November
Menteri PUPR: Penerapan diskon tarif tol merupakan inisiatif BUJT
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penerapan diskon tarif jalan tol, terutama pada periode musim liburan seperti Lebaran dan Natal - Tahun Baru merupakan inisiatif dari masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). "Terkait dengan penerapan diskon tarif tol bukan perintah kewenangan Kementerian PUPR, itu merupakan inisiatif dari masing-masing BUJT," ujar Basuki di Jakarta, Selasa. Dirinya menambahkan, tidak semua BUJT menerapkan diskon tarif tol seperti halnya pada Lebaran 2023, di mana ada BUJT yang menerapkan diskon dan juga ada BUJT yang tidak menerapkannya.
"Maka dari itu kami mengajukan usulan diskon tarif tol kepada Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI)," katanya. Mengenai diskon tarif tol ini, pemerintah hanya mengimbau karena pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap aksi korporasi BUJT. "Jadi semua harus berdasarkan pada aksi korporasi sesuai dengan proses bisnis (business process) masing-masing BUJT," ujar Basuki. Sebagai informasi, penerapan kebijakan diskon tol ini merupakan upaya BUJT untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalan tol, terutama ketika periode liburan Hari Raya Keagamaan seperti Lebaran atau Natal - Tahun Baru. Upaya memecah arus lalu lintas tersebut juga tanpa mengurangi kualitas layanan jalan tol.
Kehadiran diskon tarif tol ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki keleluasaan waktu untuk mudik lebih dulu atau kembali lebih belakangan. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi potensi pergerakan untuk Natal 2022 dan Tahun Baru 2024 sebesar 107,6 juta orang yang akan bepergian atau 39,8 persen. Dibandingkan dengan Natal 2022 - Tahun Baru 2023 maka terdapat kenaikan sekitar 43 persen. Terkait moda transportasi yang digunakan oleh pemudik Natal dan Tahun Baru kali ini, maka mobil pribadi menjadi primadona nomor satu sekitar 35 persen, sepeda motor 17 persen, kereta api 13 persen, berikutnya moda angkutan udara, bus dan kapal laut. Untuk jalur yang diprediksi dilalui oleh mobil adalah tol Trans Jawa 31 persen, Cipularang 19 persen dan Jagorawi sebanyak 15 persen.
Antara
November
CORE: Insentif bagi investor IKN harus diperhitungkan secara bijak
Written by Akbar
VOInews.id- Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengingatkan bahwa insentif yang ditujukan bagi investor dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebaiknya harus diperhitungkan atau dikalkulasikan secara lebih bijak oleh pemerintah. "Menurut saya, insentif (bagi investor) juga harus dikalkulasi. Tidak semua insentif itu harus diobral secara jor-joran. Karena insentif yang diberikan secara jor-joran juga bisa jadi kurang baik kalau dilihat dari aspek yang lain," kata Direktur Eksekutif CORE itu saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin. Faisal mencontohkan poin kemudahan berusaha yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023.
Dia mengingatkan bahwa ketentuan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), ataupun hak pakai di atas hak pengelolaan (HPL) Otorita IKN dengan jangka waktu yang panjang juga perlu diiringi dengan pertimbangan dampak lingkungan dan sosial masyarakat setempat. "Bagaimanapun ini adalah kawasan Ibu Kota Negara yang sedapat mungkin kita memaksimalkan ownership-nya oleh negara kita sendiri. Jadi insentifnya pun memang perlu dikalkulasi dan diukur secara lebih bijak. Tidak lantas segala macam insentif itu diobral supaya investor masuk," kata dia.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Wakil Dikrektur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai bahwa insentif yang diberikan pemerintah kepada investor IKN sudah lebih dari cukup. Namun di sisi lain, imbuh dia, investor juga akan melihat tingkat permintaan (demand) konsumen terhadap barang maupun jasa sebelum menanamkan modal di IKN. Oleh sebab itu, investor membutuhkan kepastian jumlah penduduk yang menjadi target konsumen. Hal tersebut, menurut Faisal, akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. "Mungkin IKN punya keistimewaan soal tax holiday dan lain-lain. Tapi kalau di Jakarta misalnya sudah ada captive market, minus PNS yang ke IKN mungkin masih sekitar 10 juta orang (di Jakarta), itu masih menarik. Sehingga kompetisinya bagi investor di situ, apa menariknya IKN dibanding Jakarta saat ini, dibanding Medan saat ini (atau kota-kota lainnya).
Itu yang akan menentukan," kata dia. Untuk menyiasati tantangan tersebut, menurut Eko, maka pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di IKN seperti perumahan, jalan, dan teknologi komunikasi. Selain itu, sektor komersial lainnya juga perlu segera dibangun agar masyarakat semakin yakin untuk pindah ke IKN. "Menurut saya, pada posisi hari ini, untuk mendatangkan investor yang lebih banyak, terutama yang komersial atau non-pemerintah, ini butuh bagaimana mempercepat jika orang mau pindah ke situ. Tentu kalau pindah harus ada rumah. Kemudian fasilitas lainnya, seperti yang paling penting komunikasi dan jalan," kata Eko.
Antara
November
Bappenas ingin mendesain Bali tidak hanya bergantung sektor pariwisata
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pihaknya berupaya mendesain Bali tidak hanya bergantung terhadap sektor pariwisata. “Bappenas mencoba memulihkan Bali setelah masa COVID-19, dan kita ingin membuat bagaimana Bali tidak bergantung pada pariwisata saja, dan bagaimana kemudian Bali juga memimpin di soal blue economy, green economy,” kata Suharso Monoarfa dalam Seminar & Bedah Buku: Ekonomi Politik Indonesia dan Antarbangsa yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Senin.
Selain itu, daerah kedua dan ketiga yang hendak dikembangkan dari sisi ekonomi biru dan ekonomi hijau ialah Kepulauan Riau serta Kalimantan Timur sebagai penopang Ibu Kota Negara (IKN). Menurut dia, ketergantungan terhadap kunjungan wisata untuk menghidupkan Produk Domestik Bruto (PDB) Bali sudah mengalami penurunan kendati sektor pariwisata masih mendominasi. Para pelaku ekonomi di Pulau Dewata sudah mulai menggerakkan sektor pertanian, sektor makanan, sektor industri, hingga sektor pakaian jadi.
“Banyak hal yang bisa kita dorong pada mereka, (seperti) memberikan kontribusi peluang bisnis kepada, misalnya batik Pekalongan. Banyak orang menganggap batik di Bali itu dibuat di Bali, tetapi ternyata tidak semuanya dibuat di Bali, datangnya dari Pekalongan. Mentahan dari ukiran-ukiran itu diambil dari Jawa Tengah, dan kemudian finishing, ukiran yang lebih detailnya itu dibuat di Bali,” ujar Suharso. Selain itu, pemerintah juga sudah mendorong Bali untuk mengembangkan pembangkit listrik dari tenaga sampah yang kemudian dikelola menjadi pelet, agar dapat digunakan untuk menurunkan tingkat emisi pembangkit listrik yang memakai batu bara.
“Ini kita dorong dan akhirnya bisa. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan, Bappenas bisa mendemonstrasikan kebijakannya dan bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah, dan kita bersyukur itu bisa terbangun,” ujar Kepala Bappenas itu pula.
Antara
November
Indonesia Mengutuk Keras Serangan Israel ke RS. Indonesia di Gaza
Written by Ranov/Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan Indonesia mengutuk serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil.
"Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional," kata Menlu Retno dalam pernyataan resminya, Senin (20/11/2023) dari Beijing, Tiongkok, yang diterima di Jakarta.
Menlu Retno mengatakan negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Israel harus mendesak menghentikan tindakan kejinya di Gaza.
"Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya, untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya," imbau Menlu RI.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI mengaku masih kehilangan komunikasi dengan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang hingga kini masih berada di Gaza.
"Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak, guna memperoleh informasi terkait RS Indonesia dan keselamatan 3 WNI tersebut," kata Menlu Retno.
Menlu Retno mengaku menjalin komunikasi dengan Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB (UNRWA), Badan Kesehatan Dunia (WHO), Palang Merah Internasional dan berbagai pihak lainnya untuk menanyakan situasi terkini RS. Indonesia dan kondisi ketiga WNI tersebut.
Disamping itu, Menlu Retno saat ini sedang berada di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), bersama dengan Menteri Luar Negeri Negara-negara Arab guna menggalang dukungan untuk mendesak Israel segera lakukan gencatan senjata.
"Saat ini saya sedang berada di Beijing, RRT, bersama dengan Menlu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Palestina dan Sekjen OKI, untuk menggalang dukungan terutama negara-negara anggota tetap DK PBB atau sering kita sebut P5 agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat juga dilakukan tanpa hambatan," jelasnya.
Diketahui bulan November ini Tiongkok memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB. Menurut rencana, pada bulan ini akan dilakukan pertemuan tingkat Menlu di DK PBB untuk membahas kembali Isu Gaza.
Oleh karena itu, para Menlu OKI mengharapkan agar RRT dapat mendukung upaya yang sedang dilakukan para Menlu OKI tersebut.