June
Gagal Berkembang Biak, Tiongkok Ganti Panda di Australia
Written by Rama
KBRN, Adelaide: Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, Ahad (16/6/2024) mengumumkan Tiongkok akan meminjamkan panda baru kepada Australia. Alasannya: menggantikan sepasang panda populer yang gagal menghasilkan keturunan selama 15 tahun.
June
Palestina Siapkan Rencana Rehabilitasi Pascaperang Untuk Gaza
Written by Akbar
VOInews.id- Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan rencana rehabilitasi komprehensif untuk Jalur Gaza yang akan diterapkan setelah berakhirnya agresi Israel di daerah tersebut. Dalam peluncuran rapat Platform Investasi Uni Eropa-Palestina keenam, Kamis (13/6), Mustafa juga mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap Gaza seusai gencatan senjata dan kesepakatan politik tercapai. Mustafa mengatakan, pihaknya sudah menjalankan program reformasi yang penting dan menyeluruh di Palestina.
Tahap pertama reformasi tersebut telah dijalankan sejak awal dirinya menjabat sebagai perdana menteri. "Kami akan melanjutkan dengan rencana reformasi berikutnya hingga akhir tahun ini dan reformasi tambahan di tahun depan," kata dia. Perdana menteri juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Uni Eropa kepada Palestina, khususnya atas semakin banyaknya negara Eropa yang memutuskan mengakui Palestina. "Kami menghargai tindakan berani yang ditempuh banyak negara anggota Uni Eropa untuk mengakui Negara Palestina, dan kami berharap semakin banyak negara lain mengambil langkah yang sama," ucap PM Palestina.
Ia menjelaskan, pengakuan tersebut menjadi penting di tengah upaya Palestina mengatasi tantangan-tantangan utama yang dihadapinya, seperti agresi Israel ke Jalur Gaza, pemotongan dan pengalihan pemasukan pajak Palestina secara ilegal oleh Israel, serta serangan pemukim Israel di Tepi Barat. Mustafa menyoroti keputusan Israel baru-baru ini untuk menahan pemasukan pajak Palestina, yang dipungutkan pihak Israel untuk Palestina berdasarkan perjanjian tertulis, sebagai pelanggaran atas kesepakatan. "Apabila dana tersebut tidak diserahkan kepada kami, berarti kesepakatan yang ada telah dilanggar," ucap dia.
Oleh karena itu, ia berharap supaya komunitas internasional, khususnya Uni Eropa, dapat memainkan perannya untuk menekan Israel. "Kami mengandalkan Uni Eropa dan rekanan lain untuk memberi tekanan politik dan ekonomi supaya Israel mematuhi kesepakatan yang ditandatanganinya," kata Mustafa. Selain PM Mustafa, peluncuran rapat tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Lingkungan Eropa dan Negosiasi Perluasan Uni Eropa Gert-Jan Koopman dan Waki Presiden Bank Investasi Eropa Gelsomina Vigliotti.
Sumber: WAFA
June
Presiden Turki Puji Sikap PM Spanyol Terhadap Gaza
Written by Akbar
VOInews.id- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis memuji Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez atas sikapnya terhadap krisis yang sedang berlangsung di Gaza. "Saya mengucapkan selamat kepada sahabat saya, Perdana Menteri Pedro Sanchez, atas sikapnya terhadap Gaza, atas nama saya dan bangsa saya," kata Erdogan dalam pidatonya di sebuah forum bisnis di ibu kota Spanyol, Madrid. Dia menambahkan bahwa Sanchez "telah terukir di hati saudara-saudara Palestina kita." Erdogan berada di Spanyol dalam kunjungan resminya untuk menghadiri pertemuan puncak ke-8 antara pemerintah kedua negara.
"Genosida yang telah berlangsung di Gaza selama 250 hari menyakiti setiap orang yang memiliki hati nurani," ujar Erdogan pada forum yang juga dihadiri Sanchez tersebut. Dia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai "tingkah manja" Israel, dengan mengatakan bahwa pemerintahan negara yang dipimpin PM Benjamin Netanyahu itu "menanggapi seruan gencatan senjata dengan menumpahkan darah." "Tidak ada negara yang memiliki hati nurani yang dapat menerima ini," kata Erdogan.
Dia juga menyinggung hubungan Turki dengan Uni Eropa. "Kegagalan untuk memperbarui Serikat Pabean dan aplikasi visa secara ketat yang diberlakukan terhadap para pebisnis kami membuat kami tidak dapat memanfaatkan potensi bersama kami dengan blok tersebut," katanya. Lebih dari 37.200 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas di Gaza, sementara lebih dari 84.900 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Delapan bulan setelah perang dilancarkan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan akses pada makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) dituding melakukan genosida. ICJ dalam putusan terbarunya pada Januari memerintahkan Israel untuk menghentikan aksi genosida dan agar mengambil langkah untuk memastikan bantuan kemanusiaan bisa sampai kepada warga sipil di Gaza.
Sumber: Anadolu
June
PBB Menyerukan Korea Utara Untuk Mengakhiri Isolasi Diri
Written by Akbar
VOInews.id- Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Rabu memperingatkan tentang situasi yang sangat mengkhawatirkan di Korea Utara dan menyerukan diakhirinya "isolasi diri" negara itu dari dunia luar. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa situasi hak asasi manusia yang genting di Korea Utara juga merupakan faktor di balik ketidakstabilan dengan konsekuensi regional yang lebih luas.
“Saat ini, DPRK (Korea Utara) adalah negara yang tertutup dari dunia luar. Lingkungan yang menyesakkan dan sesak, di mana kehidupan adalah perjuangan sehari-hari tanpa harapan,” katanya. Turk mengatakan hal pertama dari beberapa masalah penting yang memperburuk kondisi yang mengerikan di Korea Utara adalah penindasan yang semakin mendalam terhadap hak atas kebebasan bergerak. “Kami menyaksikan situasi di mana orang-orang tidak bisa lagi pergi bahkan ketika mereka berada dalam keadaan paling putus asa atau dalam bahaya penganiayaan,” ucapnya.
Turk mengatakan penindasan terhadap kebebasan berekspresi, kondisi sosial ekonomi dan kerja paksa juga merupakan masalah yang memperburuk kondisi yang mengerikan tersebut. Ia mengecam penggunaan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan buruk dan tidak adanya pengadilan yang adil. Dia turut mencontohkan penghilangan paksa, termasuk warga Korea Selatan dan Jepang, yang telah hilang dalam 70 tahun terakhir.
“Yang menyedihkan, kebenaran penuh mengenai nasib orang-orang ini – yang kami perkirakan berjumlah lebih dari 100.000 – masih belum diketahui hingga hari ini,” tuturnya. Komisaris itu menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang sudah berlangsung lama, serius dan meluas, serta menekankan bahwa lanskap kesengsaraan, penindasan, ketakutan, kelaparan dan keputusasaan di DPRK sangat mengkhawatirkan. “Semua jalan keluar dari hal ini dimulai dengan berbalik arah dari jalan buntu isolasi diri – membuka negara, terlibat kembali dengan komunitas internasional, memungkinkan kontak antar masyarakat, merangkul kerja sama internasional, fokus pada kesejahteraan semua orang,” tambahnya.
Sumber : Anadolu