Indonesia Ku (666)
November
Kementerian Pertanian Kembangkan Komoditas Pertanian Lokal Papua”.
Written by Daniel
Kementerian Pertanian (kementan) bersama kementerian terkait melakukan pengembangan ekonomi provinsi Papua dan Papua Barat melalui industri komoditas pertanian lokal untuk meningkatkan kedaulatan pangan wilayah tersebut. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri di Jakarta, Rabu (22/11), mengatakan hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di kedua provinsi tersebut.
Kuntoro Boga Andri menjelaskan, dukungan pengembangan tanaman pangan dilakukan dalam bentuk budidaya komoditas, Unit Pengolah Pupuk Organik, sertifikasi, distribusi mesin penggiling padi, serta peralatan pasca panen dan pengolahan lainnya.
Kementerian Pertanian juga telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengembangan padi, padi organik, jagung, kedelai, aneka kacang dan ubi, bawang merah, bawang putih, cabai, jeruk, tanaman perkebunan baik semusim (tebu dan nilam), maupun tanaman perkebunan tahunan (sagu, kelapa sawit, kelapa, karet, kopi dan kakao), serta Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
Lebih lanjut Kuntoro Boga Andri mengatakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari diharapkan dapat mendorong kegiatan percepatan penganekaragaman dan konsumsi pangan serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui pembangunan kebun bibit,demonstration plot (demplot), dan kebun sekolah. Kuntoro menjelaskan, kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari pun mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal.
Pada 2018, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari sebanyak 115 miliar rupiah untuk 2.300 kelompok yang tersebar di 33 provinsi. Untuk Papua dan Papua Barat, total alokasi angaran kegiatan ini sebesar 8,65 miliar rupiah.
Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia ialah melalui Sekolah Lapang (SL) sebanyak 10 Unit di Papua dan 3 Unit di Papua Barat. Sekolah lapang dilakukan sebagai media pembelajaran bersama antara penyuluh dan petani.
Selain melalui Sekolah Lapang, kegiatan pengembangan sumber daya manusia ialah melalui adaptasi teknologi masing-masing 2 unit sebagai media transfer teknologi yang berbasis lokal.
November
Indonesia menyelenggarakan pertemuan kepala-kepala badan pengawas obat dan makanan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam OKI di Jakarta pada 21 dan 22 November 2018 Dalam the Meeting of the Heads of National Medicines Regulation Authorities (NMRAs) from the Organization of Islamic Cooperation Member States ini Indonesia menyatakan keinginan memperluas ekspor produk farmasi di masa depan. Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto Ruddyard seperti dirilis Republika Kamis 22/11 mengatakan, NMRAs dapat memperluas pasar vaksin Indonesia. Saat ini sebagian negara anggota OKI belum memiliki kerangka aturan soal pembuatan vaksin dan pengadaan obat–obatan. Febrian mengatakan, selama ini apabila negara–negara tersebut membutuhkan vaksin maka harus melalui WHO. Salah satu syarat untuk mengimpor vaksin adalah suatu negara harus memiliki kerangka aturan yang kuat untuk keamanan vaksin sesuai dengan standar keamanan Internasional. Febrian di sela-sela pertemuan NMRAs mengatakan, kalau dianggap belum kuat negara itu harus mengimpor melalui WHO. Saat ini Indonesia sudah memiliki kerangka aturan sendiri dan dapat mengimpor atau membuat obat serta vaksin secara mandiri. Oleh karena itu di dalam pertemuan NMRAs kali ini Indonesia juga berbagi ilmu soal kerangka aturan obat–obatan dan vaksin.
Bila negara–negara anggota OKI memiliki kerangka aturan sendiri mereka bisa mengimpor obat atau vaksin tanpa perantara. Sehingga Febrian berharap negara-negara tersebut akan mengimpor dan memperluas pasar obat dan vaksin dari Indonesia. Sementara itu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukita menjelaskan, NMRAs bertujuan membentuk kolaborasi antar negara anggota OKI untuk membangun kemandirian serta akses obat dan vaksin yang tidak hanya terjangkau tetapi juga aman dan berkualitas. Indonesia ingin kontribusi nyata membantu sesama anggota OKI, termasuk pada sektor kesehatan. Penny berharap negara–negara anggota OKI lebih maju dalampembuatan serta ekspor obat–obatan dan vaksin akan terus dilakukan setelah ini. Ia berharap pula kemandirian produksi obat dan vaksin negara OKI dapat meluas sampai seluruh dunia. Ke depan pihaknya berharap Indonesia tidak hanya unggul dalam mengekspor vaksin ke sesama negara OKI, tapi juga ke negera-negara lainnya. Saat ini Indonesia bersama Senegal menjadi dua negara anggota OKI yang cukup terdepan dalam hal produksi vaksin. Kedua negara tersebut telah menerima status Pree-Qualification WHO, yaitu pemenuhan standar mutu, keamanan dan pengamanan secara Internasional untuk produksi vaksin.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam sambutannya berharap seluruh negara OKI dapat saling membantu. Ini bukan hanya untuk kesehatan umat Islam di negara anggota OKI, tetapi juga berdampak pada peningkatan perekonomian yang berujung pada kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Di sisi lain Asisten Sekretaris Jenderal OKI Muhammad Naeem Khan menjelaskan, NMRAs diharapkan memantapkan tujuan negara anggota OKI untuk membangun kemandirian memproduksi obat dan vaksin. Para pemimpin negara anggota OKI selama bertahun–tahun sudah menekankan pentingnya produksi mandiri obat–obatan dan vaksin yang terjangkau dan berkualitas. Ia mengatakan, saaat ini mayorita negara–negara anggota OKI merupakan negara berkembang. Oleh karena itu obat-obatan yang terjangkau, aman dan bermutu adalah hal penting yang dibutuhkan.
November
Perempuan Indonesia Dukung Kementerian Lingkunagn Hidup dan Kehutanan (KLHK) Budayakan Wawasan Lingkungan.
Written by Daniel
Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, Novrizal Tahar mengungkapkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menyatakan terdapat sekitar 69,6 juta perempuan usia sangat produktif yaitu 15 hingga 49 tahun di Indonesia. Para perempuan dengan usia sangat produktif ini mendukung perekonomian Indonesia di berbagai sektor, sehingga perempuan sering kali menjadi tolok ukur kemajuan sebuah komunitas. Semakin banyak perempuan di sebuah komunitas bergerak untuk suatu yang baik, maka semakin mendukung kondisi yang baik dalam lingkungan komunitas tersebut. Demikian dikatakan Novrizal Tahar di Jakarta sabtu (17/11/2018) dalam diskusi tentang peranan perempuan dalam menjaga lingkungan hidup disekitar mereka.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengundang sejumlah komunitas perempuan, berdiskusi tentang peranan perempuan dalam menjaga lingkungan hidup disekitar mereka. Acara yang diselenggarakan di Jakarta, Sabtu (17/11/2018) ini, mengambil tema "Perempuan, Budaya, Digitalisasi dan Lingkungan Hidup". Acara ini bertujuan menginisiasi kaum perempuan akan pentingnya memahami seluk beluk dunia digital, dan menggunakan teknologi ini menjadi lebih bermanfaat bagi lingkungan.
Novrizal Tahar mengatakan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak hidup yang sama, bahkan hak untuk memiliki lingkungan hidup yang bersih. Dikatakannya, ini semua dijamin oleh negara, namun dalam perjalanan sebuah negara, negara perlu membangun ekonomi dan industri. Industri ini seringkali meninggalkan makna menjaga lingkungan.
Menurutnya, Indonesia akan memiliki masa depan bila masyarakat mulai melakukan green industry atau industri yang berwawasan lingkungan, dan Indonesia dalam periode pemerintahaan saat ini telah mulai melakukan gerakan industri ramah lingkungan tersebut. Indonesia dengan budaya yang majemuk memiliki cita-cita menjadi negara maju di tahun 2050. Untuk itu Indonesia perlu menyelaraskan antara ideologi dan kebudayaannya.
Dalam diskusi tersebut juga dipaparkan, bagaimana sebuah negara dapat maju tanpa kehilangan kebudayaannya. Demikian juga halnya dengan Indonesia, Indonesia dalam melakukan kegiatan pembangunan dan ekonomi memiliki ideologi yang bersifat industri berwawasan lingkungan, untuk itu seluruh masyarakat perlu menjadikan wawasan lingkungan sebagai bagian dari budaya, dan dari kebiasaan, sehingga pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan benar-benar terjadi dan terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
November
Presiden RI Joko Widodo mendorong inklusifitas dalam pembangunan ekosistem ekonomi digital. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam forum Dewan Penasihat Bisnis Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC Business Advisory Council -ABAC dengan tema Inclusion in the Age of Disruption: Charting a Common Future.
Pada forum yang diselenggarakan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu (17/11), Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Vietnam Nguyn Xuân Phúc, dan Utusan Khusus China Taipei, Morris Chang, membahas isu perdagangan, ekonomi global, dan digital ekonomi.
Dalam keterangan resminya yang dikeluarkan Minggu (18/11), Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan platform digital adalah prioritas Pemerintah Indonesia sejak 2014. Indonesia diperkirakan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara tahun 2020.
Sebagai gambaran, Presiden Jokowi menjelaskan, di Indonesia pada 2017 tercatat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna smart phone, sehingga pemerintah harus terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dengan penambahan serat optik Palapa Ring dan penataan spektrum frekuensi untuk menyediakan akses digital yang terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Indonesia akan terus mengimplementasikan Peta Jalan Kebijakan e-commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce sebanyak 17 persen dan mencetak 1.000 technopreneurs pada tahun 2020.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan, Indonesia memberikan perhatian besar terhadap generasi muda untuk Revolusi 4.0, melalui pendidikan vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja. Oleh karena itu, pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi di semua sektor, misalnya Ruangguru di bidang pendidikan, atau GoJek di bidang transportasi. Semua ini dilakukan untuk mendorong ekonomi yang inklusif.
Untuk memastikan pembangunan yang inklusif di era digital, Presiden mengingatkan, agar ketimpangan digital diatasi melalui penyusunan peta jalan pengembangan internet of things dan penyediaan platform pemasaran digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, misalnya Tokopedia, Qlapa.
Presiden juga menginginkan ketimpangan digital diatasi dengan pemanfaatan digital bagi daerah tertinggal, melalui kerja sama dengan marketplace dalam mengembangkan platform e-commerce berbasis potensi daerah, seperti pertanian, serta perbaikan kurikulum sekolah agar lebih siap menyambut era digital.
Menurut Presiden Jokowi, mengabaikan inklusifitas dapat memperburuk kesenjangan. Kesenjangan akan menciptakan masalah sosial dan bahkan konflik.
Di akhir pertemuan tersebut, Presiden Jokowi secara tegas mengingatkan, ketegangan antarnegara besar dalam perdagangan dunia hanya akan merugikan masyarakat dan mendorong konflik sosial.
November
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir telah menerbitkan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Kampus. Nantinya setiap kampus wajib membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM-PIB). UKM-PIB ini nantinya akan mengajak kembali organisasi ekstra yang berhaluan Pancasila di kampus untuk ikut memperkuat upaya melawan radikalisme di kampus.
UKM-PIB juga akan menjadi wadah bagi organisasi mahasiswa untuk berkontestasi dalam memperkuat ideologi kebangsaan yang mulai pudar di lingkungan kampus dengan merebaknya pemikiran radikal. Seperti dikutip suarapembaruan.com Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, Wawan Purwanto di Jakarta (16/11) mengatakan bagaimanapun juga ideologi Pancasila harus dibumikan baik di kampus-kampus maupun di sekolah-sekolah. Masyarakat Indonesia harus sadar bahwa Pancasila pasca reformasi ini ditiadakan di alam materi pendidikan. Menurut Wawan kalau Pancasila di kampus ini tidak diperkuat, tentunya akan berbahaya dan akhirnya masuklah ideologi luar yang juga cenderung keras, radikal serta justru menyerang dan merongrong wibawa pemerintah.
Selain itu, Wawan mengatakan, selama ini Presiden Joko Widodo telah mencanangkan kembai digulirkannya pendidikan Pancasila baik di sekolah-sekolah maupun di Perguruan Tinggi. Menurut Wawan Purwanto , hal ini sebagai upaya revitalisasi sehingga akhirnya semua elemen masyarakat yang terpelajar ini dapat kembali memahami bagaimana sebetulnya kehidupan berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila. Dikatakan Wawan dengan memperdalam Pancasila di kampus maka bangsa Indonesia kembali menorehkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang memang lahir dari akar yang telah digulirkan para pendiri bangsa.
Wawan Purwanto menambahkan dengan adanya UKM-PIB Pancasila, mahasiswa terhindar dan dapat menangkal radikalisme di kampus.. Karena jika melihat dengan pemahaman yang cukup maka secara langsung ataupun tidak langsung mahasiswa akan mampu membentengi dirinya sendiri.
November
“Pemerintah Kembali Meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 2018”.
Written by Daniel
Paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan kali ini lebih difokuskan untuk mendorong masuknya modal asing yang lebih baik melalui investasi langsung ke dalam negeri. Diharapkan peningkatan investasi langsung ini mampu menutup kenaikan defisit transaksi berjalan (CAD) serta meningkatkan kepercayaan investor. Demikian dikatakan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11) saat meluncurkan Paket kebijakan Ekonomi ke-16 tersebut. Darmin menjelaskan, kebijakan-kebijakan yang terangkum dalam paket ke-16 mendorong masuknya modal asing yang lebih besar, termasuk melalui Investasi Langsung.
Menurut Darmin Indonesia perlu terus bersiap diri untuk menghadapi ketidak pastian kondisi perekonomian global yang diprediksi masih akan terjadi di tahun 2019. Hal itu ditambah dengan perang dagang yang masih akan terjadi antar negara. Relaksasi kebijakan pun dilaksanakan oleh pemerintah guna menjaga ketahanan ekonomi nasional, salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke 16. Setidaknya ada 3 kebijakan yang diterapkan yaitu memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), kemudian relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan untuk hasil Sumber Daya Alam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, kebijakan-kebijakan yang terangkum dalam paket ke enam belas ini sebagai bentuk untuk mendorong masuknya modal asing yang lebih besar, termasuk melalui Investasi Langsung.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan aturan baru wajib membawa devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri pada 1 Januari 2019. Aturan tersebut salah satunya merupakan implementasi dari penyempurnaan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan membuatkan rekening simpanan khusus (RSK) bagi penyimpan devisa di dalam negeri dalam aturan baru itu. Selama penyimpanannya, bank sentral akan memberikan insentif berupa pemotongan pajak deposito.
Perry Warjiyo menjelaskan, sejumlah kemudahan akan dinikmati para pengusaha yang meraih penghasilan dari hasil ekspor, dengan tidak mengurangi keperluan perusahaan untuk memenuhi kewajiban valasnya. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor ini sesuai dengan UU No 24/99 tentang kemudahan menukarkan devisa dalam Rupiah dan pemberian insentif. Perry menambahkan, insentif yang akan diberikan kepada eksportir pemilik devisa berupa pemotongan pajak deposito. Ini juga diatur dan dibedakan antara devisa yang disimpan dalam bentuk dolar dan rupiah.
November
“Kementerian Pertanian Salurkan 1.225 Sapi Indukan Ke Peternak.”
Written by Daniel
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan sapi indukan jenis Brahman Cross sebanyak 1.225 ekor untuk peternak sebagai upaya mempercepat peningkatan populasi sapi di dalam negeri. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (15/11) mengatakan penambahan indukan yang diambil dari Australia ini diharapkan menambah sumber investasi dan menjadi pondasi menuju swasembada daging sapi yang dicanangkan tercapai pada 2022.
Secara umum, total penambahan indukan pada 2018 ditargetkan terpenuhi sebanyak 6.000 ekor dan akan didistribusikan ke peternak di 110 kabupaten/kota di 24 provinsi yang merupakan sentra sapi. Penerima sapi indukan pada 2018, merupakan kelompok yang telah dipilih secara selektif, baik dari penyediaan sumber pakan dan pengalamannya dalam mengelola indukan. Penerima bantuan sapi indukan ini tersebar di 80 kelompok peternak dan 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di 35 Kabupaten, 5 propinsi yaitu DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Penerima sapi indukan tersebut merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden dan dinas peternakan Kabupaten/Propinsi terkait. Diarmita mengatakan targetnya adalah dalam dua tahun pemeliharaan sudah berkembang di atas 50 persen dari total awal.
Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Sugiono menegaskan 1.225 ekor sapi dari Australia masuk ke Indonesia pada 30 Oktober 2018, yang sebelumnya telah dilakukan preshipment inspection (PSI) di negara asal. Selain itu, Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden Sintong Hutasoit, mengatakan, untuk memastikan sapi-sapi yang datang sehat, sebelumnya timnya telah meninjau langsung kedatangan sapi indukan tersebut di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Selanjutnya, sapi-sapi tersebut juga telah dilakukan tindakan karantina selama 7 hari di Instalasi Karantina Hewan (IKH) Cilacap.
Berdasarkan hasil tindakan karantina, sapi-sapi tersebut telah dinyatakan 100 persen dalam keadaan sehat, nafsu makan sangat bagus dan tidak menunjukan gejala terkena penyakit hewan, sehingga telah diterbitkan sertifikat Kesehatan Hewan (KH) 14 dari IKH Cilacap.
Dalam upaya peningkatan populasi, selain penambahan indukan impor juga dilakukan beberapa upaya oleh Kementan yaitu percepatan peningkatan populasi sapi melalui Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting , lalu penguatan tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan dengan menghasilkan bibit sapi atau kerbau yang berkualitas, serta menekan jumlah pemotongan betina produktif. Menurut Diarmita pemerintah juga mendorong investor swasta untuk menginvestasikan modalnya di dunia peternakan dalam skala besar.
November
“Indonesia Cile Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan dan Kelautan”.
Written by Daniel
Presiden RI Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Cile, Sebastian Pinera di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-33 di Singapura. Dalam pertemuan itu kedua kepala negara sepakat meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan kelautan. Presiden Joko Widodo seperti dikutip Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin Rabu (14/11) mengatakan, tahun lalu perdagangan Indonesia dengan Cile naik 22 persen dan mencapai 278 juta dolar Amerika. Angka ini masih sangat kecil dibanding potensi kedua negara. Adapun di bidang perdagangan, Cile merupakan mitra dagang terbesar ke-3 Indonesia di kawasan Amerika Selatan. Presiden Joko Widodo mengatakan, dengan adanya Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA antara Indonesia dan Cile, maka perdagangan akan dapat ditingkatkan secara signifikan.
Menurut Presiden, saat ini, Indonesia sudah memasuki tahap akhir ratifikasi IC CEPA untuk Trade in Goods. Ia berharap ini dapat berlaku efektif secepatnya awal tahun depan. Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia siap untuk melanjutkan perundingan Trade in Services dan bab mengenai investasi dari Indonesia-Cile CEPA. Isu lainnya yang dibahas adalah mengenai kerja sama kemaritiman Ocean mengingat kedua negara sama-sama aktif dalam Ocean-related issues. Chile telah menjadi tuan rumah Our Ocean Conference (OOC) pada 2015. Sedangkan Indonesia menjadi tuan rumah OOC pada Oktober 2018 di Bali dan telah menghasilkan 305 komitmen, berisi komitmen keuangan senilai 10,7 milyar dolar Amerika.
Beberapa kerja sama yang dapat ditingkatkan Indonesia dan Cile antara lain dalam memerangi marine plastic debris dan pengelolaan laut secara sustainable. Menurut presiden, Indonesia telah memiliki komitmen untuk mengurangi marine-plastic debris sebesar 70 persen pada 2025. Indonesia dapat bekerjasama di bidang ini karena ia mengetahui Cile juga memiliki program penghapusan kantong plastik bagi pebisnis lokal pada tahun 2020. Presiden Joko Widodo pun mengharapkan MoU Kerja sama Perikanan dan Budidaya yang ditandatangani di sela-sela OOC 2018 dapat segera diimplementasikan.
Selain itu, kedua pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang penanganan bencana alam. Di akhir pertemuan, Presiden Joko Widodo menyampaikan, Indonesia menyambut baik dan mendukung keketuaan Cile di Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 2019. Utamanya untuk memperdalam integrasi ekonomi regional melalui APEC dan mengatasi ketimpangan digital.
November
Sebanyak 70 pakar dari delapan negara termasuk Indonesia bertemu untuk mencari langkah teknis maupun solusi yang perlu dilakukan dalam kajian dan pengelolaan ekosistem gambut tropis di Batam, Kepulauan Riau, Senin. President of International Peatland Sociaty (IPS), Gerald Schmilewski, berharap pertemuan itu dapat memperkuat kolaborasi para pakar agar lahan gambut bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dikatakannya, mereka harus mendiskusikan, memberi dukungan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut.
Pertukaran informasi pengelolaan lahan gambut tropis yang berkelanjutan dalam pertemuan itu diharapkan juga berkontribusi kepada penurunan emisi karbon dan pengendalian perubahan iklim dunia.
Gerald Schmilewski menyatakan, IPS menyambut baik terbentuknya International Tropical Peatland Center (ITPC) dan setidaknya anggota IPS dari tujuh negara, yakni Jerman, lnggris, Jepang. Vietnam, Malaysia, Singapura dan Australia, turut hadir dalam diskusi ini.
Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead mengatakan Indonesia sebagai negara gambut tropis terbesar memiliki pengalaman restorasi dan pengelolaan gambut serta hasil-hasil penelitian ekosistem gambut tropis yang dapat menjadi modal untuk kerja sama dengan negara lain. Dikatakannya, Indonesia menyambut baik inisiatif kerja sama internasional dalam pembelajaran ekosistem gambut tropis.
Senada dengan Nazir, Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agus Lustianto, menyatakan pembentukan ITPC dibutuhkan untuk mendukung masifnya kegiatan dengan pengetahuan terkini dan inovasi baru yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan.
Dikatakannya, pengelolaan lahan gambut di Indonesia sudah mendapat pengakuan dari negara-negara di dunia sebagai suatu pencapaian besar. Indonesia juga sangat senang dapat menjadi pusat pengetahuan dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut yang berhasil baik.
Second Tropical Peatland Roundtable Discussion juga didukung mitra yakni International Peatland Society (IPS), Japan Peatland Society UPS), Research Institute for Humanity and Nature (RlHN) serta Himpunan Gambut Indonesia (HGI).
Di samping sesi diskusi, peserta pertemuan mengunjungi tiga desa yang menjadi area kerja restorasi BRG, yakni Desa Lukun, Desa Set Tohor dan Desa Tanjung Sari di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Selama kunjungan lapangan, para peserta menyaksikan dan berdiskusi tentang Plot Penelitian serta kegiatan pendampingan masyarakat desa yang mendukung pendekatan Rewetting, Revegetation, Revitalization (3R) dalam restorasi gambut.
November
Enam bandar udara -bandara di Indonesia meraih penghargaan Bandara Sehat dari Kementerian Kesehatan RI dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-54 2018. Enam bandara tersebut adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten; Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jawa Barat; Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat; Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur; dan Bandara Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Dr Kirana Pritasari, di Indonesian Convention Exhibition BSD City, Tangerang, Banten, Sabtu (10/11). Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri memperoleh predikat Bandara Sehat Terbaik 2018.
Penghargaan ini diberikan atas prestasi dalam melaksanakan program kerja bidang kesehatan, khususnya dalam menjaga lingkungan sehat di wilayah bandar udara. Senior Manager Safety Risk and Quality Control Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Syaiful Bahri, menjelaskan, sebelumnya telah dilakukan berbagai rangkaian penilaian dari Kementerian Kesehatan dalam kategori Pelabuhan dan Bandar Udara. Kategori yang dinilai antara lain lingkungan bandar udara di terminal, dari sisi darat dan sisi udara. Kriteria penilaian Bandara Sehat 2018 ini terdiri atas antara lain, penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penataan sarana dan prasarana, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta peningkatan keamanan dan ketertiban. Semua itu tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan no 44 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat.
Penghargaan ini diberikan kepada bandar udara yang sudah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat merupakan penghargaan yang rutin diselenggarakan tiap tahun oleh Kementerian Kesehatan RI.