August
Kemlu: Sikap netral adalah netral terhadap situasi yang sedang terjadi
Written by Akbar
VOInews.id- Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Reza Suryodipuro mengatakan bahwa sikap netral adalah netral terhadap situasi yang terjadi pada suatu negara. “Bersikap netral bukanlah menjadi netral terhadap satu pihak atau pihak lainnya, melainkan netral terhadap situasi yang dialami (oleh negara tersebut),” kata Sidharto dalam acara ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (ASEAN IIDC) 2023 di Jakarta. Menurut Sidharto, banyak negara termasuk negara anggota ASEAN akan memilih untuk bersikap netral mengingat munculnya multipolaritas dinamis.
“Banyak negara, tidak terkecuali negara ASEAN, akan memilih untuk bersikap netral meski mereka tidak harus menentukannya,” kata Sidharto. Dia melanjutkan, dasar moral untuk netralitas tersebut adalah bagaimana menghindari kejahatan terbesar dari semuanya, yaitu perang.
“Tentang bagaimana menghindari kejahatan terbesar dari semuanya, yaitu perang, dan saya pikir ini adalah dasar moral di mana netralitas kita perjuangkan,” ujar Dirjen Kerjasama ASEAN tersebut. Sidharto juga mengatakan, dalam moralitas, seseorang tidak melihat politik sebagai sesuatu yang jahat atau malaikat, melainkan tentang melakukan hal yang benar. Sidharto R. Suryodipuro hadir sebagai panelis sesi diskusi ASEAN IIDC 2023 tentang “Melestarikan dan memperkuat tatanan internasional berbasis aturan yang dibangun di atas etika universal dan nilai-nilai kemanusiaan.
” Panelis lain yang hadir dalam sesi diskusi tersebut adalah Penasehat Persaudaraan Kemanusiaan untuk Presiden Timor-Leste Martinho G. da Silva Gusmao dan Ketua Yayasan Chisty asal India Syekh Syed Salman Chisty. ASEAN IIDC 2023 yang berlangsung pada 7-8 Agustus 2023 dihadiri oleh tokoh lintas agama dari kawasan ASEAN dan merupakan bagian dari penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
antara
August
KBRI Seoul siap bantu pindahkan kontingen Indonesia peserta Jambore
Written by Akbar
VOInews.id- Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul siap membantu pemerintah Korea Selatan untuk memindahkan kontingen Indonesia peserta Jambore Pramuka Sedunia ke-25 dari Bumi Perkemahan Sae Man Geum ke tempat yang lebih aman di sekitar Seoul.
"Narasi yang digunakan pemerintah Korea adalah 'early departure' karena program Jambore masih dilanjutkan di Seoul dan sekitarnya untuk beberapa hari sampai penutupan tanggal 11 Agustus," kata Duta Besar Ri untuk Korsel Gandi Sulistiyanto melalui pesan singkat diterima di Jakarta.
Menurut Sulistiyanto penutupan direncanakan dilaksanakan di stadion Sangnam World Cup dengan puncak acara konser beberapa grup K-Pop. Selain itu Sulistiyanto mengatakan KBRI akan mengerahkan para mahasiswa Indonesia yang bisa berbahasa Korea, ke tempat-tempat pemindahan peserta. Sementara itu pimpinan Kontingen Gerakan Pramuka Mayjen TNI Mar (Purn) Yuniar Ludfi memastikan akan terus mengerahkan unit leader (pembina pasukan) Indonesia agar 1.569 peserta dapat dipindahkan sesuai jadwal esok.
"Saat ini kondisi peserta Indonesia semua dalam keadaan aman dan tetap bersemangat. Bahkan masih sempat tampil dengan pertunjukan kesenian di panggung utama malam bersama 15 negara lain yang lolos seleksi tampil di panggung utama Jambore," kata Ludfi. Pemerintah Korsel tengah menyiapkan pemindahan 39 ribu peserta Jambore Pramuka Sedunia ke-25 dari Bumi Perkemahan Sae Man-Geum untuk menghindari amukan topan Khanun yang diperkirakan melanda tempat itu pada 9-10 Agustus.
Peserta dari 155 negara yang masih mengikuti kegiatan akan dipindah ke tempat lebih aman di sekitar ibukota Korsel, Seoul dengan mengerahkan seribu bus yang mulai berangkat pukul 08.00 pagi dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 14 jam. Pergerakan pemindahan akan mendahulukan peserta didik, kemudian orang dewasa yang ikut jambore baik sebagai Contingent Management Team ataupun International Service Team.
antara
August
VOInews.id- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa stabilitas politik mampu menentukan status ekonomi Indonesia dalam hal apakah Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atau tinggi.
“Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas 10.000 dolar AS,” kata Menko Airlangga melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin. Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara Democracy Dialogue yang diselenggarakan oleh The Jakarta Post. Menurutnya, implementasi sistem demokrasi yang baik mampu menjadi jalan untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia.
Dengan menjalani Keketuaan ASEAN di tahun 2023, Indonesia saat ini ingin memimpin dengan memberikan contoh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sekaligus terbesar di kawasan ASEAN. Menko Airlangga menilai, penting bagi seluruh pemimpin untuk mengutamakan kerja sama dan dialog dalam menjaga stabilitas nasional, mencapai kemakmuran, dan menjaga demokrasi. Oleh karena itu dalam jangka panjang, demokrasi akan membawa manfaat bagi Indonesia.
Kemudian Menko Airlangga memaparkan, dibandingkan dengan lima hingga sepuluh tahun lalu, demokrasi global menunjukkan penurunan dan stagnasi. Hal itu dikonfirmasi dalam laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2023. Fenomena itu terjadi secara global dan tercermin dalam skor masing-masing wilayah.
Rata-rata skor regional Asia dan Australia tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni di level 5,46. Indonesia sendiri mencetak skor 6,72 atau masih sama dengan skor tahun 2021, namun telah meningkat secara signifikan dari skor 6,30 di tahun 2020. “Berdasarkan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute, menyatakan terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah ke rezim otokratis. Tapi Indonesia tidak akan mengalami rezim otokratis.
Indonesia adalah salah satu negara multipartai di dunia,” ujar Menko Airlangga. Lebih lanjut, terdapat bukti yang menunjukkan hubungan yang kuat dan interaktif sepanjang sejarah antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi yang dilakukan oleh MIT menunjukkan bahwa negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis mengalami 20 persen peningkatan PDB selama periode 25 tahun, dibandingkan dengan apa yang akan terjadi jika mereka tetap menjadi negara otoriter.
Hal tersebut menunjukkan bahwa membutuhkan waktu dan kemajuan yang stabil bagi demokrasi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan mengenai perkembangan hubungan Indonesia sebagai salah satu key partner dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia saat ini tengah berfokus untuk mendorong pemanfaatan keunggulan demografis Indonesia yang akan mencapai puncaknya dalam kurun waktu 13 tahun atau pada tahun 2035. "Ini dapat menjadi potensi bagi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi terbesar di dunia dengan memanfaatkan bonus demografi ini,” katanya pula.
antara
August
Menlu RI Tegaskan Pentingnya Dialog untuk Menjembatani Perbedaan
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggaris bawahi pentingnya dialog antar umat beragama khususnya di kawasan ASEAN. Menurutnya, salah satu tujuan ASEAN adalah memastikan rakyat hidup dalami dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.
“Di kawasan yang sangat beragam seperti Asia Tenggara, dialog sangat penting untuk menjembatani saling pengertian dan mendorong rasa saling menghormati,” kata Menlu Retno dalam sambutan kunci pada Konferensi Dialog Antar Budaya dan Antar Agama ASEAN (IIDC) 2023, di Jakarta, Senin (7/8).
Menlu Retno mengatakan, perdamaian dan stabilitas yang saat ini dirasakan di kawasan, merupakan hasil kerja keras ASEAN selama bertahun-tahun dalam mendorong budaya dialog. Ia menjelaskan, disaat dunia mengalami persaingan geopolitik dan defisit kepercayaan seperti sekarang ini, dialog antar negara menjadi lebih penting dari sebelumnya.
“Inilah mengapa kebijakan luar negeri kita bekerja keras untuk menumbuhkan kebiasaan berdialog, membangun status Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,” katanya.
Menlu mengatakan hal itu bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antar peradaban. Menurutnya, jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman hanya akan melahirkan kecurigaan dan kebencian. Dengan tren Islamofobia saat ini, menurutnya, dunia dapat mengarah pada benturan peradaban.
“Ada pepatah populer di Indonesia, tak kenal maka tak sayang, yang artinya kamu tidak bisa mencintai apa yang tidak kamu ketahui,” katanya.
Hal lain yang mendorong Indonesia membangun kebijakan luar negeri dengan menumbuhkan kebiasaan dialog adalah untuk menunjukkan citra Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Menurut Menlu Retno, Indonesia adalah contoh hidup di mana Islam bisa selaras dengan modernitas dan di mana Islam dan toleransi saling menguatkan.
“Kuncinya adalah moderasi dan kami berkomitmen untuk menginspirasi negara-negara Muslim lainnya untuk juga mengambil sikap tegas melawan radikalisme,” katanya.
Selain itu, menurut Retno, Indonesia juga terus mendorong hak kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk selalu mempromosikan pendidikan untuk semua, termasuk kaum perempuan dan anak perempuan.