Program Highligt (1165)
April
Bambang Soesatyo ingatkan kepala daerah bijaksana soal kewenangan PSBB
Written by SumarnoKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo, meminta para kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota untuk menggunakan wewenang mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara bijaksana.Menurut dia, apabila akhirnya PSBB harus diterapkan, hendaknya tidak menimbulkan ekses atau menambah persoalan baru di daerah bersangkutan.
Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Minggu mengatakan, selain mengacu pada syarat-syarat penerapan PSBB sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020, para kepala daerah hendaknya juga memastikan terlebih dahulu bahwa penerapan PSBB tidak menimbulkan panik masyarakat setempat.Karena itu dia meminta agar kepala daerah melakukan sosialisasi sebelum PSBB diterapkan.ant.
April
Presiden Perintahkan Menteri Siapkan Skenario Komprehensif Mudik Lebaran
Written by Daniel
Presiden memerintahkan jajaran menterinya untuk segera membuat skenario komprehensif terkait mudik Lebaran 2020. Mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk Hari Raya. Kedua, memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut. Bisa juga di kemudian hari menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki oleh daerah. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas terkait antisipasi mudik Hari Raya Idhul Fitri 2020 secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, pada Kamis (2/4). Menurut Presiden, jika skenario-skenario tersebut dilakukan, pemerintah bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat. (antara)
March
VOI NEWS Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Instansi Pemerintah tidak bepergian ke luar daerah atau mudik. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19. Tjahjo menegaskan instruksi ini tidak hanya untuk Hari Raya Idul Fitri, namun selama status darurat bencana virus corona masih berlaku. Hal itu dikatakan Tjahjo saat virtual press conference di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (30/3). Kebijakan ini sebagai respon perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit virus corona di Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tjahjo menilai tidak mudiknya para ASN dan keluarga akan membantu mengurangi risiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia. republika
March
Menlu: KTT LB G20 Bukti Kepemimpinan Global dalam Tangani COVID-19
Written by Sumarno
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi-KTT Luar Biasa atau Khusus G20 yang membahas COVID-19, Kamis, merupakan bukti kepemimpinan global dalam menangani krisis. Hal itu disampaikan Menlu seusai mendampingi Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Khusus G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis malam.
Menlu Retno Marsudi dalam konferensi pers via video dari Istana Bogor mengatakan, dalam KTT G20 kali ini, pesan utama yang diperoleh adalah bahwa pandemik mengingatkan seluruh bangsa mengenai saling keterkaitan dan kerentanan. Solidritas, kerja sama dan sinergi tampak muncul dari semua pernyataan yang diberikan para pemimpin dalam KTT itu. Menurut Retno Marsudi terlihat determinasi tinggi dari para kepala negara dan kepala perwakilan untuk melindungi hidup manusia. Selain itu juga mengenai upaya mengembalikan kepercayaan dan menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan. (antara)
March
Presiden umumkan 9 langkah cegah perlambatan ekonomi
Written by mazpriVOI NEWS Presiden Joko Widodo mengumumkan sembilan langkah yang akan diambil pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah perlambatan ekonomi serta pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
"Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mengurangi risiko PHK dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh Indonesia," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.
Pertama, Presiden telah memerintahkan semua menteri, gubernur, bupati, dan wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN dan APBD.
"Anggaran perjalanan dinas pertemuan yang tidak perlu dan belanja-belanja lain yang tidak dirasakan masyarakat harus dipangkas," ungkap Preside
Kedua, kementerian dan lembaga di pusat serta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus melakukan "refocussing" kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19.
"Baik terkait isu kesehatan maupun yang terkait isu-isu ekonomi. Landasan hukum sudah jelas Jumat, 20 Maret 2020, saya sudah tanda tangani Inpres No 4/2020, selain memerintahkan 'refocussing' dan realokasi anggaran, Inpres ini juga memerintahkan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19, sekali lagi bukan hanya penanganan kesehatan masyarakat tapi juga dampak ekonomi masyarakat," tambah Presiden.
Ketiga, Presiden Jokowi memerintahkan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar selain menangani isu kesehatan masyarakat juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok utamanya untuk lapisan bawah.
"Kita harus membantu para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, usaha mikro dan kecil agar daya beli terjaga dan terus beraktivitas dan berproduksi," ungkap Presiden.
Keempat, Presiden juga memerintahkan program padat karya tunai diperbanyak dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak aman.
"Program padat karya tunai di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dieksekusi," kata Presiden
Tidak ketinggalan dana desa dan program pemerintah daerah harus mengutamakan cara-cara padat karya.
"Ini akan membantu masyarakat, membantu para buruh tani, nelayan di pedesaan di seluruh tanah air. Sekali lagi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak aman," ungkap Presiden.
Kelima, pemerintah memberikan tambahan dana bagi penerima kartu sembako pemerintah sebesar Rp50 ribu per keluarga sehingga setiap keluarga menerima Rp200 ribu selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4,56 triliun
Keenam, pemerintah akan mempercepat implementasi Kartu Pra Kerja sekaligus untuk mengantispasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro dan kecil yang kehilangan omzet agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM.
Alokasi anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp10 triliun. "Sehingga setiap peserta kartu pra kerja akan diberikan honor insentif Rp1 juta per bulan selama 3-4 bulan," tambah Presiden.
Ketujuh, untuk membantu daya beli pekerja di sektor industri pengolahan, pemerintah akan membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri oleh para pekerja.
"Dalam rangka memberikan tambahan penghasilan di industri pengolahan, alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp8,6 triliun," ungkap Presiden.
Kedelapan, bagi pelaku usaha UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan relaksasi kredit UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar dengan tujuan usaha, baik kredit dari bank atau industri keuangan non bank.
"Asalkan digunakan untuk usaha diberikan pengurangan bunga dan penundaan cicilan 1 tahun. Kepada tukang ojek dan sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir, diberikan kelonggaran 1 tahun," tambah Presiden.
Bank dan industri keuangan non-bank juga dilarang mengejar angsuran apalagi menggunakan "debt collector".
"Menggunakan 'debt collector' itu dilarang dan saya minta kepolisan mencatat," tegas Presiden.
Kesembilan, untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang mengambil kredit rumah bersubsidi, pemerintah memberikan 2 stimulus, yaitu subsidi selisih bunga selama 10 tahun dan bantuan uang muka rumah.
"Kalau bunganya di atas 5 persen selisihnya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan bantuan pembayaran uang muka anggaran untuk pembelian rumah bersubsidi, anggaran yang disiapkan Rp1,5 triliun," jelas Presiden. Antara
March
Indonesia Larang Masuk Pendatang dari Delapan Negara
Written by Sugiyanto
VOI NEWS Mencermati perkembangan virus corona atau COVID-19 yang telah berjangkit di banyak negara, pemerintah Indonesia melarang masuk/transit pendatang (travelers) dari delapan negara, yaitu Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Prancis, Jerman, Swiss, dan Inggris. Larangan masuk/transit ke Indonesia diberlakukan juga untuk pendatang yang dalam waktu 14 hari terakhir berkunjung negara-negara tersebut. Selain kebijakan tersebut, kebijakan khusus yang menyangkut beberapa negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan, terutama Kota Daegu dan Provinsi Gyeongsangbuk-do, masih diberlakukan. Kebijakan tambahan tersebut diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui rekaman video, Selasa (17/3). Kecuali pendatang dari negara-negara tersebut, semua pendatang diwajibkan mengisi dan menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Health Alert Card) kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan sebelum ketibaan di pintu masuk bandara internasional Indonesia. antara
March
DPR dukung penanggulangan COVID-19 melalui isolasi terbatas
Written by mazpriVOI NEWS Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung sistem penanggulangan COVID-19 dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah berdasarkan UU No 6 tahun 2018 tentang Karantina.
"Langkah itu seperti meliburkan sekolah dan menggantinya dengan sistem belajar online, meminta masyarakat membatasi pertemuan-pertemuan yang melibatkan keramaian massa, menyarankan warga untuk bekerja dari rumah serta bentuk-bentuk aktivitas lain yang mendukung 'social distancing'," kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Karena itu, Puan meminta Pemerintah dan masyarakat disiplin melaksanakan "social distancing" tersebut.
Puan menyadari bahwa ke depan perlu segera diperkuat regulasi tentang wabah penyakit khususnya revisi terhadap UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
"Diharapkan dengan revisi UU tersebut memberikan landasan hukum yang cukup bagi pemerintah dalam mengambil tindakan pencegahan dan penanganan wabah penyakit secara efektif," ujarnya.Ant
February
Presiden Ajak Rakyat Kerja Keras Agar Ekonomi Cepat Unggul
Written by sumarno/nouva
Presiden Joko Widodo mengajak seluruh rakyat untuk bekerja keras membangun ekonomi agar Indonesia menjadi negara yang cepat untuk unggul dalam persaingan global. Karena persaingan sekarang antarnegara bukan antar kabupaten atau provinsi. Ajakan tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada peresmian pabrik rayon di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (21/2).
Menurut Presiden, persaingan negara-negara kini makin ketat karena semua negara saling berebut untuk mendatangkan investasi. Presiden mengatakan, pemerintah Indonesia kini terus mendukung terciptanya iklim investasi yang baik untuk dunia usaha dengan memangkas birokrasi dan memperbarui regulasi. Sebabnya pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya ditopang dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (antara)
February
Voice of Indonesia Selenggarakan Gelar Wicara Diplomatic Forum Tema Global Community Cooperation in Facing Epidemic
Written by Ani HasanahVoice of Indonesia menyelenggarakan gelar wicara Diplomatic Forum dengan tema Kerjasama Global dalam Menghadapi Epidemi di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. Kasus wabah COVID-19 atau yang dikenal sebagai Virus Corona, menjadi kasus paling menarik perhatian di awal 2020. Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahkan mendeklarasikan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (PHEIC). Direktur Voice of Indonesia Agung Susatyo mengatakan deklarasi tersebut menunjukkan perlunya perhatian dunia terhadap status COVID-19. Terlebih COVID-19 juga dideklarasikan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat. Agung menyampaikan perhatian dunia bukan hanya diperlukan untuk mengantisipasi COVID-19 agar tidak menyebar ke negara masing-masing, namun lebih dari itu, bersama-sama turun tangan dalam penanganannya. Kerjasama global dalam penanganan COVID-19 dan segala tantangan dunia kesehatan lainnya, menurut Agung, akan mempercepat penanganan terhadap korban. Selain itu, kerjasama ini dapat mengantisipasi kemungkinan munculnya wabah dan menghindari terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Hingga Selasa (18/02/2020) Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok merilis angka kematian akibat COVID-19 telah mencapai 1.868 orang. Hadir sebagai pembicara Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan Arianto Surojo, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya (Pensosbud) KBRI Beijing. //pers rilis.19.2’20.mar/AHM
February
AS Jamin Virus Corona Tak Terlalu Pengaruhi Harga Minyak
Written by Sugiyanto
Wabah virus corona di Tiongkok berdampak kecil kepada pasar energi dan tidak mungkin secara dramatis mempengaruhi harga minyak bahkan jika permintaan Tiongkok turun 500.000 barel per hari. Hal itu dikatakan Menteri Energi AS Dan Brouillette kepada Reuters, Kamis waktu setempat. Namun, Brouillette memperingatkan ada "pelambatan" pembelian energi dari Tiongkok.
Permintaan minyak akan turun 435.000 barel per hari kuartal ini yang pertama terjadi sejak krisis keuangan 2009 karena wabah virus corona di Tiongkok. Para analis memperkirakan pukulan terhadap permintaan minyak global dari virus berkisar dari 0,2 persen hingga lebih dari 1,0 persen. Dia mengatakan mungkin ada dampak yang lebih besar jika virus baru terus berkembang dengan cepat sampai mempengaruhi penerbangan masuk dan keluar dari negara itu dan memukul perekonomian Tiongkok. antara
