VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa-PBB Antonio Guterres mengatakan, kelompok-kelompok seperti ISIS, Al-Qaida, dan organisasi teroris lainnya dapat memanfaatkan peluang baru dari pandemi Covid-19. Tidak hanya teroris Islam tetapi juga Neo-Nazi, supremasi kulit putih, dan kelompok sejenis. Pada Selasa (7/7), Sekjen PBB mengatakan masih terlalu awal untuk menilai implikasi pandemi virus corona terhadap terorisme. Tapi kelompok-kelompok yang ia sebutkan ingin mengeksploitasi perpecahan, konflik lokal, kegagalan pemerintah, dan kesulitan lainnya untuk tujuan mereka sendiri.  

Guterres mengatakan, ISIS sedang mencoba muncul kembali di Irak dan Suriah. Kelompok teroris itu sempat memiliki wilayah yang luas di dua negara tersebut. Duta besar Tunisia untuk PBB, Kais Kabtani mengatakan saat seluruh dunia memfokuskan perhatian untuk menanggulangi pandemi. Kelompok-kelompok teroris juga mengincar keuntungan 'dengan mengabaikan otoritas pemerintah dan melancarkan serangan baru. Republika

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia Andy Rachmianto mengatakan, aplikasi Safe Travel dapat melacak lokasi keberadaan warga negara Indonesia di luar negeri. Aplikasi itu disampaikan Andy untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah terkait dengan mekanisme deteksi negara untuk melacak lokasi setiap Warga Negara Indonesia-WNI yang berada di luar negeri.

Hal itu dikatakan Andy saat rapat dengar pendapat Panitia Kerja Ketahanan Nasional di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa. Pendeteksian itu, menurut Andy, baru akan dilakukan negara jika diperlukan karena menyangkut aspek kerahasiaan. Namun, fitur geotagging dalam aplikasi Safe Travel sudah bisa untuk melacak kepergian WNI ke luar negeri. Ia mengatakan, Aplikasi Safe Travel yang berbasis Android dan iOS itu diluncurkan untuk melindungi WNI dan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Antara

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi program-program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal itu dikemukakan anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno setelah pada Sabtu (4/7) melakukan kunjungan lapangan ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Majalengka, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Pancur, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, bersama Menteri LHK Siti Nurbaya. Kunjungan ini merupakan peninjauan sekaligus supervisi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada kawasan tersebut. Sutrisno, Minggu (5/7), mengatakan, ia telah menyaksikan bahwa program KLHK dimasa Covid -19 telah berjalan di masyarakat, seperti program BangPesona, singkatan dari Pembangunan Perhutanan Sosial Nasional yang memberdayakan masyarakat. Dikatakannya, jika masyarakat diberdayakan, maka hutan akan dijaga masyarakat, mendukung program BangPesona untuk diperluas.

Sutrisno menambahkan, ia mengenal kawasan di sekitar lokasi kunjungan ini, yang berbatu dan belum tertata dengan baik. Bahkan sebagai hutan lindung masyarakat tidak dapat menyentuhnya. Dikatakannya, Majalengka secara umum mempunyai lokasi-lokasi yang strategis dikembangkan untuk wisata alam.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Komisi IV DPR RI untuk kerja KLHK. Oleh karena itu, ia meminta kepada jajarannya agar semakin meningkatkan keberhasilan upaya rehabilitasi lahan dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat harus diberikan keuntungan secara ekonomi dari menanam pohon. Menteri Siti menjelaskan saat ini pemerintah sedang menyelesaikan peraturan terkait Nilai Ekonomi Karbon dengan beberapa kementerian/lembaga lainnya.

Dikatakannya, masyarakat harus diberitahu menanam pohon bisa mendapat keuntungan ekonomi dari karbon. Untuk itu, KLHK harus selalu hadir untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Apalagi di masa pandemi covid-19 ini, hingga masa transisi menuju akhir Covid-19, kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dapat menjadi sarana kerja masyarakat, sehingga bisa mendapatkan penghasilan. Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilakukan melalui penanaman pohon, kegiatan konstruksi sederhana bangunan konservasi tanah dan air, seperti dam penahan dan gully plug sebagai penjagaan tebing dari longsor dan erosi besar. 

Penyedia informasi global berbasis di London HIS Markit baru-baru ini mengeluarkan laporan yang menyatakan Purchasing Manager’s Index atau PMI manufaktur Indonesia periode Juni 2020 berada di 39,1. Naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 28,6. PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita seperti dimuat dalam laman resmi Kementerian Perindustrian RI, Sabtu (4/7), menyatakan, kenaikan PMI Manufaktur Indonesia menjadi 39,1 pada bulan Juni 2020 menandakan mulai pulihnya sektor industri manufaktur nasional. Ia menjelaskan, lonjakan indeks tersebut juga mendorong peningkatan kepercayaan sektor industri manufaktur terhadap berbagai langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya memacu roda perekonomian. Hal ini menunjukkan, kebijakan pemerintah dalam era new normal  atau kenormalan baru sudah tepat.

Berdasarkan data yang dikeluarkan IHS Markit, indeks output masa depan, tolok ukur, dan sentimen bisnis melonjak ke angka 73 persen di bulan keenam. Menurut Agus Gumiwang, angka ini merupakan yang tertinggi selama lima bulan terakhir dan capaian ini menjadi bekal pemerintah Indonesia untuk terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat terus mendorong aktivitas sektor industri manufaktur pada era kenormalan baru.

Walaupun demikian, Menteri Perindustrian menekankan antisipasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga  dan keempat tahun 2020, karena periode tersebut menentukan performa ekonomi nasional pada tahun 2021.

Untuk mempertahankan kinerja sektor manufaktur, Kementerian Perindustrian mendukung industri tetap beroperasi dengan mengeluarkan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan aturan protokol kesehatan.

Hingga saat ini, Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan lebih dari 17 ribuIzin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri-IOMKI. Dengan beroperasinya sektor industri tersebut, sekitar lima juta tenaga kerja dapat terus bekerja.

Selain fokus mendukung pemulihan sektor industri dari pandemi Covid-19 melalui berbagai stimulus, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai insentif bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk super deductible tax sebesar 300 persen bagi industri yang mengembangkan fasilitas penelitian dan pengembangnnya di Indonesia dan 200 persen bagi industri yang mengembangkan kegiatan pendidikan vokasi di dalam negeri.

Selain itu, hingga tahun 2024, pemerintah akan mengembangkan 27 kawasan industri baru yang tersebar di seluruh Indonesia.