December
Indonesia dan Tunisia Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Hubungan bilateral Indonesia dan Tunisia telah berkembang sangat baik. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan kedua negara memiliki ikatan politik yang sangat kuat dan harus harus dijadikan fondasi untuk memperkokoh kerja sama ekonomi.
"Dan dalam konteks inilah, maka kunjungan ke Tunis saya lakukan. Yaitu untuk memperkokoh kerja sama ekonomi karena saya yakin masih banyak yang dapat digarap bersama oleh kedua negara," kata Menlu Retno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Tunisia Nabil Ammar, Menlu Retno Marsudi mendorong percepatan penyelesaian negosiasi Preferential Trade Arrangement (PTA) antara Indonesia dan Tunisia. Selain itu, Menlu Retno juga menyoroti upaya untuk segera menkronkretkan kerja sama fosfat untuk industri pupuk.
"Kita perlu memperkuat industri pupuk dalam negeri, salah satunya dengan diversifikasi suplai bahan baku," kata Menlu Retno.
Selain dua isu tersebut, kedua Menteri Luar Negeri juga mendiskusikan penguatan mekanisme kerja sama bilateral. Menurut Retno Marsudi, Indonesia dan Tunisia sepakat untuk mengaktifkan kembali mekanisme bilateral termasuk pertemuan Ministerial Level Joint Commission Meeting dan Senior-Level Official Bilateral Consultation.
"Indonesia akan menjadi tuan rumah kedua pertemuan ini di Jakarta tahun depan," katanya.
Sementara itu di bidang pertahanan, Menlu Retno mengatakan Indonesia mendorong segera ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan Tunisia, sebagai dasar kerja sama yang lebih erat di bidang pertahanan ke depan.
Selain itu, Retno menambahkan, Indonesia dan Tunisia juga sepakat untuk saling dukung dalam pencalonan di berbagai organisasi internasional guna mendorong kepentingan bersama terutama untuk negara-negara berkembang.
December
Arab Saudi Minta Komunitas Internasional Dorong Penghentian Operasi Militer di Gaza
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Kerajaan Arab Saudi menyerukan kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab untuk segera menghentikan operasi militer Israel di Jalur Gaza, dan menolak metode hukuman kolektif yang menargetkan warga sipil di Jalur Gaza, dan upaya untuk menggusur secara paksa penduduk Jalur Gaza.
“Kerajaan Arab Saudi menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza dan masuknya bantuan kemanusiaan yang mendesak,” tulis Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta dalam keterangan yang diterima Jumat (22/12/2023).
Lebih lanjut Kerajaan Arab Saudi memandang operasi militer Israel di Gaza sebagai perkembangan dan eskalasi berbahaya yang tidak dapat dibenarkan dengan dalih membela diri.
“Sikap Kerajaan Arab Saudi sangatlah tegas mengenai penolakannya untuk menargetkan warga sipil dengan cara apa pun atau yang dapat mengganggu infrastruktur dan kepentingan vital yang menyentuh kehidupan sehari-hari mereka,” tulis Kedutaan Arab Saudi.
Kerajaan Arab Saudi akan terus melanjutkan perannya dengan semua pihak yang berpengaruh, efektif dan relevan guna mengurangi eskalasi dengan cara yang dapat mencegah memburuknya kondisi kemanusiaan rakyat Palestina di Gaza. Berdasarkan peran kemanusiaan yang dipelopori Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan telah mengatur pengoperasian jembatan udara dan laut untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina di Jalur Gaza, dan meluncurkan kampanye penghimpunan bantuan dari masyarakat jumlahnya melebihi 500 juta riyal Saudi (SR) sebagai dukungan dan bantuan kemanusiaan.
“Sejak awal krisis, Kerajaan Arab Saudi telah melakukan segala upaya untuk mengatasi krisis yang terjadi di Jalur Gaza dan mengatasi situasi kemanusiaan yang kritis di sana,” tulis Kedubes Arab Saudi.
Kerajaan Arab Saudi juga telah mampu menyatukan posisi negara-negara Arab dan Islam dalam menghadapi krisis ini dengan menyelenggarakan KTT Gabungan Arab dan Islam Luar Biasa untuk mendukung rakyat Palestina dalam menghadapi agresi Israel di Jalur Gaza dan membuka pengepungan.
Kerajaan Arab Saudi juga memimpin Komite Menteri yang ditugaskan oleh KTT tersebut untuk melakukan kunjungan ke Negara-negara Anggota Tetap Dewan Keamanan, dengan tujuan menyampaikan sikap negara-negara Arab dan Islam mengenai krisis ini, dan menyerukan masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dan memperkuat berbagai upaya guna menghentikan agresi Israel tersebut.
December
Teten sebut target pemulihan ekonomi dan transformasi UMKM tercapai
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, dua target utama kementerian yang dipimpinnya yakni memperkuat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 dan menyiapkan transformasi koperasi dan UMKM agar memiliki daya tahan serta daya saing menuju Indonesia Emas 2045 telah tercapai.
“Alhamdulillah, kedua target tersebut tercapai dan telah disiapkan sejumlah piloting yang dapat digunakan sebagai role model pengembangan UMKM dan koperasi ke depan,” kata Teten Masduki saat Diskusi Refleksi 2023 dan Outlook 2024 Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis. Kedua upaya itu, lanjutnya, juga akan diteruskan di 2024 agar transformasi koperasi dan UMKM dapat lebih inklusif dan berkelanjutan. Beberapa hal lain yang akan dilakukan Kemenkop UKM di 2024 adalah penerima manfaat akan diperluas kepada anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas. “Sedangkan fokus pengembangan ekonomi adalah ekonomi biru yaitu akuakultur dan ekonomi hijau yaitu agrikultur,” ucapnya.
Ekonomi hijau dan ekonomi biru dipilih Kemenkop UKM karena merupakan keunggulan domestik Indonesia. Belum lagi tren konsumsi yang terus tumbuh, mampu menyerap lebih luas lapangan pekerjaan, serta hilirisasi yang akan memberikan nilai tambah pada produk pertanian dan perikanan. Beberapa capaian Kemenkop UKM pada 2023 di antaranya adalah keberhasilan meraih target 100 persen penciptaan koperasi modern sebanyak 400 koperasi yang terdiri dari 220 koperasi pangan dan 180 koperasi nonpangan.
Kemenkop UKM juga telah melanjutkan program SOLUSI Nelayan dan berhasil menetapkan 38 lokasi dari target 59 lokasi untuk pembangunan Stasiun Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Dari sisi UMKM, Teten menyampaikan bahwa pihaknya telah mengakselerasi transformasi formal usaha mikro, salah satunya melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Sepanjang 2023, sebanyak 3,4 juta NIB berhasil diterbitkan dari target 2,5 juta NIB (136,10 persen).
Sedangkan untuk sertifikasi halal, telah diterbitkan 74.879 sertifikasi halal dari target sebanyak 17.375 sertifikasi halal atau mencapai 444,1 persen. Adapun guna meningkatkan nilai tambah, kualitas, dan daya saing produk UMK, selama 2023, Kemenkop UKM menginisiasi program Layanan Rumah Kemasan yang menyediakan tenaga desainer hingga layanan kemasan yang dapat memproduksi kemasan dalam skala kecil dan biaya terjangkau. Layanan Rumah Kemasan telah berada di 13 lokasi. “Berdasarkan data LKPP sampai 4 Desember 2023, Koperasi dan UMK juga telah berhasil mendominasi produk di katalog LKPP. Dari total produk dan penyedia di katalog LKPP yakni 6.856.003 produk dan 276.065 penyedia, sebanyak 5.211.170 produk dan 235.518 penyedia merupakan adalah koperasi dan UMK,” kata Teten. Tak hanya itu, Kemenkop UKM juga telah memiliki target penciptaan wirausaha sebanyak 1 juta orang. Saat ini tercatat sebanyak 821.599 wirausaha berhasil diciptakan melalui 320 kegiatan dari 27 kementerian/lembaga.
Antara
December
VOInews.id- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman mengatakan pemilihan umum (pemilu) dua putaran akan berdampak lebih besar ke konsumsi, yakni sekitar 0,6 persen terhadap konsumsi. "Besarnya (dampak) akan lebih besar di 2024. Hitungannya tergantung apakah kita satu atau dua putaran. Kalau dua putaran mungkin dia (dampaknya) bisa sekitar 0,6 persen terhadap konsumsi," kata Aida dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Bulan Desember 2023 di Jakarta, Kamis. Ia menuturkan pemilu akan meningkatkan konsumsi baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi swasta sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dampak pemilu terhadap ekonomi sudah mulai dirasakan pada 2023 karena adanya persiapan menuju pemilu, dan akan semakin besar di tahun 2024 sebagai tahun penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut Aida mengatakan pada 2024, kinerja konsumsi, baik swasta maupun pemerintah, dan investasi diperkirakan terus meningkat sejalan dengan keyakinan konsumsi masyarakat yang tetap kuat, dampak positif pelaksanaan pemilu, serta keberlanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan perkembangan tersebut, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di kisaran 4,7 sampai 5,5 persen. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat anggaran belanja pemilihan umum per Oktober 2023 telah terserap sebesar Rp18,8 triliun dari pagu senilai Rp30,1 triliun pada tahun 2023.
"Anggaran ini tersebar pada 16 kementerian/lembaga, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Dalam Negeri," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (25/11). Isa mengungkapkan realisasi terbesar belanja pemilu ada pada dua lembaga utama, yaitu KPU dan Bawaslu dengan serapan senilai Rp16,3 triliun. Tetapi, terdapat pula 14 kementerian/lembaga lainnya yang sudah melakukan belanja pemilu dengan serapan sebanyak Rp2,6 triliun. Dengan belanja pemilu tersebut, ia menyampaikan terdapat kenaikan belanja modal pemerintah pusat yang tercermin pula dalam kenaikan belanja modal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi sebesar Rp247 triliun pada 2024 dari senilai Rp210 triliun pada 2023.
Antara