September
Kamboja Imbau Wisatawan Waspada Cuaca Buruk Saat Berkunjung ke Angkor
Written by Akbar
VOinews.id, Phnom:Otoritas Nasional APSARA (ANA) Kamboja pada Senin (2/9) mengimbau para wisatawan, penyedia transportasi, dan masyarakat umum untuk berhati-hati saat berkunjung ke Taman Arkeologi Angkor akibat kondisi cuaca buruk.
Mengutip prakiraan cuaca dari Kementerian Sumber Daya Air dan Meteorologi Kamboja, ANA mengatakan bahwa Kamboja saat ini sedang mengalami hujan lebat, guntur, kilat, dan angin kencang.
Kondisi cuaca buruk ini berpotensi menyebabkan tanah longsor dan kerusakan pada dahan-dahan pohon di area tertentu di Taman Arkeologi Angkor, menurut pengumuman itu.
"Sehubungan dengan hal ini, Otoritas Nasional APSARA mengimbau kepada masyarakat umum, wisatawan, pengemudi semua jenis kendaraan, serta seluruh penyedia transportasi untuk berhati-hati selama berkunjung ke kuil-kuil di Taman Arkeologi Angkor," tulis pengumuman itu.
Pengumuman itu juga mengimbau kepada para pengemudi untuk tidak memarkir atau menghentikan kendaraannya di bawah pohon guna mengurangi potensi risiko.
September
Inggris Tangguhkan 30 Izin Ekspor Senjata ke Israel
Written by Akbar
VOinews.id, London:Inggris telah menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke Israel, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengumumkan pada Senin (2/9).
Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil setelah tinjauan atas izin ekspor senjata menemukan adanya "risiko yang jelas" bahwa penggunaan senjata itu bisa melanggar hukum internasional.
“Menghadapi konflik seperti ini, menjadi tugas hukum pemerintah untuk meninjau lisensi ekspor Inggris,” kata Lammy.
Sekitar 30 dari 350 izin akan ditangguhkan, tetapi langkah itu "bukan embargo senjata," kata dia.
Pemerintah Inggris telah dikritik karena terus memberikan lisensi ekspor senjata ke Israel.
Pada Juni, Departemen Bisnis dan Perdagangan mengatakan bahwa Inggris telah mengeluarkan 108 izin ekspor senjata ke Israel sejak 7 Oktober, ketika konflik Gaza meletus.
Lebih dari 300 lisensi masih aktif, menurut data sebelum keputusan diambil pada Senin.
Sebanyak 30 izin yang ditangguhkan mencakup komponen untuk pesawat militer, helikopter, dan pesawat nirawak.
Namun, Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa beberapa lisensi ekspor yang dinilai tidak digunakan oleh militer Israel dalam konflik Gaza "tidak perlu ditangguhkan."
Kementerian itu juga menyatakan bahwa pemerintah Inggris telah memutuskan untuk menangguhkan izin ekspor senjata ke Israel yang digunakan dalam operasi militer di Gaza setelah meninjau kepatuhan Tel Aviv terhadap hukum humaniter internasional.
“Penilaian Inggris menyimpulkan bahwa ada risiko jelas bahwa ekspor militer tertentu ke Israel mungkin digunakan dalam pelanggaran Hukum Humaniter Internasional,” kata kementerian tersebut.
Namun, kementerian itu juga mengatakan bahwa penangguhan tersebut tidak akan mengubah "dukungan Inggris yang kuat terhadap keamanan Israel.".
"Pemerintah telah menyimpulkan bahwa ada risiko yang jelas bahwa barang-barang yang diekspor ke Israel berdasarkan 30 lisensi ini mungkin digunakan dalam pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional, dan oleh karena itu ekspor tertentu ditangguhkan mulai hari ini," sebut kementerian itu.
Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris Jonathan Reynolds menyatakan bahwa dengan penangguhan tersebut, dia memenuhi komitmen pemerintah untuk menghindari risiko melanggar Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Gaza.
Tidak seperti Amerika Serikat, Inggris memasok senjata ke Israel secara tidak langsung, tetapi memberikan lisensi ekspor kepada perusahaan-perusahaan Inggris untuk menjual senjata ke Israel.
Israel terus melancarkan serangan membabi buta di Jalur Gaza meski Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera.
Serangan-serangan itu telah menewaskan lebih dari 40.700 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 94.100 orang, menurut otoritas kesehatan Gaza.
Sumber: Anadolu-OANA
September
VOinews.id, London:Hampir 118 juta orang di Afrika akan terpapar perubahan iklim yang parah pada 2030 jika tindakan yang tepat tidak diambil, menurut laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) yang dirilis pada Senin.
"Pada 2030, diperkirakan hingga 118 juta orang yang sangat miskin (hidup dengan kurang dari 1,90 dolar AS atau kurang dari 30.000 rupiah per hari) akan terpapar kekeringan, banjir, dan panas ekstrem di Afrika, jika tindakan respons yang memadai tidak dilakukan," menurut laporan Keadaan Iklim di Afrika 2023.
Laporan tersebut menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan investasi dalam adaptasi iklim dan inisiatif pembangunan ketahanan untuk mengurangi dampak perubahan iklim di benua tersebut.
Negara-negara Afrika kehilangan rata-rata 2-5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka setiap tahun dan banyak yang mengalihkan hingga 9 persen dari anggaran mereka untuk menanggapi iklim yang ekstrem.
Di Afrika sub-Sahara saja, biaya adaptasi diperkirakan mencapai antara 30-50 miliar dolar (sekitar 466-777 triliun rupiah) per tahun selama dekade berikutnya, yang setara dengan 2-3 persen dari PDB kawasan tersebut.
Laporan itu menggarisbawahi bahwa hal tersebut akan memberikan tekanan yang sangat besar pada upaya pengentasan kemiskinan dan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi di seluruh benua.
"Afrika telah mengamati tren pemanasan selama 60 tahun terakhir yang telah menjadi lebih cepat daripada rata-rata global," kata Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo dalam sebuah pernyataan.
Saulo menambahkan bahwa benua itu mengalami gelombang panas yang mematikan, hujan lebat, banjir, siklon tropis, dan kekeringan yang berkepanjangan pada 2023.
Tahun 2023 telah dipastikan sebagai tahun terhangat yang pernah tercatat dan telah membawa peristiwa iklim yang menghancurkan ke berbagai bagian Afrika.
Sementara negara-negara di timur Afrika, yang juga dikenal sebagai "Horn of Africa" (Tanduk Afrika), Afrika Selatan dan Afrika Barat Laut berjuang melawan kekeringan yang berkepanjangan selama beberapa tahun, wilayah lain menderita curah hujan ekstrem yang menyebabkan banjir besar.
Kondisi iklim ekstrem tersebut telah menimbulkan konsekuensi parah yang mengakibatkan hilangnya nyawa, pengungsian massal dan kerusakan ekonomi yang signifikan.
"Pola cuaca ekstrem ini terus berlanjut pada 2024," Saulo menambahkan.
"Beberapa wilayah di Afrika Selatan dilanda kekeringan yang merusak, dan curah hujan musiman yang luar biasa telah menyebabkan kematian dan kehancuran di negara-negara Afrika Timur, yang terbaru di Sudan dan Sudan Selatan, yang memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah," kata Saulo.
Sumber: Anadolu
September
Putin Tiba di Mongolia, Kendati Ada Ancaman Penangkapan Berbasis ICC
Written by Akbar
VOInews.id, Moskow: Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Mongolia pada Senin (2/9), dalam kunjungan pertamanya ke negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapannya pada Maret 2023.
"Vladimir Putin tiba di Mongolia dalam kunjungan resmi atas undangan Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh, untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-85 kemenangan bersama angkatan bersenjata Soviet dan Mongolia atas militer Jepang di Sungai Khalkhin Gol," demikian pernyataan Kremlin.
Kunjungan Putin akan berlangsung selama dua hari, dan pada Selasa, beberapa pertemuan bilateral dijadwalkan, termasuk dengan Khurelsukh, serta penandatanganan beberapa dokumen dan peletakan bunga di monumen Marsekal Uni Soviet Georgy Zhukov.
"Selama pembicaraan mereka, kedua pemimpin akan membahas prospek pengembangan lebih lanjut hubungan kemitraan strategis komprehensif antara Rusia dan Mongolia serta bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional saat ini," ujar Kremlin.
Otoritas Mongolia tidak menunjukkan niat untuk menangkap pemimpin Rusia berdasarkan surat perintah ICC tersebut, dan malah mengadakan upacara penyambutan. Putin disambut oleh pasukan kehormatan di Bandara Ulan Bator, ibu kota Mongolia.
Putin juga dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan dengan ketua parlemen Mongolia, Dashzegve Amarbayasgalan, dan Perdana Menteri Luvsannamsrain Oyun-Erdene.
Pada 17 Maret 2023, ICC di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas permintaan jaksa Karim Khan.
Pengadilan yang berbasis di Den Haag tersebut menuduh Putin melakukan deportasi ilegal anak-anak dari Ukraina setelah dimulainya "operasi militer khusus" pada Februari 2022.
Rusia membantah tuduhan tersebut, bersikeras bahwa anak-anak itu dievakuasi dari zona pertempuran untuk menyelamatkan nyawa mereka, dan bahwa surat perintah tersebut tidak berlaku karena Rusia bukan negara anggota ICC.
Sumber : Anadolu