October
Sri Mulyani: Pajak terkumpul Rp1.387,78 triliun hingga September 2023
Written by Akbar
VOinews.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pajak telah terkumpul Rp1.387,78 triliun hingga September 2023, atau 80,78 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. “Ini sangat bagus untuk pengumpulan pajak di bulan September,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, dan dikutip pada Kamis. Pajak penghasilan (PPh) non migas (minyak dan gas) mencapai Rp771,7 triliun atau 88,34 persen dari target, naik 6,69 persen dari tahun lalu.
Terkait pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), terkumpul Rp536,7 triliun atau 72,74 persen, tumbuh 6,39 persen dari tahun 2022. Pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai Rp24,9 triliun atau tumbuh 22,5 persen, sedangkan PPh Migas mengalami penurunan 12,66 persen dibandingkan tahun lalu menjadi Rp54,31 triliun. “Kalau kita lihat pertumbuhan selama Januari hingga September, total pertumbuhan pajak kita 5,9 persen. Tahun lalu itu tumbuh sangat tinggi 54,2 persen.
Jadi kalau tahun ini sampai September kita masih tumbuh positif ini hal yang kita syukuri karena tahun lalu dengan kenaikan lonjakan yang sangat tinggi, kemungkinan terjadi koreksi memang ada, namun kita lihat sampai dengan September masih cukup baik,” ungkap Sri Mulyani.
Dia mengatakan gross dari sisi penerimaan pajak bakal ternormalisasi, yang berarti akan terjadi perlambatan pertumbuhan. Namun, hingga akhir tahun penerimaan pajak diperkirakan tetap on track.
October
VOinews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan progres pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur hingga kini telah mencapai 40 persen lebih. "Yang dikerjakan sekarang juga sudah progresif, semua sudah lebih dari 40 persen," kata Basuki di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu. Basuki memastikan seluruh program pembangunan di IKN berjalan mulus, sehingga kini sudah banyak bangunan yang telah berdiri di kawasan itu. "Jadi kalau dulu misalnya ada enam bangunan, sekarang bangunannya sudah lebih dari 10. Kalau mau dipersentase membaginya naik turun, karena membesar, tapi per program jalan baik," kata dia.
Menurut Basuki pada 1 November 2023 Presiden Joko Widodo akan meletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) di IKN. Dilansir dari laman LPSE Kementerian PUPR, nilai paket konstruksi fisik pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP IKN (sisi landasan udara) mencapai Rp4,28 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Bandara VVIP IKN memiliki runway 3.000 x 45 meter dan mampu didarati pesawat berbadan besar jenis Boeing 777-300 ER dan Airbus A380. Adapun kapasitas apron mampu menampung tiga pesawat berbadan besar (Wide Body), ditambah satu pesawat berbadan kecil (Narrow Body); atau tujuh pesawat berbadan kecil, serta kapasitas helipad menampung tiga helikopter. Peletakan batu pertama, lanjut Basuki, juga akan dilakukan untuk sejumlah bangunan lain di IKN. "Ada tujuh kalau enggak keliru. Sudah ada rapat koordinasi untuk kunjungan Presiden ke sana," ujar dia.
Antara
October
VOInews, Jakarta: Indonesia menyatakan keberpihakannya dengan rakyat Palestina di tengah perang yang terjadi antara Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) untuk segera mendorong gencatan senjata ditengah konflik Israel-Palestina. Retno pun mengatakan bahwa dukungan menyeluruh yang ditunjukkan oleh satu pihak sejauh ini telah membawa hasil penggunaan kekuatan yang lebih tidak proporsional, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan impunitas.
“Merupakan kewajiban kita bersama untuk mengakhiri siklus ini kekerasan sebelum meningkat menjadi kekerasan regional dan bencana global,” katanya dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengenai situasi di Timur Tengah, yang diselenggarakan di New York, Selasa (24/10/2023), waktu setempat, yang dipantau dari Jakarta.
Indonesia juga mendorong DK PBB untuk memprioritaskan akses bantuan kemanusiaan. Menurut Retno, lebih dari dua juta warga Palestina menggantungkan hidupnya pada bantuan kemanusiaan.
“Konvoi pengiriman bantuan kemanusiaan tidak bisa bergerak dan selalu dalam bahaya baku tembak. DK harus segera mendesak akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan serta penghormatan terhadap hukum humaniter,” katanya.
Lebih lanjut Menlu Retno juga berharap Dewan Keamanan PBB dapat mengesampingkan politik dan membawa kembali sisi kemanusiaan di dalam tubuh Dewan Keamanan. Ia mengajak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatan besar yang dimiliki untuk menjadi lebih manusiawi karena rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang setara, termasuk untuk memiliki rumah dan menolak perpindahan.
“Kita semua adalah manusia. Kita semua berhak memiliki rumah. Kita harus menolak perpindahan warga Palestina. Kita tidak boleh membiarkan tragedi 1948 terulang kembali,” katanya.
Dirinya pun mengingatkan Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi situasi di Gaza. Menurutnya Dewan Keamanan PBB memegang kekuasaan yang besar untuk mengatasi akar permasalahan penyebab perang dan memastikan jalan menuju solusi dua negara.
October
VOInews, Jakarta: Indonesia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera bertindak guna menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari DK berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza. Indonesia mengutuk keras berlanjutnya agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza.
“Saya ingin mengingatkan bahwa DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” kata Menlu RI dalam High-Level Open Debate DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah di New York, Selasa (24/10/2023), dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Menlu juga mengatakan, DK tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina. Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif. Di saat yang sama, warga sipil disandera dan menghadapi ancaman nyawa.
“Saya ingin bertanya bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK akan menghentikan perang di Gaza? mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?” kata Menlu.
Dia menambahkan, setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan memperparah instabilitas.
“Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum DK mengambil langkah?” tanya Menlu.
Retno menegaskan, Indonesia tidak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional untuk dilakukannya tindakan segera. Melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), dan pertemuan ASEAN-Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), D8, Indonesia menyerukan kesatuan suara untuk mendesak dihentikannya kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan.