August
VOInews, Banda Aceh : Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengajak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menjalin kerjasama dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024 di Aceh.
"Ini sebagai bentuk membangun koordinasi dan memperkuat sinergitas sebab peran Kejaksaan sangat dibutuhkan," kata Ketua KIP Aceh, Saiful, saat silaturahmi ke Kejati Aceh, sebagaimana dikutip Info Publik, Selasa (22/8/2023).
Menurutnya, dengan adanya kerjasama nanti, berbagai persoalan bisa diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Bahkan, diharapkan KIP Aceh dan Kejati dapat melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) untuk kedepannya dalam bidang pengawasan hukum perdata dan tata usaha negara.
Kajati Aceh, Bambang Bachtiar, menanggapi positif permintaan KIP Aceh untuk dilaksanakannya nota kesepahaman (MoU) dengan Kejati dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan.
Menurut Bambang, Kejaksaan juga berperan aktif dalam rangka mensukseskan pemilu dan pilkada 2024 mendatang.
"Dan di Kejaksaan telah pula dibentuk posko yang dapat memonitor pelaksanaan pemilu sejak awal dilaksanakan tahapan pemilu," kata Bambang.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua KIP Aceh Saiful didampingi Anggota KIP Hendra Darmawan dan Sekretaris Muctaruddin serta rombongan diterima oleh Kajati Aceh Bambang Bachtiar, Wakajati, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Intelijen, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara beserta staf.
August
Kominfo Papua minta pers menjaga ruang digital jelang Pemilu 2024
Written by agus santika
VOInews, Jayapura : Dinas Komunikasi dan informatika (Kominfo) Provinsi Papua mengatakan Pers sebagai pilar demokrasi keempat memiliki kewajiban untuk menjaga ruang digital menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sebagaimana dikutip ANTARA, Kepala Dinas Kominfo Papua Jeri A. Yudianto di Jayapura, Selasa, mengatakan pers memiliki kewajiban dalam menjaga dan mengawal ruang digital di Papua dari berita bohong atau hoaks.
"Pers menjadi rujukan yang tepat bagi masyarakat Papua dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan," katanya saat menyampaikan materi bagi peserta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Papua.
Menurut Jeri, Pers memiliki kode etik jurnalistik yang menjadi landasan profesionalisme pekerja media atau jurnalis dalam menghasilkan berita-berita yang informatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang benar.
"Apalagi memasuki Pemilu 2024, ruang digital perlu dikawal dengan baik melalui pemberitaan teman-teman Pers," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi Pemilu yang aman dan damai melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Papua, kanal media sosial, podcast, broadcast melalui pesan singkat, serta menggandeng youtuber dan influencer/pemengaruh.
"Kami berupaya dengan berbagai cara, selain pemberitaan dari rekan-rekan Pers, agar gema Pemilu aman dan damai di Papua tersampaikan dengan baik," katanya.
Dia menambahkan waktu menjelang Pemilu 14 Februari 2024 tersisa 175 hari lagi, sehingga pihaknya mengajak seluruh masyarakat Papua untuk tidak mudah terprovokasi berita bohong di media sosial.
"Sosial media menjadi ruang bagi berita bohong disebarkan, untuk itu kami mengajar masyarakat untuk menjadikan Pers atau media massa sebagai sumber informasi yang terpercaya," ujarnya lagi.
August
VOInews, Jakarta: Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyampaikan usulan untuk mengaktifkan kembali forum kerja sama bilateral Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melalui Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang terhenti sejak 2018.
Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (22/08/2023), Zulkifli mengatakan forum TIFA dirasa penting bagi Indonesia sebagai forum konsultasi bilateral antara Indonesia dan AS untuk membahas isu spesifik mengenai perdagangan dan investasi.
“Kami sepakat untuk melaksanakan forum bilateral Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) pada 2024,” ungkap Zulkifli Hasan dalam pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (Unites States Trade of Representative/USTR) Katherine Tai yang berlangsung Senin, (21/08/2023) di sela-sela Pertemuan ke-55 Menteri Ekonomi ASEAN dan Pertemuan Terkait Lainnya (the 55th ASEAN Economic Minister’s Meeting and Related Meetings) di Semarang, Jawa Tengah.
Disamping itu, AS pun meminta dukungan Indonesia atas perundingan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) untuk dapat selesai sebelum Pertemuan Tingkat Menteri IPEF bulan November di San Fransisco, AS.
Pihak AS menyampaikan perhatiannya pada perkembangan sektor perdagangan digital. Kedua negara saling bertukar informasi mengenai cakupan regulasi dan mekanisme perdagangan digital yang diharapkan dapat melindungi pelaku UMKM.
Tak hanya mengusulkan keaktifan kembali dalam TIFA, Zulkifli Hasan juga meminta AS untuk dapat menarik gugatannya atas isu produk hortikultura (DS477/DS478) di World Trade Organization (WTO).
“Indonesia telah mematuhi keputusan dan rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa WTO dengan menyesuaikan Undang-Undang, Peraturan Menteri Pertanian, dan Peraturan Menteri Perdagangan. Indonesia berharap AS dapat segera menutup gugatan isu produk pertanian,” jelas Zulkifli Hasan.
Sementara itu, Duta Besar Katherine Tai menyampaikan harapan AS agar isu produk holtikultura dapat segera menemukan konsensus agar sengketa impor hortikultura antara Indonesia dan AS dapat segera selesai sehingga tidak menghambat akses pasar di kedua negara.
Total perdagangan Indonesia-AS pada periode Januari-Juni 2023 tercatat sebesar USD17,18 miliar. Sementara total perdagangan Indonesia-AS pada 2022 tercatat sebesar USD39,80 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia ke AS sebesar 28,18 miliar dan impor Indonesia dari AS sebesar USD11,61 miliar. Di tahun tersebut Indonesia surplus neraca perdagangan USD16,57 miliar terhadap AS.
August
Wakil Ketua MPR dukung pola pendidikan Pancasila yang lebih baik
Written by Akbar
VOInews.id- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendukung perbaikan menuju pola pengajaran pendidikan Pancasila yang lebih baik sebagai upaya untuk penanaman nilai-nilai kebangsaan yang berkelanjutan bagi generasi penerus.
"Semua upaya untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada setiap anak bangsa harus menjadi perhatian semua pihak demi mewujudkan generasi penerus yang berkarakter kuat dengan nasionalisme yang tinggi," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Lestari mengatakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah meluncurkan buku teks utama pendidikan Pancasila yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, imbuh Lestari, berharap buku tersebut menjadi pegangan atau referensi dalam program pembelajaran di sekolah maupun di madrasah. "Kembali dihidupkannya Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila itu berdasarkan evaluasi terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) selama ini," kata Lestari.
antara