May
VOInews.id-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dalam pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. "Kami mengapresiasi seluruh proses yang telah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu dan KPU, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota yang pada saat bersamaan melakukan pendaftaran, penerimaan (dokumen persyaratan) bakal caleg di seluruh kota dan provinsi masing-masing," ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta.
Hal tersebut disampaikan oleh Bagja usai jajaran Bawaslu RI mengawasi tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU RI, Jakarta, mulai hari pertama pendaftaran Senin (1/5) hingga hari terakhir pendaftaran Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB. Ke depannya di tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal caleg itu, Bagja berharap KPU dan Bawaslu dapat meningkatkan kinerja mereka.
Ia pun berharap Bawaslu diberikan kesempatan untuk mengawasi secara langsung atau serta merta tahapan tersebut. "Kami berharap proses-proses ke depan nanti akan ada proses verifikasi dilakukan oleh KPU dan Bawaslu akan serta merta juga mengawasi proses yang dilakukan oleh teman-teman KPU," kata dia. Hingga Minggu (14/5) pukul 22.41 WIB, sejak pendaftaran bakal calon anggota DPR RI dibuka pada Senin (1/5), seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 di tingkat nasional telah mendaftarkan bakal calon anggota DPR. Mereka adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, PDI Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Berikutnya, Partai Kesatuan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Golkar, dan Partai Buruh.
antara
May
VOInews, Jakarta: Di sela-sela Pertemuan European Union Indo-Pacific Ministerial Forum di Stockholm, Swedia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga melakukan pertemuan dengan 22 Menlu atau setara Menlu. Pertemuan dilakukan dengan Swedia, Maladewa, Latvia, Sri Lanka, Luksemburg, Bulgaria, Austria, Rumania, Siprus, Finlandia, Fiji, India, Kroasia, Lithuania, Denmark, Persatuan Emirat Arab, Jepang, Prancis, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan juga dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa (HRVP Uni Eropa).
“Di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, ada beberapa isu yang sifatnya generik. Misalnya di hampir semua pertemuan, mereka menanyakan hasil dari KTT ke-42 ASEAN, termasuk isu Myanmar,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (14/5).
Menurut Retno, para negara mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN dan memiliki harapan besar dari keketuaan Indonesia. Ia mengatakan, hasil KTT ke-42 dinilai oleh pihak luar berhasil dengan baik.
“Dan mereka terus memberikan dukungan mengenai implementasi 5PC, terutama oleh militer Myanmar. Dan saya jelaskan kepada mereka bahwa posisi ASEAN kokoh mengenai urgensi implementasi 5PC,” katanya.
Saya juga menjelaskan di dalam pertemuan-pertemuan bilateral mengenai apa yang telah dilakukan Indonesia di dalam 4 bulan selama keketuaan Indonesia di ASEAN mengenai Myanmar, terutama mengenai engagements yang sudah dilakukan Indonesia, kemudian upaya untuk menurunkan kekerasan, dan bantuan kemanusiaan yang sudah mulai berjalan secara bertahap.
“Masih terkait dengan ASEAN, Indonesia sebagai Ketua ASEAN menerima surat dari Swedia mengenai keinginan Swedia untuk melakukan aksesi terhadap Treaty of Amity and Cooperation (TAC),” katanya.
Hal lain yang dibahas dalam rangkaian pertemuan bilateral tersebut adalah kerja sama bilateral dengan masing-masing negara. Menurut Retno, dirinya mengundang para negara untuk berinvestasi di Indonesia, terutama untuk sektor energi hijau, kendaraan listrik, dan juga pembangunan IKN.
“Saya juga minta dukungan terhadap hilirisasi industri yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia,” katanya.
Selain itu dirinya juga meminta dukungan para negara mengenai pentingnya dihapuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif termasuk dari Uni Eropa dan penyelesaian segera negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EU CEPA).
“Untuk mendorong kerja sama perdagangan, saya juga mengundang mereka untuk hadir pada Trade Expo Indonesia, Indonesia-Europe Business Forum, dan Indonesia-Central and Eastern Europe Business Forum (INA-CEE),” tambahnya.
Isu lain yang dibahas dalam Pertemuan bilateral adalah untuk mendapatkan dukungan terhadap beberapa pencalonan Indonesia. Menurut Retno, Indonesia mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Dewan HAM PBB 2024-2026 dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030.
Selain itu dibahas pula isu Afghanistan dengan Menteri Negara untuk Timur Tengah, Afrika Utara, dan PBB, Inggris, Lord Tariq Ahmed. Menurut Retno, Inggris menyampaikan penghargaan atas peran aktif Indonesia di isu Afghanistan, terutama dalam isu pendidikan untuk perempuan Afghanistan.
May
VOInews, Jakarta: Indonesia selaku Ketua ASEAN menghadiri pertemuan European Union Indo-Pacific Ministerial Forum yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia, Sabtu (13/5). Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang hadir mewakili Indonesia menyampaikan kolaborasi di Indonesia-Pasifik merupakan salah satu isu yang dibahas di KTT ASEAN ke-42.
“Saya sengaja menekankan kata kolaborasi karena inilah yang memang diinginkan dan disampaikan selama KTT ASEAN. ASEAN tidak ingin melihat Indo-Pasifik menjadi teater rivalitas kekuatan besar,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (14/5).
Menteri Retno menjelaskan, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan sejahtera, termasuk upaya yang harus dilakukan melalui forum tersebut.
“Jadi forum ini harus membahas upaya kerja sama dan kolaborasi untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan sejahtera,” lanjutnya.
Menteri Retno juga menyampaikan komitemen ASEAN yang terbuka untuk bekerja sama dengan semua negara tanpa kecuali, atau inklusif. Namun, menurutnya, seluruh pihak harus memegang teguh prinsip penghormatan terhadap hukum internasional dan paradigma kolaborasi harus diadopsi oleh semua.
“Dua prinsip ini terus dipegang teguh oleh ASEAN selama setengah abad. Dua prinsip ini pula yang memang cocok untuk diterapkan di Indo-Pasifik,” katanya.
Hal lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah pentingnya pendekatan dengan Indo-Pasifik yang bersifat inklusif. Ia menegaskan, inklusivitas ini harus bermakna terbuka untuk semua negara.
“Indo-Pasifik terlalu besar untuk hanya dikelola dinikmati oleh segelintir negara. Dan jangan sampai Indo-Pasifik menjadi proxy kekuatan tertentu. Perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik harus dapat dinikmati oleh semua,” tegasnya.
Dirinya pun mengingatkan kerja sama di Indo-Pasifik yang harus konkret dan bermanfaat bagi rakyat. Menurutnya, kerja sama semacam ini bukan hanya terkait dengan politik dan keamanan atau sekedar bersifat norm-setting.
“Di sinilah arti penting implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, kerja sama konkret inklusif yang memprioritaskan 4 area kerja sama,” katanya.
Di dalam pertemuan, Menlu Retno juga menekankan kerja sama harus bersifat forward looking untuk mengatasi berbagai tantangan masa depan. Menurutnya, kerja sama yang konkret dan inklusif akan meredakan ketegangan, memperkuat rasa saling percaya, dan menciptakan kesalingtergantungan antara negara di kawasan.
“Dan sebagai penutup dalam keynote speech, saya menyampaikan undangan Indonesia kepada semua negara yang hadir, terutama dari kalangan bisnisnya, untuk menghadiri ASEAN-Indo-Pacific Infrastructure Forum yang akan dilakukan di Jakarta pada bulan September nanti, dan akan dilakukan back-to-back dengan KTT ke-43 ASEAN,” tutupnya.
ASEAN-Indo-Pacific Infrastructure Forum adalah sebuah platform yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi kerja sama di kawasan Indo-Pasifik.
May
Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan, Bawaslu Upayakan Semangat Gotong-Royong
Written by agus santika
VOInews, Jakarta : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Totok Hariyono mengungkapkan, Bawaslu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengawasi terpenuhinya hak pilih, termasuk kelompok rentan. Menurutnya, dengan semangat gotong-royong, maka pemenuhan hak pemilih dapat terpenuhi secara maksimal.
"Bawaslu membawa 'tagline' gotong royong, sehingga melibatkan semua pengawasan pemilu. Pemilih menjadi konsens utama karena perlu memastikan hak pilihnya terpenuhi," katanya saat menjadi narasumber Lokakarya Nasional Pemenuhan Hak Konstitusional Kelompok Rentan pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang diadakan Komnas HAM di Jakarta, Jumat (12/5/2023).
Mengutip situs resmi bawaslu.co.id, Totok mengungkapkan, Bawaslu diamanatkan tugas untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sesuai Pasal 93 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sementara desain partisipasi masyarakat, lanjutnya, diamanatkan pada Pasal 94 ayat (1) UU 7/2017. “Partisipasi masyarakat kemudian diturunkan secara rigid dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif,”urai dia.
Dia menegaskan, sejumlah rekomendasi Komnas HAM mengenai hak pilih, khususnya terhadap kerentanan kelompok rentan telah dilakukan tindak lanjut dan pula memberikan saran kepada KPU. "Untuk rekomendasi Komnas HAM itu, kami sudah mencoba melakukan berbagai antisipasi seperti di daerah perbatasan, pertambangan, perkebunan, penghuni lapas (lembaga permasyarakatan), daerah terpinggirkan, atau perkotaan yang perpindahan penduduknya cukup pesat," ungkap dia.
Lalu kaitannya dengan TPS khusus, Totok menambahkan, masukan telah disampaikan kepada KPU agar memperhatikan berbagai hal. "Kita juga sedang melakukan mitigasi untuk di bandara seperti untuk memfasilitasi hak pilih pilot yang baru melakukan pekerjaan. Kita akan coba buat jadwal kapan mendaratnya, sehingga harapannya nanti tersedia surat suara. Begitu juga di terminal-terminal," jelasnya.
Totok menyatakan, dalam mengawasi terpenuhinya hak pilih di TPS khusus seperti di lapas, Bawaslu menjalin kerja sama dengan Kemenkumham dan sejumlah pihak."Bawaslu akan mengikuti yang dilakukan KPU untuk melakukan pengawasan supaya gak pilih digunakan," tuturnya.
"Pengawasan pemilu dilakukan secara bersama-sama, salah satunya kita bekerja sama dengan pemantau pemilu serta dengan masyarakat seperti dalam forum desa," imbuh dia.
Perlu diketahui, Komnas HAM RI telah membentuk Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 telah menetapkan 17 kelompok rentan, yakni disabilitas, tahanan, narapidana, pekerja perkebunan dan pertambangan, pekerja migran, pekerja rumah tangga, masyarakat perbatasan, masyarakat adat, kelompok minoritas agama, kelompok lanjut usia, kelompok LGBTQ, Orang dengan AIDS (ODHA), pengungsi konflik sosial atau bencana alam, tunawisma, perempuan, pasien beseta tenaga kesehatan, dan pemilih pemula.
Atas hal ini Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Bawaslu. Pertama, melakukan pengawasan atas setiap tahap pelaksanaan pemilu secara transparan dan partisipatif dengan membuka partisipasi berbagai kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Rekomendasi kedua, melakukan pengawasan lebih intensif di wilayah-wilayah rawan seperti kawasan pertambangan, perkebunan, pabrik, dan wilayah perbatasan dengan negara lain.(bawaslu.go.id/gus)