June
Malaysia Lakukan Razia Terhadap 76.477 Warga Asing Sejak Januari
Written by Akbar
VOinewsl.id- Pemerintah Malaysia sudah melakukan razia terhadap 76.477 warga asing guna memeriksa kelengkapan dokumen dan izin tinggal sejak Januari 2024. “Sejak Januari hingga hari ini kami sudah melakukan operasi di kawasan ‘hot spot’ (lokasi warga asing) ini ya, dan dari operasi yang kami lakukan, kami sudah lakukan 7.975 operasi dan kepada 76.477 orang asing,” kata Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail dalam sidang di Dewan Rakyat di Kuala Lumpur, Rabu. Ia mengatakan menemukan 20.207 warga asing tidak memiliki dokumen keimigrasian, melebihi masa tinggal maupun menyalahgunakan izin yang diberikan selanjutnya dibawa langsung ke depo imigrasi. Semua pengecekan dilakukan berkaitan dengan Undang-Undang Keimigrasian.
Selanjutnya pemerintah berkoordinasi dengan kedutaan besar dari negara asal warga asing tersebut untuk meminta dibuatkan dokumen perjalanan sehingga dapat dilakukan pemulangan ke negaranya, ujar dia. Saat ini, ia mengatakan terdapat 19 Depo Imigrasi dengan total kapasitas sekitar 13.000 saja. Karena itu, kerja sama dengan kedutaan besar negara asing yang ada di Malaysia sangat diperlukan sehingga warga asing yang tertangkap tidak memiliki, melebihi, ataupun penyalahgunaan izin tinggal dapat cepat dilakukan pemulangan. Saifuddin mengatakan juga menahan majikan yang kedapatan membawa masuk dan mempekerjakan warga asing tanpa dokumen.
Sebanyak 456 majikan ditahan. Selain itu, ia mengatakan Malaysia masih menjalankan program repatriasi untuk pendatang asing tanpa izin (PATI). Sejauh ini, lanjutnya, sudah 79.231 warga asing yang menyerahkan diri, dan dari total itu sudah ada 68.900 orang yang dipulangkan ke negara asal. Sebelum pemulangan, 40.000 warga asing dikenakan denda. Dan menurut dia, jumlah terbanyak yang mengajukan repatriasi berasal dari Indonesia, Bangladesh, India dan Pakistan.
Antara
June
Rusia Sebut Lebih Dari 120 Orang Terluka Akibat Serangan Rudal Ukraina
Written by Akbar
VOInews.id, Mosocw: Rusia mengatakan bahwa setidaknya tiga orang tewas dan lebih dari 120 orang terluka akibat serangan rudal Ukraina di kota Sevastopol di Krimea yang dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada tahun 2014. "Menurut data operasional, akibat penembakan di Sevastopol, ... 124 orang, termasuk 27 anak-anak, terluka dalam berbagai tingkat keparahan," kata Wakil Menteri Kesehatan Rusia Alexei Kuznetsov kepada wartawan di Moskow, Minggu.
Dalam pernyataan sebelumnya, Gubernur Sevastopol yang dilantik Rusia, Mikhail Razvozhayev, mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan itu meningkat dari dua menjadi tiga. Sementara penduduk yang terluka, yang mencapai hampir 100 orang, diberikan semua perawatan medis yang diperlukan. Mengklaim lima rudal ditembak jatuh, Razvozhayev lebih lanjut mengatakan pecahan rudal jatuh di wilayah pesisir kota, yaitu Uchkuyevka dan Lyubimivka.
Ia juga mengatakan kebakaran terjadi di sebuah bangunan pemukiman dan kawasan hutan di kota tersebut akibat pecahan rudal. Komite Investigasi Rusia mengumumkan bahwa pihaknya membuka kasus pidana untuk menetapkan keadaan insiden dan orang-orang yang terlibat dalam serangan teroris yang tindakannya akan diadili secara hukum. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa pertahanan udara menjatuhkan empat rudal ATACMS yang dilengkapi dengan hulu ledak cluster.
Mengindikasikan bahwa rudal lain menyimpang dari jalur penerbangannya dan meledak di atas Sevastopol, pernyataan itu lebih lanjut menyatakan bahwa semua misi penerbangan untuk rudal taktis operasional ATACMS Amerika dimasukkan oleh spesialis Amerika berdasarkan data pengintaian satelit AS.
“Oleh karena itu, tanggung jawab atas serangan rudal yang disengaja terhadap warga sipil di Sevastopol terutama terletak pada Washington yang memasok senjata-senjata ini ke Ukraina. Serta rezim Kyiv, yang wilayahnya meluncurkan serangan ini,” katanya. Kendati demikian, pihak berwenang Ukraina belum mengomentari insiden tersebut atau klaim Rusia.
Sumber : Anadolu
June
Bank Dunia Dorong Efisiensi Penerimaan Pajak Dan Kualitas Belanja
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta: Bank Dunia (World Bank) merekomendasikan efisiensi penerimaan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dan efisiensi kualitas belanja negara. "Reformasi untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama," kata ekonom senior di Bank Dunia Wael Mansour terkait Laporan Prospek Perekonomian Indonesia edisi Juni 2024 kepada media di Jakarta, Senin.
Penerapan Undang-undang (UU) Harmonisasi Perpajakan akan mendukung upaya tersebut. Namun, mengingat kesenjangan pajak sebesar 6 persen dari produk domestik bruto (PDB), reformasi tambahan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi meluasnya informalitas di kalangan dunia usaha akan menjadi hal yang penting. Reformasi khusus dapat mencakup penurunan ambang batas pajak, peninjauan kembali pengecualian pajak terutama yang tidak menguntungkan masyarakat miskin dan kelas menengah, dan meningkatkan kepatuhan termasuk melalui upaya berbagi data dengan pihak ketiga.
Dalam jangka menengah, lanjut Wael, pengumpulan pajak juga dapat ditingkatkan melalui data pihak ketiga yang membantu melacak dan memverifikasi pendapatan. Selain kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan, peningkatan kualitas belanja juga merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk perlindungan sosial, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia.
"Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan sumber daya dari program dan subsidi yang kurang efektif, seperti subsidi energi, untuk dibelanjakan pada perlindungan sosial yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia di seluruh siklus hidup mereka. Sistem yang ada seperti asuransi kesehatan nasional juga dapat dimanfaatkan," ujarnya.
Antara
June
PBB: Operasi Kemanusiaan di Gaza Harus Difasilitasi Sepenuhnya
Written by Akbar
VOInews.id, Whasington: Wakil Juru Bicara Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Farhan Haq menyuarakan keprihatinannya atas situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan meminta Israel mengizinkan pengiriman bantuan ke wilayah Palestina yang porak-poranda akibat perang sejak 7 Oktober 2023 itu. “Operasi kemanusiaan di Gaza harus difasilitasi sepenuhnya dan semua hambatan harus dihilangkan,” kata Farhan Haq kepada wartawan, Kamis (20/6). Haq menekankan bahwa kendala akses terus sangat melemahkan penyaluran bantuan dan layanan kemanusiaan di Gaza.
Dia menambahkan bahwa antara 1-18 Juni, dari 61 misi bantuan kemanusiaan terkoordinasi ke Gaza utara, 28 misi difasilitasi oleh otoritas Israel, delapan misi ditolak aksesnya, 16 misi terhambat, dan sembilan misi dibatalkan karena alasan logistik, operasional, atau keamanan. Akibatnya, ratusan ribu pengungsi di Gaza selatan menderita karena buruknya akses terhadap tempat tinggal, kesehatan, makanan, air, dan sanitasi.
“Dari tanggal 7 hingga 14 Juni, badan kemanusiaan PBB OCHA memimpin penilaian kemanusiaan di empat lokasi pengungsian di selatan Gaza; Deir al Balah, dua di Khan Younis dan dua di wilayah Al Mawasi di Rafah,” ucap Haq, Ia menekankan bahwa akses terhadap air sangat rendah dan masyarakat harus mengantri berjam-jam untuk mengambilnya dan terpaksa bergantung pada air laut untuk keperluan rumah tangga.
“Banyak rumah tangga melaporkan hanya makan satu kali setiap hari, bahkan ada yang makan satu kali setiap dua atau tiga hari, sebagian besar bergantung pada roti, berbagi makanan dengan keluarga lain, dan menjatah stok,” tambahnya. Israel yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangannya selama lebih dari delapan bulan di wilayah pesisir tersebut.
Lebih dari 37.350 warga Palestina telah terbunuh di Gaza sejak bulan Oktober. Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 85.400 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Perang Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza di tengah pembatasan besar-besaran terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan internasional yang sangat dibutuhkan.
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasinya di kota Rafah di selatan, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan. Israel menginvasi kota selatan pada tanggal 6 Mei. Permusuhan masih berlangsung di sana, dan di tempat lain di Gaza. Sumber : Anadolu