VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

REVISI====================

Bank Dunia menyediakan bantuan hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk pinjaman bagi pemerintah Indonesia untuk melengkapi upaya-upaya bantuan dan rekonstruksi di daerah-daerah yang terkena bencana, seperti di Sulawesi dan Lombok. Chief Executive Officer Bank Dunia, Kristalina Georgieva, pada jumpa pers bersama dengan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10) mengatakan, bantuan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan jangka panjang. Pendanaan akan tersedia berdasarkan permintaan dari pemerintah Indonesia. Pendanaan akan dipandu dengan hibah 5 juta dolar untuk bantuan teknis bagi perencanaan terperinci, untuk memastikan rekonstruksi akan bertahan dengan baik dan diterapkan berbasis masyarakat. Kristalina Georgieva menyebutkan, paket bantuan Bank Dunia dapat mencakup dana transfer tunai bagi 150.000 keluarga termiskin yang terdampak bencana, untuk jangka waktu antara 6 bulan hingga 1 tahun. Penguatan sistem perlindungan sosial yang ada ini dirancang untuk mendukung ekonomi dan lapangan kerja lokal selama tahap pemulihan, dan untuk menghindari kerusakan jangka panjang terhadap modal manusia.

“Bank Dunia mengeluarkan hingga 1 miliar dolar bagi pemerintah Indonesia untuk digunakan, apa yang mungkin dibutuhkan, dan kami memprioritaskan kesepakatan untuk membangun ketahanan bagi masa depan, tidak hanya di Lombok dan Sulawesi, tetapi juga membangun ketahanan  untuk negara Indonesia, karena bencana akan terus ada dan perubahan iklim akan lebih buruk. Kami juga akan menyediakan dana untuk bantuan tunai bagi 150.000 keluarga yang terkena dampak paling parah dan yang paling berharga. Selain itu kami akan mendukung upaya rekonstruksi langsung. Yang ingin kami lihat adalah dana digunakan untuk membangun lingkungan, bukan rumah, bukan jalan, tetapi lingkungan, sehingga ketahanan masyarakat Indonesia dapat dilindungi dan masyarakat dapat pergi bersama-sama dan menghargai harapan baru.”

Paket bantuan 1 miliar dolar Amerika yang diusulkan juga dapat mencakup program pemulihan darurat baru yang mandiri, untuk membiayai pembangunan kembali fasilitas publik dan aset infrastruktur penting, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, dan air bersih. Bantuan juga akan memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini. DP

Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF-Grup Bank Dunia atau WBG 2018 di Nusa Dua Bali, Indonesia, telah berakhir  Minggu (14/10). Keberhasilan pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesia mendapat pujiandari Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, dan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim. Lagarde mengatakan,keberhasilan pelaksanaan pertemuan adalah pencapaian luar biasa yang sudah dimulai tiga tahun lalu. Ia juga mengatakan bahwa IMF adalah teman Indonesia.

“Ini adalah pencapaian luar biasa yang sebenarnya dimulai 3 tahun lalu. Ini adalah perjalanan panjang untuk Indonesia dan kita semua, dimulai ketika Indonesia dipilih dari sekian banyak kandidat sebagai lokasi terbaik untuk mengadakan pertemuan Bank Dunia dan IMF. Terima kasih Indonesia atas semua jerih lelah anda. Dan saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya untuk itu. IMF adalah teman Indonesia, kami di sini untuk mendukungmu ketika susah maupun senang. Dan saya ingin mengatakan bahwa IMF adalah teman Indonesia.”
Sementara itu, Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, mengatakan, rakyat Indonesia adalah bangsa sangat ulet dan penuh kasih sayang, dan Bank Dunia senang dapat membalas rasa welas asih itu serta siap membantu Indonesia.

“Apa yang telah kami pelajari adalah bahwa rakyat Indonesia sangat tangguh dan penuh kasih sayang. Dan kami di Kelompok Bank Dunia sangat senang dapat memenuhi rasa welas asih itu dengan mengumumkan bahwa kami akan dapat memenuhi permintaan pemerintah hingga 1 miliar dolar untuk melengkapi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi serta untuk memperkuat ketahanan jangka panjang di Sulawesi dan Lombok.”

Di akhir konferensi pers mereka, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani juga mengumumkan, Marocco telah terpilih sebagai tuan rumah pertemuan berikutnya di 2021. DP

Perekonomian global terus tumbuh, namun pertumbuhan ini tidak merata. Beberapa risiko mulai muncul, seperti risiko terhadap stabilitas dan kemakmuran ekonomi, risiko terhadap prinsip dan lembaga yang mendukung kerja sama internasional yang memiliki begitu banyak manfaat bagi banyak orang selama bertahun-tahun. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dalam pidatonya dalam Pertemuan Sidang Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia pada Jumat (12/10) di Nusa Dua Bali. Lagarde mengingat kembali seruan Presiden Indonesia Jokowi kepada dunia bahwa hanya kerja sama yang dapat mengeluarkan dunia dari krisis keuangan global.

“Belum lama ini, Presiden Jokowi mengingatkan kita bahwa hanya kerja sama yang dapat membantu membawa dunia kembali dari jurang krisis keuangan global. Dan hal ini berlanjut di wilayah ini, di kawasan ASEAN yang membawa banyak manfaat. Dan pendekatan kooperatif yang diadopsi oleh ASEAN memberi pelajaran penting bagi kita saat ini. Kerja sama ini harus berbeda dari yang dulu. Harus lebih inklusif, lebih berpusat pada masyarakat, dan Anda tahu apa yang saya maksud dengan itu.”

Christine Lagarde juga mengatakan, dunia sedang menghadapi tantangan pada tatanan ekonomi dalam dua dimensi. Dimensi pertama merupakan masalah yang cukup akrab bagi banyak orang termasuk masalah ekonomi, keuangan dan masalah keuangan yang berasal dari interaksi ekonomi. Dimensi kedua lebih menantang, terdiri dari ketidaksetaraan dan keberlanjutan teknologi. Oleh karena itu dalam menanggulangi masalah-masalah tersebut Lagarde mendesak komunitas internasional untuk menyatukan kebijakan domestik dan berpusat pada masyarakat, serta kerjasama internasional. (voi/pane)

Presiden Joko Widodo hadir sebagai pembicara di Bali Fintech Agenda, Kamis di Nusa Dua, Bali. Dalam arahannya, Presiden mengajak seluruh pihak untuk memberikan keleluasaan bagi inovasi teknologi dengan tidak memberikan peraturan yang terlalu mengikat. Selain itu, ia mengatakan, pemerintah di seluruh dunia juga harus memberikan perlindungan kepada para inventor untuk mengembangkan teknologi yang akan menguntungkan baik secara ekonomi maupun keilmuan.

Menurutnya, dunia inovasi teknologi membutuhkan ruang gerak yang fleksibel untuk melakukan berbagai percobaan. Peraturan yang ketat, menurutnya, hanya akan menghambat inovasi dan mendorong masyarakat untuk bertindak melawan peraturan tersebut dan masuk ke ranah yang tidak teregulasi.

“Apa yang akan kita dapatkan sebagai pembuat kebijakan? Jika kita membuat peraturan terlalu ketat atau jika kita bergerak kearah sistem yang tertutup, dalam lingkup batas negara kita saja, itu bukan hanya akan membuat kita tertinggal secara ekonomi. Hal itu juga dapat mendorong ekonomi bergerak lebih jauh lagi dalam ruang siber, yang bukan hanya tak dapat kita atur, tapi juga tidak kita sadari bahwa itu tengah berlangsung, sampai semuanya menjadi sangat terlambat. Oleh karena itu saya percaya bahwa keterbukaan terhadap standar global dan platform global ditambah peraturan yang ringan dan perlindungan terhadap inventor bukan hanya kebijakan yang diharapkan tapi juga kebijakan yang realistis.”

Lebih lanjut, dalam arahannya di Bali Fintech Agenda, Presiden Joko Widodo juga mengakui bahwa pemerintah Indonesia masih berupaya untuk mensosialisasikan realita perkembangan teknologi di dunia saat ini. Bali Fintech Agenda merupakan rangkaian pertemuan yang digelar di pertemuan IMF-WB 2018 di Bali. Agenda ini membahas peluang dan tantangan bagi teknologi yang berpotensi mengubah lanskap ekonomi dan keuangan. Hadir dalam Bali Fintech Agenda, Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, sejumlah menteri kabinet kerja serta duta besar negara sahabat. (Ndy)