur penunjang untuk kegiatan bisnis baru. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah mengusulkan pembangunan 27 kawasan industri baru.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Dody Widodo lewat keterangannya di Jakarta, Selasa, 7 Juli mengatakan, saat ini tersedia sekitar 12.500 hektare lahan kawasan industri yang siap ditawarkan ke investor. Mereka bisa masuk ke lokasi mana pun. Menurut Dody, Kemenperin sedang memetakan kawasan industri yang dikelola Badan Usaha Milik Negara agar siap menampung relokasi dari Tiongkok.

Menurut Doddy,kawasan industri di sepanjang pantai utara Jawa dinilai punya daya tarik untuk ditawarkan kepada investor potensial karena unggul dari segi kecepatan bongkar-muat ekspor-impor. Secara umum relokasi bisa diarahkan ke seluruh kawasan yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Salah satu area yang sedang diakselerasi pembangunannya adalah Kawasan Industri Terpadu-KIT Batang di provinsi jawa Tengah, yang memiliki luas lahan lebih dari 4 ribu hektare.  Kawasan ini gencar ditawarkan kepada pada investor yang berencana merelokasi pabrik dari Tiongkok dan sejumlah negara di Asia Tenggara. Investasi yang akan masuk ke KIT Batang pada tahap pertama diperkirakan mencapai 850 juta dolar Amerika dan berpotensi menyerap 30 ribu tenaga kerja. Pengembangan KIT Batang diprioritaskan untuk bersaing dengan kawasan industri di negara sekitar Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia.

Selain KIT Batang, lima pengembangan KIT lainnya telah diusulkan untuk masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional periode 2020-2024. Kelima proyek tersebut adalah Kawasan Industri Brebes di Jawa Tengah, Kawasan Industri Takalar di Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Tanjung Enim di Sumatera Selatan, serta dua area industri potensial di Maluku Utara, yaitu Teluk Weda dan Pulau Obi.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar mengakui pusat industri di Pulau Jawa lebih menarik perhatian investor daripada daerah lain karena infrastrukturnya lebih siap. Dari total 96 kawasan industri yang terdata oleh HKI, lebih dari separuhnya berada di Pulau Jawa. Ia menjelaskan, lokasi terbanyak berada di Jawa Barat, dengan mencapai 27 area. Tetapi secara nasional, ada 70 pengelola kawasan dalam lingkup HKI yang siap menampung relokasi industri.