VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Indonesia  Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baterai kendraaan listrik di Karawang, Jawa Barat  pada Rabu lalu (15/9/2021).  Proyek senilai 1,1 miliar dollar AS atau setara Rp 15,6 triliun itu akan menjadi pabrik baterai sejenis yang pertama, bukan saja di Indonesia, tapi juga ASEAN.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir. Untuk itu, Indonesia harus berani mengubah struktur ekonominya  yang selama ini berbasis komoditas,  untuk masuk ke hilirisasi dan industrialisasi.  Sehingga Indonesia dapat menjadi negara industri yang kuat berbasis pengembangan inovasi teknologi.

Dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan, dengan melepas ketergantungan pada produk impor  atau pemasukan dari ekspor bahan mentah, maka Indonesia akan dapat memperoleh nilai tambah ekonomi yang semakin tinggi.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki cadangan nikel (mineral penting untuk produk baterai) terbesar di dunia. Dengan potensi yang luar biasa tersebut, dalam 3-4 tahun ke depan, melalui manajemen yang baik, Indonesia diyakini bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel, Antara lain,  baterai litium, baterai listrik, dan baterai kendaraan listrik. Jika nikel diolah menjadi baterai sel, maka nilainya bisa meningkat 6-7 kali lipat. Bahkan, jika menjadi mobil listrik, nilai tambahnya akan meningkat lebih besar lagi menjadi 11 kali lipat.

Untuk menarik minat masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, Pemerintah tentu perlu melakukan kampanye secara masif tentang keuntungan penggunaan kendaraan jenis ini. Pemerintah juga seharusnya mengeluarkan kebijakan yang akan membuat harga kendaraan listrik tidak mahal. Berdasarkan riset Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, ditemukan bahwa harga kendaraan listrik secara umum masih di atas Rp 450 juta per unit, sementara daya beli kendaraan masyarakat Indonesia sekitar Rp 300 juta per unit.  Selain itu Pemerintah juga harus menyediakan stasiun pengisian baterai kendaraan listrik yang cukup agar masyarakat merasa yakin bahwa mereka tidak akan menghadapi kesulitan ketika sudah memiliki kendaraan listrik.

Pemerintah gencar mengedukasi masyarakat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi, jika hendak menggunakan fasilitas umum seperti alat transportasi umum, bandara atau mal. Penggunaan aplikasi tersebut kini menjadi bagian dari protokol kesehatan. Diharapkan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat memanfaatkan aplikasi tersebut.

PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita Covid-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi, jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan, yang sudah terdata ada orang yang terinfeksi Covid-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan.

Baru satu bulan diluncurkan, aplikasi PeduliLindungi berhasil mendeteksi 3.839 orang terkonfirmasi positif Covid-19 saat sedang beraktivitas di sejumlah fasilitas umum. Demikian dikatakan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI secara virtual, Senin (13/9). Dia menjelaskan, aplikasi PeduliLindungi dibangun dengan menghubungkan sistem big data Kementerian Kesehatan yang diberi nama New All Record (NAR). Sistem ini berisi rekaman data masyarakat yang menjalani pemeriksaan tes cepat PCR atau antigen pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan Kemenkes RI. Data di dalamnya juga termasuk vaksinasi yang telah diterima seseorang.

Mengetahui cara kerjanya, memang aplikasi PeduliLindungi tepat untuk menjadi bagian dari protokol kesehatan, yang dapat melindungi seseorang dari penularan Covid-19. Namun, aplikasi tersebut dapat diunduh hanya oleh mereka yang memiliki ponsel pintar atau smartphone. Sementara masih banyak rakyat Indonesia yang tidak memiliki ponsel pintar atau sebagian masyarakat tidak bersedia mengunduh aplikasi ini dengan alasan keamanan data pribadi. Bagi mereka, pemerintah diharapkan punya cara lain.

Maka benarlah apa yang dikatakan Ketua DPR RI, Puan Maharani, bahwa tidak boleh ada hak rakyat yang hilang hanya karena mereka tidak memiliki ponsel pintar. Dia juga menegaskan, diskriminasi terhadap masyarakat karena kepemilikan ponsel pintar dan pengunduhan aplikasi PeduliLindungi tidak boleh terjadi. Pemerintah harus memikirkan mekanisme lain, agar mereka dapat mengakses ruang publik walaupun tidak memiliki aplikasi PeduliLindungi. Semoga pemerintah dapat segera menemukan solusi, sehingga seluruh masyarakat terlindungi, dan Covid-19 tidak lagi menjadi pandemi.

Setelah sempat ditunda setahun akibat virus covid-19, akhirnya Pekan Olahraga Nasional (PON)  2020 Papua, diputuskan untuk dilaksanakan mulai 22 September hingga 15 Oktober 2021.//Sebanyak 37 cabang olahraga dan 10 cabang eksebisi akan dipertandingkan di pesta olahraga terbesar di Indonesua tersebut.//

Dalam laman Setkab.go.id disebutkan, seharusnya PON XX di Papua berlangsung pada 20 Oktober hingga 2 November 2020 lalu,  dengan stadion utama “Papua Bangkit” sebagai  lokasi utama penyelenggaraannya.//

Menpora Indonesia  Zainudin Amali, dalam  laman itu  menjelaskan keputusan penundaan PON XX ke bulan Oktober 2021, antara lain  karena pemerintah melihat di  bulan Oktober 2021 tidak ada agenda olahraga yang penting// Selain menetapkan  22 September hingga 15 Oktober 2021 sebagai waktu pelaksanaan PON 2020, pemerintah juga memutuskan pesta olahraga ini  dapat dihadiri penonton. Namun  dengan syarat  menunjukkan sertifikat vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat.//

Diketahui, saat ini Papua masih menjalani kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Situasi diharapkan berangsur membaik seperti pada  banyak daerah lain di Indonesia,  sehingga Pekan Olahraga Nasional dapat dilaksanakan sesuai rencana.//

Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan Mahfud MD, dalam konferensi pers secara virtual akhir pakan lalu, mengimbau agar penonton tidak datang ke lokasi pertandingan dengan berbondong bondong. Mereka juga  disarankan  untuk sebelumnya mendaftar secara daring. Imbauan ini  perlu diapresiasi, mengingat meski   pandemi diharapkan telah  mereda,    situasi belum sepenuhnya normal//Dengan pengaturan kapasitas penonton disetiap arena,  dan saran untuk menonton melalui daring atau televisi, diharapkan tidak ada klaster baru penyebaran Covid19 dari PON 2020 Papua.//

Tidak hanya soal ketatnya pengawasan dalam menjalankan protokol kesehatan, sektor  keamanan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu Polda Papua telah menurunkan 16 kompi pasukan Brimob Nusantara ke seluruh area pada arena PON Papua untuk  pengamanan.//

Semoga  para atlet nasional yang datang dari seluruh penjuru tanah air dapat berprestasi  maksimal, meski dibayang bayangi pandemi. Para pendukung PON 2020, baik atlit, official maupun penonton diharapkan bisa bekerja sama serta  mematuhi protokol kesehatan dengan ketat untuk menciptakan rasa aman bagi semua// Dengan demikian,  gagasan awal dilaksanakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) yakni sebagai gelaran olahraga dalam mencari bibit-bibit atlit berbakat di setiap cabang olahraga di seluruh penjuru negeri ini dapat terwujud.//

Di tengah wacana untuk  berdamai dengan Covid-19, masyarakat diharapkan terus mendukung semangat yang digelorakan melalui PON. Yakni,  memupuk persaudaraan, persatuan untuk membangun karakter bangsa melalui olahraga. PON diharapkan  dapat  menjadi puncak tertinggi prestasi olahraga tingkat nasional menuju sejumlah event olahraga internasional .

Kesan bahwa negara negara di benua Afrika selalu diwarnai konlfik, perang saudara, kekurangan pangan, dan kudeta, rupanya belum hilang.

Kisruh di Ethiopia, akibat perlawanan pemberontak di perbatasan utara yang menyebabkan pengungsian dan bahaya kelaparan, kini disusul dengan terjadinya kudeta di salah satu negara di pantai barat benua itu, yaitu Guinea. Unsur militer Guinea, khususnya dari pasukan elit, menahan Presiden terpilih dan mengkudeta pemerintahannya pada Minggu, 5 September 2021. Kudeta itu dipimpin seorang letnan Kolonel, komandan pasukan elit negara itu, Letkol Mamady Doumbouya. Menyusul informasi melalui media massa mengenai penahanan Alphon Konde, Letkol Mamady mengkondirmasi pengambil alihan kekuasaan itu dalam suatu jumpa pers di Canakry, ibukota Guinea.

Kepada media massa Mamadi berjanji akan segera membentuk pemerintahan untuk menjalani masa transisi sebelum terbentuknya pemerintahan baru. Pemimpin kudeta melarang semua pejabat pemerintah meninggalkan negaranya.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa internasional, kalangan masyarakat di Canakry menyambut gembiran tindakan yang dilakukan militer.Mereka turun ke jalan mengelu elukan pasukan militer yang berpatroli di jalan jalan ibukota.. Pemimpin kudeta menyatakan, tindakan kudeta itu dilakukan untuk menyelamatkan negara, antaralain dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Letkol Mamady, menyatakan pihaknya telah membekukan undang undang negara.

Menjadi menarik diamati, lantaran Presiden Alphon Conde, adalah Presiden Guinea pertama yang naik ke tampuk pemerintahan berkat pemilihan umum yang diikuti rakyat. Conde baru satu tahun menjalani masa jabatannya melalui Pemilu 2020. Namun masa jabatannya yang terakhir diperolehnya setelah Undang Undang tentang jabatan Presiden diubah atas inisiatifnya, dari dua masa jabatan menjadi tiga kali berturut turut. Amandemen Undang Undang itu telah mendapat kecaman dari pihak oposisi yang antaralain mengkritiknya, karena amandemen yang mendorong pemilu yang dimenangkan Aplhon Conde, dilakukan di saat pandemic Covid 19 melanda negara itu.

Kudeta di Guinea Afrika Barat itu bukanlah yang pertama kali terjadi. Yang pertama terjadi tahun 2008. Pada tanggal 23 September 2008, terjadi kudeta oleh militer yang dipimpin seorang mayor. Yang berbeda dengan kudeta 2021, kudeta Nuginea tahun 2008, dilakukan setelah Presiden Lansana Conte, meninggal dunia. Jika pada tahun 2008 Amerika Serikat hanya mengharapkan agar terjadi masa transisi yang damai, untuk kudeta tahun 2021, negara yang baru menarik pasukannya dari Afghanistan itu, mengecam tindakan militer.

Apakah keadaan Guinea akan menjadi lebih baik, dengan tidak terjadinya penyalah gunaan wewenang dan korupsi, sehingga masyarakat yang menyambut baik kudeta akan lebih bak kehidupannya, perjalanan waktu yang akan menunjukkan.