23
November

 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan Pers Internasional mengatakan Indonesia dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyambut baik tercapainya kesepakatan pelepasan sandera dan gencatan senjata sementara antara konflik Palestina-Israel.

 

“Menyambut baik tercapainya kesepakatan pelepasan sandera dan dimulainya humanitarian truce untuk beberapa hari ke depan. Dan ini merupakan langkah awal yang baik, Namun demikian, diperlukan sebuah gencatan senjata yang lebih permanen sehingga bantuan kemanusiaan dapat diberikan tanpa hambatan,” kata Retno Marsudi dalam keterangan resminya Kamis (23/11/2023).

 

Retno Marsudi juga mengatakan pentingnya menghormati Hukum Humaniter Internasional dengan tidak melakukan kerusakan terhadap fasilitas sipil dan melukai warga sipil.

 

“Saya sampaikan, di dalam perang pun ada hukumnya, ada aturannya. Perlindungan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik, termasuk rumah sakit, adalah bagian penting dari hukum humaniter,” terangnya.

 

Selain itu, Retno Marsudi mempertanyakan apakah konflik antara Palestina dan Israel ini tidak memegang teguh Hukum Humaniter Internasional, sehingga Israel menyerang warga sipil dan fasilitas sipil di Gaza.

 

“Negara-negara dari Global South selama ini banyak mendengar lectures mengenai penghormatan HAM, mengenai pentingnya menghormati International Law dan International Humanitarian Law. Saya tanyakan apakah semua lectures ini, apakah semua values dan standar ini juga berlaku untuk masalah Palestina?,” ucap Retno Marsudi.

 

Dalam pertemuan dengan Pers Internasional, para Menlu OKI diantaranya Indonesia, Arab Saudi, Palestina, Jordan, Mesir, Nigeria dan Sekjen Liga Arab menyampaikan tujuan kunjungan ke beberapa negara, yaitu adalah untuk follow-up KTT Luar Biasa OKI-Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh, 11 November lalu, untuk menggalang dukungan bagi penyelesaian masalah Gaza.

23
November

 

VOinews.id- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengharapkan peresmian dua bandara di wilayah Papua pada Kamis (23/11) dapat semakin memperlancar mobilitas masyarakat. "Dengan kehadiran dua bandara ini, diharapkan dapat semakin melancarkan mobilitas masyarakat dari dan ke Papua, baik ke Nabire maupun Fakfak. Kami mohon dukungan pemda untuk melakukan upaya-upaya untuk memasarkan bandara ini agar penumpang dan penerbangannya semakin ramai," ucap Menhub dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis. Dua bandara itu masing-masing Bandara Douw Aturure, Kabupaten Nabire, Papua Tengah dan Bandara Siboru, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Menhub juga telah meninjau langsung dua bandara yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) tersebut pada Rabu (22/11).

 

"Kami sudah membangun bandara yang cantik dan keren di Papua. Insya Allah sudah siap diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi," ucap Menhub. Menhub menjelaskan dua bandara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk saling melengkapi. "Pemerintah daerah telah menyediakan lahannya kepada pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah pusat yang melakukan pembangunan baik terminal, runway, dan fasilitas lainnya," katanya. Adapun, Bandara Siboru dibangun mulai 2020 sampai dengan 2023.

 

Sedangkan Bandara Douw Aturure dibangun mulai 2020 sampai dengan 2022. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juli 2023 juga telah meresmikan Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Bandara tersebut dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Asmat. Menhub mengatakan Bandara Ewer akan menjadi titik strategis untuk melayani penerbangan penumpang maupun barang di wilayah Papua. "Bandara Ewer akan menjadi titik sentral yang sangat strategis untuk melayani penerbangan penumpang maupun barang, dari dan ke bandara yang lebih besar seperti Timika dan Merauke maupun menuju bandara yang lebih kecil di wilayah pedalaman Papua," kata Menhub saat itu.

 

Antara

23
November

 

VOInews, Jakarta: Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Achmad Ubaedillah menegaskan komitmen KBRI Bandar Seri Begawan untuk mendampingi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di tahanan Negara Brunei Darussalam, termasuk WNI yang berada di Penjara Maraburong, Distrik Tutong. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan perkenalan dirinya sebagai Duta Besar RI di hadapan 29 orang WNI yang sedang menjalani masa tahanan di Penjara Maraburong, Rabu (22/11/2023).

”Terdapat 29 Warga Indonesia yang saat ini menjalani hukuman di penjara Brunei dengan berbagai permasalahan hukum yang melibatkan dirinya, antara lain: overstay, pencurian, kepemilikan dan jual beli barang ilegal dan pembunuhan, serta kasus lainnya yang melanggar hukum Negara Brunei Darussalam,” tulis KBRI Bandar Seri Begawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Narapidana asal Indonesia tersebut berasal dari berbagai daerah antara lain dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Sulawesi. Kunjungan Dubes Ubaedillah dilakukan terhadap WNI yang ditahan di Penjara Maraburong Fasa I (masa hukuman 7 tahun keatas) dan Penjara Maraburong Fasa III (masa hukuman dibawah 7 tahun).

Dalam kesempatan kunjungannya, Dubes Ubaedillah menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia melalui KBRI Bandar Seri Begawan untuk terus memberikan pendampingan hukum terhadap para WNI yang mengalami permasalahan hukum di Brunei Darussalam.

“Kunjungan pertemuan dengan para tahanan WNI di penjara merupakan prioritas pelindungan KBRI Bandar Seri Begawan sebagai implementasi Negara hadir melindungi WNI yang mengalami permasalahan hukum di Negara Brunei Darussalam, memastikan para WNI memperoleh hak-haknya antara lain didampingi pengacara, dan diperlakukan adil sesuai hukum yang berlaku di Brunei Darussalam,” kata Dubes dalam keterangan KBRI Bandar Seri Begawan.

Dubes Ubaedillah berpesan agar Warga Indonesia tetap menjaga kesehatan, saling mengingatkan terhadap hal-hal yang baik, menjaga persatuan dan kesatuan serta menghormati hukum dan peraturan yang ada di Negara Brunei Darussalam, termasuk peraturan yang ditetapkan oleh pihak penjara.

”Ujian ada dalam semua lini kehidupan, yang penting adalah belajar dari ujian tersebut, lulus atau tidaknya sangat tergantung kepada kita, lulus ujian adalah tidak mengulangi perbuatan yang melanggar aturan,” katanya.

Prioritas pelindungan kepada WNI yang sedang menjalani hukuman di penjara juga disampaikan Dubes Ubaedillah pada kesempatan pertemuan dengan Pemangku Pejabat Pengarah Penjara Brunei Darussalam, Tn. Hj. Bahrin bin Hj. M. Yassin sebelum pertemuan dengan para WNI.

Dubes Ubaedillah menyampaikan terima kasih karena para narapidana dari Indonesia diperlakukan dengan baik dan mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti kesehatan, makan, beribadah, belajar agama dan lain-lain. Dubes Ubaedillah juga menitipkan kepada pihak penjara agar Warga Indonesia tetap diperlakukan dengan baik dan diperhatikan kondisi kesehatan serta pembinaannya.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, KBRI Bandar Seri Begawan memberikan bantuan barang azas (handuk, sabun, shampo, pasta gigi) dan buku-buku berupa Al-qur’an, Iqro dan bacaan agama lainnya kepada para WNI di penjara tersebut.

Warga indonesia di Penjara Maraburong menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian, bantuan dan kunjungan Dubes Ubaedillah. Menurut para WNI, fasilitas kesehatan dan kegiatan pengelolaan narapidana di penjara seperti olah raga dan peningkatan ibadah sangat baik.

Selain itu, KBRI Bandar Seri Begawan bersama pihak penjara juga telah memfasilitasi sarana komunikasi para WNI dengan pihak keluarga melalui pengiriman surat.

”KBRI Bandar Seri Begawan juga mengakomodasi pembentukaan WhatsApp Group (WAG) dengan anggota keluarga WNI yang memiliki nomor kontak keluarganya untuk kepentingan informasi kondisi WNI dan perkembangan kasusnya kepada keluarga di tanah air,” tulis KBRI.

22
November

 

 

VOInews, Jakarta: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Lalu Muhammad Iqbal menyatakan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh pihak militer Israel (IDF). Iqbal mengatakan, setelah dilakukan verifikasi, ketiga WNI tersebut dinyatakan masih berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

“Pertama kali kita memperoleh informasi ini dari wartawan Palestine Today di Gaza yang memberitahukan kepada pihak MER-C namun kami sudah melakukan verifikasi langsung ke sumbernya di Gaza dan barusan saja mendapatkan informasi bahwa ketiga WNI tersebut seluruhnya masih berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Jadi tidak ada penangkapan terhadap WNI oleh IDF di Gaza,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Militer Israel telah memerintahkan evakuasi selama empat jam di RS Indonesia sebelum melanjutkan serangan. Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa ketiga WNI tersebut akan ikut dievakuasi ke Gaza Selatan.

“Ketiga WNI relawan tersebut tengah bersiap-siap untuk evakuasi ke Gaza Selatan,” katanya.

Iqbal kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus memonitor perkembangan di Gaza, sekaligus kondisi ketiga WNI relawan tersebut.

Sebelumnya dilaporkan, sebanyak 3 orang WNI masih berada di Gaza dan memutuskan untuk melanjutkan kerja kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia meskipun sudah menerima penawaran evakuasi oleh pemerintah Indonesia. 

Ketiganya sempat hilang kontak selama 11 hari dan dilaporkan ditangkap oleh militer Israel, setelah Israel melancarkan serangan ke Rumah Sakit Indonesia pada Senin, (20/11/2023) yang menewaskan 12 orang.