October
Indonesia Dorong Pengembangan Kerja Sama dengan Lithuania
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Menlu Retno mengatakan tahun ini menandai 30 tahun hubungan diplomatik kedua negara, sehingga harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan hubungan kerja sama.
“Lithuania dan Indonesia secara geografis berjauhan.Namun kami memiliki komitmen yang sama terhadap nilai-nilai fundamental demokrasi, perdamaian dan pembangunan berkelanjutan,” katanya dalam keterangan bersama usai pertemuan, di Kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Senin (30/10/2023).
Di bidang perdagangan, hingga pertengahan tahun 2023, kerja sama Indonesia-Lithuania meningkat 43 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, menurut Retno, jumlah ini belum menunjukkan potensi sebenarnya dari kerja sama kedua negara.
“Untuk meningkatkan perdagangan dua arah dan memastikan lebih banyak manfaatperdagangan yang seimbang, saya meminta dukungan Menteri Landsbergisdalam memudahkan lebih banyak produk Indonesia masuk pasar Lithuania, termasuk karet, kertas dan furnitur berbahan dasar kayu,” katanya.
Lebih lanjut Menlu Retno menyambut baik minyak kelapa sawit Indonesia yang menjadi salah satu komoditas ekspor utama ke Lithuania. Menurutnya, hampir 800 perkebunan di Indonesia telah menerima sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Saya percaya Indonesia akan mampu memberikan lebih banyak minyak sawit berkelanjutan ke Lithuania dan ke pasar Eropa yang lebih luas,” katanya.
Lebih lanjut, Menlu Retno juga menyampaikan apresiasi atas perluasan investasi industri penerbangan Lituania di Bandara Ngurah Rai Bali, termasuk penerbangan charter dan angkutan udara yang baru.
Menlu Retno juga menyoroti kerja sama bidang pendidikan dan kerja sama teknologi informasi. Terkait hal ini, ia mengatakan, kedua Menlu memfokuskan pembahasan tentang peningkatan kerja sama antar universitas melalui penelitian bersama dan program gelar ganda.
“Tahun ini, Indonesia juga telah membuka kembaliBeasiswa Darmasiswa untuk pelajar Lithuania, dansudah ada 73 alumni Lithuania dari Beasiswa Darmasiswa ini,” katanya.
Menlu Retno juga mendorong kerja sama yang lebih kuat untuk mengembangkan teknologi informasi untuk sistem transportasi darat dan udara, serta memperkuat kemitraan keamanan siber, melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia.
October
Menteri Bintang ajak remaja aktif edukasi pencegahan perkawinan anak
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga berharap Program GenRe (Generasi Berencana) dapat secara masif terus melakukan edukasi pencegahan perkawinan anak agar target Indonesia Layak Anak tahun 2030 tercapai. "Saya harap edukasi pencegahan perkawinan anak terus menerus dilakukan agar Indonesia Layak Anak tahun 2030 tercapai," kata Menteri Bintang Puspayoga dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Program GenRe adalah salah satu program edukasi positif yang mengajarkan remaja untuk menjauhi perkawinan usia anak, seks pranikah atau seks bebas, dan narkotika. Program yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini telah berusia 13 tahun.
"Selama 13 tahun ini GenRe telah berkontribusi edukasi dan solusi dari berbagai masalah anak dan remaja, seperti perkawinan anak, isu stunting, dan kesehatan reproduksi. Sama halnya seperti Forum Anak Nasional yang diinisiasi Kementerian PPPA dengan tugasnya sebagai pelopor dan pelapor, maka Forum GenRe ini adalah agen-agen perubahan untuk masa depan anak dan remaja yang berkualitas," kata Menteri Bintang Puspayoga.
Tahun 2030 akan menjadi tahun puncak bonus demografi dimana jumlah penduduk berusia produktif (usia 15 - 64 tahun) akan lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif. "Tahun 2030 diharapkan program Pemerintah Indonesia Layak Anak dapat tercapai," katanya. Salah satu indikator penting agar bonus demografi berdampak positif dan Indonesia Layak Anak bisa tercapai adalah tidak adanya perkawinan pada usia anak.
antara
October
VOInews.id- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mendorong pentingnya penyelesaian isu-isu perundingan dan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO tahun depan. Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala di Osaka, Jepang, pada Sabtu (28/10). "Indonesia konsisten mendorong reformasi WTO, khususnya reformasi sistem penyelesaian sengketa mengingat peran sentral WTO dalam mewujudkan sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif dan adil di tengah semakin dinamisnya situasi perekonomian global," kata Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Zulkifli mengatakan reformasi WTO mulai dibahas sejak 2017 dengan fokus pada upaya peningkatan tiga fungsi utama WTO, yaitu fungsi negosiasi, monitoring dan transparansi, serta penyelesaian sengketa. Bagi Indonesia, kata Zulkifli, prioritas utama dalam agenda reformasi WTO adalah berfungsinya kembali sistem penyelesaian sengketa secara penuh tahun 2024 yang merupakan mandat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO 2022.
Prioritas lainnya, yakni tercapainya solusi permanen atas perundingan Public Stockholding for Food Security dan tercapainya perjanjian subsidi perikanan yang komprehensif untuk isu Special and Differential Treatment, serta Overfishing and Overcapacity KTM ke-13 WTO 2024. Menurut Mendag, krisis multidimensi yang terjadi semakin memberikan tekanan atas rantai pasok, terutama yang terkait dengan ketahanan pangan global. "Untuk itu, penyelesaian perundingan public stockholding dan subsidi perikanan dalam KTM ke-13 WTO tahun depan merupakan salah satu solusi penting dalam mengatasi kerawanan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan dunia," kata Zulkifli.
Antara
October
VOInews, Jakarta: Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menyambut baik pengesahan adopsi Resolusi PBB terkait Gaza. Hal itu disampaikan dalam akun media sosial X yang dipantau dari Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
“Indonesia sambut baik adopsi Resolusi Majelis Umum PBB terkait Perlindungan Warga Sipil dan Penghormatan Kewajiban Hukum dan Kemanusiaan di Gaza pada 28 Oktober 2023,” tulis Kemlu RI.
Kemlu RI menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang turut mensponsori resolusi tersebut. Sebelumnya, Indonesia turut menggalang dukungan negara-negara untuk mendorong pelaksanaan pertemuan Sesi Khusus Darurat Sidang Majelis Umum PBB yang membahas aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina.
“Indonesia merupakan salah satu co-sponsor Resolusi tersebut,” tulis Kemlu RI.
Majelis Umum PBB pada Jumat (27/10/2023) menyetujui resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang berlangsung lama dan berkelanjutan untuk segera diberlakukan di Gaza. Draf itu diajukan oleh hampir 50 negara dan memperoleh dukungan 120 suara, dengan 14 suara menolak dan 45 lainnya abstain.
Resolusi itu diadopsi pada pertemuan Sesi Khusus Darurat ke-10 mengenai situasi Wilayah Pendudukan Palestina, yang mengungkapkan keprihatinan luar biasa atas eskalasi kekerasan terkini sejak 7 Oktober lalu.
Resolusi itu juga mengecam segaral aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina dan Israel, termasuk semua aksi teror dan serangan tanpa pandang bulu, serta semua tindakan provokasi, penghasutan dan penghancuran. Resolusi juga meminta agar seluruh pihak segera dan sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional.
Dengan turut menekanka perlunya melindungi warga sipil sesuai hukum kemanusiaan internasional dan hukum HAM internasional, draf tersebut menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap semua warga sipil yang disandera secara ilegal.
Resolusi juga menggarisbawahi pentingnya mencegah destabilisasi dan eskalasi kekerasan lebih lanjut.