Daniel
June
Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar menilai, saat ini mulai ada sinyal pemulihan terhadap perekonomian Indonesia seiring dengan diterapkannya new normal atau kenormalan baru di beberapa daerah. Dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Rabu, Reza menyatakan, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar-PSBB akan mampu membuat aktivitas perekonomian kembali bergerak sehingga akan berdampak pada ekonomi yang lebih baik.
Menurut Reza Yamora Siregar, penerapan PSBB sempat menyebabkan aktivitas perekonomian melemah sejak Maret hingga April 2020 hampir di semua sektor kecuali telekomunikasi dan kesehatan. Namun sinyal pemulihan ekonomi nasional dapat dilihat melalui mulai adanya capital inflow sekitar 130 miliar dolar Amerika Serikat pada April dan Mei, setelah sebelumnya sempat jatuh ke hampir 121 miliar dolar Amerika Serikat pada Maret 2020.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat menyentuh di atas 5.000 setelah sebelumnya berada di bawah 4.000 juga disebut Reza merupakan sinyal pemulihan ekonomi.
Reza menjelaskan, dua faktor tersebut merupakan indikator dari sisi finansial yang pada dasarnya sangat reaktif terhadap keadaan baik dalam negeri maupun global. Oleh sebab itu, ia memastikan pemerintah akan terus menjaga kondisi pasar melalui berbagai kebijakan yang lebih baik agar perekonomian segera pulih.
Sementara itu lembaga penelitian Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia menilai fundamental perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 masih tergolong baik secara keseluruhan.Dalam diskusi daring yang sama, Direktur Riset CORE, Piter Abdullah mengatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal pertama tahun 2020 yang hanya di level 2,97 persen merupakan hal yang patut dimaklumi, karena terjadi akibat dampak COVID-19. Menurutnya hal itu juga terjadi di hampir seluruh negara yang bahkan lebih besar penurunannya.
Piter mengatakan, bahkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar nol persen oleh Bank Dunia lebih baik dibandingkan dengan proyeksi CORE yaitu di kisaran nol persen hingga minus dua persen.
Piter Abdullah mengatakan kontraksi ekonomi tidak bisa dihindari selama masih ada wabah COVID-19. Sehingga yang perlu menjadi fokus pemerintah adalah menyiapkan kebijakan dan strategi untuk masa pemulihan.
June
Kementerian Perindustrian aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama memantau aktivitas sektor industri di tengah kondisi pandemi Covid-19. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasiona (KPAII) Kementerian Perindustrian, Dody Widodo, Minggu, 7 Juni mengatakan, pemantauan ini bertujuan menjaga roda ekonomi tetap berjalan dan memastikan perusahaan patuh terhadap protokol kesehatan. Dody Widodo mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19, termasuk yang berada di lingkungan perusahaan industri atau kawasan industri.
Ia menegaskan, sektor industri manufaktur siap memasuki kenormalan baru untuk kembali memulihkan perekonomian nasional. Apalagi industri manufaktur merupakan sektor yang menjadi salah satu penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi. Kementerian Perindustrian mencatat, sektor industri masih menjadi penyumbang paling besar terhadap struktur produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 19,98 persen pada triwulan I tahun 2020. Aktivitas industri memberikan multiplier effect yang luas bagi perekonomian, antara lain melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku, penerimaan devisa dari ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, guna mencegah penyebaran virus korona, usaha industri yang mendapat izin beroperasi diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh karyawannya yang bekerja, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang pada Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-2019.
Dody mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, perusahaan industri atau kawasan industri yang beroperasi wajib memiliki Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), yang prosedurnya diatur dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2020.
Menurut Dody, Kementerian Perindustrian terus melakukan langkah sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait agar sektor industri dapat berjalan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan. Kolaborasi itu melibatkan pemerintah daerah antara lain membentuk tim pemantau implementasi IOMKI.
Tugas tim pemantau tersebut, antara lain berkoordinasi dengan pemerintah daerah, memverifikasi data dan informasi IOMKI serta laporan pelaksanaannya. Berikutnya, melakukan pengawasan atas implementasi IOMKI secara langsung di lapangan atau secara elektronik, merekomendasikan pencabutan IOMKI kepada Menteri Perindustrian, dan mengevaluasi hasil pengawasan implementasi IOMKI.
June
Memperingati Hari Laut Sedunia pada 8 Juni, ASEAN Center for Biodiversity (ACB) menyebut, konsensus untuk melindungi laut di kawasan ASEAN dengan menjadikan 30 persen perairannya sebagai Kawasan Konservasi Laut (KKL) menguat di kalangan pakar hingga pembuat kebijakan.
Executive Director ASEAN Centre for Biodiversity Theresa Mundita S Lim dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan, ACB dan organisasi lingkungan hidup The Pew Charitable Trusts telah mengadakan pertemuan virtual bertema Melindungi Lautan: Peran Kritis Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati. Diskusi tersebut dihadiri para pakar kelautan, pembuat kebijakan, perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, dan peneliti yang membahas tentang apa artinya melindungi 30 persen dari lautan bagi Kawasan ASEAN.
Dikatakannya, ada konsensus yang berkembang di antara para ahli tentang pentingnya melindungi setidaknya 30 persen lautan dengan membentuk Kawasan Konservasi Laut (KKL), yang dianggap perlu untuk mencapai berbagai tujuan lingkungan dan ekonomi.
Dalam sebuah studi tentang biaya dan manfaat global dari perluasan KKL, Theresa Mundita S Lim mengatakan, perluasan dan memastikan pengelolaannya yang efektif dapat menghasilkan dampak ekonomi positif.
Ia menambahkan, wilayah ASEAN dianugerahi keanekaragaman hayati laut yang kaya, menampung sepertiga dari habitat pesisir dan laut dunia yang meliputi terumbu karang, hutan bakau, muara, pantai berpasir dan berbatu, padang lamun dan padang rumput, dan komunitas lunak lainnya.
Menurut Theresa Mundita S Lim dengan tekanan populasi yang meningkat dan aktivitas manusia yang meningkat, seperti eksploitasi berlebihan, sedimentasi, dan polusi, sumber daya laut yang kaya dan penting secara global itu, berada di bawah ancaman serius.
Pada Hari Laut Sedunia, ASEAN Center for Biodiversity merayakan peran yang dimainkan oleh laut dalam aksi iklim, keamanan pangan, dan kesehatan masyarakat, sama halnya dengan menekankan urgensi melindungi lautan dan melestarikan jutaan spesies yang tergantung pada laut.
June
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memastikan program pengiriman logistik melalui program tol laut tetap berjalan pada masa kenormalan baru. Salah satu strateginya adalah menggunakan sistem komunikasi logistik (logistic communication system/LCS). Demikian dikatakan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Captain Wisnu Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Menurut Wisnu Handoko, LCS yang dikembangkan Telkom akan terus diperbarui agar ke depan mampu membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi. Seperti jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan kontainer, shipping order, manifes dan biaya pengiriman, data statistik pengiriman muatan berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan penting.
Selain itu, data muatan dengan LCS akan lebih diperketat sehingga akan menghilangkan penyimpangan tata cara penyelenggaraan program tol laut. Ia menjelaskan, karenanya, aturan pengiriman barang akan diperketat dengan meregistrasi sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Lebih lanjut, Wisnu Handoko menjelaskan, pada informasi muatan dan ruang kapal ini, pihaknya akan memfasilitasi proses bisnis pemesanan, pengiriman kontainer, transparansi standardisasi biaya logistik dan disparitas harga barang pokok dan penting. Tujuannya adalah, selain meminimalkan kontak fisik, juga bisa merangsang persaingan sehat karena pelaku usaha bakal saling memantau harga yang diterapkan masing-masing. Para pelaku bisnis wajib mengunggah biaya jasa mereka masing-masing.
Kementerian Perhubungan berharap, tol laut logistik pada kenormalan baru bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha perdagangan barang pokok dan penting antarpulau untuk semakin meningkatkan volume pengiriman barang dalam memenuhi kebutuhan daerah.
Menurut Wisnu Handoko, Kementerian Perhubungan sangat mengapresiasi beberapa kepala daerah yang sudah membuktikan komitmennya untuk mengirim muatan balik produksi daerah melalui tol laut. Mayoritas muatan berisi ikan, kayu, kopra, dan lainnya.
Lebih lanjut Wisnu Handoko menjelaskan, Badan Urusan Logistik dan Kementerian Perdagangan memastikan akan melakukan pengiriman beras, gula, minyak goreng, tepung dan lainnya ke berbagai pelosok Nusantara dengan memanfaatkan kapal-kapal tol laut.
Adapun selama masa pandemi COVID-19, kapal barang dan kapal angkutan laut khusus tetap diizinkan beroperasi dengan melaksanakan ketentuan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dan kriteria pembatasan perjalanan orang yang pelaksanaannya diawasi secara lebih ketat.