July
Menkeu: Kondisi ekonomi global hingga kini lebih baik dari perkiraan
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kondisi ekonomi global hingga saat ini agak lebih baik dari yang diperkirakan semula. “Walaupun kondisi ekonomi global sekarang ini di dunia akan gelap gulita tahun 2023 karena pertumbuhan dunia hanya 2,1 (persen), ini turun drastis dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang 6,3 (persen).
Jadi memang diperkirakan banyak negara akan mengalami resesi. Sekarang situasi sudah tengah tahun dan kondisinya ternyata agak lebih baik dari yang diperkirakan semula,” kata dia dalam acara Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah Periode I 2023 yang dipantau secara virtual, Jakarta, Senin. Namun, lanjut dia, prediksi pertumbuhan volume perdagangan dunia 2023 masih menjadi paling rendah dengan angka 2,0 persen apabila dibandingkan angka dua tahun terakhir, yakni 5,2 persen pada 2022 dan 10,7 persen pada 2021.
“Kalau dunia tidak saling berdagang, pasti ada bagian dunia yang tadinya membutuhkan barang atau jasa tidak mendapatkannya dan kemudian akan mendorong harga-harga menjadi naik. Inilah kenapa kemudian disrupsi yang terjadi baik dari sisi supply maupun dari sisi perdagangan serta dari sisi distribusi itu akan sangat menentukan inflasi,” ungkapnya.
Pada tahun 2022, seluruh dunia mengalami kenaikan inflasi yang sangat tinggi. Dunia disebut mengalami inflasi 8,7 persen dari sebelumnya yang mendekati 0 persen. Bahkan, beberapa negara maju juga mengalami deflasi yang kemudian melonjak menjadi 7,3 persen.
Jika permintaan mengalami penurunan, lanjut dia, maka kegiatan produksi turut mengalami penurunan. Berdasarkan indikator Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur per Juni 2023, 61,9 persen mayoritas negara mengalami PMI manufaktur kontraktif seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, Jerman, Perancis, Inggris, Korea Selatan, Malaysia, dan Vietnam.
Hal ini dinilai menggambarkan bahwa dampak pelemahan ekonomi global akibat salah satunya adalah inflasi yang menggerus daya beli itu sangat besar. “Hanya 14,3 persen negara-negara yang mengalami ekspansi dan akselerasi. Itu termasuk Indonesia, jadi Indonesia masuk bersama Turki dan Meksiko,” ucap Sri Mulyani.
antara
July
VOInews.id- PT Pertamina (Persero) resmi mengantongi perizinan daerah terbatas terlarang (DTT) sebagai upaya menjamin keandalan suplai energi melalui peningkatan produksi dan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.
"Pertamina melalui subholding terkait berkomitmen terus meningkatkan keandalan, keamanan, dan keselamatan untuk semua instalasi dan peralatan energi milik Pertamina," ujar Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S Poerwadi dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut dia, pada 2023, Pertamina melakukan percepatan penetapan DTT untuk 520 fasilitas di wilayah kerja perairan, yang terdiri atas 331 subsea pipeline, 177 platform, dan 26 conventional bouy mooring CBM. Program percepatan perizinan DTT Pertamina itu meliputi tiga zona, yaitu barat 10 lokasi, tengah 9 lokasi, dan timur 6 lokasi.
Brahmantya mengatakan penetapan DTT juga sejalan dengan ketentuan penerbitan persetujuan layak operasi (PLO), yang menjadi syarat penerbitan izin usaha migas bagi seluruh Subholding Pertamina pascaterlaksananya transformasi holding-subholding Pertamina.
"Hingga akhir 2021, masih terdapat cukup banyak wilayah operasi Pertamina Group yang membutuhkan penetapan DTT dari Ditjen Migas. Pertamina diberikan deadline oleh Kementerian ESDM untuk menyelesaikan izin usaha migas pascatransformasi holding-subholding hingga akhir 2023," katanya saat rapat penutupan perizinan DTT di Nusa Dua, Bali, Jumat (28/7/2023). Brahmatya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, yang selama enam bulan terakhir, telah terbit penetapan DTT untuk 520 peralatan dalam instalasi Pertamina Group.
"Program percepatan dapat terealisasi dengan baik hingga seluruh instalasi yang menjadi target mendapatkan penetapan DTT, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan bersama antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut RI," lanjutnya. Dengan telah ditetapkannya DTT di wilayah kerja Pertamina, selanjutnya Pertamina akan berproses dalam percepatan penerbitan izin usaha migas yaitu pengurusan PLO.
Saat rapat penutupan perizinan DTT tersebut, Wakil Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Budi Purwanto mengapresiasi Pertamina dalam memverifikasi DTT. "Instalasi migas di laut merupakan salah satu fitur penting yang harus dipetakan secara akurat dan digambarkan secara tepat di dalam peta laut Indonesia agar menjadi perhatian bagi kapal-kapal dari seluruh dunia yang bernavigasi di perairan Indonesia," ujarnya.
Hal tersebut, lanjutnya, juga menjadi komitmen Pushidrosal untuk terus memperbarui informasi peta laut yang ada untuk memastikan ketelitian objek-objek seperti pipa bawah laut, platform, dan DTT terkait tergambar dengan benar di peta laut sesuai standar internasional. Direktur Kenavigasian Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Budi Mantoro mengatakan tujuan verifikasi DTT tersebut untuk keamanan dan keselamatan navigasi laut.
"Ini yang harus diperhatikan bahwa nantinya pemetaan yang sudah dilakukan akan dijadikan acuan para nakhoda. Jadi, tujuannya adalah untuk safety di perairan," ujarnya. Sementara, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra mengatakan kegiatan dalam memverifikasi DTT adalah upaya nyata Pertamina untuk memenuhi regulasi yang berlaku untuk fasilitas migas di perairan. "Setiap kementerian memiliki regulasi dan aturan dasar yang sudah disahkan dan tentunya harus dijalankan.
Tinggal kita semua yang ada di sini bagaimana untuk menjalankan, salah satunya dengan kolaboratif," katanya. Menurutnya, Pertamina sebagai perusahaan migas milik negara telah menunjukkan bukti komitmennya untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat. Percepatan penetapan DTT menjadi bukti Pertamina mampu menjadi pilar ketahanan energi nasional. "Kami mengapresiasi Pertamina dalam menyelesaikan verifikasi DTT, yang tadinya ditargetkan selesai Oktober, kini lebih cepat, pada Juli 2023 sudah selesai. Ini adalah kerja keras kita bersama untuk kepentingan bangsa Indonesia," kata Mirza.
antara
July
Seratus produk UMKM disabilitas dipamerkan Temu Inklusi Nasional
Written by Akbar
VOInews.id- Temu Inklusi Nasional Ke-5 yang digelar di kawasan Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo, Situbondo Jawa Timur, memamerkan seratus produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) penyandang disabilitas.
"Ada seratusan produk UMKM disabilitas yang dipamerkan dalam Temu Inklusi Nasional Ke-5 ini. Meskipun ada 55 stan tapi produknya ada seratusan jenis," kata Koordinator Panitia Temu Inklusi Nasional Ke-5 Situbondo Luluk Ariyantiny di Situbondo, Minggu. Menurut Luluk, produk UMKM disabilitas berasal dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta, Nangroe Aceh Darussalam, Makassar, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, serta pelaku UMKM dari Situbondo.
Tidak hanya produk makanan, minuman, fesyen ataupun karya seni budaya yang dipamerkan, lanjut dia, tapi juga pelayanan kesehatan dan konsultasi serta informasi, juga disediakan dalam pameran inklusi yang akan berlangsung selama tiga hari, dimulai pada Senin, 31 Juli 2023.
"Pameran ini tidak hanya produk yang dipamerkan tapi ada konseling dan layanan konsultasi. Dan pameran ini juga sebagai media informasi dan komunikasi," ujar Luluk. Dia menambahkan pameran produk UMKM disabilitas dalam rangkaian kegiatan Temu Inklusi Nasional Ke-5 ini, peserta berasal dari 16 provinsi di Indonesia dan juga penyandang disabilitas tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Situbondo. "Peserta pameran terdiri dari kaum difabel dan non-difabel. Penjaga pameran akan mengenakan baju adat dari 16 provinsi," kata Luluk.
Temu Inklusi Nasional Ke-5 di Situbondo, ini berlangsung selama tiga hari, yakni 31 Juli sampai 2 Agustus 2023. Dalam kegiatan digelar seminar selama dua hari, yakni Senin 31 Juli dan Selasa, 1 Agustus 2023. Seminar Inklusi ini diselaraskan dengan tema Temu Inklusi Nasional yakni "Berdaya Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Inklusif 2030".
Temu Inklusi Nasional adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap dua tahun sekali yang mempertemukan berbagai pihak penggiat isu disabilitas. Temu Inklusi Nasional Ke-Ke-5 ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, 1 Agustus 2023.
Antara
July
Menparekraf Bangun Kesadaran Stakeholder Parekraf untuk Bersama Atasi Ancaman Perubahan Iklim
Written by Thiodor
VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk mengatasi ancaman perubahan iklim sebagai salah satu upaya mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Menparekraf Sandiaga saat hadir di kegiatan panel discussion bertemakan "Exploring Best Practices of Decarbonization and Climate Actions in the Tourism Sector" yang merupakan side event dari International Tourism Investment Forum (ITIF) 2023 di Merusaka, Nusa Dua, Bali, Rabu (26/7/2023), mengatakan menjadi kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk ikut serta dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang terjadi sekarang ini.
“Perubahan iklim sekarang tidak mengenal batas wilayah, setiap sudut di bumi telah mengalaminya. Kita bisa rasakan saat ini bagaimana terjadinya peningkatan temperatur, cuaca ekstrem, pencairan gletser, dan kenaikan debit air laut. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua,” ujar Menparekraf Sandiaga.
Menparekraf menekankan agar pelaku industri pariwisata terus berupaya dalam melakukan pengelolaan limbah agar dapat menuju zero waste yang merupakan salah satu bentuk dari sustainable tourism, sehingga dapat menjaga bumi ini untuk generasi selanjutnya.
“Dampak perubahan iklim tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tapi juga menjadi masalah ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga kita perlu kerja sama untuk menjaga planet kita ini demi anak cucu kita agar terhindar dari masalah yang kita ciptakan pada saat ini,” katanya.
Kemenparekraf secara aktif menghadirkan berbagai program dalam mengatasi perubahan iklim sekaligus sosialisasi praktik pariwisata berkelanjutan dan mendorong seluruh stakeholder agar aware dengan lingkungan.
“Penandatanganan Deklarasi Glasgow tentang Climate-Action dalam Industri Pariwisata pada tahun 2022 memperkuat komitmen Kemenparekraf untuk menyelaraskan kebijakan pariwisata sesuai dengan climate goals. Kita juga memiliki program mangrove di lima tempat yaitu Plataran Menjangan Taman Nasional Bali Barat, Mangrove Tembudan Berseri Berau Kalimantan Timur, Pantai tiga Warna (Clungup Mangrove Conservation/CMC) Malang, Bukit Peramun Bangka Belitung dan Taman Wisata Mangrove Klawalu Sorong (Papua Barat) sebagai bentuk dedikasi kita dalam menciptakan solusi berbasis alam untuk ketahanan iklim,” ujar Menparekraf Sandiaga.
Menparekraf mengajak seluruh stakeholder yang ada agar saling berkolaborasi, baik itu pemerintah, swasta, organisasi internasional maupun regional, guna menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dengan menciptakan climate-friendly tourism.
“Kemenparekraf akan bergandengan tangan dengan seluruh stakeholder baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, asosiasi, organisasi internasional seperti UNDP atau AIS Forum, untuk siap menjadi leader dalam upaya pengatasan isu perubahan iklim ini, apakah kita semua siap?” ujar Menparekraf Sandiaga.
Deputy Resident Representative United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, MsSujala Pant, menyambut baik kerja sama yang dilakukan UNDP dengan Kemenparekraf dan berkomitmen penuh serta siap melaksanakan program guna penanggulangan isu perubahan iklim di Indonesia.
“Kami senang dapat berkolaborasi pada langkah pertama menuju pembuatan peta jalan dekarbonisasi untuk sektor pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia, dengan pengalaman yang kita punya di beberapa negara tentunya dapat menjadi best practice bagi Indonesia,” ujar Ms. Sujala Pant.