VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Iran telah mencabut beberapa tuntutan penting yang sebelumnya dijadikan syarat untuk melanjutkan kembali perjanjian nuklir 2015, jelas pejabat senior AS kepada Reuters, Senin. Mantan presiden Donald Trump sebelumnya menarik AS keluar dari perjanjian nuklir tersebut pada 2018 karena dinilai gagal mereduksi program nuklir Iran.

Setahun kemudian, Iran mulai mengabaikan pembatasan nuklir dalam perjanjian itu. Penerus Trump, Presiden Joe Biden, berupaya untuk melanjutkan kesepakatan nuklir itu dengan Iran.

AS berniat untuk segera merespons rancangan perjanjian yang diusulkan oleh Uni Eropa untuk melanjutkan kembali perjanjian nuklir 2015. Sang pejabat, berbicara secara anonim karena sensitifitas isu yang dibahas, menjelaskan meskipun Teheran mengatakan Washington telah menawarkan konsesi, Iran telah mencabut sejumlah tuntutan penting. "Mereka datang lagi pekan lalu dan pada dasarnya mencabut hal-hal penting yang masih menggantung terkait perjanjian," kata dia.

Dia mengatakan Iran akhirnya mencapai titik di mana mereka tak bisa kembali dan kemungkinan kembali menawarkan syarat-syarat yang bisa diterima Biden.

"Jika kami semakin dekat (ke perjanjian) hari ini, itu karena Iran telah mengambil langkah. Mereka menyerah pada isu-isu yang telah mereka pertahankan sejak awal," katanya. Sementara itu Kementerian Luar Negeri Iran belum berkomentar. Menurut dia, Iran sudah mengalah atas tuntutannya agar AS mengeluarkan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dari daftar organisasi teroris asing (FTO). "Kami bilang dalam keadaan apa pun kami tak bisa melakukan hal itu.

Mereka terus mendesaknya. Sebulan lalu mereka mulai melunak dan mengatakan 'Anda bisa mempertahankan (IRGC dalam) daftar FTO itu, tetapi kami ingin agar beberapa perusahaan di bawah IRGC dikeluarkan. Kami katakan 'tidak, kami tidak akan melakukannya'," tambah dia.

Iran juga meminta jaminan bahwa Badan Energi Atom Internasional (IAEA) akan menghentikan penyelidikan atas jejak uranium yang tak dapat dijelaskan.

"Iran menginginkan jaminan bahwa IAEA akan menghentikan itu semua. Kami bilang kami tidak akan pernah memenuhi (keinginan) itu," kata sang pejabat.

Dewan gubernur IAEA pada Juni meloloskan resolusi yang mengkritik Iran karena gagal menjelaskan adanya jejak uranium pada tiga situs yang tidak dilaporkan.

Pejabat itu mengatakan masih ada perselisihan antara AS dan Iran, dan "diperlukan waktu sedikit lagi" untuk mencapai kesepakatan final, jika dimungkinkan.

"Kami tengah mempelajari respons Iran sekarang dan kami akan menghubungi mereka segera," kata pejabat itu. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan tidak ada jaminan kesepakatan bisa dicapai.

"Hasil dari diskusi yang masih berlangsung ini belum jelas karena masih ada perselisihan," kata Price. Menurut perjanjian, Washington harus mencabut sanksi-sanksi terhadap Iran, tetapi para pejabat AS mengatakan kelanjutan perjanjian itu sangat penting untuk mencegah krisis nuklir di Timur Tengah.

"Jika kami mencapai kesepakatan ini, ya, kami akan cabut beberapa sanksi, tetapi Iran harus menghentikan program nuklirnya," kata pejabat tersebut.

Iran diyakini memiliki uranium yang diperkaya, yang jika dimurnikan lagi, jumlahnya cukup untuk membangun banyak senjata nuklir, dan negara itu semakin mungkin untuk memproduksinya, kata sang pejabat.

Perjanjian nuklir antara Iran dan negara-negara besar di dunia sempat akan dilanjutkan pada Maret setelah 11 bulan AS dan Iran melakukan pembicaraan tak langsung di Wina.

Namun, perundingan gagal mencapai kesepakatan karena beberapa isu, seperti keinginan Iran agar Garda Revolusi dikeluarkan dari daftar organisasi teroris. Iran juga meminta jaminan tidak ada lagi Presiden AS di masa mendatang yang akan mengabaikan perjanjian tersebut.

Biden tidak bisa memenuhi tuntutan yang sulit itu karena perjanjian tersebut merupakan kesepahaman politis, bukan pakta yang mengikat secara hukum.

Seorang pejabat lain mengatakan bahwa menurut implementasi penuh perjanjian itu, IAEA dapat melanjutkan inspeksi komprehensif yang bisa mendeteksi upaya Iran untuk membangun senjata nuklir.

Sebagian besar pemantauan itu akan diberlakukan tanpa batas waktu. Pejabat ini pun mengatakan Iran akan dilarang memperkaya dan menimbun uranium di atas tingkat yang sangat terbatas untuk mencegah zat itu dijadikan bom. Selain itu, kata si pejabat, Iran tidak akan diperbolehkan memiliki uranium yang diperkaya 20 persen dan 60 persen yang kini mereka kumpulkan.

Mesin sentrifugal canggih Iran yang kini beroperasi juga harus dihentikan dan dimusnahkan, termasuk yang ada di fasilitas bawah tanah di Fordow. "Pembatasan ketat terhadap pengayaan (nuklir) Iran berarti bahwa meskipun Iran keluar dari kesepakatan lalu membuat senjata nuklir, diperlukan waktu sedikitnya enam bulan untuk melakukan hal itu," kata sang pejabat.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Pemerintah China mendesak penerapan sejumlah langkah tertarget guna mengurangi dampak kekeringan dalam upaya memastikan panen musim gugur yang baik tahun ini.

Sejak akhir Juli, gelombang panas telah melanda bagian selatan China, menimbulkan tantangan berat bagi panen musim gugur di negara itu, menurut surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan, Kementerian Sumber Daya Air, Kementerian Manajemen Darurat, dan Administrasi Meteorologi China.

Otoritas terkait harus mengeluarkan peringatan waspada suhu tinggi secara tepat waktu dan mengadopsi sejumlah langkah tertarget guna memitigasi dampak buruk cuaca panas terhadap panen biji-bijian musim gugur, menurut pemberitahuan yang diunggah di situs kementerian pertanian, Selasa (23/8) Lebih banyak upaya harus dilakukan guna memastikan air irigasi yang mencukupi, membuka sumber air baru, melakukan irigasi secara bergiliran, dan membuat hujan buatan bila diperlukan.

China juga akan memobilisasi tim spesialis untuk membantu upaya bantuan kekeringan, menurut pemberitahuan itu. Produksi biji-bijian musim gugur China mencapai sekitar 75 persen dari hasil biji-bijian tahunan, dan tahun ini China menargetkan untuk mencapai hasil biji-bijian lebih dari 650 miliar kilogram.

Sumber: Xinhua

(voinews.id)Anggota Pasukan Kehormatan bersiap mengibarkan bendera nasional Ukraina di tengah-tengah masih berlangsungnya invasi Rusia saat Upacara Peringatan Hari Bendera Nasional di Kyiv, Ukraina, Selasa (23/8/2022). Hari Bendera Nasional dirayakan satu hari sebelum Peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina yang jatuh setiap tanggal 24 Agustus. ANTARA

(voinews.id)Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi menegaskan postur ekonomi makro Indonesia masih kokoh sekaligus menepis isu bahwa Indonesia terancam resesi.

"Postur makro ekonomi kita kokoh. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua tahun 2022 yang mencapai 5,4 persen. Tertinggi di antara negara-negara anggota G20. Inflasi kita juga terjaga di bawah 5 persen.

Tidak benar jika ada yang mengatakan negara kita di ujung resesi," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Pernyataan Bahlil itu disampaikan saat memimpin Rapat Kerja Satgas Percepatan Investasi yang dilaksanakan secara hybrid di Yogyakarta, Selasa (23/8).

Raker dihadiri Sekretaris Satgas yang juga Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono, perwakilan dari Kejaksaan Agung yang mereprentasikan Wakil Ketua I, perwakilan dari Kepolisian RI (Polri) selaku Wakil Ketua II, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia, serta Eselon I Kementerian/Lembaga yang tergabung sebagai anggota Satgas, juga lebih dari 100 pelaku usaha.

Bahlil menekankan perlunya koordinasi dalam rangka mencari solusi bersama dalam mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kondisi ekonomi global belum pulih akibat pandemi Covid-19, serta adanya perang antara Rusia dengan Ukraina, kondisi geopolitik antara Tiongkok dan Taiwan, dan persoalan krisis pangan dan energi yang mengancam dunia.

Bahlil juga menekankan bahwa Satgas Percepatan Investasi ini berperan penting dalam mendukung pencapaian target realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun.

Data investasi realisasi di semester pertama tahun 2022 yang dirilis oleh Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan pencapaian realisasi investasi telah mencapai 48,7 persen dari target.

"Sekarang kita sudah mengubah pola birokrasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dan pembentukan Satgas-Satgas. Salah satunya Satgas Percepatan Investasi yang memastikan pemerataan pertumbuhan kawasan di seluruh Indonesia melalui instrumen investasi.

Tim Satgas harus mampu eksekusi potensi yang telah masuk untuk mencapai target investasi tahun 2022 dan 2023," ungkap Bahlil. Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jendral Polisi Pipit Rismanto menyampaikan pentingnya peran Polri dalam memberikan jaminan keamanan investasi di Indonesia.

Segenap jajaran Polri dari pusat hingga daerah diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengawal investasi karena investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi.

Selain hal tersebut, Pipit juga menegaskan perlunya kolaborasi dengan instansi terkait, keterlibatan langsung Polri dan juga melaksanakan penegakan hukum yang mengedepankan prinsip perbaikan (restorative justice).

"Polri harus berperan membantu dan memastikan keamanan pada tiga fase investasi, yaitu sejak pra-investasi atau masa promosi, kemudian masa konstruksi, hingga realisasi di tahap produksi. Kami juga siap membantu pemantauan, pengawasan dan pendampingan dalam mengawal iklim investasi," ujar Pipit.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Keuangan dan Kerugian Negara Kejaksaan Agung Imanuel Rudy Pailang yang mewakili Wakil Jaksa Agung memaparkan bahwa Kejaksaan Agung melaksanakan program pengawasan terhadap peraturan daerah yang menghambat perizinan investasi dan menyulitkan birokrasi sehingga berpotensi menghalangi investor. Imanuel juga menyampaikan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah, terutama dalam bekerja di dalam Satgas Percepatan Investasi ini.

"Kami memahami pentingnya investasi bagi kemajuan ekonomi bangsa. Realisasi investasi ini jika sudah terasa manfaatnya, akan membantu kita melalui resesi global.

Kami harapkan investasi akan maju dengan adanya kepastian hukum yang humanis menuju pemulihan ekonomi," kata Imanuel. Sampai dengan bulan Agustus 2022, Satgas Percepatan Investasi telah menindaklanjuti lima kasus dengan total nilai potensi investasi sebesar Rp32,5 triliun dan sedang dalam proses penyelesaian kasus-kasus lainnya.

Beberapa diantaranya adalah masalah perjanjian kontrak produksi, sengketa batas lahan perusahaan, dan tumpang tindih lahan pada beberapa perusahaan di Indonesia. Ada pun nilai potensi investasi perusahaan yang sedang dalam proses penyelesaian mencapai Rp94,85 triliun dengan lokasi proyek di Pulau Jawa sebanyak empat perusahaan serta satu perusahaan masing-masing di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

antara