May
Tio Aliansyah: Sesama Penyelenggara Pemilu harus Saling Mengingatkan dan Menguatkan
Written by agus santika
VOInews, Surakarta : Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengingatkan sesama penyelenggara Pemilu harus saling mendukung dengan selalu mengingatkan dan menguatkan.
Hal tersebut diperlukan karena tugas penyelenggara Pemilu periode ini sangat berat, di mana Pemilu nasional beririsan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Demikian disampaikan Muhammad Tio Aliansyah dalam kegiatan Sosialisasi Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu dengan tema Sosialisasi Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Menghadapi Tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, di Kota Surakarta, Rabu (10/5/2023).
“DKPP, KPU, maupun Bawaslu harus saling menguatkan dan mengingatkan serta menjalin hubungan yang baik sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi menegakan kode etik, sambungnya, DKPP lebih menggunakan pendekatan preventif atau pencegahan untuk mengurangi gesekan antar penyelenggara Pemilu.
Oleh karenanya, menurut mantan Anggota KPU Provinsi Lampung ini, DKPP sangat terbuka dan menerima masukan, saran, serta kritik dari berbagai pihak termasuk dari sesama penyelenggara Pemilu.
“Kami sangat terbuka menirima teman-teman untuk berdiskusi, pintu kami akan selalu terbuka untuk teman-teman di daerah” pungkasnya.
Dalam kegiatan ini, Tio juga mengajak penyelenggara Pemilu tidak hanya selalu memperhatikan peraturan dan hukum yang berlaku tapi juga prinsip-prinsip kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.
“Perhatikan prinsip jujur, mandiri, adil, akuntabel, berkepastian hukum, aksesbilitas, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan menjaga kepentingan umum” tegas Tio.( Humas DKPP/gus)
May
VOInews, Jakarta: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis yang dikutip Antara Kamis mengatakan ekspor produk serat rayon viskose atau viscose staple fibre (VSF) berpeluang meningkat setelah terbebas dari perpanjangan kedua pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) di India. Pembatalan BMAD produk VSF ini berdasarkan laporan Semi-Annual Report Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang diterbitkan Pemerintah India pada 19 April 2023.
Dengan demikian eksportir Indonesia tidak lagi dikenakan BMAD sebesar 0,103 hingga 0,512 dolar AS per kilogram. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kinerja ekspor VSF Indonesia ke India mencapai nilai tertinggi pada 2022 yaitu sebesar 110 juta dolar AS. Sementara itu untuk periode Januari-Februari 2023 nilai ekspor VSF Indonesia ke India tercatat sebesar 11,05 juta dolar AS atau naik 32,18 persen dari periode yang sama pada 2022 yang sebesar 8 juta dolar AS.(antara)
May
Presiden Joko Widodo Ajak Para Pemimpin ASEAN untuk Tindak Tegas Pelaku TPPO
Written by Andy Romdoni 
VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pemimpin negara-negara ASEAN untuk bersama-sama mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Menurutnya hal itu menjadi perhatian para Kepala Negara karena menyentuh kepentingan rakyat, termasuk tentang pelindungan pekerja migran.
“Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para Leader, termasuk pelindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya,” katanya dalam keterangan pers usai KTT ASEAN di Labuan Bajo, Kamis (11/5).
Presiden Joko Widodo mengatakan KTT ASEAN ke-42 telah berhasil diselenggarakan dengan lancar dan hasil yang baik. Menurutnya, Indonesia ingin melihat ASEAN yang kuat, mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika dan tetap memegang peran sentral di kawasan.
“Oleh karena itu, kemarin saya ajak para leader berlayar bersama naik kapal phinisi, agar suasananya relaks dan kekeluargaan. Karena memang ASEAN ini satu keluarga,” katanya.
Presiden Joko Widodo mengatakan ikatan antar negara ASEAN sangat kuat. Menurutnya kesatuan ASEAN sangat penting untuk mencapai ASEAN Matters : Epicentrum of Growth, kawasan yang damai dan sejahtera.
Sementara itu, terkait penguatan kerja sama ekonomi, menurut Presiden, ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.
“Sehingga hilirisasi industri menjadi kunci,” katanya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyebut Kepala Negara ASEAN telah sepakat untuk memperkuat implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar-negara.
“Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN semakin kuat dan semakin mandiri,” tutupnya.
May
Indonesia Siap Bicara dengan Junta untuk Kepentingan Kemanusiaan di Myanmar
Written by Andy Romdoni
VOInews, Labuan Bajo: Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 menyatakan siap untuk melakukan komunikasi dengan junta militer dan semua pihak di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan.
“Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholders di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5).
Menurut Presiden, pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat ditoleransi. Ia mengatakan, 5 Poin Konsensus (5PC) memandatkan ASEAN untuk melakukan pendekatan dengan semua pihak di Myanmar.
“Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan,” katanya.
Namun demikian dirinya menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak berarti pengakuan. Oleh karena itu dirinya menekankan pentingnya kesatuan ASEAN agar tidak mudah dipecah belah.
“Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan. Sehingga saya tadi sampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN. Saya yakin, tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menekankan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari konflik Myanmar. Dirinya pun menegaskan pentingnya penghentian kekerasan agar rakyat terlindungi.
“Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi,” tutupnya.