VOI KOMENTAR Hari ini, 20 Oktober 2020, tepat satu tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Opini, kritik, pujian dan tanggapan dari berbagai kalangan terhadap apa yang dicapai dalam satu tahun muncul di berbagai media. Tentunya, penilaiannya pun beragam.
Dalam pidatonya, setelah upacara pelantikan presiden periode 2019 – 2024, pada 20 Oktober 2019, Joko Widodo menyampai lima prioritas pada pemerintahannya. Kelima prioritas tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia unggul, kelanjutan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dalam omnibus law, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam. Tentu saja, kelima hal ini menjadi sorotan evaluasi.
Upaya untuk mencapai target lima prioritas ini memang terus dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, walaupun dinilai banyak kalangan belum mencapai hasil yang diinginkan. Terlebih saat ini, seperti negara-negara lain di seluruh dunia, Indonesia terus berjibaku melawan dan mengantisipasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Di tengah pandemi, pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan. Salah satunya yang sudah diresmikan penggunaanya adalah jalan tol Banda Aceh – Sigli di Aceh. Saat peresmian, Presiden Joko Widodo menekankan, pembangunan infrastruktur harus terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Yang tak kalah penting adalah sebagai strategi untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Prioritas lain yang sudah diwujudkan adalah penyederhanaan regulasi, dengan merevisi beberapa undang-undang ke dalam satu omnibus law, yaitu Undang-undang Cipta Kerja. Meski sejak omnibus law ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat -DPR pada 5 Oktober 2020, hal tersebut menimbulkan protes dari beberapa kalangan.
Prioritas lain yaitu penyederhanaan birokrasi pun sudah dilakukan, meski belum selesai. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penyederhanaan birokrasi di kementerian/lembaga baru tercapai sekitar 70%.
Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk bangkitnya industri manufaktur di Indonesia. Di tengah beberapa wilayah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, Purchasing Manager’s Index Indonesia pada bulan September memang turun menjadi 47,2. Tetapi angka itu masih lebih baik dibandingkan pada awal masa pandemi bulan Maret, yaitu 43,5.
Dalam situasi pandemi saat ini, mencapai hasil maksimal seperti yang ditargetkan memang menjadi sulit. Tetapi apresiasi atas langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin tentu perlu disampaikan, terutama untuk menciptakan Indonesia sehat. Apresiasi tinggi harus disampaikan kepada pemerintah Indonesia atas upaya mengadakan dan menciptakan vaksin Covid-19. Presiden dan para menterinya hingga Oktober telah berhasil mengamankan 213,1 juta vaksin Covid-19 dari para produsen vaksin dunia.
Mencapai hal yang lebih baik, tentunya menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai itu, tentu harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Dukungan itu tidak bisa dengan langkah-langkah biasa, terutama dalam masa pandemi Covid-19. Seperti yang seringkali dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo, diperlukan langkah luar biasa untuk melangkah ke depan. Ajakan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada pada Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa September lalu untuk menciptakan dunia yang sehat dan dunia yang produktif harus menjadi prioritas, sekaligus jadi pengingat seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sehat dan produktif dapat tercapai jika semua bekerja sama. Tentu saja dengan komitmen dan konsisten yang kuat untuk selalu bekerjasama.
VOI PESONA INDONESIA Terletak di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, terdapat sebuah bangunan yang merupakan Museum Tertua di Indonesia. Museum Radya Pustaka didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pada 18 Oktober 1890. Bangunan ini sebelumnya merupakan kediaman seorang warga negara Belanda yang bernama Johannes Busselaar. Secara etimologi, “radya” berarti pemerintah, sementarAa “pustaka” berarti surat. Tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Seiring berjalannya waktu, yang disimpan di dalam tempat ini tidak hanya surat, namun juga berbagai benda penting yang berhubungan dengan kerajaan. Seiring berjalannya waktu, koleksinya semakin bertambah, tempat ini pun menjadi museum.
Memasuki halaman gedung, anda akan langsung melihat patung dada Rangga Warsita, seorang pujangga besar di Surakarta pada abad 19. Masuk ke dalam bangunan, ruang pertama yang dijumpai adalah ruang penyimpanan berbagai jenis wayang dalam negeri dan luar negeri. Wayang dari dalam negeri, seperti wayang purwa, wayang gadog, wayang madya, wayang klithik, wayang sukat, dan wayang beber dan berbagai wayang dari luar negeri, misalnya saja wayang nang dari Thailand. Beralih ke ruang berikutnya, yaitu Ruang Tosan Aji atau ruang logam berharga. Di ruang ini, dipamerkan berbagai senjata yang terbuat dari logam, arca, serta miniatur-miniatur rumah joglo, rumah asli Jawa Tengah. Lalu ada ruang yang menyimpan berbagai jenis keramik. Namun, sebelum masuk ke ruang ketiga, di antara ruang kedua dan ketiga, disana dapat dilihat sebuah orgel atau kotak music yang merupakan hadiah Napoleon Bonaparte kepada Paku Buwana IV (1788-1820).
Ruang keempat adalah perpustakaan. Buku-buku yang menjadi koleksi perpustakaan di sini mayoritas berbahasa Belanda dan Jawa. Di depan ruang keempat, terdapat patung Johannes Albertus Wilkens. Dia merupakan seorang ahli bahasa yang membuat kamus Jawa-Belanda. Ruang kelima merupakan ruang yang menyimpan berbagai koleksi yang dibuat dari bahan perunggu, seperti patung dan gamelan. Sementara, ruang keenam merupakan ruang etno. Disini, tersimpan gamelan agung milik Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV. Selain itu, ada pula alat tenun tradisional dan gamelan genderan yakni satu set gamelan yang dirangkai menjadi seperti meja dan dapat dimainkan oleh satu orang. Ruang ketujuh adalah Ruang Rojomolo. Rojomolo adalah sosok raksasa penguasa laut. Patung ini merupakan karya Pakubuwono V. Patung Rajamala merupakan hiasan bagian depan perahu yang digunakan untuk menjemput permaisuri Pakubuwono IV. Ruang terakhir, yang terdapat di bagian belakang museum, terdapat maket makam raja-raja Imogiri serta berbagai arca.
bagi anda yang teratrik bekunjung, Museum Radya Pusataka buka dari hari selasa hingga Minggu, dari pukul 8.30 pagi hingga 13.00 siang. Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini, dengan topik Museum Radya Pustaka Surakarta, kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya.
Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal tanggal 19 Oktober 1987- Tragedi Bintaro
Tragedi Bintaro adalah peristiwa tabrakan hebat dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan, pada tanggal 19 Oktober 1987. Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan terburuk dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas Stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkasbitung, padahal tidak ada pernyataan aman dari Stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena penuhnya jalur di stasiun Sudimara.//
Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia dengan mencatatkan 139 tewas dan 254 orang lainnya luka berat.
Kami beralih ke tanggal 19 Oktober 1999- Timor Timur resmi lepas dari Indonesia.
Timor Timur merupakan sebuah wilayah bekas koloni portugis yang menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor Timur pernah menjadi bagian dari provinsi Indonesia, antara 17 Juli 1976 sampai 19 Oktober 1999. Waktu itu provinsi ini merupakan provinsi Indonesia yang ke-27. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Wilayah provinsi ini meliputi bagian timur pulau Timor, pulau Kambing atau Atauro, pulau Jaco dan sebuah eksklave di Timor Barat yang dikelilingi oleh provinsi Nusa Tenggara Timur. Timor Timur secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002.//
Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 19 Oktober 2005 -Pengadilan Saddam Hussein dimulai
Pengadilan Saddam Hussein merupakan pengadilan yang dilakukan atas presiden terguling Irak Saddam Hussein oleh Pemerintahan Sementara Irak atas kejahatan terhadap kemanusiaan semasa pemerintahannya. Otoritas Sementara Koalisi mengusulkan pembentukan Pengadilan Khusus Irak, terdiri atas 5 hakim Irak pada tanggal 9 Desember 2003, untuk mengadili Saddam Hussein untuk dakwaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Saddam ditangkap pada tanggal 13 Desember 2003. Pengadilan pertama dimulai sebelum Pengadilan Khusus Irak pada tanggal 19 Oktober 2005. Dalam kasus ini, Saddam dan 7 terdakwa lainnya diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memandang pada peristiwa yang berlangsung setelah pembunuhan yang gagal di Dujail pada tahun 1982. Pengadilan kedua yang terpisah dimulai pada tanggal 21 Agustus 2006, mendakwa Saddam atas genosida selama Kampanye Al-Anfal terhadap suku Kurdi di Irak Utara. Saddam juga diadili in absentia untuk peristiwa pada masa Perang Iran-Irak dan invasi Kuwait, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.Pada tanggal 5 November 2006, Saddam dijatuhi hukuman mati dengan digantung. Pada tanggal 26 Desember, banding Saddam ditolak dan hukuman mati ditegakkan. Tidak ada banding lanjutan yang diterima dan Saddam diperintahkan dieksekusi dalam 30 hari sejak tanggal itu. Tempat dan waktu hukuman mati dirahasiakan hingga hukuman dilaksanakan. Saddam Hussein dieksekusi dengan digantung pada tanggal 30 Desember 2006.
VOI KOMENTAR Memasuki 10 bulan sejak kasus pertama virus corona diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok, pandemi masih terus berlangsung. Kasus-kasus baru dilaporkan setiap harinya di berbagai negara di dunia. Melansir data dari laman Worldometers, Senin (19/10/2020), jumlah total kasus Covid-19 saat ini adalah lebih dari 40 juta kasus. Dari angka tersebut, telah terjadi 1,1 juta kasus kematian dan lebih dari 30 juta pasien telah dinyatakan sembuh.
Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga sektor lainnya, terutama sektor ekonomi. Pandemi menyebabkan terhambatnya aktivitas perekonomian yang secara otomatis membuat banyak pelaku usaha terpaksa melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, tak sedikit pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Hal ini menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan.
Menurut Bank Dunia, seperti dilansir BBC, Kamis (8/10), akibat pandemi, kemiskinan ekstrem diprediksi akan meningkat pada tahun ini, yakni dialami sekitar 115 juta orang. Kenaikan ini tercatat yang pertama kali terjadi sejak tahun 1998 atau dua dekade terakhir. Ketika itu, krisis keuangan negara-negara Asia sempat mengguncang ekonomi global.
Bank Dunia juga mencatat pada 2021 nanti, jumlah orang miskin ekstrem bisa meningkat menjadi total 150 juta orang. Padahal sebelum pandemi melanda, angka kemiskinan ekstrem diperkirakan turun menjadi 7,9% pada 2020. Namun sekarang kemiskinan justru akan mempengaruhi antara 9,1% dan 9,4% dari populasi dunia di tahun ini. Persentase itu muncul dalam Laporan Kemiskinan dan Kesejahteraan Bersama Bank Dunia.
Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari 1,90 dolar AS atau sekitar Rp 28 ribu sehari. Menurut Bank Dunia, di Indonesia, tingkat kemiskinan ekstrem diperkirakan akan menjadi 3% di 2020. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,42 juta pada Maret 2020. Dengan jumlah tersebut, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 9,78 persen dari total populasi nasional.
Guna menanggulangi kemiskinan di masa pandemi, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Di antaranya menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada masyarakat serta mendanai Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun. Melalui Kartu Prakerja masyarakat yang belum memiliki pekerjaan bisa mendapat pembinaan dan pelatihan. Pemerintah juga memberikan subsidi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta penempatan dana pemerintah pada sektor perbankan sebagai bantuan untuk para pelaku usaha.
Semua usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia itu sejalan dengan tema Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia yang diperingati 17 Oktober 2020 yaitu “Bertindak bersama untuk mencapai keadilan sosial dan lingkungan untuk semua”.
Semoga upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dapat menekan angka kemiskinan walau tidak mungkin dihapuskan. Paling tidak tingkat kemiskinan tahun 2021 bisa bertahan pada angka seperti yang diperkirakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yaitu sebesar 9,2 hingga 9,7 persen.