July
UNESCO Menetapkan Tiga Arsip Bersejarah Indonesia sebagai Ingatan Kolektif Dunia (Memory of the World)
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menerima tiga sertifikat dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada Senin (3/7). Tiga arsip dokumenter Indonesia yang bernilai sejarah tinggi, yaitu Pidato Soekarno ‘To Build the World Anew’, Pertemuan Pertama Gerakan Non-Blok, dan Hikayat Aceh, telah ditetapkan sebagai Ingatan Kolektif Dunia (Memory of the World) pada Sidang Dewan Eksekutif ke-216 UNESCO di Paris pada tanggal 10-14 Mei 2023.
Penyerahan ketiga sertifikat ini dilakukan di Gedung Utama Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, secara resmi menerima ketiga sertifikat yang diserahkan oleh Wakil Tetap Indonesia di UNESCO, Prof. Ismunandar.
“Pengakuan ini menjadi bukti nyata akan keunggulan Indonesia dalam diplomasi budaya internasional,” kata Teuku Faizasyah.
Ia menjelaskan, dengan ditetapkannya tiga arsip bersejarah ini sebagai Ingatan Kolektif Dunia, Indonesia berhasil memperkenalkan nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersebut kepada dunia. Selain itu, menurutnya, penghargaan ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam upaya pelestarian dan promosi kekayaan budaya serta sejarah nasional dan dunia.
“Perlu diingat juga bahwa penetapan ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan bagian dari langkah bersama untuk menjaga nilai sejarah kita hingga generasi-generasi yang akan datang. Semoga penetapan ini menjadi keberlanjutan pengakuan UNESCO atas hal penting lainnya di Indonesia,” katanya.
Teuku Faizasyah menambahkan, momen bersejarah ini menjadi bukti nyata dari kerja keras, dedikasi, serta sinergi antara para ahli, pemerintah, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan arsip dokumenter Indonesia. Pengakuan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pihak di Indonesia untuk terus melindungi dan memelihara arsip-arsip bersejarah yang berharga.
“Kementerian Luar Negeri RI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, termasuk kepada UNESCO, dalam proses penilaian dan penentuan Ingatan Kolektif Dunia. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi warisan budaya nasional serta memberikan kontribusi yang berarti bagi peradaban dunia,” kata Teuku.
Penetapan serta penyerahan tiga sertifikat ini menjadikan Indonesia memiliki 11 dari total 496 dokumen Ingatan Kolektif Dunia yang telah ditetapkan UNESCO. Delapan lainnya adalah Arsip VOC, Arsip Konfrensi Asia Afrika, Babad Diponegoro, Arsip Konservasi Borobudur, Arsip Tsunami, La Galigo, Nagarakartagama, Cerita Panji.
Selain penetapan tiga arsip dokumen tersebut, UNESCO juga menetapkan empat geopark Indonesia yaitu Ijen Geopark, Maros Pangkep Geopark, Merangin Geopark dan Raja Ampat Geopark sebagai UNESCO Global Geopark dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke 216 yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023. Dengan adanya tambahan empat geopark baru ini, Indonesia memiliki 10 dari total 195 UNESCO Geopark di dunia, 6 lainnya adalah Batur, Gunung Sewu, Cileteuh, Rinjani – Lombok, Toba, dan Belitong.
“Dengan pencapaian ini, Indonesia semakin meneguhkan posisinya sebagai negara dengan kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa. Ini juga menjadi langkah maju dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia di dunia internasional,” tutup Teuku Faizasyah.
July
Menag sampaikan masalah layanan haji 1444 H ke Menteri Arab Saudi
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi jamaah haji Indonesia selama beribadah haji 1444 H khususnya saat di Muzdalifah dan Mina kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq F Al Rabia. "Menag menemui secara khusus Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq sebelum mengikuti perayaan atas selesainya penyelenggaraan haji 1444 H," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Mekkah.
Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq F Al Rabiah menggelar pertemuan khusus sebelum menghadiri Hafl al-Haj al-Khitamy 1444 H, acara perayaan selesainya puncak haji, di Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Makkah.
Pada pertemuan tersebut Menag Yaqut menyampaikan apresiasi atas sejumlah kemudahan yang diperoleh jamaah haji Indonesia selama beribadah haji dan juga sejumlah masalah yang dihadapi jamaah haji Indonesia, khususnya saat di Muzdalifah dan Mina.
"Layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mashariq dan pihak Arab Saudi, sehingga Menag Yaqut menyampaikan sejumlah masalah yang muncul kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq," kata Hilman. Sejumlah masalah yang dialami jamaah haji Indonesia antara lain keterlambatan pemberangkatan jamaah dari Muzdalifah ke Mina. Jamaah terakhir diberangkatkan ke Mina pada pukul 13.30 Waktu Arab Saudi dan hal itu menyebabkan jamaah kepanasan saat di Muzdalifah.
Mashariq yang bertanggung jawab dalam mobilisasi jamaah gagal memenuhi target untuk segera membawa jamaah haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina. Masalah lainnya muncul saat jamaah berada di Mina, di mana sanitasi di sejumlah maktab yang dihuni jamaah haji Indonesia sangat buruk.
Air bersih di dapur di sejumlah maktab tidak keluar yang berakibat pada keterlambatan penyiapan makanan dan distribusinya. "Semua problem yang terjadi di Muzdalifah dan Mina disampaikan ke Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi karena hal itu menjadi tanggung jawab Mashariq," kata Hilman.
Ia menjelaskan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq sudah mendengar sejumlah persoalan yang dialami jamaah haji Indonesia dan berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan serta tidak akan membiarkan hal itu terjadi kembali. Hadir mendampingi Menag Yaqut Cholil dalam acara Hafl al-Haj al-Khitamy 1444 H yang bertema "Khitaamuhu Misk" tersebut antara lain Sekjen Kemenag Nizar Ali, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Irjen Kemenag Faisal AH, Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
antara
July
VOInews.id- Institut Pertanian Bogor (IPB) University membuat sistem informasi kinerja rantai pasok kelapa sawit bernama SIPESAT IPB yang memungkinkan semua aktor dalam agroindustri tanaman penghasil crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit itu dapat memberi penilaian. Ketua peneliti SIPESAT IPB Profesor Marimin saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Minggu, mengatakan sistem informasi ini solusi bagi petani yang secara swadaya mengelola kebunnya, maupun skala kelompok tani dan koperasi dapat melakukan penilaian terhadap rantai pasok untuk memaksimalkan kualitas tanamannya sesuai kebutuhan industri.
"Jadi dengan ada SIPESAT, digitalisasi proses dan transaksi pada agroindustri kelapa sawit dapat mendukung kesejahteraan aktor, peningkatan efisiensi dan efektivitas rantai pasok," jelasnya. Menurut dia, kinerja rantai pasok dan kelembagaan dalam agroindustri kelapa sawit perlu adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan industri 4.0 agar menjangkau semua aktor di dalamnya.
Profesor Marimin pun menjelaskan bahwa SIPESAT memberi akses penilaian sendiri terhadap semua aktor rantai pasok industri kelapa sawit menggunakan teknik supply chain operation reference (SCOR) atau pendekatan pengukuran terhadap rantai pasok.
Melalui SIPESAT, kata dia, aktivitas berkebun hingga transaksi dalam industri kepala sawit dapat dipantau dan mendeteksi masalah yang harus segera diselesaikan. Di dalamnya terdapat kemampuan untuk menganalisis data yang mendeteksi kinerja rantai pasok saat rendah serta menawarkan kemudahan dalam dokumentasi data transaksi. Kemudian menyediakan rekomendasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan penguatan rantai pasok.
Dilengkapi juga dengan fitur ketelusuran untuk memastikan kelapa sawit dibudidayakan di perkebunan yang legal. Sistem informasi ini juga mendukung peraturan pemerintah, baik Kementerian Pertanian maupun peraturan gubernur serta mendorong efisiensi tata niaga, mendukung percepatan sertifikasi budidaya dan stabilitas harga jual tandan buah segar (TBS) dari petani swadaya.
"Sistem ini masih berpeluang dikembangkan untuk menghasilkan penilaian kinerja berbasis geografis dan penelusuran secara berkala dilengkapi kontrak digital berbasis blockchain," demikian Profesor Marimin.
antara
July
VOInews.id- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa data pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 harus memiliki kejelasan yang pasti atau clear. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut DPT akan berhubungan dengan logistik yang diperlukan untuk pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Oleh karena itu, dia menilai kejelasan DPT sangat penting agar nanti tidak ada penyalahgunaan.
“Kalau DPT kita tidak clear, maka logistik sangat mungkin nanti tidak clear sehingga penyalahgunaannya akan besar. Nah, ini yang kita jaga bersama-sama,” kata Betty ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Minggu. Lolly mengatakan bahwa DPT ini menyangkut hak konstitusi warga negara Indonesia sehingga menjadi penting bagi Bawaslu RI dalam mengawal rekapitulasi DPT Pemilu 2024. “DPT ini kan menyangkut soal hak konstitusi warga negara kita. Karena itulah yang membuat mereka boleh memilih kan, bisa nyoblos, sehingga satu (data) saja menjadi penting bagi Bawaslu.
Lolly menyebut bahwa Bawaslu telah memberikan catatan terkait kejelasan DPT. Catatan tersebut, kata dia, terkait pemilih yang tidak dikenali, nomor induk kependudukan (NIK) invalid, dan mekanisme mengenai daftar pemilih khusus (DPK).
“Makanya kenapa Bawaslu memberikan catatan karena ini tidak sekadar soal jumlah, tapi soal harus clear datanya. Nah, respons dari KPU kan tadi ada yang memang dia (data) sudah terang, ada yang memang perlu dikejar, kita lihat dalam proses berikutnya,” ujarnya. Lolly hadir sebagai perwakilan Bawaslu RI dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional untuk Pemilu 2024 di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU, Jakarta.
Dalam rapat pleno tersebut, KPU menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222. Jumlah DPT tersebut terdiri atas 102.218.503 pemilih laki-laki dan 102.588.719 pemilih perempuan.
antara