11
June

 

VOInews.id-- Gerakan perjuangan Palestina Hamas pada Senin menyambut keputusan Dewan Keamanan PBB yang mengadopsi resolusi mendukung gencatan senjata di Jalur Gaza usulan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam pernyataan yang dikeluarkan beberapa saat setelah resolusi tersebut diadopsi, Hamas mengatakan pihaknya "menyambut apa yang tercakup dalam resolusi Dewan Keamanan yang memastikan gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan (tentara) seluruhnya, pertukaran tahanan dan rekonstruksi." Hamas juga menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan mediator untuk terlibat dalam negosiasi tak langsung mengenai penerapan prinsip-prinsip resolusi yang mereka sebut konsisten dengan tuntutan dan perlawanan rakyat mereka.

 

Sebelumnya DK PBB mengadopsi resolusi yang mendukung usulan gencatan senjata di Gaza oleh Presiden AS Joe Biden, dengan 14 suara mendukung dan hanya Rusia yang abstain. Resolusi yang diadopsi tersebut menyoroti upaya diplomatik yang dipimpin oleh Mesir, AS, dan Qatar, dan menyambut baik proposal tiga fase Biden yang diajukan pada 31 Mei.Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Lebih dari 37.100 warga Palestina telah terbunuh di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan hampir 84.700 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

 

Lebih dari delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.

 

Sumber: Anadolu

10
June

 

VOInews.id- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pembubaran Majelis Nasional pada Minggu (9/6) malam waktu setempat, menyusul kekalahan partainya dalam pemilihan Parlemen Eropa 2024, ungkap siaran langsung BFMTV, salah satu media setempat. "Saya telah memutuskan untuk mengembalikan pilihan masa depan parlemen kepada Anda melalui pemungutan suara. Oleh karena itu, saya membubarkan Majelis Nasional pada malam ini," ujar Macron dalam sebuah pidato singkat.

 

"Ini adalah keputusan yang serius dan berat. Namun yang terpenting, ini merupakan sebuah tindakan yang didasarkan pada kepercayaan," tambahnya. Partai Renaissance yang didirikan oleh Macron memperoleh 15,2 persen suara dalam pemilihan Parlemen Eropa 2024, jauh tertinggal dari partai sayap kanan National Rally yang mengantongi 31,8 persen suara.

 

Antara

10
June

 

VOInews.id- Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner mengatakan bahwa mengizinkan Ukraina untuk menyerang sasaran di Rusia dengan menggunakan senjata sumbangan Barat melewati batas.

 

"Batas telah dilewati. Itu sebabnya saya sangat senang dengan klarifikasi dari Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bahwa NATO tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina," kata Tanner dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Austria Die Presse, Sabtu (8/6). Komentar tersebut muncul setelah keputusan baru-baru ini oleh AS dan beberapa sekutunya yang mengizinkan Ukraina menggunakan senjata yang dipasok AS atau Eropa untuk menyerang sasaran di perbatasan Rusia yang diakui secara internasional untuk tujuan kontra-tembakan.

 

Negara-negara Barat juga telah mendiskusikan pengiriman pasukan atau infrastruktur militer ke Ukraina. Negara-negara Barat itu telah memberikan bantuan militer dan keuangan besar-besaran ke Kiev sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada Februari 2022. Istana Kepresidenan Rusia, Kremlin, secara konsisten memperingatkan agar tidak melanjutkan pengiriman senjata ke Kiev, dengan mengatakan hal itu akan menyebabkan eskalasi konflik.

 

Sumber: SPUTNIK

07
June

 

VOInews.id- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta negara-negara untuk mengakhiri keterlibatan mereka dalam kejahatan yang berbentuk serangan mematikan selama berbulan-bulan di Jalur Gaza dengan berhenti memasok senjata kepada Israel. “Negara-negara yang memberikan dukungan amunisi dan senjata terhadap pembantaian Israel sekarang harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam kejahatan ini,” kata Presiden Turki Erdogan dalam konferensi pers di Ankara, seperti dilaporkan Anadolu, Jumat.

 

Selain mendorong komunitas internasional yang menurutnya belum berbuat cukup untuk mengakhiri “pembantaian” di Gaza, Presiden Erdogan mendesak semua pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan secara cermat guna membantu mencapai gencatan senjata segera di Gaza.

 

Israel terus melanjutkan serangan brutalnya di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 meskipun ada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera. Otoritas kesehatan setempat mencatat sekitar 36.600 warga Palestina telah terbunuh di Gaza yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Kemudian lebih dari 83.000 warga Palestina lainnya terluka.

 

Delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.

 

Sumber : Anadolu

Page 48 of 1215