15
August

 

VOinews.id- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan kepada seluruh pihak untuk menjaga agar tidak terjadi polarisasi tajam dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. "Kita harapkan tiga atau dua poros misalnya itu, tidak menimbulkan polarisasi yang tajam," kata Wapres usai membuka Raimuna Nasional XII Tahun 2023 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Wiladatika, Jakarta Timur.

Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf Amin kepada wartawan saat menanggapi soal munculnya tiga poros koalisi saat ini menjelang Pilpres 2024. Wapres meminta semua pihak mengikuti saja proses pemilu itu sebagaimana ketentuan dan berharap pemilu yang akan datang dapat menyuguhkan kontestasi yang penuh persahabatan, rasa kegembiraan, serta saling menghormati.

"Dan nanti menghasilkan pemimpin yang betul-betul kita harapkan. Saya kira menurut saya tiga ataupun dua (poros koalisi) tidak boleh terjadi polarisasi. Itu yang penting," kata Wapres.

 

antara

14
August

 

VOinews.idStaf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kemenko Perekonomian Rizal Edwin meminta pelaku usaha pusat perbelanjaan untuk bisa berinovasi dan mengembangkan konsep baru untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Menurut Edwin, animo masyarakat yang menjadikan pusat perbelanjaan sebagai tujuan wisata keluarga selain sebagai tempat membeli kebutuhan rumah tangga juga terus meningkat pascapandemi.

"Hal tersebut bisa dijadikan sebagai pemicu bagi Hippindo (Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia) untuk berbenah diri dan juga berinovasi mengembangkan konsep-konsep baru dalam memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat," katanya dalam Indonesia Retail Summit (IRS) 2023 di Jakarta, Senin. Pada tahun 2023 ini, terdapat peningkatan jumlah pengunjung di pusat-pusat perbelanjaan.

Disebut Edwin, sejumlah pusat perbelanjaan menjadi tempat favorit masyarakat khususnya di saat libur lebaran yang lalu. "Jumlah pengunjung dilaporkan sudah mencapai 100 persen, meningkat dibandingkan 2022 yang berkisar di angka 90 persen," katanya.

Peningkatan pengunjung disinyalir terjadi menyusul pencabutan status PPKM. Di sisi lain, peningkatan pengunjung itu juga sejalan dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen (IKK) yang pada Juni 2023 berada pada level 127,1 atau meningkat 6 persen dari posisi akhir tahun lalu dan termasuk pada kategori zona optimis. Edwin menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini terdapat 649 pusat pembelanjaan dan 1.484 toko swalayan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang cukup besar itu menunjukkan pentingnya peranan pusat pembelajaran dan toko swalayan dalam menunjang aktivitas perekonomian serta pemenuhan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, lanjut Edwin, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan serta kemudahan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan dalam negeri. Pemerintah juga mendorong pelaku usaha pusat perbelanjaan untuk bermitra dengan para pelaku UMKM.

"Melalui kemitraan dan kolaborasi ini, tentunya kita akan dapat menciptakan peluang pasar bagi produk-produk UMKM kita, menciptakan lapangan usaha baru, menyerap tenaga kerja dan mewujudkan iklim usaha yang sehat," katanya.

 

antara

14
August

 

VOInews.id- Dewan Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Pambagio meminta pemerintah perlu lebih berinvestasi dalam mengembangkan infrastruktur transportasi yang berbasis pada energi terbarukan dalam upaya mencegah polusi udara. Agus Pambagio merespons situasi udara di DKI Jakarta yang akhir-akhir ini memburuk, menyatakan pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan infrastruktur transportasi yang menggunakan sumber energi terbarukan.

"Seperti kendaraan listrik (electric vehicle/EV), biodiesel, dan biofuel yang efisien dan terjangkau seperti kereta api, bus, dan moda transportasi umum lainnya," kata Agus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sumber polutan yang memenuhi udara di Jakarta berasal dari sektor transportasi.

Situasi udara yang tercemar telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan di Jakarta, bahkan termasuk dalam salah satu kondisi paling buruk di dunia. Data menunjukkan, peta kualitas udara di Jakarta (OQAir) secara live kerap menunjukkan rata-rata kondisi di Jakarta adalah pada status tidak sehat bagi kelompok sensitif. Adapun, jumlah kendaraan bermotor khusus di DKI Jakarta mencapai sekitar 21,8 juta unit pada akhir 2022. Data tersebut tercatat dalam laporan Statistik Indonesia 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut laporan tersebut, selama periode 2020-2022 jumlah mobil penumpang di Jakarta sudah bertambah sekitar 1,6 juta %E2%80%8Bunit. Agus mengatakan kendaraan berbahan bakar minyak saat ini menjadi kontributor besar dalam polusi udara di Jakarta, selain sektor industri.

"Dalam situasi saat ini, kendaraan bermotor menjadi penyebab signifikan dari polusi udara di Jakarta, mencakup sekitar 57 persen dari total polutan," ujarnya pula. Dari persentase 57 persen polutan yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar minyak, kata dia pula, hampir 98 persen berasal dari kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan-jalan ibu kota. Dalam hal pencemaran udara, Agus pun menepis isu pembangkitan listrik yang dijadikan penyebab meningginya polusi udara di Jakarta. "Masalahnya adalah transportasi," ujar Agus.

 

antara

14
August

 

VOInews.id- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kegiatan tiga kapal perikanan yang diduga melakukan alih muatan (transhipment) hasil tangkapan ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) – 718 Perairan Kepulauan Aru, Maluku. Aksi tersebut berhasil dihentikan oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Paus 01 dalam patroli pengawasan di Zona III Penangkapan Ikan Terukur WPPNRI 718.

“Ada tiga kapal perikanan yang kami amankan, satu kapal pengangkut dan dua kapal penangkap. Kapal-kapal ini diduga melakukan alih muatan bukan dengan kapal mitranya atau tidak dalam satu kesatuan usaha”, kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Adin Nurawaluddin dalam keterangan resminya di Jakarta.

Ketiga kapal tersebut di antaranya kapal motor (KM) LB 99 (263 GT), KM LB III (56 GT), KM LB 7 (91 GT), pada saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa salah satu kapal penangkap ikan mengantongi perizinan berusaha pra produksi. Sementara itu, lanjut dia, sesuai Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1049/MEN-KP/VII/2023 tentang Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Pelaksanaan Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi, kapal penangkap ikan hanya diperbolehkan melakukan alih muatan kepada kapal pengangkut ikan yang menjadi mitranya atau yang berada dalam satu kesatuan usaha.

ke depan, pihaknya akan memperketat untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam implementasi PP 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota. Berkaitan dengan hal tersebut, Adin menekankan bahwa kepatuhan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, sesuai arah tujuan dari kebijakan PIT Berbasis Kuota.

“Tindakan ini termasuk salah satu bentuk unreported fishing, sebab pemindahan muatan hasil tangkapan ikan menjadi tidak terlaporkan atau dapat mengacaukan data tangkapan ikan”, tegas Adin.

 

antara