August
VOInews.id- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mewajibkan pemerintah desa di daerah ini untuk membuka lapangan pekerjaan baru, agar dapat meningkatkan kesejahteraan warganya, selain menjadi petani dan nelayan.
"Desa punya kewajiban membuka lapangan kerja baru dan bagi para lurah, kami tegaskan kami tidak ingin mengulang kembali fakta-fakta masa lalu, dimana di desa tidak ada lapangan pekerjaan selain petani dan nelayan," kata Sultan HB X saat penyerahan penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY Tahun 2023, di Yogyakarta, Senin. Menurut Sultan HB X, Pemprov DIY sejak awal telah mencoba membantu perekonomian di desa, untuk merintis agar desa-desa di DIY bisa tumbuh dan berkembang antara lain melalui pengembangan desa mandiri budaya, seperti Nglanggeran dan Mangunan.
Meski demikian, kata Sultan lagi, pengembangan itu perlu disertai perubahan pola pikir masyarakat desa agar lebih kreatif, inovatif dan memiliki manajemen yang baik. Melalui prgram reformasi kalurahan di DIY, ia berharap desa tidak hanya mengharapkan bantuan.
"Masyarakat bersama lurah dan perangkat desa memiliki sistem manajemen yang baru, yang bisa membuka lapangan kerja baru, tergantung dari potensi desanya," ujar Sultan HB X. Kelompok masyarakat di desa yang terdiri dari berbagai sektor, diharapkan Sultan, mampu bersatu mengembangkan potensinya untuk maju dan mandiri bersama tanpa meninggalkan budaya lokal sebagai pijakan. Dalam kesempatan itu, Sri Sultan pun mengapresiasi para pemenang Penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY Tahun 2023.
"Selamat bagi mereka yang bisa mengembangkan diri dan memberikan ruang pada desa untuk tumbuh dan berkembang, seperti apa yang kita harapkan dalam program desa mandiri budaya," kata Sri Sultan HB X pula.
antara
August
Masyarakat Indonesia Membludak Hadiri Peringatan HUT ke-78 RI di Frankfurt
Written by Akbar
August
Berbusana Nusantara WNI di Paramaribo Memperingati Kemerdekaan Indonesia ke-78
Written by Akbar
August
Bawaslu lantik 1.912 anggota Bawaslu untuk masa jabatan 2023-2028
Written by Akbar
VOinews.id- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) resmi melantik 1.912 anggota Bawaslu terpilih dari 514 kabupaten/kota untuk masa jabatan 2023-2028 di Jakarta pada Sabtu malam. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melantik mereka berdasarkan Surat Keputusan nomor 2576.1-2613.1/HK.01.01/K1/08/2023. Acara pelantikan ini dilakukan secara langsung dan juga disiarkan di kanal YouTube resmi Bawaslu.
Dalam amanatnya, Rahmat Bagja meminta para terlantik untuk bekerja sesuai aturan Undang Undang dalam menghadapi tahapan Pemilu Serentak 2024 yang krusial. "Saya yakin bahwa bapak-ibu akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Bagja. Rahmat mengingatkan bahwa pemilu 2024 akan berbeda dengan pemilu sebelumnya. Maka dari itu, membutuhkan kerja keras para anggota dan saling bantu di seluruh tingkatan.
"Pemilu kali ini berbeda dengan pemilu tahun 2019 karena pemilu tahun 2024 akan bertepatan dengan dua pemilu besar; pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah seluruh wilayah baik pemilihan gubernur, pemilihan walikota dan bupati dalam waktu satu tahun," kata Rahmat Bagja dalam Pelantikan Anggota Bawaslu di Jakarta.
"Sekat antara divisi harus dihancurkan karena bapak-ibu bertanggung jawab terhadap proses-proses pengawasan pemilu," lanjutnya. "Kalau ada yang tertinggal, belajar dan saling melakukan introspeksi satu sama lain." Sebelumnya, pelantikan anggota Bawasalu Kabupaten/Kota sempat tertunda. Menurut Rahmat, penundaan tersebut disebabkan oleh peretasan sistem pemasukan data Bawaslu. "Pengumuman calon anggota terpilih dan pelantikan tertera Sabtu, 12 Agustus 2023, diubah menjadi Senin, 14 Agustus 2023," tulis Rahmat Bagja dalam sebuah Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 280/KP.01.00/K1/08/2023.
"Dan pelaksanaan pelantikan dari yang semula Senin, 14 Agustus sampai dengan Rabu, 16 Agustus 2023 diubah menjadi Rabu, 16 Agustus sampai dengan Minggu, 20 Agustus 2023," tulis surat itu. Pelantikan ini juga cukup istimewa karena para anggota yang dilantik hadir dengan mengenakan pakaian adat daerah mereka masing-masing. Bagja mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.
antara