June
VOInews.id- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memastikan ketersediaan hewan kurban secara nasional dalam kondisi aman dan sehat sehingga masyarakat yang ingin berkurban tidak perlu khawatir. Hal tersebut ia sampaikan saat mengecek langsung ketersediaan hewan kurban di Kandang Kelompok Ternak milik PT. Bima Jaya Farm yang berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat.
“Kami hari ini melakukan pengecekan on the spot, tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menampung sapi, kerbau dan hewan lainnya dalam rangka persiapan Idul Kurban yang sebentar lagi akan berlangsung” jelas Mentan SYL usai mengecek kandang bersama jajarannya di Bogor, Senin. Depo Sapi Qurban Bima Jaya Farm yang di cek langsung Mentan SYL menampung 900 ekor sapi yang 90 persen diantaranya berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 150 kambing / domba.
Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) seluruh hewan kurban disini dipastikan telah mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Bahkan usai meninjau depo ini, Mentan menyebut bahwa semua hewan kurban dalam kondisi sehat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. “Hari ini saya cek ear tag, jadi semua hewan kurban yang dari daerah, NTT, NTB maupun Sulawesi harus ada ear tag, dan saya cek tadi yang disini, ada semua,” ucapnya.
Lebih lanjut ia menekankan pihaknya bersama dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota senantiasa berkoordinasi untuk mempersiapkan hewan kurban tahun ini dalam segala aspek. Ia mengaku telah membentuk tim gugus tugas yang setiap minggunya melaporkan kesiapan hewan kurban di tingkat daerah.
“Tahun ini, saya pastikan Kementan mempersiapkan hewan kurban dengan jauh lebih baik dalam segala aspek, tentu Kementan bersama dengan kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia,” terangnya. Diketahui, ketersediaan hewan kurban saat ini dalam kondisi cukup bahkan surplus. Kementan mencatat ketersediaan hewan kurban 2023 secara nasional baik sapi, kerbau, kambing maupun domba mencapai 2.737.996 ekor, sementara kebutuhan hewan kurban tahun ini diproyeksikan sebanyak 1.743.051 ekor atau meningkat 2 persen dari tahun sebelumnya.
antara
June
VOInews.id- Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin berharap hasil dari Rapat Kerja Pengambilan Keputusan terkait RUU Kesehatan bisa segera disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat. "Rapat kerja ini bisa dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu persetujuan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI.
Mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan sehingga bisa diimplementasikan dan memberi manfaat secepatnya bagi masyarakat," kata Budi Gunadi Sadikin usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin. Budi mengatakan, RUU Kesehatan Omnibuslaw masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR RI pada Februari 2023. Pada 7 Maret 2023, DPR RI menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan ditindaklanjuti dengan menunjuk Kementerian Kesehatan RI dan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pihak pemerintah pada 9 Maret 2023.
Budi mengatakan, wacana kemunculan RUU Kesehatan telah ramai diperbincangkan sejak akhir 2022. Tapi banyak pihak menganggap proses penyusunan RUU cenderung terburu-buru dan minim pelibatan masyarakat sipil. Menanggapi catatan dan kritik masyarakat, Kementerian Kesehatan RI mengadakan "public hearing" dan sosialisasi pada 13--31 Maret 2023 dengan melibatkan kelompok organisasi profesi, masyarakat sipil, dan kelompok terkait lainnya. Dikatakan Budi, Badan Legislasi (Banleg) DPR RI telah mengerjakan draft RUU Kesehatan sejak akhir tahun lalu dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi.
"Kalau ada yang tidak puas, keinginannya tidak masuk, itu saya rasa wajar di alam demokrasi, pemerintah juga tidak semuanya keinginan bisa 100 persen diterima," katanya. Dikatakan Budi Banleg juga sudah memberikan waktu kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengakomodasi perubahan kebijakan. "Itu merupakan hal wajar. Buat kami, tetap suatu saat ada keputusan yang harus diambil sesuai dengan mekanisme formal dan kalau sudah diambil kita bisa diimplementasikan," katanya.
Pada hari ini Komisi IX DPR RI menggelar agenda Rapat Kerja Pengambilan Keputusan RUU Kesehatan untuk disahkan melalui agenda Paripurna DPR RI yang disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi di Komisi IX. Fraksi yang menyetujui adalah PDIP, PPP, PAN, Gerindra, Golkar, Nasdem, dan PKB. Sedangkan sisanya menolak, yakni Demokrat dan PKS. Raker tersebut adalah pembicaraan tingkat I pengambilan keputusan terhadap RUU Kesehatan dengan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi untuk selanjutnya diambil keputusan.
Langkah berikutnya, Komisi IX akan meminta ke pimpinan agar DPR membahas di Badan Musyawarah (Bamus) untuk dilanjutkan ke dalam pembicaraan tingkat II berupa pengambilan keputusan di tingkat paripurna. Anggota Fraksi Nasdem Irma Suryani yang dikonfirmasi mengemukakan tahap lanjutan berupa Rapat Paripurna RUU Kesehatan diagendakan berlangsung pada Selasa (20/6). "Rapat Paripurna besok," katanya.
antara
June
VOInews, Jakarta: Hubungan Indonesia dan Malaysia semakin erat khususnya dalam bidang sastra. Hal ini terlihat dalam acara bedah buku Indonesia Malaysia “Kembara Penyair Ikhtisas” yang diselenggarakan oleh Satu Pena Sumatera Barat, bertempat di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (16/6).
Editor sekaligus pengagas buku kumpulan puisi Kembara Penyair Ikhtisas, Prof. Dr. Dato Kepten Hashim Yacoob, mengatakan acara ini adalah langkah yang sangat bagus untuk mendekatkan kedua masyarakat serumpun Indonesia dan Malaysia melalui sastra. Menurutnya, kebersamaan adalah kekuatan untuk menyelesaikan masalah yang ada.
"Seperti lidi, bila sendiri tidak akan bisa berbuat banyak, tetapi bila bersatu maka akan lebih kuat," katanya.
Kembara Penyair Ikhtisas adalah kumpulan 124 puisi dari tujuh penulis, lima diantaranya berasal dari Malaysia (Hamad Kama Piah, Zaini Ujang, Radzuan Ibrahim, Mohamed Hatta Shaharom dan Hashim Yacoob) dan dua penulis berasal dari Indonesia (Sastri Bakry dan Zab Bransah). Para penulis berasal dari kalangan profesional seperti pengacara, akuntan, dokter, ahli lingkungan hidup bahkan dari pejabat pemerintah dan pengusaha.
Ketua Satu Pena Sumatera Barat, Sastri Bakry, mengatakan selain membangun jejaring antara masyarakat Indonesia dan Malaysia, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat profesional untuk lebih mencintai sastra.
"Menjadikan puisi sebagai tempat berpikir dan merenungkan tentang kemanusian," katanya.
Bedah buku yang dipandu oleh Swarny Utami menampilkan tiga pembicara utama DR. Helvy Tiana Rosa (Sastrawan, Dosen UNJ) dari Indonesia dan DR. Abang Patdeli (mantan Direktur Departemen Pengembangan Bahasa dan Sastera Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dan Pakar Bidang Penulisan Kreatif Majlis Sastera Asia Tenggara (Mastera) beserta Prof. Dr. Dato Kepten Hashim Yacoob, keduanya berasal dari Malaysia. Ketiga pemandu sepakat bahwa puisi adalah ruang ekspresi seni bagi semua kalangan, termasuk para profesional.
Latar belakang keilmuan masing-masing turut mempengaruhi puisi-puisi yang mereka tulis. DR. Helvy Tiana Rosa mengambil sebuah contoh puisi dengan judul ‘Dosa Karbon’ karya Zaini Ujang. Puisi ini dipengaruhi oleh latar belakang penulis yang merupakan akademisi dan pemerhati lingkungan hidup.
Lebih jauh DR. Helvy Tiana Rosa berharap agar dalam kolaborasi selanjutnya, para profesional tersebut dapat menggunakan satu dua kata register profesi sehingga menambah kedalaman bahasa puisi tersebut.
Acara bedah buku yang dihadiri oleh pencinta seni dan mahasiswa ini ditutup dengan penampilan beberapa penyair dari kedua negara.
Dari Indonesia turut tampil Sutardji Calzoum Bahri, Jose Rizal Manua, Boyke Sulaeman, Octavianus Masheka, sementara dari Malaysia Hashim Yacoob dan Abang Patdeli. Acara ini juga dimeriahkan oleh penyair cilik Indonesia berusia sepuluh tahun Athena Qania yang mambawakan puisi karyanya sendiri dalam bahasa Inggris. (adv)
June
VOInews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus melakukan perbaikan jalan di 573 ruas jalan di seluruh Indonesia. Usai menghadiri pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) di Denpasar, Basuki mengatakan saat ini sudah disiapkan total dana anggaran Rp32,7 triliun untuk jalan di daerah. “Nah sekarang yang tahap pertama, sedang disiapkan kita usulkan Rp14,6 triliun untuk 573 ruas jalan di Indonesia,” kata dia. Kepada media Menteri PUPR menyebutkan ada 32 provinsi prioritas diantaranya Lampung, Jambi, Sumatera Utara, dan seputaran Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Apabila Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) selesai pada Juni 2023, maka proses perbaikan jalan dapat berlangsung bulan Juli tahun ini, kata dia. Basuki menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi kerusakan jalan pada daerah-daerah tersebut.
Ia mencontohkan kondisi jalan di Halmahera, Kepulauan Maluku dan di Nusa Tenggara Barat yang bertolak belakang dengan proyek prioritas tadi, di mana jalan di sana lebih bagus karena tidak dilintasi truk. “Nusa Tenggara Barat relatif lebih bagus jalan daerahnya karena angkutan beratnya jarang.
Di Sumatera karena banyak sawit, batu bara, nah itu kalau tidak ada prioritas dari pemerintah daerah itu jalan susah, jalan itu minimal lima tahun harus dipelihara,” tuturnya. Untuk Bali sendiri, saat ini pemantapan jalanannya sudah berada di angka 95 persen, sehingga relatif lebih baik daripada provinsi yang disebutnya tadi.
antara